Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. DI 3 10.
11. 12. 13. 14. 15. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Analisa gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber- sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Anggaran responsif gender (ARG) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Focal Point PUG adalah aparatur di SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing- masing. Tim Koordinasi Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut Tim Koordinasi PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah. Sekretariat PPRG beranggotakan tim teknis yang akan meneliti dan memastikan pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender Data terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan. 4 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN