DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 Februari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.166 2 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
2.Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi badan usaha.
3.Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
4.Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
5.Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1663
6.Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha.
7.Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
8.Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
9.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan.
10.Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
11.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.
12.Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
13.Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha.
14.Surveilen adalah kegiatan pemantauan kinerja lembaga sertifikasi terakreditasi yang dilakukan secara periodik.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
17.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.166 4

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai:

a.tata cara Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan
b.tata cara Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan Sertifikasi Badan Usaha.

Pasal 3

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

a.konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
b.pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f.penelitian dan pengembangan;
g.laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
h.sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
i.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
j.sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, atau
k.pendidikan dan pelatihan.

BAB II

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 4

(1)Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c kecuali usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Inspeksi Teknik.
(2)Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilaksanakan oleh www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1665 pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
(3)Usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Sertifikasi Badan Usaha yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
(4)Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di sektor ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan.
(5)Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) termasuk lembaga di Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan serta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan Akreditasi, pemegang izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.akta pendirian badan usaha/lembaga;
2. b.penetapan badan usaha/lembaga sebagai badan hukum;
3. c.nomor pokok wajib pajak bagi badan usaha; dan
4. d.izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, meliputi:
1. a.Sertifikat Badan Usaha;
2. b.struktur organisasi badan usaha;
3. c.surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
4. d.Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.166 6
5. e.tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
6. f.dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
7. g.pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan
8. h.daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, meliputi:
1. a.Sertifikat Badan Usaha;
2. b.struktur organisasi badan usaha/lembaga;
3. c.surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
4. d.Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
5. e.tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha.
6. f.dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
7. g.pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
8. h.tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha, meliputi:
1. a.struktur organisasi badan usaha;
2. b.memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing- masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
3. c.memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1667
4. d.penanggung jawab auditor yang bekerja penuh waktu;
5. e.tenaga auditor Sertifikasi Badan Usaha yang bekerja penuh waktu;
6. f.dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
7. g.pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha.
(6)Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal melakukan audit Akreditasi.
(2)Audit Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
1. a.audit kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan; dan
2. b.verifikasi lapangan.
(3)Dalam melakukan audit Akreditasi, Direktur Jenderal dapat membentuk Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan.
(4)Berdasarkan hasil audit Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan atau penolakan sertifikat Akreditasi.

Pasal 7

(1)Menteri menetapkan pemberian atau penolakan permohonan sertifikat Akreditasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal permohonan Akreditasi ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Akreditasi disertai dengan alasan penolakannya.
(4)Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat Akreditasi berakhir. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.166 8

Pasal 8

(1)Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup Akreditasi, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.permohonan diajukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah diakreditasi dengan membuktikan unjuk kerja yang sesuai dengan pedoman sistem manajemen mutu;
2. b.telah menerbitkan paling sedikit 6 (enam) sertifikat sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi yang dimiliki; dan
3. c.melengkapi dokumen persyaratan teknis yang terkait dengan tambahan ruang lingkup yang diajukan.
(2)Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3)Masa berlaku tambahan ruang lingkup Akreditasi sama dengan masa berlakunya sertifikat Akreditasi.

Pasal 9

Direktur Jenderal melakukan Surveilen setiap tahun terhadap Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang terakreditasi.

Pasal 10

Untuk mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(4), pemohon Akreditasi harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 11

(1)Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
(2)Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1669 diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(3)Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk:
1. a.instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
2. b.instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri.
(4)Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk:
1. a.instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
2. b.instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setelah mendapat penugasan dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.166 2 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4.Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
5.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pemberian pengakuan formal yang menyatakan suatu lembaga sertifikasi telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi.
2.Lembaga Sertifikasi adalah lembaga inspeksi teknik, lembaga sertifikasi kompetensi, dan lembaga sertifikasi badan usaha.
3.Lembaga Inspeksi Teknik adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
4.Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
5.Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1663
6.Lembaga Sertifikasi Badan Usaha adalah badan usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi badan usaha.
7.Sertifikasi Badan Usaha adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
8.Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian serta verifikasi instalasi tenaga listrik untuk memastikan suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
9.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik pada usaha ketenagalistrikan.
10.Sertifikat Badan Usaha adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
11.Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik di bidang ketenagalistrikan.
12.Sertifikat Laik Operasi adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
13.Penanggung Jawab Teknik adalah tenaga teknik ketenagalistrikan bersertifikat kompetensi yang ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik oleh badan usaha.
14.Surveilen adalah kegiatan pemantauan kinerja lembaga sertifikasi terakreditasi yang dilakukan secara periodik.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
16.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.
17.Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.166 4

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai:

a.tata cara Akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha; dan
b.tata cara Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan Sertifikasi Badan Usaha.

