(1)Rencana Kerja Pembangunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
(2)Dilakukan penyesuaian :
a.target terkait proyeksi indikator makro Provinsi Gorontalo Tahun 2023:
b.terkait kebijakan keuangan daerah pada BAB III:
c.OPD penanggungjawab program/kegiatan/sub kegiatan pada BAB IV:dan
d.program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah yang baru sebagai implikasi atas penetapan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 dan karena adanya penyesuaian kebijakan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 13 juli 2023 Pj. GUBERNUR GORONTALO, ISMAIL PAKAYA Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 13 Juli 2023 Pj. SEKRETARIS DAE VINSI GORONTALO, IYANTO SIDIKI BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .13..... RKPD Perubahan LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : TAHUN 2023 TANGGAL : 2023 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. menyatakan bahwa tujuan daerah melaksanakan pembangunan adalah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing pemerintah daerah. Selanjutnya sesuai dengan pasal 260 UU 23 Tahun 2014 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, selanjutnya disingkat dengan RKPD. RKPD merupakan merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Provinsi Gorontalo tahun 2023 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo 2023 — 2026, RKPD ini merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang melibatkan seluruh stakeholder pembangunan yang ada di daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2023, dengan tetap mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023 — 20226 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selanjutnya, juga menjadi acuan dalam perumusan BAB | Pendahuluan ag RKPD Perubahan dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, RKPD tahun 2023 sarnpai dengan satu semester berdasarkan hasil evaluasi, ditemui berbagai kondisi yang yang dijadikan dasar pertimbangan perlunya melakukan perubahan atas dokumen RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Kondisi ini diperoleh dari hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke dua tahun 2023, antara lain : Perbedaan asumsi dengan Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya: Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (2022) dan harus digunakan untuk tahun berjalan (2023): Penambahan anggaran pada program dan kegiatan mendesak yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas dan target pencapaian target pembangunan Provinsi Gorontalo: Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 ini dilakukan dalam rangka mewujudkan konsistensi, keselarasan dan kesinambungan dalam upaya pencapaian target pembangunan daerah dengan lebih efisien dan efektif, RKPD Perubahan Tahun 2023 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Selanjutnya Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah 1.2. Landasan Hukum Peraturan dan perundangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
2.Undang - Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia BAB |. Pendahuluan 2 RKPD Perubahan Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700),
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244):
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Ngara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573):
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 42):
12.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633), 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanugnan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah:
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1114): 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1447), BAB |. Pendahuluan JB RKPD Perubahan 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i8 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1.781):
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1.419),
19.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo:
20.Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026:
21.Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026:
22.Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 23), 23.Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 49).
1.3. Maksud, Tujuan, dan Dasar Pertimbangan Perubahan Maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan dilakukannya perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
a.Maksud Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan. Perubahan RKPD Tahun 2023 Provinsi Gorontalo merupakan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pembangunan untuk pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2023.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah tetap menjadi bagian dari upaya pelaksanaan RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026. Perubahan RKPD 2023 memuat dasar pertimbangan perlunya perubahan, hasil evaluasi pembangunan sampai triwulan kedua, dan perubahan atas program dan kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan pembangunan tahun 2023.
b.Tujuan BAB | Pendahuluan Ea BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.KONDISI UMUM KONDISI DAERAH 2,1 ASPEK GEOGRAFI DAN DOMOGRAFI 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a.Luas dan Batas Wilayah Administrasi Gorontalo lahir pada tanggal 5 Desember tahun 2000, dan menjadi provinsi yang ke- 32 di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 22 Desember tahun2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, luas Wilayah Provinsi Gorontalo sebesar 11.257,07 Km', atau hanya sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia.
Tabel 2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota Kode Kh Jumlah Kanan uan Luas Wilayah | Persentase Wilayah Kecamatan Keturat Desa Jumtah (Km?) (Yo) Kabupaten | | 2501 | akan f 19 14 191 205 1.750,83 15,5 Kabupaten 5 (3 N (powenaria 7 Bi 84 84 1.521,88 13,52 Kabupaten Bone 75,03 Bongo 18 5 160 165 ) 198431 | 1763 Kabupaten 7504| “Pohuwato 13 3 101 104 4.244,31 37,70 2 Kabupaten 2505 | Gada Urai 11 a 124 124 1.676,15 14,89 75,71 | Kota Gorontalo 9 | 5 : 50 79,59 0,71 | | — | | 75 Baha 7 | 2 657 9 | 11257,07 100 Sumber : Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Secara Administrastif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 kabupaten dan 1 kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 km? atau sebesar 37,7Yo, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 79,59 km? atau sebesar 0,7194.
b.Letak Dan Kondisi Geografis Gambar 2.1 Peta Provinsi Gorontalo, Je - AA ab 3 » Jj Tn 100.0 Ym 3 s e Bana Sg 23 Can Daan :
PS Kenya “Tea KE Kan 2 - “ LA IPA DabA : | pan “. / Ia Sumber : Rensi RTRW Promnsi Gorontaia 2010-2059, Wilayah Provinsi Gorontalo dikenal dengan sebutan "Semenanjung Gorontalo" (Gorontalo Peninsula) terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, tepatnya pada 0” 19' — 08 57' Lintang Utara dan 121” 23' — 125” 14' Bujur Timur, Letak Provinsi Gorontalo sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur. Sedangkan di sebelah Utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi dan di sebelah Selatan dibatasi oleh Teluk Tomini.
c.Topografi Dilihat dari aspek topografi sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut, Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah.
Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara O sampai 1.954. BAB II - Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara O sampai 1.970 m dari permukaan laut. Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Gorontalo, - - - - ea —i dm sk Ia MN -— Sumber : Revisi RTRW Prownsi Gorontalo 2010-2920. Secara fisiografis, wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu: 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G, Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m).Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik. 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter. Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub parallel. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl). Tabel 2.2 Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo Kelas Kemiringan Luas Persentase Lereng (Vo) (ha) (Vo) A 0-2 128.552 10,52 B 2-8 74.112 6,07 Cc 8-15 66.528 5,45 D 15-40 113.997 9,33 E 2 40 838.355 68,63 Jumlah 1,221,544 100 Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung Tabongo yang terletak di Kabupaten Boalemo merupakan gunung yang tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan ketinggian 2.100 m dari permukaan laut. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo adalah gunung terendah dengan ketinggian 884 m dari permukaan laut.
d.Geologi Secara regional, berdasarkan Peta Geologi Lembar Tilamuta (S. Bachri, dkk, 1993) menyatakan bahwa Daerah Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuarter, Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:
- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen — Pertengahan Oligosen, - Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basait. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah -— Pertengahan Miosen Atas. - Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas. - Diatas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pinggu (TOpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TOI) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batu gamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batu gamping terumbu (OI) yang dimulai pada Plistosen Atas — Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Opl). BAB II Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat menganan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik). Hidrologi 1) Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Gorontalo dilintasi oleh beberapa sungai. Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Boalemo adalah sungai terpanjang dengan panjang aliran 99,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang aliran 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Berikut 3 (tiga) satuan Wilayah Sungai di Provinsi Gorontalo berdasarkanPermen PUPR No. 04/PRT/M/2015. Tabel 2.3 Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo NO NAMA WILAYAH SUNGAI KODE can L Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS | WS No. 05,05.,A2 455,944,03 L88)
2.Wilayah Sungai Paguyaman WS No, 05.05,A3 3.485,65
3.Wilayah Sungai Randangan WS No. 05.05,A2 3.945 Sumber » 6YYS Sulawesi II Provinsi Gorontako, 2022 Tabel 2.4 Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Provinsi Gorontalo DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.DAS Paguyaman, L. DAS Tolinggula, 38. DAS Waluhu 1, DAS Randangan
2.DAS Limba, 2, DAS Potanga, 39, DAS Bilelantunga 2, DAS Beringin 3, DAS Olibuhu, 3, DAS Limbato 40, DAS Tombullato 3. DAS
4.DAS Tumba, 4, DAS Blawu, 41, DAS Ombulo DingaMotolohu, 5, DAS Bolangga, 5, DAS Bulolila, 42. DAS Momungaa 4, DAS Patihu, 6, DAS Bubaa, 6, DAS Bulontio, 43. DAS Bangahu 5, DAS Sidorukun,
7.DAS Tumbihi, 7. DAS Bokohulu 44. DAS Mopuya 6. DAS Sukadamai,
8.DAS Limbatihu, 8, DAS Boliyohuto, 45. DAS Kaidundu 7. DAS Wonggarasi, 9, DAS Tabongo, 9. DAS Baladu, 46. DAS Uabanga 8. DAS Lemito,
10.DAS Dulupi, 10, DAS Mooti, 47. DAS Tango 9. DAS Lomuli, 11, DAS Sambat, 11. DAS Sipatana, 48. DAS Bilungala 10. DAS Milangodaa, 12, DAS Tilamuta, 12. DAS Dulukapa, 49. DAS Tamboo li. DAS Popayato,
13.DAS Lamu, 13. DAS Deme I, 50. DAS Tolotio 12. DAS Dudeulo,
14.DAS Botumotto, 14. DAS Dunu, 51. DAS Olele 13. DAS Molesipat,
15.DAS Tapadaa, 15. DAS Bubalango, 52. DAS Oluhuta 14. DAS Moutong
16.DAS Salilama, 16, DAS Tengah, 53. DAS Molotabu 17, DAS Tabulo, 17, DAS SOgu, 54, DAS Botutonuo | 18, DAS Bumbulan, 18, DAS Monano, 55. DAS Madelamo
19.DAS Libuo 19, DAS Tudi, 56, DAS Buluango 20, DAS Marisa 20, DAS Tolanga, 57, DAS Huangobutu 21, DAS Datahu, 58. DAS Inengo
22.DAS Popalo, 59. DAS Leato 23, DAS Tolangio, 60. DAS Bolango-Bone
24.DAS Pontolo, 61. DAS Limboto
25.DAS Buda, 62. DAS Pohe
26.DAS Passo, 63, DAS TanjungKramat 27, DAS Bubode, 64, DAS Bongo BAB |! 3
28.DAS Sanbungo, 65. DAS Lopo
29.DAS Tolotapo, 66. DAS Kayu Bulan
30.DAS Butoimola, 167. DAS Bilihu Timur
31.DAS Samia 168, DAS Langgula
32.DAS Tapaibuhu 693. DAS Lamu
33.DAS Soklat 170. DAS Limo'o
34.DAS Sapawea |71. DAS Lobuto Timur
35.DAS Imana 72. DAS Lobuto
36.DAS Taludaa 73. DAS Biluhu Barat 37, DAS Sogitia 74. DAS Huango Sumber ' BWS Sulawesi IiProvins: Gorantafo, 2022
2) Danau Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain:
1.Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha, Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30Y6 sampai 35 Yo dari luas danau.
2.Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa & 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh & 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas & 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.
3) Cekungan Air Tanah Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.
f.Klimatologi Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo. memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas, Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Djalaluddin Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama BAB II | tahun 2022 berkisar antara 28,709c, Suhu terendah terjadi di bulan Mei yaitu 15,49c.
