DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003; Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021; dan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai hari dan jam kerja pegawai aparatur sipil negara telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dicabut;
c.bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil bahwa tim penilai kinerja dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan perlu dicabut, selanjutnya ketentuan mengenai tim penilai kinerja akan ditetapkan dalam keputusan gubernur; SALINAN 2
d.bahwa mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan fungsional telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3/M.SM.02.01/ 2024 hal Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional perlu dicabut, selanjutnya ketentuan teknis mengenai tata cara penyampaian usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan fungsional akan ditetapkan dalam keputusan gubernur;
e.bahwa dalam rangka penyesuaian substansi dalam pemetaan talenta dengan memperhatikan aspek potensial antara lain potensi, kompetensi, rekam jejak, pengembangan karier dan pertimbangan atasan dan penyesuaian tahapan penyelenggaraan manajemen talenta, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta perlu perlu dicabut, selanjutnya ketentuan teknis mengenai pedoman penyelenggaraan manajemen talenta akan ditetapkan dalam keputusan gubernur;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan 6 (Enam) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN GUBERNUR DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Beberapa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur:

a.Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 36);
c.Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2003 tentang Persyaratan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2009 Nomor 8);
d.Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72019);
e.Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71031); dan
f.Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71004), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 4

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2025 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd PRAMONO ANUNG Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2025 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 71010 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 29 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (7)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (7)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022