Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dinas adalah Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan pemerintah provinsi gorontalo yang membidangi ketenagakerjaan atau sebutan lain.
4.Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-PTSP adalah Perangkat daerah pada pemerintah provinsi yang dibentuk dalam melaksanakan penyelenggara pelayanan perijinan.
5.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
6.Instansi terkait adalah instansi yang mengeluarkan izin usaha, Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek dan Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
7.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi , yang telah membayar iuran.
9.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah :
a) Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahan milik sendiri ; b) Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c) Orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
10.Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran adalah pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang termasuk dalam golongan bukan penerima upah.
BAB II TUJUAN DAN SASARAN