DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 270 Tahun 2014

Nomor: 270
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai formasi jabatan fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, yang meliputi analis kepegawaian, auditor kepegawaian, Assesor SDM Aparatur.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menyusun dan menata kembali jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah di lingkunganPemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai pejabat fungsional yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan kepegawaian daerah,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah oi Lingkungan Pernerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibul<ota Negara Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsionat Pegawai Negeri Sipil. sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerinta.h Nomor 40 Tahun 2010; 6.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah· dillbah dengan. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; .8. Kepl)tusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PegaiNai Negeri Sipil sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun2012;
9.Keputusan Menteri Negar~. Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri. . Sipil;
10.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEPn5/M:PAN/2/2004 tentang Pedoman. Perhitungan Kebutuhan Pegawai BerdasarkariBe:ban·Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERl36/M.PAN/11/2006 tentang Jabatan· Fungsional Analisis . Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan· Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; . 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaiandan Angka Kreditnya;
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara· dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya;
15.PeraturanDaen3h Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16.Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusuian dan Penerapan Jabatan Fungsionat di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17.Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional· Propinsi Da·erah Khusus Ibukota Jakarta;
18.Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis . Jabatar:l FLingsionaL.di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukcta Jakarta; 3 ... 19. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Periugasan Pejabat Fungsional; . ·20. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
21.Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 t entang Pendelegasian . Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; . MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG . FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 . Dalam Peraluran Gub.ernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah ProVinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah .Daerah adalah Gubemur dan Perangkal Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerinlahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala· Daerah Propirisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. . .
4.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah BadanKepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.
5.Biro Organisasi dan Talalaksana yang selanjulnya disebul Biro Ortala adalah .Biro Organisasi dan Talalaksana Sekrelarial Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta.
6.Saluan Kerja Perangkal Daerah yang selanjutnya disingkal SKPD adalah Saluan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Unit Kerja Perangkal Daerah yang sel.anjulnya disingkat UKPD adalah Subordinal alau bagian dari SKPD yang melaksanakan beberapa fungsi.
8.Pegawai Nageri Sipil yang selanjulnya disingkal PNS adalah Pegawai . Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Daerah. . . 9. Jabalan Furigsional adalah sekelompokjabalan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan kelerampilan lertenlu. . .
10.Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh sualu satuan organisasi perangkal daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertenlu yang diletapkan oleh Gubernur. 4 . 11. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang Iingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan' pengembangan sistem manajemen PNS pada Instansi Pemerintah Daerah sesuai' dengan peraturan perundang"ul'dangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
12.Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang Iingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenanguntuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
13.Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang Iingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan peniiaian konipetensi manajerial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14.Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing Pejabat Fungsional.
15.Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing pejabat fungsion;:tl berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
16.Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan masing-masing jabatan fungsional.

BAB III

AUDITOR KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Penghitungan forrriasi jabatan fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dilakukan dengan cara volume rriasing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jamkerja efektif 1 (satu) tahun.
(2)Waktu rata-rata s.ebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
(3)Jam kerja efektif satu tahuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam. BABV KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORIv1ASI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11
(1)Kebutuhan formasi masing-masing jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian .daerah sesuai jenjang jabatan 5ebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Larnpii"an III Peraturan Gubernur ini.
(2)Formasi masing-masing jabatan .fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan .peraturan perundang-undangan. 9
(3)Untuk pengisian formasi Jabatan fungsional Analis Kepegawaian diusulkan oleh para Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan kepada GubernuJ meialui BKD.
(4)Untuk pengisian formasi Jabatan fungsional Auditor Kepegawaian dan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur diusulkan oleh Kepala BKD kepada Gubernur. . (5) Usulan pengisiar. formasi masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-und,mgan. BABVI PENc;ANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABAT,AN

Pasal 12

(1)Pengangkatan masing-masing pejabat fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah didasarkan kepada formasi masing-masing jabatan Fungsional yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabata·n sesuai dengan ketentuan peratura'l perundang- undangan...

Pasal 13

(1)Pembebasan sementara darimasing-masing jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang- undangan:'
(2)Masing-masing pejabat fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah' dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
1. a.ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
2. b.tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
3. c.dijatuhi hukumandisiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
4. d.·cuti di luar tanggungan Negara; dan
5. e.diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipi!.

Pasal 14

. (1) Pemberhentian .dari masing-masing jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah ditetapkan dengan keputusan Gubei-nur atau pejabat yang ditunjuk.

(2)Masing-masing p~jabat fungsional bidan'g·p.~ngelolaan kepegawaian daerah , diberhentikan dari jabatannya apabila : 10 a.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurullan pangkat; dan
1. b.Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing- masing jenis jabatan fungsional dalam waktu terlentu sesuai jenjang pangkatnya~

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

(1)Sistem kenaikan pangkat/jabalan, didasarkan alas penilaian dan penelapan angka kredit yang berasal dari kegialan unsur ula:na dan unsur penunjang.
(2)Usulan kenaikan pangkat/jabalan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD selelah perolehan angka kredil dilelapkan oleh Tim Penilai Angka Kredil masing-masing jabalan fungsional unluk dibualkan kepulusan masing-masing jabalan· fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah dalam jenjang jabalan sesuai dengan angka kredil yang diperoleh.

