DalamPeraturanGubernurini,yangdimaksuddengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Gorontalo. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi makanan dan non makanan. Corona Virus Disesase 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-CoronaVirus-2. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang disingkat BLP3G adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga PenerimaManfaat. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah data base yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing - masing individu dan rumah tangga. KAROKADISfe ASIJTEN | SEKDA| WAGUB HUKUMSGSIAL 7ihkY El Diundangkan di Gorontalo padatanggal 9.Pemberibantuanadalah PemerintahProvinsiGorontalo yang .menyelenggarakanprogrambantuan. 10.Keluarga.PenerimaManfaatyangselanjutnyadisebut.KPM adalah “keluarga yangditetapkansebagaipenerimaBantuanLangsung PanganPemerintahProvinsiGorontaloyangdatanyaberasaldari DataTerpadu Kesejahtaraan“Sosial(DTKS)dannonDTKS terdampakCOVID-19.—' 11.DaftarKeluarga Penerima"Manfaatyangselanjutnyadisebut DKPMadalahDaftarKeluargaPenerimaManfaat:yang ditetapkan denganKeputusan GubernurGorontalo. 12.AnggaranPendapatan danBelanjaDaerah.yangselanjutnya disebutAPBDadalahrencanakeuangantahunan: pemerintah daerah yang ditetapkandenganperaturandaerah. Pasat 22 PetunjukTeknisPelaksanaanBantuan Langsung PanganPemerintah 'ProvinsiGorontaloDalam Rangka PenanggulanganKemiskinandan: PenanggulanganDampakSosialDan“Ekonomi:akibatPandemi CoronaVirusDisease.2019(COVID-19) tercantumdalam.Lampiran yangmerupakan:bagianyangtidakterpisahkandariPeraturan Gubernurini. BABII KETENTUANPENUTUP Pasal 3 PeraturanGubernurinimulaiberlakupada.tanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan.pengundangan PeraturanGubernurinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerah ProvinsiGorontalo. Ditetapkan di Gorontalo ) padatanggal 5Mei 2021 #7 DITANDA TANGANI SECARA! ELEKTRONIK OLEH : AanDH Serrifikesi | ” Testai . 1 NL JI Etenronik RUSLLHABIBIE Gubemur Gorontalo d Aa LN PMN EN TI a TA £ 2021 SEKRETARISDAERAHPROVINSIGORONTALO, “ DARDA DARABA BERITADAERAHPROVINSIGORONTALO TAHUN2021NOMOR “HUKUM. bsa . SEKDA | WAGUB Li LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : 21 TAHUN 2021 TANGGAL : 5 Mei 2021 TENTANG:PETUNJUKTEKNISPELAKSANAAN BANTUANLANGSUNG PANGAN PEMERINTAH PROVINSI RANGKA PENANGGULANGAN ANGGARAN 2021 KEMISKINAN PENANGGULANGAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN GORONTALO DALAM DAN ———————————-LAaa PETUNJUKTEKNISPELAKSANAAN BANTUANLANGSUNGPANGANPEMERINTAH PROVINSIGORONTALODALAM RANGKAPENANGGULANGANKEMISKINANDAN PENANGGULANGANDAMPAKSOSIAL DANEKONOMIAKIBATPANDEMICORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021
1.ARAH KEBIJAKAN Arah kebijakandalamrangkapemberianBLP3Gadalah:
1)Peningkatankesejahteraanmasyarakat sebagaimana amanatketentuan peraturaanperundang-undanganyangdalampelaksanaannyadikelolamelalui program perlindungandanjaminansosialdengankegiatanfasilitasibantuan sosialkesejahteraankeluarga.Sedangkan penanggulangandampaksosial ekonomibagimasyarakatterutamamasyarakatmiskinakibatkegiatan pencegahandanpenangananPandemiCOVID-19sesuaiamanahPeraturan PemerintahPenggantiUndang-UndangNomor1Tahun2020tentangKebijakan KeuanganNegaradanStabilitasSistemKeuanganUntukPenangananPandemi COVID-19dan/ataudalamrangkamenghadapiancamanyangmembahayakan perekonomiannasionaldan/ataustabilitassystemkeuangan. 2)PemberianBLP3Gbagimasyarakat, terutamamasyarakatmiskindan masyarakatyangterdampakakibatPandemi COVID-19,dimaksudkanagar tidakmemperdalamkadarkemiskinan dan/atautidakmenambahmasyarakat miskin baru. 3)Pemerintah Daerahharushadirditengah-tengahmasyarakat dalamrangka meminimalisir kekhawatiranatasdampaksosialdanekonomiyangtimbul akibat Pandemi COVID-19.
