(1)Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
a.Sekretariat Dinas, terdiri atas:
1.Subbagian Umum;
2.Subbagian Kepegawaian;
3.Subbagian Program dan Pelaporan; dan
4.Subbagian Keuangan.
b.Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri atas:
1.Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2.Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan; dan
3.Seksi Integrasi dan Pengembangan Transportasi.
c.Bidang Angkutan Jalan, terdiri atas:
1.Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal;
2.Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan
3.Seksi Angkutan Barang dan Kendaraan Tidak Bermotor.
d.Bidang Pelayaran dan Penerbangan, terdiri atas:
1.Seksi Kepelabuhanan;
2.Seksi Angkutan Perairan; dan
3.Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran dan Penerbangan.
e.Bidang Perkeretaapian, terdiri atas:
1.Seksi Jaringan dan Lalu Lintas Perkeretaapian;
2.Seksi Angkutan dan Keselamatan Perkeretaapian; dan
3.Seksi Prasarana dan Sarana Perkeretaapian.
f.Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas:
1.Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2.Seksi Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3.Seksi Pengawasan, Pengendalian, dan Pemanduan.
g.Suku Dinas Kota, terdiri atas:
1.Subbagian Tata Usaha;
2.Seksi Lalu Lintas Jalan;
3.Seksi Angkutan Jalan;
4.Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
5.Satuan Pelaksana Kecamatan.
h.Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
1.Unit Pengelola Perparkiran, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbagian Keuangan; c) Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penertiban; d) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan e) Satuan Pelaksana Perparkiran Kota.
2.Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbagian Keuangan; c) Satuan Pelaksana Operasional dan Pengendalian; dan d) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
3.Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Operasional; dan c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
4.Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Operasional; c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana; dan d) Satuan Pelaksana Terminal.
5.Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Operasional dan Kemitraan; dan c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
6.Unit Pengelola Angkutan Sekolah, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Pelayanan; dan c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
7.Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Lalu Lintas Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa; dan c) Satuan Pelaksana Fasilitas Pelabuhan.
8.Unit Pengelola Angkutan Perairan, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Pelayanan; dan c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
9.Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Pelayanan; dan c) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.
10.Pusat Data dan Informasi Perhubungan, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data dan Layanan Informasi; dan c) Satuan Pelaksana Sistem Informasi Manajemen.
i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Suku Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
a.Suku Dinas Kota Jakarta Pusat;
b.Suku Dinas Kota Jakarta Barat;
c.Suku Dinas Kota Jakarta Selatan;
d.Suku Dinas Kota Jakarta Timur; dan
e.Suku Dinas Kota Jakarta Utara.
(3)Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 9, terdiri atas:
a.Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bei motor Pulo Gadung;
b.Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke;
c.Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng;
d.Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing;
dan
e.Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bei notor Jagakarsa.
(4)Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 7, terdiri atas:
a.Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah I dengan ruang lingkup kerja, terdiri atas:
1.Muara Angke;
2.Pulau Untung Jawa;
3.Pulau Lancang;
4.Pulau Pari;
5.Pulau Tidung; dan
6.Pulau Payung.
b.Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah II dengan ruang lingkup kerja, terdiri atas:
1.Pulau Pramuka;
2.Pulau Panggang;
3.Pulau Kelapa;
4.Pulau Harapan; dan
5.Pulau Sebira.
(5)Yang tidak termasuk ruang lingkup Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Unit Penyelenggara Pelabuhan Daerah yang berada dalam DLKR dan DLKP pelabuhan terdekatnya.
(6)Bagan struktur organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.