DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2021

Nomor: 51
Tahun: 2021
Ditetapkan: 12 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur dasar hukum pemberian remunerasi bagi Pegawai yang bertugas di RSUD dan RSKD Kelas A, Kelas B dan Kelas C.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme untuk Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
2.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan BLUD.
4.Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat RSKD adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan BLUD.
5.Pejabat Pengelola Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan RSUD/RSKD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional RSUD/RSKD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenldatur yang berlaku pada RSUD/RSKD yang bersangkutan.
6.Pegawai Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai Non PNS yang telah memenuhi kualitas berdasarkan standar kompetensi sesuai dengan jenis ketenagaannya serta telah lulus seleksi dalam program rekruitmen pegawai yang diadakan di lingkup bidangnya. 10.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12.Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13.Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 14.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pemberian remunerasi bagi Pegawai yang bertugas di RSUD dan RSKD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
b.menjamin kesejahteraan Pegawai;
c.meningkatkan kinerja Pegawai;
d.meningkatkan loyalitas Pegawai terhadap instansi;
e.tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; dan
f.memberikan penghargaan kepada Pegawai yang bertugas di RSUD dan RSKD.

BAB III

REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan kepada Pegawai pada RSUD dan RSKD Kelas A, Kelas B, dan Kelas C.

Pasal 5

(1)Remunerasi diberikan dalam komponen meliputi:
1. a.gaji, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
2. b.tunjangan tetap, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
3. c.insentif, yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji; dan
4. d.pensiun, yaitu imbalan kerja berupa uang.
(2)Pejabat Pengelola menerima remunerasi yang meliputi: a.
1. b.tunjangan tetap;
2. c.insentif; dan
3. d.pensiun.
(3)PNS dan Calon PNS menerima remunerasi meliputi:
1. a.gaji;
2. b.insentif; dan
3. c.pensiun.
(4)Pegawai Non PNS menerima remunerasi meliputi:
1. a.gaji; dan
2. b.insentif. (5 ) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.terhadap PNS dan Calon PNS diberikan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.terhadap Pegawai Non PNS diberikan gaji sesuai dengan peraturan gubernur mengenai pemberian penghasilan bagi Pegawai Non PNS pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah bidang kesehatan.
(2)Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian gaji ke- 1 3 .

Pasal 7

Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pejabat Pengelola dalam bentuk tunjangan jabatan yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan perhitungan:
1. a.Nilai kompetensi;
2. b.peringkat jabatan;dan
3. c.penilaian kinerja Pegawai.
(2)Insentif bagi PNS dan Calon PNS RSUD atau RSKD diberikan di luar tambahan penghasilan pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan pegawai. (3 ) Jumlah akumulasi tambahan penghasilan pegawai dan remunerasi yang diterima oleh PNS Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator pada RSUD atau RSKD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan menerapkan remunerasi, paling besar 120% (seratus dua puluh persen) dari besaran tambahan penghasilan pegawai tertinggi pada peringkat jabatannya.
(4)Peringkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Pegawai RSUD yang bekerja di RSUD kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (5 ) Peringkat jabatan untuk Pegawai RSUD kelas B dan RSKD kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(6)Peringkat jabatan untuk Pegawai RSUD kelas C sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (7 ) Penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai kinerja PNS/ Calon PNS.

Pasal 9

(1)Selain berdasarkan perhitungan nilai kompetensi, peringkat jabatan dan penilaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), penghitungan bagi dokter spesialis ditambahkan penghitungan komponen koefisien tindakan.
(2)Perhitungan koefisien tindakan pada insentif untuk dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan tarif jasa medik yang ditetapkan dengan keputusan direktur RSUD atau RSKD.

Pasal 10

(1)Formula pemberian insentif ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:
1. a.insentif PNS dan Calon PNS; dan Insentif PNS dan Calon PNS = Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (%) X Indeks PNS Indeks PNS dan Calon PNS maksimal 1 (satu) Kurs Insentif = Alokasi Anggaran Insentif (Jumlah Nilai Kompetensi Pada Setiap Peringkat Jabatan X Koefisien Peringkat Jabatan)
2. b.insentif Pegawai Non PNS Insentif Non PNS = Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaian Kinerja (c/o) X Indeks Non PNS Indeks Non PNS = (Alokasi Anggaran Insentif - Jumlah Insentif PNS dan CPNS) Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs ) Kurs Insentif = Alokasi Anggaran Insentif Kompetensi X Jml pegawai X Koefisien Peringkat Jabatan)
(2)Khusus untuk dokter spesialis formula pemberian insentif ditetapkan berdasarkan rumusan sebagai berikut:
1. a.insentif dokter spesialis PNS dan CPNS; dan Insentif Dokter Spesialis PNS = [(Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaia Kinerja (%) X Indeks PNS) + (Koefisien Tindakan X Nilai Kompetensi x Kurs)] Indeks PNS dan CPNS maksimal 1 (satu) Kurs = Alokasi Anggaran Insentif (Jumlah Nilai Kompetensi pada Setiap Peringkat Jabatan X Koefisien peringkat jabatan)
2. b.insentif dokter spesialis Pegawai Non PNS. Insentif Dokter Spesialis Non PNS = [(Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs X Penilaia Kinerja (`)/0) X Indeks Non PNS) + (Koefisien Tindakan X Nilai Kompetensi x Kurs)] Indeks Non PNS = (Alokasi Anggaran Insentif - Jumlah Insentif PNS dan CPNS) (Nilai Kompetensi X Koefisien Peringkat Jabatan X Kurs) Kurs = Alokasi Anggaran Insentif ( Jumlah Nilai Kompetensi Pada Setiap Peringkat Jabatan X Koefisien peringkat Jabatan)

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

REMUNERASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

REMUNERASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018