Pasal 16

PNS yang diangkat dalam jabalan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian . daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan lunjangan jabatan fungsional sesuai dengan kelenluan peraluran perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDJ\L1AN DAN EVALUASI

Pasal 17

(1)Pengendalian dan evaluasi kebijakanlpengaluran formasi masing-masing jabalan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah sebagai bagia·n dari kebutuhari formasi jabatan fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Ortala.
(2)Pelaksanaan pengendaliar. dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1), BKD dan Biro Ortala dapal mengikulsertakan SI<PD/UKPD lerkail. . (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala. BABIX KETENTUAN LAINcLAIN Pasal 18 Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengelahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional bidang pengel61aan kepegawaian daerah dapat dipindahkan ke jabalan slruklural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-ulldangan. 11 BABX

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang formasi jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 31 Desember 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 22137 Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nemer 270 TAHUN 2014 Tanggal31 Desember 20H FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEpEGAWA!AN 01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA. Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Jumlah No Nama Unit Pertama Muda Madya TWP Jumlah TWP Jumlah TWP Jumlah Formasi Formasi Formasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Inspektorat . 1356,25 1 994,34 1
2.Badan Pengelola. 2426,3 2 1763,2 1 - - 3 Keuangan dan Aset Oaerah
3.Badan Kepegawaian. 25136,4 20 19426,52 15 6127.,36 5 40 Daerah·
4.Badan Pengelola 1542,1 1 731,6 1 . - 2 Lingkungan Hidup. Daerah
5.Badan Pemberdayaan 904,3 1 694,2 1 - - 2 Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
6.Dinas Pelayanan Pajak 1057,2 1 1437,1 1 - - 2
7.Dinas Olahraga dan 1342,8 1 - - - - 1 Pemuda
8.Dinas Kesehatan 3468,7 3 2763,9 2 906,45 1 6
9.Dinas Pendidikan 18463,85 15 7863,5 6 2369,85 2 23
10.Dinas Sosial . 1754.,2 .1 1204,3 1 - - 2
11.Dinas Kebersihan 1806,3 1 1305,6 1 - - 2
12.Dinas Perindustrian dan 765,5 1 1423,1 1 - - 2 Enerai
13.Dinas Penataan Kota 1043,9 1 1507,9 1. - - 2
14.Dinas Bina Marga 764,8 1 1006,5 1 - - 2
15.Dinas Tala Air 1563,25 . 1 1872,2 1 - - 2
16.Dinas Tenaga Ke~a dan 2469,58 2 1073,6 1 - - 3 Transmigrasi .
17.Dinas Perhubungan dan 1348,7 1 1308,2 1 - - 2 Transportasi
18.Dinas Pariwisala dan 1069,6 1 1804,7 1 - - .2 Kebudavaan
19.Dinas Kelautan, 3041,9 2 1304,5 1 1840,36 1 4 Pertanian dan Kelahanan Pangan
20.Dinas Penanggulangan 2687,3 2 1067,9 1 - - 3 Kebakaran dan Penvelamatan
21.Dinas Kependudukan 1437,2 1 1360,85 1 - - 2 dan Pencalalan Sipil
22.Saluan Polisi Pamong 2679,2 2 1560,45 1 - - 3 Praia
23.Badan Pelayanan Terpadu 2763,8 2 2769,3 2 - - 4 Salu Pintu
24.Badan Pelayanan 1248,7 1 1473,6 1 - - 2 Pengadaan Barana Jasa .
25.Rumah Sakit Umum 1304,69 . 1 1654,23 . 1 - 2 Daerah Koia - 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26.Rumah Sakil Umum 1653,25 1 1069,8 1 - - 2 Daerah Tarakan
27.Rumah Sakil Umum 975,42 1 1604,15 1 - - 2 Daerah Pasar Rebo
28.Rumah Sakil Umum 1861,54 1 1704,53 1 - - 2 Daerah Budhi Asih
29.Rumah Sakil Umum 1436,2 1 1350,56 1 - - 2 Daerah Cenqkarenq
30.Rumah Sakil Khusus 1045,36 1 1403,25 1 - - 2 Daerah Duren Sawil Jumlah Tolal 128 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd BASUKI T. PURNAMA Lampiran II: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 270 TAHUN 2014 Tanggal 31 Desember 2014 KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN Total Waktu No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan Jumlah Formasi 1 (satu) Tahun A. Jenjang Jabatan Auditor Kepegawaian Tingkat Ahli
1.Auditor Kepegawaian Pertama 24.689,24 20
2.Auditor Kepegawaian Muda 19.054,32 15
3.Auditor Kepegawaian Madya 4.987,1 4 Jumlah 48.730,66 39 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS iBUKOTA JAKARTA, ttd BASUKI T. PURNAMA Lampiran III: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 270 TAHUN 2014 Tanggal 31 Desember 2014 KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONALASSESSOR KEPEGAWAIAN Total Waktu No. Jenjang Jabatan Penyelesaian Pekerjaan Jumlah Formasi 1 (satu) Tahun A. Jenjang Jabatan Assessor Kepegawaian Tingkat Ahli
1.Assessor Kepegawaian Pertama 3.954,23 3
2.Assessor Kepegawaian Muda 2.653,8 2
3.Assessor Kepegawaian Madya 1.065,7 1
4.Assessor Kepegawaian Utama 945,28 1 Jumlah 8.619,01 7 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd BASUKI T. PURNAMA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 270 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

AUDITOR KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Pasal 16

PENGENDJ\L1AN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

AUDITOR KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Pasal 16

PENGENDJ\L1AN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pasal 15

Pasal 16

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010