Sedangkan suhu tertinggi juga terjadi di bulan April dengan 29,39c. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relative tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2022 sebesar 77,20 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2022 yaitu sebesar 2.082,80 mm, Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret yaitu mencapai 290 mm. Pada tahun 2022, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,2 m/det.
g.Penggunaan Lahan Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :
1) Kawasan Lindung Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah: Cagar Alam (CA) Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato: Cagar Alam (CA) Panua di Kabupaten Pohuwato, TN Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango, dan, Taman Nasional Promosi (TNP) Nantu Boliohuto di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Kawasan Teluk Tomini, Kawasan Lindung Provinsi meliputi: Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kabupaten-Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato dan Kota Gorontalo, CA Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara, CA Tangale di Kabupaten Gorontalo, dan Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) desa olele di Kabupaten Bone Bolango dan Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo. 2) Kawasan Budidaya Kawasan Budidaya Nasional yang terkait dengan wilayah Provinsi adalah: Kawasan Andalan Gorontalo dengan sector unggulan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan, Kawasan Andalan Marisa dengan sector unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan, Kawasan Andalan Teluk Tomini dan sekitarnya dengan sector unggulan perikanan dan pariwisata, Sedangkan Kawasan Budidaya Provinsi meliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, yang meliputi: a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi konversi. BAB II (L) Kawasan hutan produksi meliputi hutan produksi di wilayah Bone Bolango, Gorontalo Utara, Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan kabupaten Pohuwato :
(2)Kawasan hutan produksi terbatas meliputi hutan produksi terbatas di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato :
(3)Kawasan hutan produksi konversi meliputi hutan konversi di wilayah Kabupaten Goontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara dan kabupaten Pohuwato:
b) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Kawasan peruntukan Hutan Rakyat adalah beberapa lahan milik masyarakat yang digunakan secara sadar untuk tanaman kehutanan dibeberapa tempat yang tersebar di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha. Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2019 : Tabel 2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2020 — ea Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Suaka Junlah Kabupaten/Kota | indung | Pelestarian | Produksi Produksi | aspat dikonversi Alam Terbatas Tetap perairan Boalemo 28.514,52 10.970,62 44.240,78 14.537,49 4.783,09 103.046,50 “Gorontalo 13.124,94 24,777,84 41.899,34 17,714,06 2.395,33 99.911,51 Pohuwato 13658281 | 39.707,97 83.304,44 41.476,29 10.522,52 311,594,03 Bone Bolango 1563423 | 10485572 18.830,08 824,10 140.144,13 “Gorontalo Utara 8.021,54 16.210,33 61.388,56 15.540,08 5.554,01 109.714,62 Kota Gorontalo 470,48 470,48 | Provinsi (20232852 | 10652247 | 25266330 | 9009202 | 2325495 | 764881,27 Gorontalo | 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah
a.Potensi Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain :
BAB II a Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedele, kacang tanah dan kacang hijau). Luas panen padi sawah adalah 48.498 ha dan produksi 249.709 ton (produktivitas 56,22 kw/ha), dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sekitar 24.123 ha. Untuk padi ladang adalah seluas 38 ha dengan produksi 120 ton (produktivitas 31,58 kw/ha). Luas panen jagung adalah 334.945 ha dengan 1.050.662 ton produksi (48,22 kw/ha produktivitas), 48Yo di antaranya berada di Kabupaten Pohuwato. Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, bawang daun, bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, melon, petsai/sawi, semangka, terung, tomat dan wortel) dan buah-buahan (alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya, rambutan, salak, sawo, sirsak dan sukun). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen 1.993 hektar dengan produksi sebanyak 147.292 ton. Dari komoditas buah-buahan, pisang adalah yang utama dengan produksi 131.664 kw. Adapun luas lahan pertanian Provinsi Gorontalo sebagai berikut: Tabel 2.6 Luas Baku lahan menurut Jenis Lahan Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020 (Ha Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Jenis Lahan 2016 2017 2018 2019 2020 Lahan Sawah
b.Sawah Irigasi 27.674 27.660 27.027 24.607 26.018 - Ditanami Padi 27.612 27.598 26.642 24.205 | 25.727 - Tidak ditanami padi 1 62 62 385 275,1 291,1 - Sementara tidak diusahakan 127 Cc. Sawah Non Irigasi 8.011 7.104 7.067 7.765 6.470 | - Ditanami padi 5.135 5.083 4.864 6.165 | 4.756 - Tidak ditanami padi 2.876 2.022 2.203 1.432,4 1.367,4 - Sementaratidakdiusahakan - 168 347
d.Total lahan sawah (a#b) 35.685 34.764 34.094 32.372 32.488 - Ditanami padi 32,747 — 32.681 31,506 30.370 30.483 - Tidak ditanami padi “2939 2.084 2.589 1.708 1.658,5 - Sementara tidak diusahakan (— -—T 39 | Lahan Pertanian Bukan Sawah 904.017 904.981 998.497 999.229 | 999.471 |a, Tegal/Kebun 191.941 239.313 244.829 245.086 194.753
b.Ladang/Huma 37.399 41.382 39.996 39.755 58.076 C, Lahan yang sementara tidak |” 56.110 49.981 50.088 50.014 | 48.025 diusahakan Me ANN MEN RS ANA: ia saree arema
d.Lainnya (Perkebunan, Hutan |” 618.568 574.304 663,585 654.374 | 698.616,3 Rakyat Tambak, — Kolam/tebat/empang, dil) | Lahan Bukan Pertanian 282.694 283.890 233,840 234.837 | 270.691 | (rumah, bangunan & halaman, hutan |” 282.694 | 283890 | 233840 234.837 | 2706908 | negara, rawa-rawa dil) seyarasan UN mangranemaanaLee Total 1.222.396 | 1.223.635 1.266.432 | 1.266.438 1.302.650 BAB II a Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 1.302.650 yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 32.488 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 999,471 Ha, dan Lahan Bukan Pertanian sebesar 270.691 Ha. Luas Baku Lahan di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Menurut Kabupaten/Kota (Ha) Di Provinsi Gorontalo tahun 2020 Penggunaan Lahan | 2 2yz Harau Total Luas Wiayah Sawah Lahan Bukan Sawah | Pertanian 1 | Kabupaten Boalemo 4.975 239.208 12.543 256.726 2 | Kabupaten Gorontalo 14.187 162.547 23.098 199.832 3 | Kabupaten Pohuwato 48924 431.778,6 30.922,8 467.593 4 | Kabupaten Bone Bolango — |” 2.081 84712 | 112.850 199.643 5 1 Kabupaten Gorontalo Utara Ss 76.879 “88.515 170.952 & | Kota Gorontalo 795 | 4346| 2.762 7.903 | JUMLAH 32.488,4 999.470,6 | 270.690, | —1.302.649,8 | Sumber » Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Kota Gorontalo, memiliki lahan persawahan yang cukup luas, yakni sebesar 916 Ha dengan produktivitas padi sebesar 6,1 Ton/Ha. Luas areal persawahan ini kian berkurang, karena alih fungsi lahan pertanian. Adapun produksi pertanian lainnya meliputi jagung, ubi kayu, sayuran dan buah-buahan. Kabupaten Boalemo, Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo masih di dominasi oleh lahan bukan sawah, sedangkan lahan untuk sawah hanya ada di 4 kecamatan yaitu Mananggu, Botumoito, Paguyaman dan Wonosari. Kecamatan Dulupi masih merupakan penghasil jagung terbesar di Kabupaten ini. Komoditi unggulan Sektor Perkebunan yaitu, tebu, kelapa, kakao, kopi, cengkeh dan jambu mete. Kabupaten Bone Bolango, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelei, ubi jalar dan ubi kayu, Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang: Komoditas tanaman perkebunan antara-lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala, Cengkih, Kopi, Aren, Vanili, Kayu Manis: dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat, Belimbing, duku, langsat, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Siam/Keprok, Jeruk Besar, mangga, Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun, Kabupaten Gorontalo, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 bagian yaitu bagian Selatan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat dan Tibawa, sedangkan di bagian Utara meliputi Kecamatan Batudaa dan Bongomeme. Penguatan ekonomi kerakyatan pada kelompok potensial di wilayah ini lebih mengedepankan Sektor Pertanian sebagai prime moverpembangunan daerah melalui program “revitalisasi BAB II m pertanian" dengan potensi Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 13.087 ha, lahan kering 48.479 ha. Selain itu luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman holtikultura/tanaman pertanian lainnya seluas 9.846 ha. Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi Pertanian berupa padi, jagung dan Perkebunan berupa Cokelat, Cengkih, Kelapa dan Kopi. Sektor Pertanian ini memberikan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB daerah. Luas lahan Pertanian: padi seluas 5.866 Ha, jagung seluas 4.841 Ha: Perkebunan: kelapa seluas 10.765,95 Ha, kopi seluas 89,25 Ha, kakao seluas 1.000,15 Ha dan cengkeh dengan luasan 1.250,59 ha. Kabupaten Pohuwato, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai brand daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 40.000 ha, bahkan tercatat masih ada seluas 19,000 ha lahan yang belum terkelola, Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Kemiri, Kopi, Jeruk dan Durian. Luas lahan perkebunan Kelapa sekitar 15.000 ha lebih dengan produksi Kopra mencapai 20.000 ton/tahun. Di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan dikembangkan secara intensif terutama padi dan jagung. Luas Panen Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar 48.498 Ha, yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya seluas 66.401 Ha. Luas panen padi terbesar berada di kabupaten Gorontalo sekitar 24.123 Ha. Tabel 2.8 Luas Panen dan Produktivitas Padi Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2022 Kabupaten/ Luas Panen (ha) Produktivitas (ku/ha) Produksi (ton) Kota 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022| 2020 | 2021 | 2022 Boalemo 14809 | 10428 | 6.354 | 3545 | 4252 | 47.20 | s2499 | 44343 | 29.991 “Gorontalo | 231454 | 30.509 | 24123 | ages | ans8 | 5522 | 109483 | 127771 | 133.199 Pohuwato | 6832 | 6454 | 5721 | soas | 4830 | 4700 | 3aze4 | 31173 | 26560 Bone tomat | 4969 | 3875 | 3es2 | 4903 | s583 | 55.02 | 24314 | 21634 | 20.262 Ta | 11.446 | 11195 | 6763 | 3707 | 4700 | a64 | a3aco | s3e20 | 20.510 Kas | : | 2207 | 1508 | 1655 | sasa | sos | sara | 12126 | 7624 | Gss8 Se | 63.717 | 63.970 | as.a98 | 43,34 | 4,74 | 51.40 | 276.145 | 286.174 | 249.709 Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022 Berbagai komoditi Pertanian potensial dapat mendorong peningkatan perekonomian di Provinsi Gorontalo. Untuk itu dalam rangka meningkatkan daya saing pertanian, akan dilakukan upaya-upaya untuk mengembangkan industri primer yang diarahkan untuk mengolah produk pasca panen guna meningkatan nilai tambah komoditi produk pertanian serta kegiatan intensifikasi dan mekanisasi/modernisasi pertanian dari hulu ke hilir untuk BAB II ni menunjang potensi pertanian. Berikut adalah luas lahan tegal/kebun, ladang/huma serta lahan yang sementara tidak diusahakan yang sangat potensial untuk pemanfaatan pertanian tanaman potensial, Tabel 2.9 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma dan Lahan yang sementara Tidak Diusahakan Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo tahun 2022 Sementara Tegal/Kebun | Ladang/Huma tidak Kabupatan/ Kota (ha) (ha) diusahakan Boalemo 53.372,00 17.883,00 | 472,00 Gorontalo 50.586,00 11.093,00 | 4.107,00 | Pohuwato 45.524,50 17.46200 | 20.846,00 Bone Bolango 13.077,00 3.987,00 | 13.734,00 | Gorontalo Utara 26.370,00 8.553,00 7.423,00 Kota Gorontalo 165,60 2. — 4,00 Provinsi Gorontalo 189.095,10 58.978,00 46.586,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Gorontalo Dalam Angka 2022 Peluang Investasi yang dapat ditawarkan untuk Sektor ini adalah:
1.Industri pakan ternak dengan menggunakan limbah padi dan jagung
2.Pembangkit Listrik Tenaga Biomass (menggunakan limbah padi dan jagung)
3.Pembangunan Industri makanan (Sari Buah)
4.Pengadaan Penggilingan Padi dan Pengepakan
5.Pengembangan Industri Tepung Beras
6.Pengadaan Sarana Produksi Pertanian
7.Pengembangan lahan sawah
8.Pengadaan Bibit tanaman Padi dan Jagung
b.Potensi Peternakan Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 mencapai 266.556 ekor, sementara populasi ternak kambing 2022 sebesar 108.992 ekor. Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
Tabel 2.10 Populasi Sapi dan Kambing (ekor) Tahun 2020-2022 (ekor) Wilayah Sapi Kambing Unggas | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 2022 aan 42308 | 43046| 43204| 10747) 4.124 pas angso2| owo22 | a0s535 | | Gorontala 96.681 | 991771 101685 | 51096| 52464 | 53447 686.378 | Toniae 187.113 Pohuwato | 32543 | 33830) 34735 | taze3| 15285 | 156271 seng 35536 1s | “2 aras | again | agam | 7e0e| mese| 61701 nggo1 | 2222031 342006 an 22405| 3287| 3s72s| za20| gase| 7204| anyas| da200| Ss1-250 Kota 3.662| 3735| 3735| 12986 | 13246 | 13.246 BAB II a Gorontalo | | | 120900) 123318| 176.623 G a A 254.98 | 261,08 | 266.55 | 104.53 | 107.16 | 108.99 2.365.33 | 2.398.60 | 2.458.43 | 3 4 6 6 3 2 0 3 9 o | Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo 2022 0 Kabupaten Bone Bolango: potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Peternakan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat bone bolango adalah ternak sapi potong yang berjenis sapi bali. Kabupaten boalemo : Populasi peternakan di wilayah kabupaten Ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi, Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 40.895 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini, Kabupaten Gorontalo : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme). Kabupaten pohuwato : Potensi di sektor peternakan meliputi ternak sapi, kambing, ayam buras, dan itik. Pemerintah daerah (pemda) menaruh perhatian terhadap sektor yang satu ini dengan pemberian bantuan sapi secara bergilir kepada petani peternak. Pemda pohuwato telah menargetkan daerah ini sebagai lumbung ternak sapi di provinsi gorontalo, Populasi sapi telah mencapai 100 ribu ekor. Pembangunan peternakan perlu dikembangkan karena peternakan turut berperan dalam mendorong terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia dari sisi pemenuhan gizi melalui penyediaan konsumsi protein hewani asal ternak yaitu daging, telur dan susu. Selain itu mendorong tumbuhnya ekonomi yang berkerakyatan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat peternakan. Provinsi Gorontalo sangat potensial dan merniliki peluang dalam pengembangan industri disektor peternakan. Peluang pengembangan industri ternak, meliputi: e Pembangunan industri makanan (pengalengan daging sapi), e Penggemukan sapi) e Pengembangan ternak ayam (buras dan pedaging), dan e Pengembangan industri biogas (limbah kotoran hewan). Cc. Potensi Perikanan Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 9.638.44 Km? yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu :
1.WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya : 1.242.526 ton per tahun.
