DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pakaian dinas dan atribut di lingkungan pemerintah provinsi gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pakaian dinas, atribut pakaian dinas, pengadaan pakaian dinas, ketentuan lain-lain dan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pakaian dinas merupakan identitas dan ciri khas Aparatur et Sipil Negara Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara prefesional dan kompeten, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas dilingkup Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk mengatur penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pakaian Dinas dan Atribut di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukkan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4060), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341,

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Menetapkan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450): Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138): MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

a.perwujudan rasa kesetiakawanan sesame ASN,
b.perwujudan keseragaman, kesetaraan, jiwa korps, wibawa, motivasi kerja, pengabdian aparatur dan pelayanan masyarakat,dan Cc. perwujudan kedisiplinan, ketertiban, etika, pembinaan dan pengawasan ASN.

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, terdiri dari :

a.Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :
1. 1.Pakaian Dinas Harian (PDH) Khaki,
2. 2.Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih,
3. 3.Pakaian Dinas Harian (PDH) Karawo,
4. 4.Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik, . Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), . Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), Pakaian Dinas Khusus, Pakaian Batik KORPRI, dan . Pakaian Olahraga.Ha PP AO 0

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Pasal 5

(1)PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 1, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada setiap hari Senin dan Selasa atau acara tertentu sesuai undangan.
(2)PDH Khaki sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari : Rt BIRPRLA Asipren SEKDA WAGUB 7 “2 L y €
1. a.PDH Khaki bagi ASN pria :
  1. 1.Lengan panjang/pendek, berlidah bahu,
  2. 2.Celana panjang, dengan 2 (dua) saku Depan dan 2 (dua) saku belakang dilengkapi dengan kancing,
  3. 3.Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas,
  4. 4.Kaos kaki dan sepatu warna hitam polos, dan
  5. 5.Menggunakan Atribut.
2. b.PDH Khaki bagi ASN wanita :
  1. 1.Lengan panjang/pendek, berlidah bahu,
  2. 2.Rok panjang,
  3. 3.Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas,
  4. 4.Kaos kaki dan sepatu warna hitam polos, dan
  5. 5.Menggunakan Atribut.
3. c.PDH Khaki bagi ASN wanita berjilbab :
  1. 1.Lengan panjang, berlidah bahu,
  2. 2.Rok panjang,
  3. 3.Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas,
  4. 4.Kaos kaki dan Sepatu warna hitam polos,
  5. 5.Menggunakan Atribut, dan
  6. 6.Jilbab bermotif Karawo.
4. d.PDH Khaki bagi ASN wanita hamil menyesuaikan.
(3)Untuk keseragaman warna, PDH Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan warna kain sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.
(4)Ketentuan penggunaan PDH Khaki sebagaimana dimaksud ayat
(1)adalah :
1. a.lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. b.lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional selain dari Jenjang Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 6

(1)PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 2, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada setiap hari Rabu atau acara tertentu sesuai undangan.
(2)PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
1. a.PDH Kemeja Putih bagi ASN pria :
  1. 1.Lengan panjang/pendek,
  2. 2.Celana panjang warna hitam, Ka Pena ageren SEKDA WAGUB 1 r T Y g t f
  3. 3.Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas,
  4. 4.Kaos kaki dan sepatu warna hitam, dan
  5. 5.Menggunakan Atribut.
2. b.PDH Kemeja Putih bagi ASN wanita :
  1. 1.Lengan panjang/pendek,
  2. 2.Rok panjangberwarna hitam,
  3. 3.Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas,
  4. 4.Kaos kaki dan sepatu warna hitam, dan
  5. 5.Menggunakan Atribut.
3. c.PDH Kemeja Putih bagi ASN wanita berjilbab :
  1. 1.Lengan panjang,
  2. 2.Rok panjang berwarna hitam,
  3. 3.Ikat pinggang warna hitam dengan gesper logo KORPRI berwarna emas,
  4. 4.Kaos kaki dan Sepatu warna hitam,
  5. 5.Menggunakan Atribut, dan
  6. 6.Jilbab bermotif Karawo.
4. d.PDH Kemeja Putih bagi ASN wanita hamil menyesuaikan.
(3)Ketentuan penggunaan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
1. a.lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Jenjang Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. b.lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Pejabat Fungsional selain dari Jenjang Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Pasal 7

(1)PDH Karawo sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 3, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo pada setiap hari Kamis atau acara tertentu sesuai undangan.
(2)PDH Karawo sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari :
1. a.PDH Karawo bagi ASN Pria :
  1. 1.Lengan panjang/pendek,
  2. 2.Celana panjang warna hitam atau gelap,
  3. 3.Kaos kaki dan sepatu warna menyesuaikan, dan
  4. 4.Menggunakan Atribut.
2. b.PDH Karawo bagi ASN Wanita :
  1. 1.Lengan panjang,
  2. 2.Rok panjang warna hitam atau gelap, KARO KEPALA pa F asigren Be bana f v
3. f.Menggunakan Atribut.
(3)PSH bagi ASN Wanita :
1. a.Jas lengan pendek dan rok panjang warna sama, Leher berdiri dan terbuka: Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri: Kancing lima buah, Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan, dan
2. f.Menggunakan Atribut.
(4)PSH bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. 1 gp &

Pasal 10

(1)PSR sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, dipakai oleh ASN di lingkunganPemerintah Provinsi Gorontalo untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan atau acara tertentu sesuai undangan.
(2)PSR bagi ASN Pria: Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama, Leher berdiri dan terbuka, Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri, 3 Kancing lima buah, Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan, dan Menggunakan Atribut. SR bagi ASN Wanita : Jas lengan panjang dan rok panjang warna sama, Leher berdiri dan terbuka, Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri: Kancing lima buah, Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan, dan
1. f.Menggunakan Atribut.
(4)PSR bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(3)APP UP Ou

Pasal 11

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, dipakai oleh ASN di lingkunganPemerintah Provinsi Gorontalo pada upacara- upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeriatau acara tertentu sesuai undangan.
(2)PSL bagi ASN Pria :
1. a.Jas warna gelap, Celana panjang warna sama, Kemeja dengan dasi, Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan, dan Menggunakan Atribut.0 AO Ken an Kan SEKDA WAGUB FA AA
(3)PSL bagi ASN Wanita :
1. a.Jas warna gelap,
2. b.Rok panjang warna sama,
3. c.Kemeja dan dasi,
4. d.Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan, dan
5. e.Menggunakan Atribut.
(4)PSL bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, dipakai oleh ASN di lingkunganPemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan.
(2)PDL bagi ASN Pria dan Wanita :
1. a.Baju lengan panjang menyesuaikan,
2. b.Celana panjang menyesuaikan,
3. c.Kaos kaki dan sepatu menyesuaikan, dan
4. d.Menggunakan Atribut.
(3)PDL bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. (4 PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Pasal 13

(1)Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, dipakai oleh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus, teknis operasional tertentu di lapangan.
(2)Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dipakai oleh ASN yang melaksanakan tugas sebagai pelayan kesehatan, pengatur lalu lintas dan pengawalan, petugas penegakkan ketertiban dan perlindungan masyarakat, petugas penanganan bencana, petugas kehutanan, petugas laboratorium, peliput berita dan petugas protokol serta petugas lainnya yang sejenis.
(3)Pakaian Dinas Khusus bagi ASN wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2016