(1)Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
a.Sekretariat Dinas, terdiri atas:
1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2.Subbagian Program dan Pelaporan;
3.Subbagian Keuangan; dan
4.Subbagian Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
b.Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas:
1.Seksi Lembaga Kemasyarakatan;
2.Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
3.Seksi Pemanfaatan dan Pemasyarakatan.
c.Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
1.Seksi Pengarusutamaan Gender;
2.Seksi Perlindungan Perempuan; dan
3.Seksi Kualitas Hidup Perempuan.
d.Bidang Perlindungan Anak, terdiri atas:
1.Seksi Pemenuhan Hak Anak;
2.Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
3.Seksi Jejaring dan Kelembagaan Anak.
e.Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
1.Seksi Pengendalian Penduduk;
2.Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan 3 Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana..
f.Suku Dinas Kota, terdiri atas:
1.Subbagian Tata Usaha;
2.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
3.Seksi Pemberdayaan Perempuan;
4.Seksi Perlindungan Anak;
5.Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
6.Satuan Pelaksana Kecamatan.
g.Suku Dinas Kabupaten, terdiri atas:
1.Subbagian Tata Usaha;
2.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
3.Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4.Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
5.Satuan Pelaksana Kecamatan.
h.Unit Pelaksana Telmis, terdiri atas:
1.Pusat Data dan Informasi Keluarga, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Pengumpulan dan Pengolahan Data; c) Satuan Pelaksana Layanan Data; dan d) Satuan Pelaksana Pengelolaan Sistem Informasi.
2.Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pernberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak; c) Satuan Pelaksana Pelatihan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan d) Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan.
3.Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi; c) Satuan Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Pusat; d) Satuan Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Timur; e) Satuan Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Barat; f) Satuan Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan g) Satuan Pelaksana Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB IV SEKRETARIAT DINAS