DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2022

Nomor: 55
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai pedoman yang jelas guna perhitungan dan pembayaran remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak, alokasi anggaran remunerasi, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan usulan pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang berasal dari Profesional Lainnya; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DAN PETERNAKAN YANG BERASAL DARI PROFESIONAL LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2.Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pusyankeswannak adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan BLUD.
3.Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah Aparatur Sipil Negara dan/ atau tenaga profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
6.Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
7.Indexing adalah suatu cara atau perangkat untuk menentukan besaran nilai/ poin masing-masing pegawai.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman yang jelas guna perhitungan dan pembayaran remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak; dan
b.menjamin transparansi, kepatutan dari kewajaran dalam pemberian remunerasi.

BAB II

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 3

(1)Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak dapat diangkat dari profesional lainnya.
(2)Pengangkatan Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
(3)Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(4)Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
(5)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk periode masa jabatan berikutnya paling lama berusia 60 (enam puluh) tahun.
(6)Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB III

REMUNERASI

Pasal 4

(1)Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
(2)Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proposionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
(3)Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
(4)Untuk mengatur remunerasi Pusyankeswannak, Gubernur dapat membentuk tim yang keanggotaanya dapat berasal dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah yang membidangi peternakan;
2. b.Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
3. c.perguruan tinggi; dan
4. d.lembaga profesi.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Pengaturan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
1. a.pengalaman dan masa kerja;
2. b.keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
3. c.resiko kerja;
4. d.tingat kegawatdaruratan;
5. e.jabatan yang disandang; dan
6. f.hasil atau capaian kinerja.
(2)Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi pemimpin Pusyankeswannak mempertimbangkan faktor:
1. a.ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan, serta produktivitas;
2. b.pelayanan sejenis;
3. c.kemampuan pendapatan; dan
4. d.kinetja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 6

Pejabat Pengelola yang berasal dari profesional lainnya diberikan remunerasi, meliputi:

a.Gaji; dan
b.Insentif.

Pasal 7

(1)Gaji bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannalt yang berasal dari profesional lainnya diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme yang diperlukan.
(2)Penetapan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.upah minimum provinsi; dan
3. c.persamaannya dengan industri pelayanan sejenis.
(3)Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Besaran Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi setiap tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

(1)Gaji Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya dibayarkan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 setiap bulannya, dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Apabila pada tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja setelahnya.

Pasal 9

(1)Dalam hal Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya yang mengalami sakit berkepanjangan dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, pegawai Pusyankeswannak yang bersangkutan tetap diberikan Gaji selama dalam proses pemutusan hubungan kerja.
(2)Ketentuan pemberian Gaji kepada Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.4 (empat) bulan pertama dibayarkan 100% (seratus persen) dari Gaji;
2. b.4 (empat) bulan kedua dibayarkan 50% (lima puluh persen) dari Gaji; dan
3. c.4 (empat) bulan ketiga dibayarkan 25% dari Gaji.
(3)Pemberian Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja

Pasal 10

(1)Insentif bagi Pejabat Pengelola dan pegawai Pusyankeswannak yang berasal dari profesional lainnya dihitung berdasarkan indikator penilaian yang meliputi:
1. a.pengalarnan dan masa kerja;
2. b.pendidikan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan;
3. c.risiko kerja;
4. d.jabatan yang disandang dan tanggung jawab; dan
5. e.hasil atau capaian kinerja.
(2)Indikator penilaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Indexing, yang meliputi :
1. a.basic indexuntuk nilai berdasarkan pengalaman dan masa kerja;
2. b.competency index untuk nilai berdasarkan pendidikan, keterampilan, dan ilmu pengetahuan;
3. c.risk Index untuk nilai besaran resiko yang diterima pegawai akibat pekerjaannya;
4. d.position index adalah untuk menilai beban tanggung jawab jabatan yang disandang pegawai yang bersangkutan;
5. e.performance index untuk mengukur hasil/pencapaian kerja pegawai;
6. f.score adalah nilai individu masing-masing pegawai yang merupakan pengkalian dari index terhadap proporsi atau bobot;
7. g.total score individu merupakan penjumlahan dari score basic, competency, risk dan position;
8. h.total score individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi total score Pusyankeswannak;
9. i.poin Index Rupiah (PIR) merupakan nilai 1 (satu) score individu dalam satuan rupiah yang dihitung dari alokasi anggaran dibagi dengan total score Pusyankeswannak; dan
10. j.hasil atau pencapaian kinerja individu merupakan penjumlahan dari nilai aktivitas kerja dan perilaku pegawai.
(3)Format Indexing tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Penilaian aktivitas kerja dan perilaku pegawai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 55 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 3

REMUNERASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Pasal 3

REMUNERASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018