DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26 Tahun 2023

Nomor: 26
Tahun: 2023
Ditetapkan: 25 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai pedoman bagi UP JAMC dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM dalam penyelenggaraan pelayanan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah, terdiri dari jenis layanan dan indikator kinerja; pelaksanaan; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre sebagai badan layanan umum daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PENGELOLA JAKARTA ASSET MANAGEMENT CENTRE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.Badan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre yang selanjutnya disingkat UP JAMC adalah unit pelaksana teknis Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre pada BPAD yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah.
5.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. 3
6.Pengelola BMD yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
7.Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
8.Kuasa Pengguna BMD yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
9.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar pelayanan minimal pada instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
10.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11.Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pemanfaatan BMD dengan pelaksanaan pengembangan bisnis atas BMD antara Unit Pengelola Jakarta Asset Management Centre dan mitra pemanfaatan secara bersama- sama dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UP JAMC dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM dalam penyelenggaraan pelayanan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pelayanan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah;
b.memberikan kepastian pada penerima pelayanan; dan
c.meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan aset daerah.

BAB II

JENIS LAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 4

(1)Jenis layanan yang diberikan oleh UP JAMC terdiri atas:
1. a.layanan pemanfaatan BMD yang berada dalam kelolaan Pengelola Barang, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, atau kelolaan UP JAMC, terdiri atas:
  1. 1.layanan pemanfaatan sewa, meliputi: a) layanan sewa; 4 b) layanan pemanfaatan sewa titik reklame; dan c) layanan pemanfaatan sewa untuk kerja sama infrastruktur;
  2. 2.layanan pemanfaatan bangun serah guna;
  3. 3.layanan pemanfaatan bangun guna serah; dan
  4. 4.layanan pemanfaatan kerja sama pemanfaatan;
2. b.layanan KSO BMD yang berada dalam kelolaan UP JAMC;
3. c.layanan kerja sama pengelolaan barang selain BMD; dan
4. d.layanan pemberian rekomendasi/persetujuan atas permohonan sesuatu hak di atas tanah hak pengelolaan, tanah eksdesa, atau tanah ekskota praja, terdiri atas:
  1. 1.layanan pemberian rekomendasi peralihan hak atas tanah atau pembebanan hak tanggungan terhadap hak atas tanah untuk hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, atau hak lainnya di atas tanah hak pengelolaan;
  2. 2.layanan pemberian persetujuan perolehan, perpanjangan, atau pembaruan hak atas tanah untuk hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, atau hak lainnya di atas tanah hak pengelolaan; dan
  3. 3.layanan pemberian rekomendasi perolehan hak atas tanah eksdesa atau tanah ekskota praja.
(2)Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menggunakan sistem berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Terhadap jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diuraikan dalam bentuk indikator kinerja.
(2)Indikator kinerja pada UP JAMC terdiri atas:
1. a.standar capaian masukan;
2. b.standar capaian proses;
3. c.standar capaian keluaran; dan
4. d.standar capaian hasil.

Pasal 6

(1)Jenis layanan dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai SPM pada UP JAMC.
(2)SPM pada UP JAMC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Jika terjadi pelanggaran terhadap layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)SPM dilaksanakan oleh UP JAMC sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Kepala UP JAMC bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di UP JAMC sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

(1)UP JAMC melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap jenis pelayanan dan indikator kinerja, target, dan tahun pencapaian setiap tahun.
(2)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPAD dengan tembusan kepala biro yang mengoordinasikan urusan di bidang pemerintahan.

Pasal 9

(1)Pelaporan terhadap hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala UP JAMC dengan menyampaikan:
1. a.laporan hasil pemantauan dan evaluasi setiap triwulanan dan semesteran sebagai bentuk pemantauan pemenuhan SPM; dan
2. b.laporan hasil pemantauan dan evaluasi setiap tahun sebagai bentuk evaluasi pemenuhan SPM, kepada Gubernur melalui Kepala BPAD.
(2)Kepala BPAD menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan asisten Sekretaris Daerah yang membidangi perekonomian dan keuangan, kepala biro yang mengoordinasikan urusan di bidang pemerintahan, dan kepala biro yang mengoordinasikan urusan di bidang perekonomian dan keuangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pemenuhan SPM UP JAMC bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran UP JAMC dan pendapatan UP JAMC yang dituangkan dalam rencana bisnis anggaran. 6

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018