DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 20b Tahun 2017

Nomor: 20b
Tahun: 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubenur ini mengatur tentang Penugasan PNS Diluar Bidang Tugas & Fungsi Di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Gorontalo, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo membutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman keIja dibidang, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, agama, adat dan budaya, pariwisata, pelayanan publik dan pengelolaan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil diluar Bidang Tugas dan Fungsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo; Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060 );

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENUGASAN PEGAWAINEGERI SIPIL DILUARBIDANGTUGAS DAN FUNGSI 01 LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIGORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3.Kepala Daerah adalah Gubemur Gorontalo
4.Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubemur Gorontalo
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Pasa12

(1)Penugasan PNS diluar tugas dan fungsi dilaksanakan dengan tetap memproritaskan tugas dan fungsi utama pada perangkat daerah yang bersangkutan.
(2)PNS yang ditugaskan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan dibidang tertentu sesuai kebutuhan dari perangkat daerah.
(3)Pimpinan perangkat daerah yang membutuhkan PNS pada perangkat daerah lainnya, mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah kepada PNS untuk dijadikan nara sumber pada kegiatan:
1. a.Bimbingan tekhnis;
2. b.Workshop, Focus Group Discussion (FGD);
3. c.Sosialisasi; dan
4. d.Rapat. 2 Pasa13
(1)PNS yang di tugaskan sebagai narasumber, wajib memproleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
(2)Untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas, PNS yang ditugaskan wajib melengkapi laporan hasil kegiatan dan dokumentasi sebagai bukti atas kehadiran pada kegiatan tersebut.

Pasal 4

PNS yang ditugaskan sebagai narasumber maupun sebagai tenaga ahli pada kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, diberikan Honorarium sebagai imbal jasa yang besarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Apabila kegiatan bimbingan tekhnis, workshop, focus group discussion (FGD), sosialisasi dan rapat dilaksanakan diluar daerah maka PNS yang bersangkutan memperoleh hak perjalanan dinas tanpa diberikan honorarium.
(2)PNS yang menjadi narasumber dan mendapatkan Honorarium wajib me1engkapi bukti kegiatan yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah berupa:
1. a.Surat tugas;
2. b.Laporan kegiatan;dan
3. c.Bukti kehadiran dan dokumentasi foto pada lokasi kegiatan.

Pasal 6

PNS yang ditugaskan khusus untuk mendampingi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dihadiri oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diproses melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2017 GUBERNURGORONTALO, RUSLIHABIBIE Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 2017 SEKRETARISDAERAHPROVINSIGORONTALO, WINARNID. MONOARFA BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2017 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…