DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 9 Tahun 2015 adalah ketentuan umum, pranata komputer bagian kesatu jenis, kedudukan dan tugas pokok, bagian kedua jenjang jabatan dan pangkat/golongan, bagian ketiga penghitungan formasi, pranata hubungan masyarakat bagian kesatu jenis, kedudukan dan tugas pokok, bagian keduaq jenjang jabatan dan pangkat/golongan, bagian ketiga penghitungan formasi jabatan fungsional, kebutuhan dan pengisian formasi, pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan, kenaikan pangkat dan tunjangan jabatan, pengendalian dan evaluasi , ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah KhuSLI~ Ibukota ~akarta dan \>esuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nemor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan Fungsional bidang komunikasi, lnformatil<a dan kehumasan di Iingkungan Pemerintah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Fungsional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Kcmunikasi, Informatika dan Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeratL:ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 2
7.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
8.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsiol1al Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; "
9.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
10.Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
13.Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 20014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14.Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15.Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16.Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan. Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah KhLisUs Ibukota Jakarta;
17.Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
18.Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatil$.a dan Kehumasan; ,
19.Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN 01 L1NGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. 3

BAB IV

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI Pasal 8

Pasal 10

(1)Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2)8
(2)Masing-masing pejabat fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
1. a.Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
2. b.Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
3. c.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan . pangkat;
4. d.Cuti di luar tanggungan Negara;
5. e.Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipi!.

Pasal 11

(1)Pemberhehtian dari masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatik~, dan kehumasan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Masing-masing pejabat fungsional tertentu bidang komunikasi, informatika, dan kehumasan diberhentikan dari jabatannya apabila :
1. a.Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hu.kum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan
2. b.Tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya. BABVI KEI'iAIKAN PANGKAT DAN TUt\JANGAN JABATAN Pasal 12
(1)Sistem kenaikan pangkatljabatan, didasarkan atas penilaiandan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang. Usulan kenaikan pangkatljabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pranata .Komputer dan Pranata Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan jabatanfungsional sesuai dengan ketentuan I peraturan perundang-undangan.

(1)Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi masing-masing jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan Fungsional dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi dan RB.
(2)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Organisasi dan RB dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait. 9
(3)Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi seba~aimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melqlui Dok\Jmen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BKD dan Qrganisasi dan Reformasi Birokrasi. Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pen~etahuan dan pen~embangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika, dan kehumasan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN lAIN-LAIN Pas'll 1(;

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentl,Jan yang mengatur tentang formasi jabatan fungsional bidang komunikasi, informatika dan kehumasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen~undangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal15 JanuiJri 2015 GUBERNUR PRQVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 22006 Lampiran I: P.erattlral1{3ubemur Pr-ovinsi Oaerah Khusus -lookGta Jakarta Nemer T.anggal FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER 01 UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI OK! JAKARTA 9TAHUN 2015 15 Januari 2015 KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER No Nama Unit Pelaksana Pernula Petaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia Pertan1a Muda Madya -(;ftama JUMLAH Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah . Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah lWP lWP lWP lWP lWP 1WP lWP lWP Fonnasi Fonnasl Fonnasl Fonnasi Fonnasl Fonnasi Fonnasi Fonnasi 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 1563,2 1 994,2 1 856,4 1 1541;6 1 4 Sipil 2 Dinas Komunikasi. InfoOTlatika dan 6253,9 5 12$3,52 10 50243,61 40 13854,<12 11 2986,3 2 1536,2 ~ 69 Kehumasan 3 Dinas Pe:-industrian da!1 Enemi 986,4 1 1427,2 1 1452,3 1 1398,4 1 4 4 Oinas Pekeriaan Urnum 1054,4 1 1305,6 1 1250 1 1650,32 1 4 5 Dinas Pendidikan 1743,2 1 1852,4 1 1325,6 1 1094,75 1 4 6 Oinas Tenaga Ke~a dan Transmigrasi 1056,36 1 1468,24 1 1765,04 1 904,25 1 4 7 Badan Keoeoawaian Daerah 1269,7 1 1005,4 1 20498 2 1648,8 1 . 5 JUMLAH TOTAL 94 'GUBERNUR PROVINSt OKI JAKARTA IBUKOTA JAKARTA, lid EASUKI T. PURNAMA lampiran It; Peratl:franGobemurPfOvinsi.oaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor Tanggal FORMASf JABATAN FUNGSlONAl f'RANATA HUBUNGAN MASYARAKAT 01 UNGKtlNGAN PEMERlNTAHf'ROVINSl 13Kf JAKARTA 9TAHUN2015 15 JaolJafi 2015 KEBUTlJHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PRANATAHtiBUNGAN MASVARAKAT No Nama Unit Pelaksana Pefaksana Lanjutan Penyelia Pertama Muda Madya JUMLAH TWP Jumlah lWP Jumlah Formasi lWP Jumlah TWP Jumlah lWP Jum1ah TWP Jumlah Formasi Formasi .:Formasi Formasi Formasi 1 Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar 2365,S 2 1472,3 1 3 Neoeri 2 8ekretariat DPRD 1438,7 1 16053 1 2 3 Oinas Komunlkasi, 1nformatika, dan 47524,31 38 31254,63 25 3846,56 7 70 Kehumasan 4 Oinas Pariwisata dan Kebudayaan 923,6 1 1064,5 1 2064,5 2 1240,6 1 5 5 Badan Peroustakaan dan Arsip Daerah 1563,4 1 1820,45 1 2394,6 2 16302 1 5 JUMLAH TOTAL 85 GUBERNUR PROV1l\lSI DAtRAH {«HUSUS fBUKOTA JAKARlA, nd BASUKI T.I'URNAMA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

KETENTUAN lAIN-LAIN Pas'll 1(;

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

KETENTUAN lAIN-LAIN Pas'll 1(;

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994