DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2022

Nomor: 41
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PERGUB ini berisi tentang pelaksanaan, sumber dan besaran, pengecualian, serta penganggaran dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur ttmtang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebaga. Ibukom Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tercang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentl Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahnn 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahiti 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan

1.Gubernur adalah Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubenur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Prcvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatar_ Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Previnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selar_jutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Tenaga Lainnya adalah tenaga yang mendapat penugasan dani Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk membantu pelaksana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11.Pihak Lain adalah instansi/badan yang membantu Badan Pendapatan Daerah, antara lain Kepolisian Daerah dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orar_g pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran ralwat
14.Pemungutan Pajak Daerah adalah s-uatu rangkaian kegiatan mulai dani penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sarnpai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
15.Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16.Pejabat adalah pegawai yang diberikan jabatan dan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang dibesikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah.
18.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara t-iwulan dalam Keputusan Gubernur.
19.Tunjangan yang Melekat adalah tanjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/ suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungs:onal dan/atau tunjangan beras.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

(1)Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak yang terdiri atas:
1. a.Pejabat; dan
2. b.Pegawai.
(2)Selain Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Insentif juga diberikan kepada:
1. a.Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. c.pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Lurah, Camat dan Tenaga Lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagai pihak yang mempunyai peranan langsung membartu pelaksanaan realisasi pemung-utan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotsan; dan
4. d.Pihak Lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak. (3 ) Pemberian Insentif kepada penerinaa Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara proporsional.
(4)Pemberiar_ Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, danat diberikan dalam hal belum menerima remunerasi_
(5)Teknis Pemberian dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan oIeh pimpinan instansi/Perangkat Daerah se1aku Pihak Lair_ membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

Pasal 3

(1)Penerima lnsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), diberikan Insentif apabila rnencapai Kinerja Tertentu.
(2)Pencapaian Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dihitung berdasarkan pencapaian target penerimaan per jenis Pajak yang dijabarkan dan ditetapkan secara
(3)Target penerimaan Pajak yang dijabarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

(1)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 3 ayat
(1), dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pembayaran Insentif untuk triwulan I, triwulan II, dan triwulan III dilaksanakan paling lambat pada b-ulan pertama setiap triwulan berikutnya;
2. b.pembayaran Insentif untuk triwulan IV dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
(2)Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada realisasi pencapaian target penerimaan per jenis Pajak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai target triwulan I atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
2. b.apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dani target triwulan I, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
3. c.apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai target triwulan II atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
4. d.apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dani target triwulan II, Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
5. e.apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari target triwulan III, Insentif tidak diberikan pada win.' triwulan IV;
6. f.apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai target triwulan III atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
7. g.apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai target triwulan IV atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
8. h.apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari target triwulan IV tetapi lebih dani target triwulan III, insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
(3)Dalarn hal target penerimaan Pajak yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak tercapai pada akhir tahun anggaran, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercapai, pembayaran Insentif dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

a.Subbagian Keuangan Badan Pendaaatan Daerah melakukan penghitungari pemberian Insentif bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pavinl 2 ayat (1) dan melakukan pencetakan listing Insentif;
b.terhadap pemberian Insentif kepada Pihak Lain, Subbagian Keuangan Badan Pendapatan Daerah menerima daftar nama yang diusulkan sebagai penerima Insentif dani pimpinan instansi/Perangkat Daerah penerima Insentif untik dilakukan pencetakan listing Insentif;
c.Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan menyampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
d.dalam hal dokumen Surat Permintaan Pernbayaran dinyatakan lengkap dan sah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar dan menyampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
e.Badan Pengelola Keuangan Daerah Provins:. Daerah Khusus Ibukota Jakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana kepada bank untuk memindahbukukan dana ke rekening Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah; dan Ii Bendahara Pengeluaran Badan Pendapatan Daerah setelah menerima dana, memerintahkan bank untuk membayar Insentif ke rekening masing-masing penerima Insentif.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN

Pasal 6

Insentif bersumber dani penerimaan Pajak sesuai dergan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Besaran Insentif ditetapkan sebesar 3% itiga persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
(2)Besaran :nsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

(1 ) Besarnya pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) dan ayat (2), yang dilaksanakan secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:

a.kepada Pejabat dan Pegawai dengan status PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) serta kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaf_s Daer-ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, untuk setiap bulannya pembayaran Insentif diberikan paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan Tunjangan yang Melekat.
b.kepada Pegawai dengan status CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk sedap bulannya pembayaran Insentif diberikan paling tinggi 5 (lima) kali gaji pokck dan Tunjangan yang Melekat.
c.kepada pemungut Pajak Bumi dan Bangunan. Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dani besarnya Insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
d.kepada Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, untuk setiap bulannya diberikan Insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dani besarnya Insentif yang ditetapkan sebagaimar_a dimaksud dalam Pasal 7.

(2)Dalam hal realisasi pemberian Insentif berdasFrIcan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai nenerimaan Daerah. (3 ) Penerima dan besaran pembayaran Insentif kenada pen-_ungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan clan Perkotaar_, dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud &lam Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait gaji pokok clan Tunjangan yang melekat bag Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka dilakulcan penyesuaian dalam besaran pemberian Insentif.

BAB IV

PENGECUALIAN

Pasal 10

(1)Pemberian Insentif kepada Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan dalam hal yang bersangkutan:
1. a.mengambil masa persiapan pensiurn
2. b.berstatus penerima uang tunggu;
3. c.berstatus sebagai pegawai titipan;
4. d.berstatus tersangka dan/atau ditahan o2eh aparat penegak hukum;
5. e.berstatus terdakwa dan/atau ditahan oleh aparat penegak hulaim;
6. f.berstatus terpidana;
7. g.mengambil cuti di luar tanggungan negara;
8. h.mengambil cuti besar;
9. i.diberhentikan sementara dani PNS;
10. j.diperbantukan di luar Pemerintah Daerah.
(2)Penghentian pemberian Insentif kepacia Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional, dengan tetap memberikan besaran 2nsentif yang menjadi hak Pejabat dan Pegawai berdasarkan perhitungan jumlah hari yang bersangkutan melaksanakar_ tugas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025