2.WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) potensi perikanan tangkapnya : 597.139 ton per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut.
Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2022 sebesar 126.100 ton. Produksi perikanan terbesar berada di Kabupaten Pohuwato yaitu 27.084 ton atau sekitar 19 persen. Hasil perikanan terbesar diperoleh dari budidaya perikanan darat yaitu sebesar 49.378 ton dengan produksi ikan bandeng terbesar di Kabupaten Pohuwato sebanyak 15.740 ton. Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang. Kota Gorontalo, Sebagian wilayah Kota Gorontalo berbatasan dengan lautan, daerah ini terletak disebelah selatan Kota Gorontalo, luas wilayah laut Kota Gorontalo yakni sebesar 60,84 Km2. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pesisir berprofesi sebagai nelayan, sumber penghasilan utama tersebut menjadi roda bagi perekonomian di daerah pesisir. Adapun produktivitas perikanan kelautan adalah Perikanan tangkap, Budi daya dan Perairan umum. Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Tilamuta dan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah). BAB II Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 Y6 dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km2 yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir. Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha, Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha). Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi perikanan dalam bentuk ikan pelagis, ikan demersal, rumput laut dan berbagai biota laut lainya. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 13.640 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan). Kabupaten Pohuwato, Sebagai daerah yang berhadapan dengan Teluk Tomini, Masyarakat di wilayah ini mengandalkan usaha perikanan sebagai salah satu upaya pemenuhan ekonomi. Berbagai komoditi ikan tangkap dengan mudah bisa didapatkan diperairan laut daerah ini. Jenis produksi ikan tangkap antara lain : Tuna, Cakalang, Layang, Lobster, Teripang, Kerapu dan Ikan Tongkol. Rata-rata produksi ikan tangkap mencapai 10.000 ton, sementara untuk wilayah Teluk Tomini hingga Laut Seram dapat dicapai produksi sebesar 5.000 ton, Untuk mengembangkan perikanan kelautan, Pemerintah Pohuwato telah membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan Wonggarasi. Selain itu juga telah dibangun dermaga dan sarana penunjang usaha perikanan lainnya. Peluang Investasi di sektor ini adalah : e# Fasilitas Teknologi Pasca Tangkap (pendinginan/ cod storage untuk pembekuan, pengemasan dan pengalengan), e# Industri Pengalengan Ikan/kemasan: # Industri tepung Ikan, termasuk ikan segar: e Industri Pakan ternak dari Limbah Ikan: e Pengadaan Rumpon: e Budidaya Kerang Mutiara, e Budidaya Tambak Udang/Lobster: e Pembangunan Industri Rumput Laut: e« Pengadaan Armada Penangkapan Ikan.
d.Potensi Pertambangan dan Energi Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi: sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basait, batu gamping, toseki, batu granit, dli.
Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut : Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan: e Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri). e Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri, Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang belum dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur, Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan, Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit): serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit). Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional. e Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembaga dengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m' tersebar di Kecamatan Boliyohuto. e Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 m?), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai: Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 m'), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai, Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 m3), tersebar di Kecamatan Tibawa BAB II n dan Boliyohuto:Felspar(jumlahcadangansekitar1.000.000m7),tersebardi KecamatanBatudaaPantai:danAndesit(jumlahcadangansekitar1.050.000 my),tersebardiKecamatanBatudaaPantaiBoliyohutodanTibawa. #Potensi EnergisumberdayapanasbumiterdapatdiKecamatanTelagaBirudan Mootilango. KabupatenGorontaloUtara,Potensisumberdaya pertambanganlogammeliputi: emas,perak,tembagadanpasirbesi.Sedangkanbahanmineralnon-logamadalah, granit,slagpasir,batu,sirtu, kerikil,besiAndesit,batuMakoradanbasalt.Disamping ituterdapatpotensisumberdayaairsungaiyangbanyakmengaliriwilayahiniyang dapatdimanfaatkanuntukpembangunanPembangkitListrikTenagaMikroHidro. KabupatenPohuwato,PotensiPertambanganyangdimilikidaerahiniadalah:Emas (»1.800.000.000m3):BatuGranit(»100.000.000m7):Dasit(300.000.000m3):Sirtu (100.000.000m?):Andesit(10.000.000m?):danZeolit5.000.000m?).Kesemuanya tersebardiKecamatanMarisa,Taluditi,Paguat,PopayatodanPatilanggio. Beberapalokasiyang menjadipusatpenambanganemasolehmasyarakatdiantaranya :IlotaKiri,IlotaKanan,GunungPani,danBaginite,meski tergolongtradisional namunstabilitaskeamananterjagadenganbaik.Dalamhalpengolaanlimbahpara penambangberupaya maksimalmenjagaaktivitasiniagartidakmemberidampak negatifterhadap lingkungansekitarnya, PeluangInvestasi disektoriniadalahpengembanganfasilitasteknologimodernbagi pertambanganlogamdan dannon-logamkarenaselamainimasihdiolaholeh masyarakatsecaratradisional. Selainitujugapengembangpembangkitlistrikdengan memanfaatkansungai sungai danairterjunsebagaipembangkitListrikTenagaMikro Hidro(PLTMH). Potensi Industri Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubag sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi. Sektor industri mempu mengatasi permasalahan perekonomian, dengan mengasumsikan bahwa sektor industri mampu menjadi leading sektor bagi sektor lainnya. Sehingga sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan (forward lingkage), maupun keterkaitan kebelakangan (backward lingkage). Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka Provinsi Goronalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan. BAB II Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu : - Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di ii kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km?. Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kgjtahun, - Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang, - Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah aren dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dsb.: - Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture: Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara. Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi.Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro. Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan home industry). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian, Industri Aneka, Industri Logam, dan Industri Perikanan. Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah - Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan nata de cocodi Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan a01 (PJ Boliyohuto.Sejak awalberproduksipabrikinitelahmeluncurkaneksportepung kelapakeRusiasebanyak40feet. -PabrikGulaTolangohulaberdirisejaktahun 1990 padaarealseluas15.700ha denganlahanperkebunantebumencapaisekitar8.000ha.PabrikGula Tolangohulapadasetiaptahunmemproduksigulasebesar 35.000tonsampai dengan39.000ton.Besaranproduksi tersebutmemenuhikebutuhangulabagi masyarakatseProvinsiGorontalosejumlah12.000Ton,sedangkanlainnya dipasarkankeluardaerah.Pabrikinimengangkat1.800karyawanditambah 4.000 orang tenagapekerjalepasyangdikontraksetiapmusimproduksi. -PabrikRumputLaut.Sebahagianbesarproduksirumputlautyangdikelolamelalui kelompok-kelompokusahamasyarakatataupunsecaraperoranganditampung padapabrikpengolahan.Kapasitas yangdihasilkanpabrikrumputlautmencapai 2tonperharidandipasarkankeberbagaiwilayah,terutamakeJakarta,Malaysia danKorea.Pabrikinijugamenampunghasilrumputlautdaribeberapa KabupatenyangadadiProvinsiGorontalo,sepertiGorontaloUtara,Boalemodan jugaPohuwato. Potensi Pariwisata Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:
1.Wisata Pantai : Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Pantai Karang Putih, Pantai Diyonumo, Pantai Pulau Popaya-Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantai Pohon Cinta, Pantai Langaia, Pantai Mananggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenai, Pantai Dunu dan Pantai Ratu Tenilo.
2.Wisata Laut dan Pulau : Obyek wisata Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo), Laut Torosiaje (KabupatenPohuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara) adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: ObjekWisataHiu Paus (whale shark), BAB II 3 Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli dan Pulau Mohinaggito.
3.Wisata Alam dan Pegunungan : Obyek wisata Hutan Pinus Dulamayo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air terjunTaludaa, Air terjunAyuhulalo, Air Terjun Tilamuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo.
4.Wisata Adat dan Situs Sejarah : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah ObjekWisataReligiBubohu, Tumbila Tohe, Rumah Adat Dulohupas Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), Pendaratan Soekarno dan Pusat Kerawang.
5.Wisata Kuliner: Binte Biluhuta merupakan makanan khas di Gorontalo, makanan khas ini terbuat dari Jagung Gorontalo terkenal sebagai daerah penghasil jagung yang subur. Oleh masyarakat pribumi, hasil bumi tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kuliner khas Gorontalo, yaitu “Binte Biluhuta” yang berasal dari bahasa Gorontalo. Binte Biluhuta berbumbu rempah khas Gorontolo dan makanan ini paling enak disantap saat masih panas dan makanan ini bisa Anda dapatkan di rumah makan Gorontalo. Aneka kulinerkhas Gorontalo lainnya yakni ayamiloni, Ilabulo, sate tuna Gorontalo, sayur putungo, duduli, tiliaya, dan bilenthango yang tidak kalah lezat.
Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing. Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan dilapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam jenis outbond (hiking, tracking, dlimbing dan rafting). Garis pantai Bonebol ada di daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele, Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha. Kota Gorontalo. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha, Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan. BAB II 20 Kabupaten Boalemo, Obyek wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik adalah obyek wisata Pantai Boalemo Indah atau dikenal dengan Pantai Bolihutuo. Kabupaten Gorontalo.Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Rumah Adat/Banthayo Poboide: Danau Limboto: Suaka Margasatwa Nantu, Pentadio Resort: Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan: dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo, Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/Orange Fortress, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630: dan Wisata Religi Tanjung Keramat yaitu Budaya Mandi Safari. Kabupaten Pohuwato. Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalahAir Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemnito: Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat, Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat:, Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat coftage-cottage di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguats Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan terrnasuk di ibu kota Marisa: dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa), 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana Gorontalo termasuk dalam wilayah yang rawan bencana, adapun bencana yang sering melanda Provinsi Gorontalo adalah banjir, tanah longsor dan gelombang pasang. Selain itu Gorontalo juga menjadi wilayah yang sering dilanda gempa bumi.
a.Kawasan Rawan Gempa Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo - BAB II El AustraliayangmenyusupdibawahLempengEurasia.Dengandemikianwilayah Gorontalomerupakanwilayahyangrawangempabumitektonik.
PotensibahayagempadiProvinsiGorontaloberadadalamkriteriapotensisedang. Hampirseluruh wilayahdiProvinsiGorontalomerupakankawasanrawangempa karenakondisiGeologiGorontalo yangmerupakanjenisbatuantuayangmemiliki banyakpatahan.Namunsecaraumumdapatdibedakanmenjadi2(dua)bagian, yaitu: eWilayahsebelahUtaramerupakankawasanrawangempayangbersifatmerusak. eWilayahsebelahselatanmerupakankawasanrawangempayangtidakterlalu merusak. Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Sumber » Peta RTIRWP Gorantale 2110-2030 Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. Tatanan tektonik geologi yang kompleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas goncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/Modified Mercally Intensity). Gambar 2.4 Peta Patahan Provinsi Gorontalo H3 h tanhgaan t3sa Ii Ia - - - - - - - - 1. - - - 1Hi Sumber : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, 2020
b.Kawasan Rawan Tanah Longsor Gerakan tanah atau tanah longsor akibat kondisi tanah yang tidak stabil yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena tekanan atau beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, kemiringan tanah yang curam hingga sangat curam sehingga mendukung longsoran tanah dan curah hujan yang tinggi serta tidak ada vegetasi yang menahan luncuran air sehingga air mengalir membawa material tanah dapat terjadi longsoran dan banjir bandang.
Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Sedangkan untuk Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula. Cc. Gambar 2.5 Peta Kawasan Rawan Longsor Serier : Peta RTRWP Gorontalo 2010-2050 Kawasan Rawan Gelombang Pasang (Tsunami) Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai & 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Mananggu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta, Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami, Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan. Gambar 2.6 Peta Kawasan Rawan Tsunami Sumber : Peta RTRWS Gorontalo 2016-2020
d.Kawasan Rawan Banjir Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecarnatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.
