DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 41),

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menyelaraskan kesesuaian materi muatan dengan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, telah diatur bahwa pendelegasian kewenangan penerapan sanksi administratif ditetapkan dalam bentuk keputusan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
c.bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha dan persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 41 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN.

Pasal 1

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal 15 September 2025 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd. ARIA NUGRAHADI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 34 Salinan sesuai dengan aslinya Ditandatangani secara elektronik oleh: Kepala Biro Hukum, Cahyo Widayat, S.H., M.Si. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2022