2, Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9.Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10.Suku Dinas Pendidikan adalah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11.Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12.Kepala Suku Dinas Pendidikan adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13.Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/ Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah,
15.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
16.Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
18.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
19.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20.Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21.Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22.Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka, Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar biasa Negeri yang selanjutnya disingkat TKN, SDN, SMPN termasuk SMPT, SMAN, SMKN dan SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23.SMPT adalah Satuan Pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari SMPN Induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri dalam rangka mendukung program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
24.SMP Induk adalah SMP Negeri penyelenggara SMP Terbuka.
25.Madrasah Negeri adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN, MTsN dan MAN di lingkungan Kanwil Kementerian Agama.
26.Kepala Sekolah Negeri adalah Kepala TKN, Kepala SDN, Kepala SMPN, Kepala SMAN, Kepala SMKN dan Kepala SLBN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
27.Kepala Madrasah Negeri adalah Kepala MIN, Kepala MTsN dan Kepala MAN di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
28.Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah alokasi dana yang diberikan kepada sekolah/madrasah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
29.Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada sekolah/madrasah berdasarkan jumlah peserta didik terdaftar.
30.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan.
31.Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat RKAS/M adalah rencana kegiatan terpadu pada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
32.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan/Suku Dinas Pendidikan yang digunakan sebagai dasar peaksanaan oleh PA/KPA.