DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 67 Tahun 2020

Nomor: 67
Tahun: 2020
Ditetapkan: 22 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Layanan; Struktur dan Besaran Tarif Layanan; Sosialisasi dan Internalisasi; Penatausahaan dan Pelaporan; serta Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
2.Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.
3.Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
4.Angkutan Antar Kota Antar Provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
5.Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
6.Zona Pengendapan adalah tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, ramp chek, bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.
7.Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang yang selanjutnya disingkat UP TrPG adalah Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
8.Tarif Layanan adalah imbalan atas jasa layanan yang dijual dan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
9.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.

BAB II

LAYANAN

Pasal 2

Layanan UP rrpG terdiri atas:

a.Layanan utama, yang terdiri atas:
1. 1.Pemakaian fasilitas Zona Pengendapan Mobil Bus AKAP;
2. 2.Pemakaian fasilitas terminal Penumpang Mobil Bus AKAP;
3. 3.pemakaian fasilitas loket perusahaan otobus; dan
4. 4.pemakaian fasilitas penunjang Terminal Penumpang.
b.Layanan Pendukung, yang terdiri atas:
1. 1.pemakaian Lokasi Lahan/Tempat,
2. 2.pemakaian Fasilitas Videotron;
3. 3.pemakaian Fasilitas Panggung dan Sound System; dan
4. 4.pemakaian Fasilitas Wireless.

Pasal 3

Atas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan Tarif Layanan.

BAB III

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 4

(1)Struktur dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Prosedur pemungutan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

UP TTPG melakukan penatausahaan penerimaan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kepala UP TrPG melaporkan penerimaan atas Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Kuasa BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

EVALUASI

Pasal 7

(1)Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 4
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penilai Penerapan Pola Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Tarif terkait pendapatan UP TTPG yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain antara lain berupa kerjasama operasional, sewa menyewa dan/ atau usaha lainnya yang mendukung tugas serta fungsi UP TrpG, ditetapkan dengan Keputusan Kepala UP TTPG.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2020 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 71030 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIR• ,--- , UM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI.43,4: ii: 8,1` • SUS IBUKOTA JAKARTA, 'N 10P144,/4 tf 9" •i ,,,,/ iii, fj L ANAH : 94032003e 1;?4'TA Ri AlL LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF LAYANAN UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

1.Layanan Utama

a.Tarif layanan UP TrPG Pemakaian Zona Pengendapan Mobil Bus AKAP sebesar Rp10.000/kendaraan/hari.
b.Tarif layanan UP TrPG Pemakaian Terminal Penumpang Mobil Bus AKAP sebesar Rp8.000/kendaraan/hari.
c.Tarif layananUP TTPG Pemakaian Fasilitas Loket Mobil Bus AKAP sebesar Rp300.000/perusahaan otobus/bulan.
d.Tarif layananUP TrPG Pemakaian Fasilitas Layanan Penunjang Terminal terdiri atas: No. Uraian Tarif
1. 1.Penyediaan Fasilitas Air Cuci Kendaraan Rp15.000/kendaraan
2. 2.Tarif Layanan Fasilitas Pemandian Rp5.000/orang
3. 3.Tarif Layanan Fasilitas Istirahat Menginap Rp 1 5 . 00 0/ orang/kasur
4. 2.Layanan Pendukung
a.Pemakaian Lokasi Lahan/Tempat No. Uraian Tarif
1. 1.Penyediaan Lahan Penjualan Produk (Stand) Rp300.000/hari (maksimal 3 x3m)
2. 2.Penempatan Spanduk, Banner, Umbul Promosi Rp25.000 /m2/ hari
3. 3.Pemakaian Shooting Film Cerita Rp1.000.000/titik/hari
4. 4.Pemakaian Shooting Film Ildan Rp2.000.000/hari
5. 5.Pemakaian Shooting Film Dokumentasi/ Dokumenter Rp500.000/titik/hari
6. 6.Pemakaian Shooting Film Keluarga Rp250.000/titik/hari
7. 7.Pemakaian Shooting Program. Televisi Rp750.000/hari
8. 8.Pemakaian Shooting Video Clip Rp1.000.000/titik/hari
9. 9.Pemakaian Foto Pra wedding Rp250.000/ titik/ hari 2
b.Pemakaian Fasilitas Videotron No. Uraian Tarif
1. 1.Tampilan Iklan uk. s.d 8 m2 Rp4.000/ detik
2. 2.Tampilan Iklan uk. s.d 32 s.d. 50 m2 Rp8.000/detik
c.Pemakaian Fasilitas Panggung dan Sound System Tarif Layanan Pendukung UP. TTPG untuk Pemakaian Fasilitas Sound System sebesar Rp1.000.000/Hari.
d.Pemakaian Fasilitas Wireless Tarif Layanan Pendukung UP. TrPG untuk Pemakaian Fasilitas Panggung sebesar Rp250.000/Hari. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES BASWEDAN

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018