DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 43 Tahun 2023

Nomor: 43
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai pedoman kepada Puslatkesda dalam menyusun, menetapkan, menerapkan, dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang meliputi jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian; pelaksana; pemantauan dan evaluasi; pelaporan; dan pembiayaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan badan layanan umum daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Gubernur adalah kepala daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar pelayanan minimal memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah. 3
5.Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Puslatkesda adalah Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah.
6.Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada Puslatkesda dalam menyusun, menetapkan, menerapkan, dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pasal 3

SPM Puslatkesda bertujuan:

a.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b.memberikan kepastian kepada penerima layanan; dan
c.memberikan perlindungan kepada pemberi layanan.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 4

Jenis pelayanan Puslatkesda meliputi:

a.pelayanan pelatihan teknis kesehatan;
b.pelayanan penunjang pelatihan; dan
c.pelayanan manajemen pelatihan.

Pasal 5

Indikator yang menjadi tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif, untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM Puslatkesda berupa masukan, proses, dan keluaran.

Pasal 6

(1)Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM Puslatkesda untuk pelayanan dasar mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
(2)Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM Puslatkesda untuk pelayanan nondasar disesuaikan dengan berakhirnya rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 7

Jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4

BAB III

PELAKSANA

Pasal 8

SPM Puslatkesda yang dilaksanakan oleh Puslatkesda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan oleh Dinas, dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)Pemantauan dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dalam bentuk:
1. a.rapat kerja;
2. b.rapat koordinasi;
3. c.peninjauan/kunjungan lapangan; dan
4. d.permintaan laporan.
(3)Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas mengoordinasikan penyelenggaraan pembinaaan SPM Puslatkesda dengan mengikutsertakan perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah terkait dan/atau pihak lain yang berkompeten.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Kepala Puslatkesda menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan, penerapan, dan pencapaian SPM Puslatkesda kepada Kepala Dinas.
(2)Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018