DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 46 Tahun 2023

Nomor: 46
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2023, adalah Ketentuan umum, Jasa layanan dan penetapan tarif layanan, Tata cara pemungutan tarif layanan, Pemenfaatan tarif, Pembinan dan pengawasan, Pengendalian, Penatausahaan dan pelaporan, Evaluasi, Penyesuaian tarif dan layanan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Sampah Terpadu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); SALINAN 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan
2.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
4.Unit Pengelola Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat UPST adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terpadu yang telah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
6.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan UPST.
7.Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
8.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle).
9.Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
10.Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. 3
11.Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil Pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
12.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pengumpulan, Pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
13.Kawasan Permukiman adalah kawasan yang memiliki pengelola antara lain apartemen/klaster, kondominium, asrama, real estate, town house, dan sejenisnya.
14.Kawasan Komersial adalah kawasan pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
15.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
16.Perusahaan adalah pelaku usaha yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
17.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Pemilahan Sampah, penggunaan ulang, pendauran ulang, Pengolahan Sampah, dan Pemrosesan Akhir Sampah.
18.Landfill Mining adalah penambangan lahan urug zona tidak aktif dengan karakteristik sampah yang sudah terdekomposisi agar bisa digunakan kembali sehingga memperpanjang masa pelayanan TPST Bantargebang dengan harapan dapat difungsikan untuk tujuan lingkungan lainnya.
19.Refuse Derived Fuel yang selanjutnya disingkat RDF adalah jenis bahan bakar padat alternatif yang berasal dari sampah padat domestik (disebut juga sampah padat rumah tangga) atau limbah padat industri, yang telah melalui proses Pemilahan (manual) bahan daur ulang seperti, kaca, logam, dan bahan inert lainnya.
20.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah. 4

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jasa layanan dan dasar penetapan Tarif Layanan;
b.tata cara pemungutan Tarif Layanan;
c.pemanfaatan tarif;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.pengendalian;
f.penatausahaan dan pelaporan;
g.evaluasi;
h.penyesuaian tarif dan layanan; dan
i.ketentuan penutup.

BAB II

JASA LAYANAN DAN PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

(1)Jasa layanan UPST terdiri atas:
1. a.Pemilahan Sampah dan Pengumpulan Sampah;
2. b.Pengangkutan Sampah;
3. c.Pengolahan Sampah; dan
4. d.Pemrosesan Akhir Sampah.
(2)Atas jasa layanan UPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan.

Pasal 4

(1)Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
(2)Penetapan struktur dan besaran Tarif Layanan dilakukan berdasarkan prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan.
(3)Besaran Tarif Layanan UPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

(1)Setiap pembayaran Tarif Layanan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
(2)Penyetoran dan pembayaran Tarif Layanan dilakukan melalui rekening bank.

BAB IV

PEMANFAATAN TARIF

Pasal 6

(1)Pendapatan UPST yang dihasilkan atas pemanfaatan pengenaan Tarif Layanan digunakan untuk membiayai belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
(2)Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan/atau anggaran UPST.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tarif Layanan UPST.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilakukan oleh satuan pengawas internal bersama aparat pengawas internal pemerintah.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka pengendalian, Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan pengelolaan sampah oleh UPST. 6
(2)Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah terkait, atau pihak lain yang kompeten.
(3)Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Kepala UPST melakukan penatausahaan penerimaan atas Tarif Layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala UPST melaporkan penerimaan atas Tarif Layanan kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018