DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2024

Nomor: 50
Tahun: 2024
Ditetapkan: 6 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 50 Tahun 2024, mencakup Pendahuluan, Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Strategi dan Rencana Aksi Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal, Kesimpulan dan Saran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal;
c.bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

(1)Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(2)Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024- 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 3

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL; DAN BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 52009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2024 Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd TEGUH SETYABUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 51018 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, SIGIT PRATAMA YUDHA NIP 197612062002121009

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL; DAN BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL; DAN BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021