(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas:
a.Sekretariat Badan terdiri atas:
1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2.Subbagian Program dan Pelaporan; dan
3.Subbagian Keuangan.
b.Bidang Perencanaan, Pemanfaatan, dan Penilaian terdiri atas:
1.Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Penggunaan;
2.Subbidang Pemanfaatan; dan
3.Subbidang Penilaian.
c.Bidang Penatausahaan Aset terdiri atas:
1.Subbidang Penatausahaan Aset Pengguna;
2.Subbidang Penatausahaan Aset Pengelola; dan
3.Subbidang Pelaporan Aset.
d.Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset terdiri atas:
1.Subbidang Pengalihan Status Bangunan dan Peralatan Mesin Selain Inventaris;
2.Subbidang Pengalihan Status Tanah dan Inbreng;
dan
3.Subbidang Dokumentasi Aset.
e.Bidang Perolehan, Pembinaan, dan Sengketa Aset terdiri atas:
1.Subbidang Perolehan dan Penerimaan;
2.Subbidang Pembinaan; dan
3.Subbidang Sengketa Aset.
f.Suku Badan terdiri atas:
1.Suku Badan Kota, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan; c) Subbidang Pemantauan; dan d) Subbidang Pengamanan, Penghapusan, dan Pemusnahan.
2.Suku Badan Kabupaten terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Subbidang Penatausahaan Aset dan Penggunaan; dan c) Subbidang Pemantauan, Pengamanan, Penghapusan, dan Pemusnahan • g. Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
1.Pusat Penyimpanan Barang Daerah, terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Penyimpanan; dan c) Satuan Pelaksana Pendistribusian.
2.Pusat Data dan Informasi Aset terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Layanan Informasi; dan c) Satuan Pelaksana Sistem Informasi.
3.Unit Pengelola Manajemen Aset terdiri atas:
a) Subbagian Tata Usaha; b) Satuan Pelaksana Riset, Konsultasi, dan Manajemen Risiko; c) Satuan Pelaksana Kon.struksi, Pemeliharaan, dan Pengendalian; d) Satuan Pelaksana Pengembangan Usaha, Komunikasi, dan Kemitraan; dan e) Satuan Pelaksana Hukum, Perjanjian, dan Pendayagunaan.
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Gubernur mi.
BAB IV SEKRETARIAT BADAN