2.TUJUAN DAN SASARAN Tujuan pelaksanaanBLP3Gadalahdalam rangkapenanggulangan kemiskinan dengan cara:
1)Menjagaketersediaanpanganbagimasyarakat terutamabagimasyarakat miskin dan terdampak COVID-19. 2)Mengurangi beban pengeluarandanmeningkatkan ketahanan ekonomi keluarga terutamabagikeluarga miskin danmasyarakat terdampak COVID-19 HUKIM ASIJTEN SEKDA WAGUB 3)Memperkuatketahananbagiparapengusahakecil(UMKM)yangmemproduksi bahanpanganyangakandigunakanuntukpelaksanaan pemberian bantuan panganini, SasaranBLP3Gsebanyak90.000(sembilanpuluhribu)KeluargaPenerima Manfaat(KPM),yangdatanyabersumberdaridatabaseDataTerpadu KesejahteraanSosial(DTKS) danNonDTKSterdampak COVID-19,sesuai anggaranyangteralokasipadaDPASKPDDinas. . RUANG LINGKUP DAN WAKTU KEGIATAN BLP3G adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo bagi masyarakat miskin sesuai sasaran sebagaimana diatur pada angka 2. Waktu pemberian bantuan langsung pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah selama Tahun 2021. . JENIS BANTUAN DAN NILAI BANTUAN 1) Jenis BantuanPangan Jenis bantuan yang akan disalurkan berupa bahan pangan yang terdiri dari : » Beras 10 Kg. » Telur ayam sebanyak 10 (sepuluh) butir. » Minyak Goreng ukuran 2 (dua) liter. » Gula Pasir 1Kg. Bantuan sebagaimana dimaksud tersebut di atas dikemas dalam 1 (satu) Tas Kemasan. 2) Nilai Bantuan Nilai BLP3G sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) sesuai yang teralokasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas. Nilai BLP3G tersebut terdiri dari alokasi untuk bahan pangan sebesar Rp17.794.480.792,00 dan alokasi belanja operasional sebesar Rp205.519.208,00. 3) TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN » Penentuan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat KPM yang akan menerima BLP3G adalah yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Non DTKS terdampak COVID-19 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan. Data KPM yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota bersumber dari DTKS dan Non DTKS terdampak Covid-19, dipadankan kembali melalui Aplikasi e JPS Dinas untuk memastikan tidak terjadi pemberian bantuan ganda kepada KPM dan selanjutnya data KPM yang telah dipadankan ditetapkan sebagai penerima dengan Surat Keputusan Kepala Dinas. KARO KADIS HURpM SogIAL asigen SEKDA | WAGUB Penyediaan Dana Dana dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberian BLP3G bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 18.000.000.000,- atau sejumlah yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas. Pencairan Dana Pencairan dana BLP3G diajukan oleh Dinas ke Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya di transfer ke Rekening Penyedia barang/jasa. Pengadaan Bahan Pangan Pengadaan Bahan BLP3G mengutamakan bahan pangan produksi lokal dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai pengadaan barang/jasa. Penyaluran BLP3G Penyaluran BLP3G dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur atau pejabat yang ditunjuk di masing-masing lokasi secara simbolis di Desa/Kelurahan/kecamatan Kabupaten/Kota. Setelah selesai kegiatan penyaluran, maka Dinas membuat Laporan Penyaluran dan melampirkan daftar penerima bantuan (Nama, NIK, dan Alamat). Format Laporan sebagaimana lampiran1 Sisa bantuan diserahkan ke Kantor Desa atau Kelurahan untuk didistribusikan oleh petugas Dinas bersama Aparat Desa atau Kelurahan dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Bantuan yang dilampiri Daftar Penerima (KPM). Format Berita Acara Serah Terima barang sebagaimana lampiran 2. Penyaluran sisa bantuan di tingkat desa dan kelurahan oleh petugas Dinas dan aparat desa dapat dilakukan dengan cara mengantar langsung ke alamat KPM atau mendatangkan KPM dan diserahkan di Kantor Kelurahan atau Desa. Penyerahan bantuan ke KPM disertai daftar yang harus ditandatangi oleh KPM. Jika diserahkan di Kantor Kelurahan atau Desa, maka pelaksanaannya harus mentaati protokol kesehatan. Atas Penyaluran Sisa Bantuan tersebut petugas Dinas dan aparat desa membuat laporan penyaluran dilampiri Daftar Penerima Bantuan yang sudah ditandatangi Penerima, Format Laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Bantuan Yang Tidak Dapat Disalurkan. Bantuan yang tidak dapat disalurkan karena KPM yang bersangkutan tidak ditemukan, Kepala Desa/kelurahan mengusulkan calon pengganti penerima ke Dinas. Usul KPM pengganti tersebut digunakan sebagai dasar penyaluran BLP3G dan dituangkan dalam berita acara, sebagaimana lampiran 3 Jaminan Validitas Faktual Data Data keluarga penerima manfaat (KPM) BLP3G yang di usulkan oleh kabupaten/kota dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan dibuat Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) yang bermaterai sudah di tanda tangani pemerintah/non pemerintah, maupun organisasi kamasyarakatan lainya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 / KARO KADIS HUKUM sosfaL Asigren SEKDA WAGUB LP 1811 4) MONITORING DAN EVALUASI APIP dan Dinas melakukan monitoring dan evaluasi pada saat perencanaan, pelaksanaandanpelaporankegiatanpenyaluranBLP3G.
5.LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Sebagai pertanggungjawaban penyaluran BLP3G, Dinas menyusun dan menyampaikan laporan per triwulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.
. DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH : Balai (Ala Aj Sa en ti ng 5 , « Ui tronik 2 RUSLI HABIBIE l Gubernur Gorontalo KAROKADISyi. ASEN SEKDAWAGUB HUKUM SOJAL13 Lampiran 1 Format Laporan Penyaluran KOP DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK PROVINS GONTALALO LAPORAN PENYALUARAN BLP3G PADA KECAMATAN/ DESA...........oooo oo. Kepada yth Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Provinsi Gorontalo BersamainikamisampaikanLaporan PenyaluranBLP3Goleh Bapak/Ibu......sebagaiberikut: 1.Penyaluran bertempatdiKantorKecamatan.....Desa/Kel........... 2.JumlahpaketBLP3Gyangakan disalurkankepadaKPMdi Kecamatan...........,Desa/Kel..........,sebanyak.....Paket 3.JumlahPaketyangsudah diserahkansecara simbolissebanyak.....Paket. DaftarKPMyangmenerimasecara simbolisterlampir. 4.Sisasebanyak......Paketsudah diserahkanKepadaLurah/KepalaDesa untukdisalurkanolehpetugas DinasberdasarkanSPT yang dibantu Aparat Kelurahan/Desakepada KPM. KEPALA BIDANG/KEPALA SEKSI ononunancc.ooooococcooo..omK. NAMA NIP KARO KADIS HUKUM sosiaL Asifren SEKDA | WAGUB Lampiran 2 Format Berita Acara Penyerahan Barang BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG Padahariini........,tanggal...............Tahun..........bertempatdiKantor Lurah/Desa.......Petugas Dinas yangdiwakilioleh: Nama: NIP: JabatanPnnanananannnpada DinasSosial,P3AProvinsiGorontalo Alamat:KotaGorontolo TelahmenyerahkanBantuan LangsungPanganPemerintahProvinsiGorontalo sejumlah....Paket,yangditerimaoleh: Nama: NIP: Jabatan:Lurah/KepalaDesa.....................,Kabupaten AlamatPnnnnananananan SelanjutnyaBantuan LangsungPangan PemerintahProvinsiGorontalotersebut akan diserahkankemasing-masingKPMsebagaimanaDaftarKPMterlampir. YANG MENERIMA YANG MENYERAHKAN LURAH/KEPALA DESA........ PETUGAS DINAS NAMA NAMA NIP KARO KADIS HURpM sosipi. asigran SEKDA | WAGUB Lampiran 3 Format Laporan PenyaluranSisaBantuandanPenerimaPengganti KOP DINAS SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK PROVINS GONTALALO Kepada yth Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Provinsi Gorontalo BersamainikamisampaikanLaporan PenyaluranBLP3G,sebagaiberikut: 1. 2. 3. 2 Penyaluransecara simbolisbertempatdiKantorKecamatan/Desa........... JumlahpaketBLP3Gyang disalurkansecara simboliskepadaKPMdi Kecamatanj..........Desa............sebanyak.....Paket, Yangmenyerahkan BLP3Gsecara simbolisadalahBapak................... JumlahPaketyangsudahdiserahkankemasing-masingKPMsebanyak....KPM, daftar terlampir. JumlahPaketyangtidakdapatdisalurkan karenaKPMtidakditemukan sebanyak........Paket. JumlahpaketyangtidakdapatdisalurkantersebuttelahdiusulkanKPM penggantiolehLurah/KepalaDesakepadapetugas Dinasdan paket bantuan| tersebuttelahdisalurkankeKPMpengganti. KEPALA BIDANG/ KEPALA SEKSI NAMA NIP HUKUM sosifi. psi fEN sekpa | wacua |. Lampiran 4 FormatLampiranSuratPertanggungJawabanMutlak(SPTJM) SURAT PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK Yang bertandan tangan dibawah ini :
1.NAMA
2.JABATAN
3.ALAMAT
4.No. HP/Email Untukmelaksanakan BantuanSosialNKRIPeduli ProvinsiGorontaloTahun 2021,denganinimenyatakan:
1.BahwaPenyaluranSembakoberjumlah...KPMyangberlokasidi.............sesuai namayangtercantumadalah KeluargaPenerima Manfaatyangbersumberdari DTKSmaupunNonDTKSdanTerdampakCovid-19 2.Bertanggungjawabataskebenarandatayangtelahsayalakukanagardapat dilakukanprosespenyaluranBantuanSosialNKRIPeduli. 3.Adapundikemudianhariterdapatketidaksesuaiandatayangtidaktepat sasaran,sayabertanggungjawab sepenuhnyadanbersediamenerimasanksi sesuaidenganperaturanperundang-undanganyangberlaku. Demikiansuratpernyataantanggungjawabmutlakinisayabuatuntukdapat digunakan sebagaimanamestinya. Gorontalo, KEPALA DESA/LURAH KARO KADIS ' HUKUM SOAL ASIfTEN SEKDA | WAGUB Lampiran 5 Format Laporan Per Triwulan KOP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLIDUNGAN ANAK PROVINS GONTALALO LAPORAN PENYALURAN BLP3G TRIWULAN I | Gorontalo, ............co.oo. 2021 | Kepada yth : ) : 1 Gubernur Gorontalo | | Bersama ini disampaikan Laporan Petanggungjawaban Penyaluran BLP3G, sebagai | | berikut: | | 1. Jumlah KPM sebanyak...sron0cnbengnnantanS terdiri dari DTKS berjumlah........dan non DTKS berjumlah .............. |2. Jumlah Paket BLP3G yang sudah disalurkan untuk periode.........sd 2021 sebanyak....paket |3.Jumlahdanabantuanyangsudahdigunakanuntukpengadaanpaket tersebut |sebesarRp.........oooooooo. |4.Rincianpenyaluran:BLP3Gdalamtabelsebagaiberikut: |kab/kota|Desa/kelur|kecamatan|KPMDTKS| KPMNONNILAIKET pncahanDTKS 1ZONA1|NNLo. |Pohuwato15|31000500|Rp.2.800.000.000|contoh 1Boalemo166 |ZONA21 |dst.......... :Demikianlaporanpertanggungjawabanini,atasperkenandanarahanlebihlanjut : Bapak Gubernur disampaikan terima kasih. KEPALA DINAS DITANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH : RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo Balat. Sertifikasi Etektranik