Gambar 2.7 Peta Kawasan Rawan Banjir NA aa H' 1 Sumber : Peta RTRW Gorontalo 2010-2039 2.1.1.4 Aspek Demografi Statistik data kependudukan penting digunakan sebagai informasi dasar dalam pengembangan kebijakan penurunan angka kelahiran, peningkatan pelayanan kesehatan, pengarahan pesebaran penduduk, persediaan kebutuhan penduduk akan makanan, pendidikan, perumahan dan lapangan pekerjaan. Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, Namun apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan, akan berdampak negatif terhadap pembangunan. Berdasarkan hasil Proyeksi Interim SP 2020, jumlah penduduk Gorontalo pada tahun 2022 mencapai 1.192.737 jiwa yang artinya tumbuh satu persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah penduduk Gorontalo selama kurun waktu tiga tahun terakhir tidak mengalami perubahan berarti. Tercatat, laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 dan BAB II B 2021masing-masingsebesarminus0,62dan1,01persen,TerjadinyapandemiCOVID-19 menjadisalahsatupenyebabterjadinya kontraksipadalajupertumbuhanpenduduk tersebut. Grafik 2.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 1,195,000 1.50 1,190,000 1192737 1,185,000 1,180,000 1,175,000 1,170,000 1,165,000 1,160,009 1,155,000 Log 1,180,943 0.0 0.00 1,169,125 062 “9.50 -100 2020 2021 2022 team Jumlah Penduduk «se Laju Pertumbuhan Penduduk Sumber:BPS Provinsi Gorontalo, 2023 aa — Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Informasi mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan yang berwawasan gender. Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelarnin/seks ratio (SR) di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk perempuan relatif seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Artinya, tidak terdapat selisih jumlah yang signifikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio jenis kelamin yang selalu bernilai mendekati 100. Pada tahun 2021 rasio jenis kelamin Provinsi Gorontalo sebesar 101,83 yang berarti bahwa terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Gambar 2.8 Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo Tahun 2021 e F3 585 32.NOIc 295233yw1S T 101,83 £ si Fa Me aan Sumber: Proyeksi Interim SP 2020. BPS RI Pengendalian masalahkependudukantidakhanyadilihatpadalajupertumbuhan pendudukyangsemakinmeningkat,akantetapijugapadasebarandankepadatan penduduk.Salahsatupenyebabsebaranpendudukyangtidakmeratayaituadanya disparitaspembangunan.Semakinbesardisparitaspembangunanyangterjadi,makaakan semakinmemperlebarketidakmerataansebaranpenduduk. Daerahperkotaandengan kemajuanpembangunanyangpesat memilikidayatarikkuatuntukdijadikantempat pendudukbermigrasi.Walaupunproses tersebutberlangsung dalamjangkawaktuyang lama,namunjikatidakditanganidengankebijakanpublikyangtepatmakadapat menimbulkanmasalahbaru. Persebaranpendudukadalahdistribusipendudukmenurutwilayah.Padatahun 2021,persebaranpendudukProvinsiGorontalo yangtertinggiberadadiKabupaten Gorontaloyaitusebesar33,50 persendari totalpendudukProvinsiGorontalo.Sementara wilayahdenganpendudukpalingsedikitadalahKabupatenGorontaloUtarasebesar10,71 persendaritotalpendudukProvinsiGorontalo. Grafik2.2 Persentase PersebaranPendudukProvinsiGorontalo, 2021 Kota Gorontalo 165.921 Kab. Gorontalo Utara 10.714 Kab. Gorontalo 33.50 Kab. Bone Bolango 13.914 Sumber: Proyeksi Interim SP 2020, BPS RI Kepadatanpendudukadalahperbandinganjumlahpendudukdenganluaswilayah. Indikatortersebutmenunjukkanrata-ratajumlahpenduduksetiapsatuanluas(kilometer persegi).ProvinsiGorontalotergolongsebagaiprovinsidengantingkatkepadatan pendudukyangrelatifkecil.Denganluaswilayah11.257,07kilometerpersegi,maka kepadatanpendudukGorontalo sebesar105jiwaperkilometerpersegipadatahun2021. Kepadatanpendudukinimenunjukkanpeningkatandari hasilSP2010yangkepadatan pendudukGorontalosebanyak92jiwa perkilometerpersegidanhasilSP2000yang mencapai74jiwaperkilometerpersegi. Gambar 2.9 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2022 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontato, 2022 Data empiris menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Gorontalo terpusat di Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah sebesar 79,59 kilometer persegi kepadatan penduduk mencapai 2.510 jiwa per kilometer persegi. Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi yang menyediakan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, hiburan yang memberikan daya tarik tersediri bagi penduduk di Provinsi Gorontalo. Padatnya penduduk Kota Gorontalo terkait erat dengan fungsi sentral Kota Gorontalo disamping sebagai ibukota provinsi (pusat pemerintahan), juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat kesehatan, dan pendidikan. 2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a.Pertumbuhan PDRB Secara umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif, terlebih ditahun 2020 gejolak ekonomi akibat pandemi Covidi9 mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan. Perekonomian Gorontalo triwulan I-2023 dibanding triwulan I- 2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,23 persen, Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Pengadaan Listrik dan Gas merupakan kategori lapangan BAB II Ej usaha yang mengalami Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,43 persen, serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 8,12 persen. Kategori dengan pertumbuhan tertinggi beserta besaran distribusinya terhadap total PDRB Grafik 2.3 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 -2023 PERTUMBUHAN EKONOMI pertumbuhan tertinggi mencapai 14,69 persen: diikuti @PE Provinsi @ PE Nasional 10.00 CA “S92 a01 531 5.03 soo NN La : 3.15 5 4 3 207 2.41 — — Bea : ang bat oo. Nia — 5 22 5 — 2019 “0.11320 2021 2022 2023 (Triw I) -5.00 Sumber » Badan Pusat SemistKPromnsi Gorontalo, 2023 Tabel 2.11 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010, Triw I-2023 (Milyar Rupiah) Lapangan Usaha Taw | Tiwi | Tw | Tawk | Tiwi | Tawa 2022 2022 2023 2022| 2022 2023 CD) 2 3 D AS) (8) 2 A Lana Kehutanan, dan 4.273,13 4.596,40 | 4.682,55 2.654.689 2.735,48 2.759,63 "| 18 | Pertambangandan penggalian |” 118,58 Taieo |” 13162 8196 95,57 “Bagi Cc Industri Pengolahan 502,55 540,72 530,66 313,48 | 325,79 315,66 D Pengadaan Listrik dan Gas 5,46 6,36 6,32 6,25 1,09 7,17 E Pengadaan Air, Pengelolaan 6,52 718 7,06 1,50 4,69 1,68 Sampah, Limbah & Daur Ulang F Konstruksi 1.205,38 1.374,87 1.351,21 788,25 841,72 824,26 G PerdaganganBesar dan 1.426,75 1.717,63 1,723,59 893,21 1.008,03 | 1.004,21 Eceran: Reparasi Mobil dan Motor | — H Transportasi dan Pergudangan 605,40 | 71459 702,56 403,01 435,22 428,20 | I PenyediaanAkomodasi dan 253,88 | 286,71 275,44 171,12 190,98 182,43 | MakanMinum | | J Informasi dan Komunikasi 303,78 | 390,16 320,97 264,05 283,69 269,02 | K Jasa Keuangan dan Asuransi 565,60 | 522,72 521,57 349,44 | 393,72 303,97 | L Reat Estate 201,65 | 207,10 202,57 141,00 | 141,85 138,45 MN | Jasa Perusahaan 10,16 | 11,21 10,45 6,76 |” 7,12 6,60 O | Administrasi Pemerintahan, 628,55 | 726,11 690,76 497,24 551,97 523,20 Pertahanan & Jaminan Sosial Pp Jasa Pendidikan 522,21 534,49 551,88 346,36 357,73 | 368,77 0 | Jasa Kesehatan dan Kegiatan 426,14 437,98 450,09 295,39 296,04 298,01 Sosial sisa mane R,S, | Jasa lainnya 149,11 157,85 157,90 109,99 113,44 | 113,72 TU ProdukDemestik Regional Bruto 11.204,85 | 12.323,68 | 12.317,19 7.326,68 7.700,15 | 7.636,56 .(PORB) | Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Perekonomian Gorontalo berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan 1-2023 mencapai Rp 12.317,19 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 7.636,56 miliar, BAB II X4, Tabel 2.12 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010, Triw I-2023 (persen) . Kumulatif Tawas | Tk | 1iwi-2023 | gumber 2023 | Terhadap | Terhadap | pertumbuhan Lapangan Usaha Tetadop | Tawie | Kena | Trw1-2023 | 2022 2032 1-2022 oa LI! : (y-on-y) £g-to-g) (DD 2 3 (2 S5) | A Pertanian, Kehutanan, dan 0,38 3,95 3,95 143 . Perikanan HI B Pertambangandan Penggalian -7,28 8,12 8,12 0,09 c Industri Pengolahan 3,11 0,69 0,69| 0,03 » Pengadaan Listrik dan Gas 1,10 1469| 14,69 0,01 E Pengadaan Air, Pengelolaan -0,25 4,08 4,08 0,00 Sampah, Limbah dan Daur Ulang and F Konstruksi -2,07 48 | 4,57 0,49 G Perdagangan Besar dan Eceran, -0,58 12,43 12,43 1,52 Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ma H Transportasi dan Pergudangan -1,61 | 6,25 | 6,25 | 0,34 | 1 | Penyediaan Akomodasi dan 4,48 6,61 6,61 0,15 Makan Minum — 13 Informasi dan Komunikasi 5,17 1,88 1,88 0,07 K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,08 -13,0i -13,01 -0,62 | L Real Estate -2,40 1,81 | “181 | -0,03 M,N Jasa Perusahaan 7,35 “2,39 | -2,39 0,00 o Administrasi Pemerintahan, -5,21 5,22 | 5,22 0,35 Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib LL padpetojim p Jasa Pendidikan 3,09 6,47 6,47 0,31 o ran Kaseatan dan Kegiatan 0,66 0,89 0,89 0,04 RST,U | Jasa lainnya 0,25 3,39 3,39 0,05 | oma Regional Bruto -0,83 4,23 4,23 4,23 Sumber : Badan Pusat StabstikProung'Gorontma, 2023 Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo Triwulan 1-2023 (y- on-y), kategori Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan kategori dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,52 persen, diikuti oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,43 persen: dan Konstruksi sebesar 0,49 persen.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 terhadap triwulan I-2022 (y- on-y) terjadi pada semua komponen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,15 persen: diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 6,18 persen: dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,51 persen. Struktur PDRB Gorontalo menurut Pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan 1-2023 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Gorontalo (62,33 persen). Komponen lain yang memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-turut adalah Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (28,05 persen): Ekspor Barang dan Jasa (27,44 persen), serta Komponen P-KP (14,95 persen), Sedangkan kontribusi Komponen Perubahan Inventori dan Komponen PK-LNPRT relatif kecil, masing-masing sebesar 2,69 BAB II Su persendan0,74persen.Disisilain,KomponenImporBarangdanJasa(sebagaifaktor pengurangdidalamstrukturPDRB)berkontribusisekitar36,21persen. Tabel 2.13 PDRBMenurut PengeluaranAtasDasarHargaBerlakudanHargaKonstan2010, TriwI-2023(MilarRupiah) Triw Triw Komponen IL | TiwiV- Lk | umk | awt | TE 2022 2022 2023 2022 2022 2023
1.| Pengeluaran Konsumsi 7.028,76 7.599,05 2.677,60 4.562,96 4.696,95 4.721,75 Rumah Tangga” | 0 2 | Pengeluaran Konsumsi 84,12 89,49 91,48 56,55 58,64 58,54 LNPRT an 3 | Pengeluaran Konsumsi 1,795,089 2.811,07 1.841,55 1.103,00 1.692,80 1.117,41 Pemerintah 4 | Pembentukan odal Tetap 3,085,37 3.587,40 3.455,52 2.112,53 2.357,60 2.243,15 Bruto Perubahan Inventori — | 336,06 140,47 330,96163,646489|152,64 Ekspor Barang dan Jasa | 3.091,18 2.623,11! 3.379,62 1.900,74 | 1.48414| 2.036,70 Impor Barang dan Jasa 4.215,72 4.526,93 | 4.459,53 PDRB 11.204,85 2.572,73 | 265488 | 2.693,62 12.323,68 | 12.317,19 7.326,68 | 7.700,15 | 7.636,56| Sumber : Badan Pusat StabsbkProunsiGorontalo, 2027 Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2010, Triw I-2023
b.Laju Inflasi Laju Pertumbuhan Sumber Pertumbuhan 2022 (y-on-y) 1I-2022 (y-on-y) (a-to-g) (c-to-c) 1 | Pengeluaran Konsumsi Rumah 0,53 3,48 3,48 2,17 2 | Pengeluaran Konsumsi LNPRT -0,17 3,51 3,51 0,03 (3 T Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -33,99 1,31 1,31 0,20 4 | Pembentukan Modal Tetap Bruto 4,85 5,18 6,18 1,78 5 | Perubahan Inventori - - 6 | Ekspor Barang dan Jasa 37,23 715 gs IT3g 7 | Impor Barang dan Jasa” 1,46 4,70 4,70 | 1,65 PDRB -0,83 | 423 4,23 1423 Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indicator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga.
Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Gorontalo selama Mei 2022 sampai dengan Mei 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Mei 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 3,15 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,52 pada Mei 2022 menjadi BAB II El 112,97 pada Mei 2023. Tingkat inflasi month to month (mtm) sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,29 persen. Inflasi yoy Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran dan penurunan pada 1 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,23 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,09 persen: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,44 persen: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,59 persen, kelompok kesehatan sebesar 1,28 persen: kelompok transportasi sebesar 8,34 persen, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,31 persen: kelompok pendidikan sebesar 2,4 persen: kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 2,21 persen: dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,77 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,32 persen. Perkembangan inflasi yoy Kota Gorontalo fluktuatif selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, inflasi tahunan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 0,81 persen. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak bulan Februari 2020. Namun demikian selama 5 lima tahun inflasi Kota Gorontalo yang menjadi cerminan inflasi Provinsi Gorontalo masih pada level rendah dan stabil, Secara umum perkembangan inflasi Nasional dan Gorontalo sebagai berikut: Grafik 2.4 Inflasi Nasional dan Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2022 AS PI “EA, 2 SN 3.15 —#— Gorontalo 2272 1.68 1.87 EH »— Nasional 2019 2020 2021 2022 2023 (Mei) Ore NY & YM Dn Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorantato, 2023 C. PDRB perkapita PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro yang diukur berdasarkan indikator pendapatan / percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita belum BAB II & menggambarkan secara rill kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, PDRB Perkapita Tahun 2022 mencapai Rp. 39,89 Juta atau senilai dengan 2.686,36 US$. PDRB Perkapita meningkat 7,31 Yo dibanding tahun 2021. Tahun 2022 PDRB perkapita mencapai atau sama dengan target yang ditetapkan sebesar 39,89 Juta Rupiah. Tabel 2.15 Nilai PDRB Perkapita ADHB Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2022 Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 Nilai (Rupiah) | 31.827.617,87 34.211.290,19 35.693.264,29 | 37.170.549,65 39.886.776,66 2.597,75 2.686,36Nilai (US$) 2.232,37 2.418,15 2,452,16 Persentase kenalkan 7,62Yo 7,48Ya | 4,33Y0 | 4,149 7,319 Sumber data BPS Provinsi Gorontak Tahun 2022
d.Indeks Gini Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi salah satunya melalui pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat.
Namun tentunya meningkatnya pendapatan penduduk ini seharusnya merata dan dirasakan semua tingkat sosial mayarakat. Ini menandakan bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan hasil pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pernbangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial. Indeks Gini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0 — 1, semakin tinggi nilai menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Nilai Gini Rasio Gorontalo selama periode Maret 2018 - September 2022 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Rasio adalah sebesar 0,423 tertinggi sejak Maret 2018, Angka ini meningkat sebesar 0,005 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2022 dan naik 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2021. Grafik 2.5 Indeks Gini Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 Nina ng CN g 417 « 0470 O6 On 0419 ata cato 0380 0380 NN 0370 0380 Oei 0381 0381 D 360 1380 2018 2019 2020 1 2022 — 1G Nasri 0380 7385 0.361 5.381 0381 IG Gorontalo Dati o4t0 N 406 ok 0423 Keterangan : G « 0,3 « Ketimpangan Rerclah 0,3 S GS 0,5 - Ketimpanyan Sedang G » 0,5 - Ketimpangan Tinggi Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 0,406. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,409. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, terjadi penurunan sebesar 0,001 poin dari gini rasio sebesar 0,407. Untuk daerah perdesaan, Gini Rasio pada September 2022 adalah sebesar 0,395, nilai ini tidak berubah dibandingkan Maret 2022 dan meningkat sebesar 0,005 poin dibandingkan September 2021. Gini Rasio di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan di wilayah perkotaan, menunjukkan pemerataan yang lebih baik di perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Grafik 2.6 Perkembangan Gini Ratio Provinsi Gorontalo,Maret 2018-September 2022 Mar18 Sep18 Mari9g Sep19 Mar20 Sep20 Mar21l Sep21 Mur22 Sep22 Kota:DesaKota Desa Sumber : Diolah dari Data Survey Sosial Ekonami Nasional (Susenas), BPS Provinsi Gorontalo, 2023 Perubahan tingkat ketimpangan penduduk sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas maka ketimpangan pengeluaran akan membaik. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh BAB II Kk” terhadap tingkat ketimpangan pengeluaran selama periode Maret-September 2022 diantaranya adalah:
a.Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo periode Maret-September 2022 mengalami peningkatan 8,94 persen.
b.Penduduk kelompok 20 persen teratas mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang paling besar hingga mencapai 9,48 persen dibandingkan kelompok lainnya. Adapun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah adalah sebesar 9,18 persen poin dan kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 6,06 persen, Cc, Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 11,63 persen. Daerah perdesaan juga mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita di daerah perdesaan sebesar 4,40 persen, peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita di perdesaan tidak sebesar di wilayah perkotaan.
e, Kemiskinan Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih menjadi permasalahan yang sangat serius, Kemiskinan Provinsi Gorontalo masih diatas Nasional, berada pada posisi ke 5 dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berbagai upaya yang dilakukan Pernerintah Provinsi Gorontalo dalam hal penanganan kemiskinan didaerah, mulai dari pemenuhan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur serta program-program strategis lainnya. Jika dilihat dari perkembangan 5 tahun terakhir, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo cenderung menurun, meskipun masih berada diatas angka rata-rata kemiskinan Nasional sebesar 9,57 persen ditahun 2022. Penurunan tingkat kemiskinan paling siginifikan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 di Provinsi Gorontalo menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016- September 2022 mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase, Tercatat dari Maret 2016 — Maret 2020 mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2017 yang sempat naik tipis dari September 2016. Penurunan tingkat kemiskinan paling siginifkan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 BAB II E menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Pada Maret 2022 — September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dibandingkan September 2021. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2016 sampai dengan September 2022 disajikan pada Gambar dibawah ini. Grafik 2.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo, Maret 2016-September 2022 11 .. 00 1117 na 17. Sumber: Diolah dari data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS Provinsi Gorontalo 2023 1600 1 IN Mar-1 be 1 ME 20 TELAT AAA Met 08 Eng Pad) -.— Tara dai Peodbadkes Makes TU Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2022 mencapai 187,35 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 2,75 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 15,51 persen, menurun 0,09 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,10 persen poin terhadap September 2021. Menurut daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,4 ribu orang, sedangkan di perdesaaan turun sebesar 1,5 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 3,97 menjadi 4,49 persen, Sementara itu, di perdesaan naik dari 24,42 persen menjadi 24,52 persen. Tabel 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan Tahun 2022 Darah Tea Dae) penangan Pandngak Jumlah Penduduk Miskin , Miskin (20) (Ribu Orang)
(1)(2) (3) Perkotaan September 2021 4,06 21,51 Maret 2022 3,97 21,01 September 2022 4,49 24,40 Perdesaan September 2021 24,38 163,09 Maret 2022 24,42 164,43 September 2022 24,52 162,95 Perkotaan # Perdesaan September 2021 15,41 184,60 Maret 2022 15,42 185,44 September 2022 15,51 187,35 Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2021, Maret 2022 dan September 2022 Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp411.906,- per kapita per bulan dan pada September 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp434.961,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp23.055,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 5,60 persen. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar Rp436.651,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp432.069,- per kapita per buian. GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp321.061,- dan perdesaan sebesar Rp342.791.
GKBM untuk daerah perkotaan adalah sebesar Rp115.590,- dan perdesaan sebesar Rp89.278,- maka terlihat bahwa GKBM di daerah perkotaan relatif lebih tinggi. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa jumiah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang disajikan dalam bentuk indeks, Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Tabel 2.17 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Gorontalo September 2021-September 2022 Perkotaan Indicator/ Periode Perkotaan Perdesaan t Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2021 0,550 4,792 2,918 Maret 2022 0,317 5,181 3,039 September 2022 0,668 4,634 2,850 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2021 0,087 1,315 0,772 Maret 2022 0,049 1,477 0,848 September 2022 0,153 1,132 0,692 Sumber » Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Pada periode Maret 2022-September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan, Indeks Kedalaman Kemiskinan BAB II fyi) pada September 2022 tercatat sebesar 2,850 turun sebesar 0,189 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2022 yang tercatat sebesar 3,039, jika dibandingkan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 2,918, nilai ini turun 0,068 poin. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan 0,157 poin dari 0,848 pada Maret 2022 menjadi 0,692 pada September 2022. Jika dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 0,772, nilai ini turun sebesar 0,081 poin. Jika dibandingkan menurut daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2022, nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,668, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 4,634. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,153, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,132. Salah satu agenda prioritas pembangunan Nasional yaitu percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrim sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten supaya dapat dibandingkan antarnegara dan antarwaktu. Salah satunya dengan mengikuti definisi Bank Dunia, yakni paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) di bawah US$1,9 per hari. Dalam laporan Poverty & Eguity Brief East Asia & Pacific (2019) disebutkan bahwa pada 2017, nilai US$1,9 PPP setara dengan Rp11.941 per kapita per hari, yang untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode tahun yang bersesuaian. Berdasarkan hal tersebut, maka sebagaiman formulasi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tingkat Kemiskinan Ekstrim Provinsi Gorontalo sebesar 8,17 persen, Terdapat 3 (tiga) wilayah yang menjadi prioritas penanganan kerniskinan ekstem di Provinsi Gorontalo yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. Tabel 2.18 Jumlah dan Persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Se “e) (40) (1/0) Kab. Boalemo 31,63 18,57 3,63 0 Kab. Gorontalo 66,73 17,56 6,92 1 Kab. Pohuwato 28,92 17,62 4,91 1 Kab. Bone Bolango 25,72 15,81 3,23 1 Kab. Gorontalo Utara 19,56 16,88 4,45 0 Kota Gorontalo 12,46 5,59 0,47 0 Provinsi Gorontalo 187,35 15,51 4,28 1 Sumber Data “ Badan Pusat Statistik dan TNP2K (dkolah),2023 Upaya penurunan kemiskinan ini Provinsi Gorontalo terus dilakukan melalui strategi dan kebijakan yang fokus pada program penanggulangan kemiskinan lintas sektor, yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kebijakan pemerintah BAB |! Ej Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kerniskinan diantaranya melalui :
1.Pemberian bantuan sosial rnelalui program BLP3G (Bantuan Langsung Pangan Pemerintah Provinsi Gorontalo) sejumlah 80,000 sasaran penerima manfaat di tahun 2022.
Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Eroduktif (UEP) 500 sasaran penerima manfaat. Pemberdayaan Perempuan kepala keluarga (PEKKA) kepada 200 Kepala Keluarga Perempuan. 4, Pemberian bantuan jaminan kesehatan (PBI) Pemerintah Provinsi dengan jumlah sasaran 89.200 jiwa di tahun 2022.
5.Bantuan motor coolbox 45 unit pada pedagang ikan bersepeda.
Pemanfaatan data P3KE dalam rangka pensasaran percepatan penurunan kemiskinan ekstrim melalui upaya koordinasi serta menyusun program kegiatan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
7.Pembangunan database kemiskinan melalui tata kelola Gorontalo Satu Data dari desa sebagai tindak lanjut dari amanat Perpres No.39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia.
8.Peningkatan kerjasama melalui kemitraan dengan dunia usaha dan perguruan tinggi.
