Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap •oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerIntahan.
10.Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. 11.Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji PNS. 12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam susunan organisasi. 13.Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu Organisasi Perangkat Daerah. 14.Jabatan Administrator adalah jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon III. 15.Jabatan Pengawas adalah jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Struktural Eselon IV. 16.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. BAB II BAPERJAKAT