Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022
- Nomor
- 15
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Ringkasan
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026
MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023 - 2026.
BAB I
Daerah adalah Provinsi Gorontalo. Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) Tahun yaitu Tahun 2023 dan berakhir Tahun 2026. KARO | KABAN | | | WAGUB | ASISTEN | SEKDA | | | HUKUM | L ! 2 | / | | : : | 1 5 8 AL, Ae 1 5
Gambaran Umum, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan isu strategis, Tujuan dan sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program prioritas: Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program perangkat daerah,
RPD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 17 Maret USLI HABIBIE Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 17 Maret 2022 SEKRETARIS D PROVINSI GORONTALO v DARDA DARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR.15.. 2022 KARO | KABAN HUKUM BAPPPZDA SER SEKDA WAGUB TIP Y / 4 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR :15 TAHUN 2022 TANGGAL 17 Maret TAHUN 2022 TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjabarkan tentang konsep Perencanaan Pembangunan yang disusun secara demokratis, terpadu dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo akan berakhir tahun 2022. Sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. RPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun secara teknokratis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2007-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2010-2030, yang memuat tujuan, sasaran, T 7 T E : r : 3 (KARO | “KABAN T ,oo..' : T WAGUB | HUKUM | Bappgepa | ASISTEN | SEKDA PAPAN 1 strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025 yang ditetapkan dengan Visi: Gorontalo Maju Dan Mandiri, dan Misi: 1) Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, 2) Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, 3) Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah. Selain itu, dalam perumusannya, dokumen RPD memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022, Isu-isu Strategis daerah, dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat. Substansi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mengacu pada ketentuan sebagaimana Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perbedaannya, dalam dokumen RPD tidak memuat Visi Misi Kepala Daerah. Penentuan tujuan dan sasaran dalam dokumen RPD didasarkan pada Visi Misi RPJPD Provinsi dan isu strategis aktual. Perumusan kebijakan utama, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan kedepan, serta sinergi dengan arahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal's) sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam proses penyusunan Dokumen RPD provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dirumuskan secara responsif, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta berwawasan pada lingkungan. Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 disusun dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, melalui tahapan antara lain Penyusunan Rancangan RPD, Penyelarasan Renstra Perangkat Daerah, Forum Konsuitasi Publik dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fasilitasi Rancangan Akhir RPD oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur) KARO KABAN WAGUB T | £ HUKUM | BAPPpEDA | ASISTEN 2 MIN danselanjutnyamenjadiacuan dalampenyusunanRencanaStrategisPerangkatDaerah yangjugaditetapkandenganPeraturanKepala Daerah. DokumenRPDtahun2023-2026menjadipedomanolehPenjabat(Pj.)Gubernur dalampenyelenggaraanpemerintahandanpembangunandaerah.DokumenRPD ProvinsiGorontalosebagaidokumenstrategispembangunandaerahyangmenjadi pedomandalampenyusunanarahankebijakandalamRencanaTahunanDaerah (RKPD),dalammewujudkanVisiMisiPembangunanJangkaPanjangDaerahdan mendukungpencapaianSasaranPrioritasNasional,sertasebagaialatatauinstrumen dalam pengendaliandanevaluasibagiSatuanPengawasInternal(SPI)danBapppeda dalam mengevaluasi kinerja pembangunan daerah. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026, sebagai berikut:
KARO KABAN T ' WAGUB HUKUM | BApPPYEDA | ASISTEN | SEKDA PKN /
KARO|KABAN1Kn|”WAGUB HUKUM|BapppepA |ASISTEN|SEKDA,| (LA LAS aa 20.PeraturanDaerahNomor3tahun2009tentangRencanaPembangunanJangka PanjangProvinsiGorontalo2007—2025, 21.PeraturanDaerahNomor04Tahun2011TentangRencanaTataRuangWilayah ProvinsiGorontaloTahun2010-2030. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka yang lebih panjang. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pada Pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Rencana Pembangunan Daerah IRPD) Provinsi Gorontalo memiliki keterikatan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut :
KARO KABAN | WAGUB HUKUM BAPPPEDA | Saran SEKaa | | AaIr | / Gambar 1.1 KeterkaitanantaraDokumenRPDdenganDokumenPerencanaanLainnya |lRegulasi Yang Berlaku Kebijakan Nasional Isu Strategis Yang — Berkembang Forum Konsultasi al RPJPD 2005-2025 5 Mei » Ian date -feli! RPJMN 2019-2024 - » “5 HasilEvaluasi AaNaaBDBa da 2 212 RPJMD 2017-2022 Pedoman Penyesuaian naga HEdeln ala) Penyesuaian Renstra PD ' ' 1 ' , i Forum PD i 1 1 1 1 ' v | Draft RA Renstra 3 anPenelaahanas Renstra PD| Rancangan Awal | |. Renstra PD | gi Hasil Evaluasi Renstra PE KARO KABA HUKUM | BApp IR ASISTEN | SEKDA | WAGUB Z 2 FA t t - 1.4 Maksud dan Tujuan 1.4.1 Maksud Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, maka Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gerontalo tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud :
1.5 Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Gorontalo disusun dengan sistematika, sebagai berikut: BAB I. Pendahuluan Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RPD Provinsi Gorontalo. BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah, yang menggambarkan kondisi dan perkembangan Provinsi Gorontalo secara kompherensif, serta memuat data dan informasi berupa potensi dan capaian pembangunan sebagai basis atau pijakan awal dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, dan (iv) daya saing daerah. BAB III. Gambaran Keuangan Daerah Menjelaskan tentang kinerja keuangan dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu yang diurai berdasarkan neraca keuangan daerah serta menjelaskan tentang kerangka Pendanaan yang disertai dengan analisis proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan) selama kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. BAB IV. Analisis Isu-Isu Strategis Menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis berdasarkan analisis kondisi lingkungan eksternal dan internal yang akan menjadi dasar dalam penentuan fokus kinerja pembangunan dalam 4 tahun kedepan. BAB V. Tujuan, dan Sasaran KARO KABAN | | |. WAGUB HUKUM BAP! DA ASISTEN | SEKDA | 1 LILINi “ Menjelaskan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, yang lengkapi dengan indikator tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta proyeksi kinerja makro daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam penyelenggaraan pembangunan tahun 2023-2026. BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Menjelaskan tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta arah kebijakan dari setiap strategi dan program pembangunan sesuai dengan target capaian indikator kinerja selama 4 (empat) tahun. BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Menjelaskan tentang rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif selama 4 (empat) tahun dan hubungan urusan pemerintah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Memuat penetapan indikator kinerja daerah, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dari sisi penyelenggaraan pemerintah daerah. BAB IX. Penutup Memuat kaidah pelaksanaan RPD dan pedoman transisi pada saat RPD ini berakhir, serta menyampaikan secara singkat harapan pencapaian dari dokumen RPD yang telah ditetapkan. KARO | KABAN | .1 : HUKUM | BAPPPEDA | ASISTEN | ”SEKDA (Pp iKisik kaitannya dengan proses menetapkan arah pembangunan Provinsi Gorontalo, dan apa yang hendak dicapai, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan daerah, maka harapannya dokumen RPD dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo dimasa yang akan datang. (suBernuRr ONTALO £ USLI HABIBIE KARO KABAN : | WAGuB HUKUM | BAPPPEDA | ASEN SEKDA | NIA NN / / 2
Membuka PDF…