(1)Dalam hal percepatan pembentukan dan pengelolaan Koperasi, Gubemur membentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
a.Ketua: Gubemur;
b.Wakil Ketua: Sekretaris Daerah;
c.Sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
d.Anggota: Kepala Perangkat Daerah terkait.
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas an tara lain:
a.mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/ atau pemerintah daerah;
b.memetakan potensi desa/kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi; dan
c.melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
KARO HUKUM BABIV PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN Pasal 6
(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek antara lain:
a.jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
b.tingkat partisipasi anggota;
c.volume usaha koperasi;
d.manfaat ekonomi bagi anggota; dan
e.kendala yang dihadapi.
(3)Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi.
(4)Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/ atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.
BABV PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal 7
(1)Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi di Kabupaten/Kota.
(2)Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
BAB VI PENDANAAN Pasal 8 Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:
a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
KARO HUKUM BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN