DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2017

Nomor: 90
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertfikasi Ketenagalistrikan Mencangkup Pasal 1; Pasal 2; Pasal 3; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 11; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29; Pasal 30; Pasal 31

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan -berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; 2
7.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016;
8.Peraturan Gubernur Nomor 267 Tahun 20 16 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Umum Uraian antara lain mengenai dasar pelaksanaan uji laik operasi, pemilik instalasi transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik, lokasi instalasi, kapasitas terpasang (gardu dan saluran distribusi), tujuan pembangunan instalasi distribusi tenaga listrik.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-
4.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7.Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8.Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.
9.Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
10.Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
11.Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen. 3
12.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pengadaan tenaga listrik meliputi instalasi pembangkitan, instalasi transmisi dan instalasi distribusi tenaga listrik.
13.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah instalasi tenaga listrik yang digunakan untuk pemanfaatan tenaga listrik oleh konsumen akhir.
14.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
15.Lembaga Inspeksi Teknik yang selanjutnya disebut LIT adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.
16.LIT Terakreditasi adalah LIT yang telah mendapatkan Akreditasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
17.Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
18.Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instansi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
19.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
20.Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
21.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan jasa penunjang tenaga listrik.
22.Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kom_petensi yang ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik oleh badan usaha.

BAB II

PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI 2.1 Hasil Review Dokumen Uraian antara lain mengenai spesifikasi teknik, spesifikasi material, dokumen AMDAL atau UKL/UPL.

Pasal 2

Peraturan Gubermir ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan sertifikasi ketenagalistrikan oleh LIT.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan sertifikasi ketenagalistrikan oleh LIT.

BAB III

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI 3.1 Kesimpulan 3.2 Saran dan Rekomendasi LAMPIRAN Data-data hasil uji laik operasi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

a.sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
b.pelaksanaan uji laik operasi;
c.penomoran dan registrasi sertifikat;
d.hak dan kewajiban; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

SERTIFIKASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

Pasal 5

(1)Setiap Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
(2)Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LIT terakreditasi atau dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas dengan melakukan penunjukan LIT yang belum terakreditasi atau Tim Teknis Dinas.
(3)Dalam hal penerbitan Sertifikat Laik Operasi oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi dilakukan oleh LIT yang belum terakreditasi atau Tim Teknis Dinas.
(4)Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk:
1. a.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang diterbitkan oleh Dinas PM dan PTSP;
2. b.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang memiliki izin/tanda daftar yang diterbitkan oleh Dinas PM dan PTSP;
3. c.Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri yang telah melaporkan ke Dinas dengan kapasitas paling besar 25 kVA (dua puluh lima kilo Volt Ampere); dan 5
4. d.Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, yang memiliki Izin Usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Dinas PM dan PTSP. Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(6)Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Sertifikat Laik Operasi untuk instalasi Transmisi Tenaga Listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, direkondisi atau direlokasi.

Pasal 6

(1)Penanggung Jawab Teknik dapat menjadi Penanggung Jawab Teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.
(2)Tenaga Teknik dapat menjadi Tenaga Teknik paling banyak pada 3 (tiga) subbidang usaha atau paling banyak pada 3 (tiga) badan usaha untuk 1 (satu) subbidang usaha.

Pasal 7

(1)Untuk dapat menerbitkan Sertifikasi Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), LIT harus terdaftar sebagai LIT di Daerah.
(2)Untuk terdaftar sebagai LIT di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LIT terakreditasi dan LIT yang belum terakreditasi mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis.
(3)Dokumen administratif untuk LIT terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
1. a.fotokopi akta pendirian badan usaha;
2. b.fotokopi penetapan badan usaha sebagai badan hukum ;
3. c.fotokopi nomor pokok wajib pajak badan usaha;
4. d.fotokopi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
5. e.fotokopi sertifikat akreditasi LIT.
(5)
(7)6
(4)Dokumen administratif untuk LIT belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.
(5)Dokumen teknis untuk LIT terakreditasi dan LIT yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
1. a.fotokopi sertifikat badan usaha;
2. b.fotokopi struktur organisasi badan usaha;
3. c.asli surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
4. d.surat pernyataan/penugasan dari Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
5. e.surat pernyataan/keterangan/penugasan tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
6. f.fotokopi dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
7. g.fotokopi dokumen pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan
8. h.fotokopi daftar peralatan uji yang dimiliki dan/ atau yang disewa.

Pasal 8

Apabila LIT terakreditasi dan LIT yang belum terakreditasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Kepala Dinas mencatat pada daftar LIT di Daerah.

Pasal 9

(1)LIT yang terdaftar di Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (1) harus mengajukan permohonan penugasan/ penunjukan kepada Kepala Dinas dengan melengkapi data sebagai berikut :
1. a.fotokopi izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi/tanda daftar/pelaporan, atau identitas pemilik Instalasi Pernanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
2. b.asli surat penujukan LIT oleh pemilik instalasi;
3. c.asli jadwal rencana pelaksanaan uji laik operasi;
4. d.fotokopi data lokasi instalasi;
5. e.fotokopi data jenis dan kapasitas instalasi;
6. f.fotokopi gambar instalasi dan tata letak;
7. g.fotokopi diagram satu garis;
8. h.fotokopi spesifikasi peralatan utama instalasi;
9. i.fotokopi spesifikasi teknik dan standar yang digunakan; dan
10. j.fotokopi gambar letak Oil Trap. 7
(2)Penugasan/penunjukan LIT oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada LIT berupa surat penugasan/penunjukan untuk setiap kegiatan uji laik operasi.
(3)Bentuk surat penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Berdasarkan surat penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, LIT yang terdaftar di Daerah mengajukan permohonan pendampingan pelaksanaan uji laik operasi.
(2)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dehgan jadwal rencana pelaksanaan uji laik operasi.
(3)Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadwalkan pada hari kerja dan jam kerja.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016