Pasal 3

Usaha jasa penunjang tenaga listrik meliputi:

a.konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
b.pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
c.pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
d.pengoperasian instalasi tenaga listrik;
e.pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
f.penelitian dan pengembangan;
g.laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
h.sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
i.Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
j.sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik, atau
k.pendidikan dan pelatihan.

BAB II

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 4

(1)Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c kecuali usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Inspeksi Teknik.
(2)Usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilaksanakan oleh www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1665 pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
(3)Usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Sertifikasi Badan Usaha yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.
(4)Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dilaksanakan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di sektor ketenagalistrikan yang telah diakreditasi oleh Menteri sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan.
(5)Pemegang izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) termasuk lembaga di Kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang ketenagalistrikan serta Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 5

(1)Untuk mendapatkan Akreditasi, pemegang izin usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus mengajukan permohonan Akreditasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.akta pendirian badan usaha/lembaga;
2. b.penetapan badan usaha/lembaga sebagai badan hukum;
3. c.nomor pokok wajib pajak bagi badan usaha; dan
4. d.izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, meliputi:
1. a.Sertifikat Badan Usaha;
2. b.struktur organisasi badan usaha;
3. c.surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
4. d.Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.166 6
5. e.tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
6. f.dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
7. g.pedoman pelaksanaan Sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik; dan
8. h.daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, meliputi:
1. a.Sertifikat Badan Usaha;
2. b.struktur organisasi badan usaha/lembaga;
3. c.surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus badan usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
4. d.Penanggung Jawab Teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha;
5. e.tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap subbidang usaha.
6. f.dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia;
7. g.pedoman pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
8. h.tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa.
(5)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha, meliputi:
1. a.struktur organisasi badan usaha;
2. b.memiliki paling sedikit 1 (satu) kantor wilayah yang masing- masing berada di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik, pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, pengoperasian instalasi tenaga listrik, pemeliharaan instalasi tenaga listrik, atau Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
3. c.memiliki kantor wilayah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah provinsi di Indonesia yang tersebar merata di bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur untuk usaha jasa Sertifikasi Badan Usaha yang lingkup akreditasinya pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1667
4. d.penanggung jawab auditor yang bekerja penuh waktu;
5. e.tenaga auditor Sertifikasi Badan Usaha yang bekerja penuh waktu;
6. f.dokumen sistem manajemen mutu sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
7. g.pedoman pelaksanaan Sertifikasi Badan Usaha.
(6)Permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemegang izin usaha jasa penunjang dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal melakukan audit Akreditasi.
(2)Audit Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
1. a.audit kecukupan dan kesesuaian dokumen permohonan; dan
2. b.verifikasi lapangan.
(3)Dalam melakukan audit Akreditasi, Direktur Jenderal dapat membentuk Panitia Akreditasi Ketenagalistrikan.
(4)Berdasarkan hasil audit Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan atau penolakan sertifikat Akreditasi.

Pasal 7

(1)Menteri menetapkan pemberian atau penolakan permohonan sertifikat Akreditasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima secara lengkap.
(2)Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal permohonan Akreditasi ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Akreditasi disertai dengan alasan penolakannya.
(4)Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Permohonan perpanjangan sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum sertifikat Akreditasi berakhir. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.166 8

Pasal 8

(1)Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi dapat mengajukan penambahan ruang lingkup Akreditasi, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.permohonan diajukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah diakreditasi dengan membuktikan unjuk kerja yang sesuai dengan pedoman sistem manajemen mutu;
2. b.telah menerbitkan paling sedikit 6 (enam) sertifikat sesuai dengan ruang lingkup Akreditasi yang dimiliki; dan
3. c.melengkapi dokumen persyaratan teknis yang terkait dengan tambahan ruang lingkup yang diajukan.
(2)Permohonan penambahan ruang lingkup Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(3)Masa berlaku tambahan ruang lingkup Akreditasi sama dengan masa berlakunya sertifikat Akreditasi.

Pasal 9

Direktur Jenderal melakukan Surveilen setiap tahun terhadap Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang terakreditasi.

Pasal 10

Untuk mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(4), pemohon Akreditasi harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Pedoman Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 11

(1)Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi.
(2)Sertifikat Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1669 diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(3)Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk:
1. a.instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
2. b.instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Menteri.
(4)Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Sertifikat Laik Operasi untuk:
1. a.instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
2. b.instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik, yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik yang diterbitkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota setelah mendapat penugasan dari Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 90 Tahun 2017