(1)Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Badan menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja clan Rencana Kerja dan Anggaran Badan;
b.pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan;
c.perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
d.pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Badan;
e.penyusunan perumusan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
f.penyusunan RTRW, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
g.penyusunan perumusan kebijakan fiskal daerah dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan lainnya;
h.pemantauan dan evaluasi RTRW dan kawasan;
i.pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, perekonomian, prasarana sarana kota dan lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat serta keuangan;
pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar Pemerintah Daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya;
k.pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
m.pengoordinasian penelitian dan pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta evaluasi kebijakan;
n.pengelolaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
o.pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional perencana dan peneliti;
p.pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pada Perangkat Daerah;
q.pendampingan penyusunan rencana induk yang bersifat lintas sektor dan prioritas;
r.penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
s.pelaksanaan kesekretariatan Badan;
t.pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan; dan
u.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubemur.
3.Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: