menetapkan Peraturan Gubemur tentang Jaringan Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun / 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
Menetapkan :
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
260);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
7.Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.
35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
8.Surat Persetujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PRj Ij20jPHBj2017 tanggal 13 Agustus 2017 tentang Persetujuan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar Kota Dalam Provinsi Gorontalo;
MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN TRAYEK ANGKUTANANTARKOTADALAMPROVINSI.