Tantangan dalam penanganan kemiskinan yang cukup krusial yaitu terkait updating data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan yang masih jauh dari harapan, Permasalahan keakuratan dan keabsahan data penerima manfaat menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan program kegiatan. Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota hingga pada level kecamatan dan desa masih perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan program kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan status kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan selama periode Maret 2022- September 2022 antara lain adalah:
a.Terjadi kenaikan harga BBM sejak awal bulan September sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM tanggal 3 September 2022 Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 dimana Pertalite naik 30,72 persen, Solar naik 32,04 persen, dan Pertamax (non subsidi) naik 16 persen
b.Selama periode Maret 2022 - September 2022, angka inflasi umum Kota Gorontalo tercatat sebesar 3,82 persen. Terdapat 3 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,58 persen: kelompok transporatasi sebesar 12,34 persen: kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 4,52 persen, Cc. Nilai Tukar Petani (NTP) kondisi September 2022 tercatat sebesar 103,32, mengalami penurunan dibanding Maret 2022 yang tercatat sebesar 104,44.
BAB II Bj
d.Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan mengalami penurunan dari 100,70 pada bulan Maret 2022 menjadi 97,98 pada bulan September 2022.
e.Pada September 2022, biaya transportasi umum online dan angkutan umum mengalami kenikan (Koran Gorontalo Post tanggal 5,6 dan 7 September 2022).
Berdasarkan data statistik kemiskinan — kabupaten/Kota se-Provinsi, Persentase Kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Boalemo dengan persentase sebesar 18,74 persen, sementara yang terendah adalah Kota Gorontalo sebesar 5,73 persen. Tabel 2.19 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2021-2022 Persentase Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk Kabupaten-g | (rupiah/kapita/bulan) |” Miskin (ribu) Na | 2021 2022 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | Boalemo 450.724 | 472.906 | 31,83 31,97 19,00 | 18,74 | Gorontalo 502.964 | 531.294 | 67,21 66,64 | 17,89 | 1771 "Pohuwato ”— | 327.587 | 3as924 | 2922 | 2932 | 1808 | 1787 'BoneBolango | 449543 | 475874 | 2576 | 2547 | 1630 | 1605 “GorontaloUtara | 327.531 | 346557 | 19,34 19,38 | 1723 | 17,24 Kota Gorontalo 598.363 643.531 J 12,94 12,67 5,93 5,73 | Provinsi | Gorontalo 389.827 411.906 | 186,29 185,44 | 15,61 15,41 | Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023
f.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (2 /ong and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometric indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga Indeks Ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.
Pembangunan manusia di Gorontalo terus mengalami kemajuan. IPM Gorontalo meningkat dari 63,48 pada tahun 2011 menjadi 69,81 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, IPM Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,87 persen per tahun, lebih cepat dibandingkan rata-rata pertumbuhan IPM Indonesia sebesar 0,76 persen per tahun. Pada periode 2021- BAB II Xi 2022, IPM Gorontalo tumbuh 1,17 persen. Capaian pembangunan manusia Provinsi Gorontalo yang sebesar 69,81 masuk dalam kategori IPM “sedang”, Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota, Pada periode 2021-2022, seluruh kabupaten/kota mengalami pertumbuhan diatas satu persen kecuali kabupaten Bone Bolango yang tumbuh sebesar 0,93 persen. Pada periode ini, tercatat dua kabupaten dengan kemajuan perkembangan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Gorontalo (1,40 persen) dan Kabupaten Boalemo (1,28 persen). Gambar 2.10 Capaian dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2022 Kab.Gorontalo Utara 66,01 68,28 70,90 Lte Sia 140k Tan 0,932 N Sedang Kota Gorontalo 78,22 8 1058 Tinggi Sumber » BPS Provinsi Gorontalo, 2022
g.Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah Indeks Pembangunan Gender. Baik metodologi maupun konsep definisi yang dipakai dalam penghitungan Indeks Pembangunan Gender sama dengan penghitungan IPM, Perbedaannya, penghitungan ini dibedakan menurut gender. Tujuan penghitungan IPG adalah untuk mengetahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah, berimplikasi kepada pembangunan perempuan. Peran perempuan dalam perekonomian suatu daerah dari waktu ke waktu semakin tinggi. Namun demikian, masih dirasakan adanya diskriminasi perlakuan terhadap perempuan dalam kancah sosial ekonomi. Upah kerja perempuan masih lebih rendah dibanding laki- laki. Selain itu, masih berlaku budaya menempatkan perempuan pada ususan dapur rumah tangga. Sehingga kesempatan pendidikan perempuan relatif rendah dan berpengaruh pada rendahnya daya saing di masyarakat.
Dengan melihat angka IPG, diharapkan ada perhatian dari berbagai pihak khususnya Pemerintah Daerah, untuk memajukan perempuan di masa mendatang. Evaluasi untuk meningkatkan pembangunan perempuan diperlukan agar posisi perempuan semakin sejajar setara dengan laki-laki. Sehingga peran perempuan dalam memberikan nilai BAB II ni tambah di masyarakat akan semakin nyata. Penghitungan IPG ini juga memakai metodologi yang dipakai pada penghitungan IPM metode baru. Tabel 2.20 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Indeks Pembangunan Gender Provinsi/ Kab/Kota (Tahun) 2020 2021 2022 Kabupaten Boalemo 81,15 81,52 82,72 Kabupaten Gorontalo 81,67 82,72 83,27 Kabupaten Pohuwato 91,36 91,40 92,05 Kabupaten Bone Bolango 87,54 88,23 88,72 Kabupaten Gorontalo Utara 81,16 81,17 81,94 Kota Gorontalo 86,23 86,76 87,28 PROVINSI GORONTALO 86,73 87,50 88,12 Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2023 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Gorontalo Tahun 2022 cukup baik yaitu sebesar 88,12 persen. Kondisi IPG terus membaik (mendekati 100) mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Daerah yang maju dan madani, selain ditopang dari peran SDM penduduk laki- lakinya, juga ditopang oleh peran perempuan. Pemerintah Provinsi Gorontalo sendiri berupaya terus agar peran perempuan semakin banyak muncul dalam kancah pembangunan sosial ekonomi. Sehingga disparitas SDM antar laki-laki dan perempuan dari waktu ke waktu semakin menyempit. Pada akhirnya, kinerja pembangunan di segala bidang bisa dinikmati siapa saja baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Selain Indeks Pembangunan Gender, terdapat indikator lainnya dalam rangka mengukur sejauh mana keterlibaran perempuan dalam pembangunan, yaitu melalui Indeks Pemberdayaan Gender. Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen, dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan ditempat manajerial, dan upah pekerja perempuan disektor non pertanian. Tabel 2.21 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Keterlibatan sebagai Sumbangan Provinsi IDG Maa Perempuan Tenaga Pendapatan di Parlemen | Profesional Perempuan | Boalemo pa 66,28 28,62 | 67,80 Gorontalo 17,14 61,47 27,10 | 62,68 Pohuwato 2 59,93 37,56 73,66 Bone Bolango 417 62,15 30,50 52,33 Gorontalo Utara 24 56,92 211 | 7002 Kota Gorontalo 24 52,81 30,86 73,08 PROVINSI GORONTALO 26,67 59,25 27,12 or 71,20 | Sumber : BPS Provinsi Gorontato, 2023 Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Gorontalo. Tahun 2022 sebesar 71,20, dengan indikator pendukungnya yaitu keterlibatan perempuan di Parlemen sebesar 26,67 BAB II Ny: persen, Perempuan sebagai tenaga Profesional sebesar 59,25 persen dan Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 27,12 persen. Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi berada di Kota Gorontalo sebesar 73,08 dan terendah adalah Kabupaten Bone Bolango sebesar 52,33 persen.
h.Ketenagakerjaan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja, TPT pada Februari 2022 sebesar 3,25 persen, kemudian menurun menjadi 3,07 persen pada Februari 2023. Pendorong utama penurunan ini adalah terjadinya penurunan TPT di wilayah perkotaan dari 3,55 persen pada Februari 2022 menjadi 3,33 persen Pada Februari 2023. Adapun TPT perdesaan juga mengalami penurunan dari 3,03 persen pada Februari 2022 menjadi 2,88 persen pada Februari 2023. Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki dan perempuan sama-sama mengalami penurunan dibandingkan Februari 2022. TPT laki-laki pada Februari 2022 sebesar 3,41 persen menurun menjadi 3,26 persen pada Februari 2023 sedangkan TPT perempuan pada Februari 2022 sebesar 3 persen menurun menjadi 2,79 persen pada Februari 2023.
Tabel 2.22 Penduduk usia 15 tahun keatas menurut Jenis kegiatan Utama Provinsi Gorontalo, Februari 2021, Februari 2022 dan 2023 147 4 19.781 1 PE NE 68.845 7 ea 3 he & Sekolah “TI 71270 Mengurus Rumah 179.997 184,460 159.023 T 36.917 35.690 37.468 Pengangguran 3,41 3,25 3,07 3 3 Partisipasi 67,78 Laki-laki 14 83 70 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri atas 622.929 orang penduduk yang bekerja dan 19.742 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Februari 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 67,78 persen BAB II Xx menjadi70,59persen.TPAKlaki-lakipadatahun2023 sebesar84,08 persensedangkan TPAKperempuansebesar56,96persen.PerbedaannilaiTPAKperempuandanlaki-laki terpautcukupjauhmenunjukankesenjanganpartisipasiangkatankerjaperempuandan laki-lakimasih sangatbesar.Kesenjanganinikerapdikaitkandengan perbedaanperanan antaralaki-lakidanperempuandidalamrumahtanggadimanalaki-lakidiposisikan sebagaipencarinafkahutamasedangkanperempuanlebihdiposisikanuntukmengurus urusandomestikrumahtangga.Pada tahun2023,baikTPAKlaki-lakimaupunperempuan mengalamipeningkatandibandingkantahunsebelumnyasebesar0,48poinpersen pada laki-lakidan5,17poinpersen padaperempuan.Dari tabeldibawahinidapatdilihatbahwa TingkatPengangguranTerbuka(TPT)yangtertinggidiProvinsiGorontalotahun2022 beradadiKotaGorontalo sebesar3,5persen. Grafik2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022 3.57 45$ 3a1 3453 59 3.5 2.45s 23 | Ji : | | li | Kab. Boalemo Kab, Gorontala Kab. Pohuwato Kab, Bonebol Kab. Gorontalo Kota Gorontalo Provinsi Utara Gorontalo 3.91 2.58 M2021 M2022 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial
a.Harapan Lama Sekolah Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM, Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, BAB Il RT Tabel 2.23 Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2022 Wmnan Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2020 2021 2022 Boalemo 12,44 12,45 12,46 Gorontalo 13,17 13,18 13,19 | Pohuwato 237 | 1238 1239 Bone Bolango | 1357 13,65 | 13,66 Gorontalo Utara 12,45 12,46 12,47 Kota Gorontalo P14,34 14,50 14,57 Provinsi Gorontalo |” 13,08 "3 13,12 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023
b.Rata-Rata Lama Sekolah Angka Rata-Rata Lama Sekolah (mean years school/mys) merupakan kombinasi antira partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.
Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat Pendidikan penduduk suatu wilayah, Tabel 2.24 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 Boalemo 6,82 7,00 7,03 | Gorontalo 7,13 7,30 7,61 Pohuwato 7,12 7,26 7,35 Bone Bolango 8,31 8,32 8,33 | Gorontalo Utara |.703 | 745 | 716 | Kota Gorontalo 10,36 10,37 10,39 | Provinsi Gorontalo 7,82 7,90 8,02 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah pada sekolah formal seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat Pendidikan terakhirnya. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata- BAB II R3 rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo, masih relatif sama selama 3 tahun terakhir. Rata- rata lama sekolah Provinsi Gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun, 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan Seni Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gorontalo memiliki beraneka ragam budaya daerah yang sangat kental dengan adat istiadat Provinsi Gorontalo. Kebudayaan daerah tersebut meliputi tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, upacara keagamaan, rumah adat dan pakaian adat, yanh masih dijaga kelestariannya. Pembangunan dibidang kesenian penting untuk terus dilestarikan dan dikembangkan, karena mempunyai peran penting dalam mendukung pariwisata di Gorontalo. Dengan penguatan terhadap jargon “Serambi Madinah", sangat mendukung terhadap pengembangan pariwisata "Hala/ Tourism”. Hal ini dilakukan melalui program Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam melestarikan kebudayaan. Jumlah karya seni budaya yang mendapatkan pengakuan Nasional terus meningkat hingga tahun 2022 sebanyak 5 jenis, sebanyak 7 jenis benda bersejarah tersimpan di museum dan sebanyak 2 jenis dokumen budaya daerah Gorontalo. Dalam rangka pengembangan seni dan budaya Gorontalo, beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya adalah penyusunan dokumen karya seni budaya yang diakui secara Nasional maupun Internasional. Sebanyak 5 buku budaya daerah yang disusun dalam rangka pelestarian budaya di Gorontalo yaitu Upiya Karanyi, elengge, longgo, tiliaya dan ilabulo. Selain dari aspek seni dan budaya, pengembangan minat bakat lainnya yaitu melalui bidang olahraga. Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang bersifat positif yang dapat menyehatkan jasmani maupun rohani serta dapat mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Pengembangan pemuda dan olahraga, dilakukan melalui Pembinaan dan Pembibitan olahragawan dalam rangka mencari dan menemukan individu-individu yang memiliki potensi untuk mencapai prestasi olahraga di kemudian hari. Tahun 2022 pengembangan pemuda dan olahraga dilakukan melalui pembinaan pemuda dan olahraga sebanyak 905 orang. Melalui program kegiatan yang dilakukan tersebut, Provinsi Gorontalo tahun 2022 memperoleh Medali Tertimbang Olahraga Pelajar Tingkat Nasional dan Internasional sebanyak 7 Medali. Prestasi olahraga yang diterima Provinsi Gorontalo selama tahun 2022 dalam bidang olahraga yaitu : 1) Peserta terbaik 1 pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional di Surakarta. 2) Peserta terfavorit pada Festival Olahraga Tradisional Tingkat Nasional di Surakarta. BAB II DG 3) Peringkat III Kategori Kriya Pekan Kreatifitas Pemuda Indonesia Tahun 2022 4) Juara Favorit Kategori Musik Pekan Kreatifitas Pemuda Indonesia Tahun 2022 5) Juara Favorit Kategori Kuliner Pekan Kreatifitas Pemuda Indonesia Tahun 2022 6) Medali Emas, Medali Perak dan Medali Perunggu Cabang Olahraga Sepaktakraw pada Pelaksanaan Sea Garnes Tahun 2022 di Hanoi Vietnam. 7) Medali Perak Cabang Olahraga Taekwondo pada Pelaksanaan Sea Games Tahun 2022 di Hanoi Vietnam, 2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1.3.1. Fokus Pelayanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
a.Pendidikan Pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo.
Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pembagian urusan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, dengan pembagian kewenangan sebagai berikut : pemerintah pusat berkewenangan dalam penetapan standar pendidikan, Pemerintah provinsi berkewengan mengelola pendidikan menengah dan untuk kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar. Sejak diberlakukannya Undang-undang 23 tahun 2014, maka kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA DAN SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi, 1) Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo dilakukan melalui peningkatan akses bagi masyarakat. Wujud pemerataan dan periuasan akses pendidikan tersebut dilakukan dengan cara memperluas daya tampung satuan pendidikan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, gender, geografis wilayah, dan tingkat kemampuan fisik serta intelektual. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pendidikan di Provinsi Gorontalo. Angka partisipasi sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat mengakses fasilitas pendidikan. Penghitungan APS biasanya dibedakan berdasarkan kelompok umur sekolah, misal 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16- 18 tahun, dan 19-24 tahun. Secara umum, APS Provinsi Gorontalo cenderung mengalami peningkatan pada setiap kelompok umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. BAB II R3, Tabel 2.25 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Umur7-12 Tahun, 13-15 Tahun, 16-18 Tahun dan 19-24 Tahun, Provinsi Gorontalotahun 2020-2022 APS PROVINSI 7-12 13-15 16-18 19-24 2020 | 2021 2022 | 2020 | 2021 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 2021 2022 GORONTALO | 98,92 | 99,02 | 98,93 | 91,80 | 92,05 | 91,83 7143 | 71,30| 71,68 | 31,04 | 31,66| 30,06 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 2) Tahun 2022, Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun atau jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 71,68. Grafik 2.9 Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 Tahun Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 APS 73 71.5 1 s3 B " 2018 2019 2020 2021 2027 WAPS 79.75 10.92 71.43 71.39 71,68 Sumber : Batan Pusat Statistik, 2023 Meningkatnya APS usia 16 — 18 tahun ini merupakan gambaran semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi pada jenjang SMA/SMK/MA, Peningkatan APS pada pendidikan menengah ini tidak terlepas dari program yang diluncurkan oleh pemerintah dalam memudahkan mereka bersekolah, terutama bagi golongan yang kurang mampu melalui bantuan operasional sekolah dan manajemen prodira. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan penduduk yang sedang sekolah dengan usia tertentu pada jenjang tertentu pula sesuai dengan peruntukannya. Dengan kata lain APM dapat digunakan untuk mengetahui kesesuaian usia dengan tingkat pendidikan yang dijalaninya. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkatan Pendidikan dibagi dengan jumlah penduduk berapapun usianya yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu, APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkatan pendidikan. BAB II Rt: 3) Angka Partisipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan (key development milestones) terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan. Tabel 2.26 TI Partisipasi Murni dan Angka Partsipasi Kasar SMA/MA/SMK, 2020-2022 Angka Partisipasi Murni | Angka Partisipasi Kasar Jenjang (APM) (APK) | Pendidikan (520 2021120221 2020 "“SMAj SMK/ | MA/ 77,30 |7735 |sia9 | 0687 Sederajat Sumber: Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2023 Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMA/SMK/MA tahun 2022 sebesar 81,49 menunjukkan bahwa hanya 81,49 persen penduduk usia 16 tahun ke atas yang bersekolah di SMA/ SMK/MA. APM SMA/SMK/MA tahun 2022 meningkat dari tahun 2021 yang hanya 77,75 persen. Tahun 2022 Angka Partisipasi Kasar sebesar 105,34 persen. Pembangunan bidang pendidikan dilakukan melalui penyediaan dukungan sarana dan prasarana Pendidikan melalui pembangunan sekolah, ruang kelas baru, Laboratorium Komputer bagi SMA/SMK dan SLB, peningkatan kapasitas tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan melalui penyediaan beasiswa studi, fasilitasi kegiatan boarding school, bantuan bagi siswa SMK peserta Praktek kerja Industri, mendorong Pendidikan vokasi melalui sertifikasi bagi siswa SMK. Rasio Sekolah Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesilibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya didaerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan khususnya dapat memberantas buta huruf. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikir 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2022 rasio siswa per kelas SMA/MA sebesar 1 : 30,3, sedangkan untuk SMK rasio sekolah 1 : 21. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 30 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 21 peserta BAB II 5, 4) 1) didik,Datainimenunjukkanbahwajumlahsarana sekolahdankelasdiProvinsi Gorontalomasihmemenuhidansesuaistandaryangditetapkan. Disampingitu,untukmenciptakanKegiatanbelajarmengajaryangkondusif,juga ditunjangdengankondisifisiksekolahdanruangkelas.Kondisiruangkelasuntuk SekolahMenengahAtas(SMA)dalamkondisibaik yaitusebesar93,29persendan kondisiruangkelasSMKdalamkondisibaiksebesar92,03 persen Rasio Guru Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian.Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Data Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga untuk guru SMA (PNS,PPPK dan GTT) sebanyak kurang lebih 2055 orang dan guru SMK (PNS,PPPK dan GTT) sebanyak 1795 orang yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio murid guru SMA/MA tahun 2022 sebesar 1:17, sementara rasio guru SMK 1 : 11. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdi di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal. Kesehatan Angka Kematian Ibu Angka Kematiah Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup merupakan salah satu ukuran keberhasilan upaya pelayanan kesehatan ibu yang juga menjadi agenda utama SDGs, 5 tahun terakhir AKI per 100.000 KH di Provinsi Gorontalo fluktuatif, tetapi 3 tahun terakhir trenchya menurun. Tahun 2022 AKI Provinsi Gorontalo masih dibawah rata — rata nasional yang angkanya berkisar 305 per 100.000 KH tetapi angka 195 per 100.000 KH pada tahun 2022 juga masih membutuhkan upaya yang lebih baik lagi untuk mencapai target 183 pada tahun 2024. Berbagai kebijakan saat ini telah diupayakan oleh Kemenkes seperti menetapkan pemeriksaan kehamilan sebanyak 6 kali dan 2 diantaranya dilakukan oleh dokter dan dilakukan USG, yang dulu hanya dilakukan di RS dan klinik saat ini ibu hamil dapat melakukan pemeriksaan kehamilan dengan USG di puskesmas. Kemenkes dalam proses menyediakan USG melalui anggaran DAK Fisik samapai tahun 2024. pemeriksaan USG ini perlu didukung dengan penguatan kolaborasi layanan ANC (Ante Natal Care) antara bidan, dokter umum dan dokter spesialis kebidanan serta jejaring PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) dan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif). sagu (PP 2) Grafik 2.9 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 298 297 296 295 2354 s2 273 180 32 15 —. GI —cuitt Off 20158 2019 2020 2021 2022 Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Prov, Gorontalo Angka Kematian Bayi, Balita dan Neonatal Angka Kematiah Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. AKB Provinsi Gorontalo tahun 2022 mencapai 11 per 1.000 KH di Provinsi Gorontalo meskipun hanya turun 0.196 dari tahun sebelumnya dan belum mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi menunjukkan 3 tahun terakhir trendnya menurun. Gambaran Angka Kematian Bayi Tahun 2018 — 2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Grafik 2.10 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 —iN KD —ecdutt off 13.5 12 11.5 11.1 t1.2 11 10.5 10.5 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Prov. Garontato,2022 Intervensi langsung Pemerintah Provinsi dalam upaya menekan AKI, AKB dan percepatan penurunan stunting yaitu melalui Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu dengan Screening anemia remaja putri, Konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri, Pemeriksaan kehamilan, Konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, BAB II El Pemeberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, Pemantauan tumbuh kembang balita, ASI Eksklusif, Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta, Tata laksana balita dengan masalah gizi, Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi serta Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita. 3) Angka Usia Harapan Hidup Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH ini merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Capaian AHH di Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: Grafik 2.11 Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2018 — 2022 63.6 68.4 68.2 2 A7 B1 68 - 67.8 £ 67.6 Pi 67.4 16745 ————— 67.43 (AA 6851 67.2 67 66.8 2013 2019 2020 2021 2022 Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2023 Berdasarkan grafik diatas, AHH Provinsi Gorontalo meningkat dibanding 2 tahun sebelumnya, sektor kesehatan ikut berkontribusi terhadap peningkatan AHH misalnya meningkatkan angka kecukupan gizi serta terus mengupayakan pencegahan penyakit menular serta menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular, 4) Prevalensi Kekurangan Gizi Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). Prevalensi underweight di Provinsi Gorontalo fluktuatif selama 5 tahun terakhir, meskipun angkanya masih dibawah angka yang menjadi batas tertingginya. Kondisi fuktuatif menggambarkan bahwa indikator ini harus dilakukan evaluasi secara intensif. Underweight adalah kegagalan bayi mencapai berat badan ideal, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan, sesuai usianya, dalam jangka waktu tertentu. Gangguan ini bisa disebabkan karena bayi kekurangan energi dan zat gizi yang dibutuhkan sesuai usianya. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini : BAB II B Grafik 2.12 Prevalensi Gizi Kurang (Underweight) Balita Di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 - Prevalensi Underwetght Batita “—O Cut Off 6 |F3PG —GS—mo—— 2) Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Sumber data : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo 2023 5) Prevalensi Stunting Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi, Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru Nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Grafik 2.13 Prevalensi Stunting di Provinsi Gorontalo Tahun 2018 - 2022 34.9 32.5 32,7 “— 29 27 26 m—Prev Stunting —eiit ot 3iaiaa 2925 23.8 2018 2019 2020 2021 2022 Sumber : Seksi Kesga Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilaksanakan tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo turun menjadi 23.8Y6 dari angka 2996 di tahun 2021, secara Nasional prevalensi stunting 21,6Yo pada tahun 2022 dan menargetkan 1496 pada tahun 2024. Angka ini tidak sulit dicapai jika dilakukan secara terintegrasi. Dinas Kesehatan Provinsi sebagai perwakilan Kementerian Kesehatan di daerah membantu BAB II E c. 1) Pemerintah daerah melakukan intervensi spesifik melalui 2 cara utama yakni intervensi gizi pada ibu sebelum dan saat hamil, serta intervensi pada anak usia 6 sampai 2 tahun. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jalan dan Jembatan Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo, Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman. Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km, Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/1X/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Perubahan tersebut berimplikasi terhadap perhitungan kondisi mantap jalan. Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar 60,05 persen, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 58 persen. Grafik 2.14 Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 70 60 59.2 aa sg 60.05 2 47.64 N 3 2 10 0 20 20222018 2019 20 2021 000 @ Kondisi Mantap Jalan Provinsi Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2023 Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 5 kategori, sebagai berikut : Tabel 2.27 Kondisi Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan katagori kondisi jalan tahun 2020-2022 Panjang (km) / persentase (Yo) No Kondisi 2020 2021 2022 1 | Kondisi Baik 220,600 km (47,226) | 256,2 km (54,86Y9) | 233,75 km (50,056) 2 | Kondisi Sedang 33,460 km (7,1696) 11,36 km (2,43Y6) 46,8 km (10,0296) 3 | Rusak Ringan 104,660 krn (22,40Y0) 51,7 km (11,0790) 30,59 km (6,5596) 4 | Rusak Berat” 108,448 km (23,2196) | 147,75 km (31,6496) | 156,04 km (33,41Y0) |“Total Panjang Jalan Provinsi 467,17 Km 467,01 Km 467 km | 2) Sumberdaya Air dan Irigasi Pengeiolaan sumberdaya air dilakukan dalam rangka konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Tujuannya adalah dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air, dimana air merupakan salah satu aspek penting dalam dunia pertanian, mengingat posisinya sebagai salah satu kebutuhan penting bagi tanaman, terutama tanaman pada lahan basah. Kebutuhan air pertanian banyak dipenuhi melalui irigasi. Sistem irigasi yang ada di Indonesia bersumber dari adanya aliran sungai maupun sumber-sumber mata air. Kualitas mata yang baik menjadi hal yang penting. Kuantitas air dari sumber irigasi pun turut menjadi penentu aliran sungai dan sumber air kelancaran proses bercocok tanam para petani. Pembangunan dalam bidang pengelolaan sumber daya air dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Tahun 2022 luasan sawah yang direhabilitasi dan ditingkatkan jaringan irigasinya sebesar 151,018 Ha dari target 11074 Ha berlokasi di Daerah Irigasi Tabulo Latula, Luas operasi jaringan irigasi pertanian yang dipelihara Seluas 9868 Ha dari target 11074 Ha, Panjang pengaman sungai sebesar 10.462 meter dari target 3500 meter, Panjang pengaman pantai yang dibangun sebesar 109 meter dari target 900 meter dan Panjang Pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa sepanjang 2516 meter dari target 3500 meter, 3) Air Minum dan Sanitasi Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan. Kebutuhan air bersihuntukperkotaan di Provinsi Gorontalo dipasok oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain dipasok oleh PDAM, ketersedian air bersih untuk daerah-daerah terpencil di kabupaten/kota Provinsi Gorontalo sumber air bersih dipasok dari bak-bak penampung yang dibangun melalui program penyedian air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi. Program-program yang telahdilaksanakan terkait penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan/sanitasi di Provinsi Gorontalo, yaitu : e Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum dan SanitasiBerbasis Masyarakat) BAB II E e PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman) e DAK Air Minum dan sanitasi Peningkatan penyediaan pelayanan air minum, sanitasi yang sehat dan ramah lingkungan dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah melalui program 100 0 100 (100 Yo akses air minum aman, 0 Yo kawasan kumuh dan 100Y6 sanitasi layak). Beberapa program yang dilakukan diantaranya melalui program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minumdengan membangun sarana prasarana air minum dan sanitasi. Upaya pemerintah dalam hal penyehatan lingkungan/sanitasi dan penyediaan air bersih, sudahcukupbaik. Pencapaian akses air minum dan sanitasi tersebut didapat melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan terlindungi, serta pra sarana dan sarana dasar sanitasi berbasis masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan air minum dan sanitasi layak yang setiap tahun mengalami peningkatan. Tabel 2.28 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2022 Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 Boalemo 63,19 68,82 74,62 Gorontalo TN 78,18 76,82 75,14 Pohuwato 66,03 76,20 78,32 Bone Bolango 77,22 73,57 76,75 Gorontalo Utara 71,80 79,03 81,80 | Kota Gorontalo 87,61 | 92,90 92,09 Provinsi Gorontalo 75,68 78,58 79,82 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorantalo, 2023 Tabel 2.29 Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2022 Kabupaten/ Kota 2020 2021 2022 Boalemo 94,85 94 21 95,14 Gorontalo 95,56 95,11 96,80 Pohuwato |. 87,21 93,13 | 95,93 Bone Bolango |. 96,73 93,72 94,87 | Gorontalo Utara 87,55 86,23 89,46 Kota Gorontalo 97,43 99,62 100 | Provinsi Gorontalo 94,16 94,57 96,16 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 20275
d.Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan perumahan dan pemukiman, terdapat 2 sasaran utama pembangunan yaitu Meningkatnya ketersediaan rumah hunian bagi masyarakat miskin, korban bencana dan dampak pembangunan, melalui Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi, serta Menurunnya Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Gorontalo melalui saw BI program kawasan pemukiman. Tahun 2022, penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin sejumlah 50 unit dilaksanakan melalui metode Swakelola Kelompok Masyarakat (Pokmas swakelola tipe IV Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan perubahan pertama No. 12 Tahun 2021 dan perubahan kedua No. 93 Tahun 2022) dengan biaya Rp. 37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unit rumah dengan cakupan luas minimal 30 M? dan hanya dapat ditangani di Kota Gorontalo 10 unit, Kab. Gorontalo 30 Unit dan Kab.
Boalemo 10 Unit sesuai dengan lokasi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sedangkan Penanganan terkait Rumah Korban Bencana pada tahun 2022 ini tidak ada atau M/A (Not Available) dikarenakan tidak terjadinya bencana kategory bencana provinsi untuk pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal). Namun demikian tahun 2017 s/d 2022 realisasi target rumah korban bencana sudah mencapai/ melewati target RPJMD. Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Gorontalo, tahun 2022 Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha seluas 38 Ha , dengan jenis pekerjaan dan lokasi diantaranya di Kabupaten Boalemo di 2 (dua) Desa/Kelurahan dengan total panjang pekerjaan jalan lingkungan Paving Block Color Mix K300 Volume 3.451 M2. Selain itu dilaksanakan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan dan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan didaerah secara berkesinambungan. Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat sebagai upaya membangun kesadaran yang baik terhadap perilaku tidak tertib dan juga kerawanan gangguan ketertiban yang dilakukan secara terus menerus sehingga akan diketahui pola ketidaktertiban yang berlangsung dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi penyebab perilaku tidak tertib, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat sering melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, mengapa sebagian masyarakat mengabaikan peraturan daerah. Stabilitas ketentraman dan ketertiban di Provinsi Gorontalo masih dalam kategori aman dan kondusif. Hal ini tercipta karena adanya peningkatan kerjasama dengan sae aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan, peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat, pembinaan terhadap berbagai komponen organisasi masyarakat dengan organisasi social politik yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Satpol PP dan Kebakaran Provinsi Gorontalo melakukan penegakan perda dan perkada serta peningkatan kualitas produk hukum daerah, melalui kegiatan operasi yustisi dan yustisi penyakit Masyarakat (PEKAT) di Provinsi Gorontalo : - Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 25-26 Januari 2021 dalam rangka penegakan Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di wilayah Perbatasan Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara berlokasi wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. - Operasi Yustisi pada tanggal 20 Maret 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Pelaksanaan Operasi Yustisi di wilayah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan bersama-bersama dengan Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo. - Operasi Yustisi dan Non Yustisi Pada Tanggal 22 September 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desiase 2019 (COVID-19) dan Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. - Operasi Yustisi pada tanggal 2 November 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, dan Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi diwilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan bersama-bersama dengan Satpol PP Kota Gorontalo dan Satpol PP Bone Bolango. - Operasi Yustisi pada tanggal 4 November 2021 terkait Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, Perda Nomor, 16 Tahun 2015 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohoi, dan Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pelaksanaan Operasi Yustisi diwilayah Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan bersama-bersama dengan Satpol PP Provinsi Gorontalo dan Satpol PP Kabupaten Gorontalo. Dalam upaya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta perlindungan masyarakat, melalui penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan penyandang masalah Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), yang dilaksanakan oleh petugas Satpol PP Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Selanjutnya setelah dilakukan pembinaan para pengemis/gelandangan oleh Satpol PP Provinsi kemudian diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Gorontalo untuk dilakukan pedataan lebih lanjut. BAB II Ci f. Selain itu, melalui Badan kesatuan Bangsa dan Politik fokus pada fungsi perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan kegiatan Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Selain itu pada fungsi perlindungan masyarakat, secara Nasional Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), berdasarkan Indeks Risiko Bencana tahun 2021, Provinsi Gorontalo memiliki Indeks Risiko Bencana (kategori tinggi, -0,66-1,00) sebesar 0,48-0,83 dan memiliki ancaman bencana seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrirn dan abrasi. Berdasarkan fakta tersebut adanya ancaman bencana di wilayah Indonesia, khususnya di Gorontalo tampaknya masih akan berlanjut karena kondisi tektonik Provinsi Gorontalo dimana Sesar Gorontalo melewati Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo dengan kepadatan penduduk yang padat menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor. Sosial Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya kapasitas dan keterampilan keluarga miskin dan rentan melalui pendampingan dan penyediaan kebutuhan dasar, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meningkatnya perlindungan dan layanan jaminan social bagi fakir miskin dan kelompok rentan lainnya dan meningkatnya kemampuan penduduk miskin, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya dalam pemenuhan hak dasar. Selain itu, bencana alam dan sosial, merupakan masalah yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat. Dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya melalui program pemberdayaan social melalui kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan social dengan pemberian tali asih untuk 77 TKSK, bantuan social untuk 10 organisasi karang taruna, bantuan social untuk & LKS/LKSA serta bantuan hibah uang untuk 1 LKKS, Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, dilakukan melalui Program perlindungan dan jaminan social dan Program penangangan bencana. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya bantuan sembako NKRI Peduli 90.000 KPM, Bantuan social BAB II El KUBE kepada 270 KK/54 KUBE, bimbingan kepada 270 KK Penerima bantuan KUBE, bantuan social bencana alam sebanyak 29 KK, bantuan lauk pauk 1 paket, dan bantuan operasional dapur umum 1 paket. Upaya prefentif lainnya dilakukan melalui program rehabilitasi sosial, melalui : a) Pemberian alat bantu kepada 46 penyandang disabilitas dan bantuan social ke SLB Kabupaten/Kota b) Bantuan social permakanan sebanyak 36 LKSA Cc) Bantuan social sandang sebanyak 2 LKS d) Layanan Bimbingan Fisik, mental spritual dan social sebanyak15 LKSA e) Pelayanan dan rehabilitasi social sebanyak 143 Orang korban penyalahgunaan NAPZA f) Bantuan Sosial Kepada Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sebanyak 1 Lembaga g) Sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap bahaya Narkoba sebanyak 9 kali Kegiatan/235 Orang Tabel 2.30 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Sosial di Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 No Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021 1 | Persentase (Y6) fakir miskin yang 70Yo 10046 mendapatkan layanan bantuan social KUBE Pa 2 |Persentase (V5) PSKS yang mampu 68Yo 88,250 |... | diberdayakan 3 | Persentase (Yo) pemenuhan kebutuhan 85Yo 100Yo dasar korban bencana alam dan social serta jaminan social keluarga : 4 | Jumlah PMKS anak, lanjut usia terlantar, | - 23 Orang - 12 Orang penyandang disabilitas, dan PMKS | Terlantar Terlantar lainnya yang mampu memanfaatkan | - 40 Orang - 46 Orang bantuan rehabilitasi social termasuk KPO | Disabilitas Disabilitas - 36 LKSA - 36 LKSA P3 Tosmiah rumah tangga miskin yang| — 154.640 KPM 90.000 KPM memperoleh bantuan sosial/pangan non tunai an Sumber : Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, 2022 Selain itu, Pemerintah Provinsi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara integratif lintas sektor dilakukan beberapa upaya-upaya preventif seperti program pendidikan gratis, beasiswa miskin, kesehatan gratis, perlindungan sosialbagi PMKS, pengembangan KUKM, pembangunan infrastruktur dengan metode padat karya. Kemudian upaya-upaya kuratif seperti pembangunan mahyani, penciptaan wirausaha baru, bantuan social, dan bantuan pangan non tunai. saw u ME 1.1.3.2.FokusPelayananUrusanWajib NonPelayananDasar Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperiukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh. Tahun 2021 Persentase peningkatan jumlah serapan tenaga kerja sebesar 15,59 persen, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 19,55 persen, Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja diantaranya melalui Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pemagangan berbasis pengguna kepada 175 orang pencari kerja yang dimagangkan di beberapa perusahaan yang ada di Kota Gorontalo, serta pelatihan pembuatan minyak kelapa kepada 30 orang tenaga kerja di Desa Monano Kec. Bone Raya Kab. Bone Bolango dan di Desa Bukit Aren Kec. Pongongaila Kab. Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program pengawasan ketenagakerjaan menjamin pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, Pada tahun 2021 pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani dan diselesaikan adalah sebanyak 6 kasus (4 kasus diantaranya dilimpahkan ke Kementerian disebabkan tidak adanya anggaran). Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan Norma ketenagakerjaan sebesar 2,28Yo. Tercatat sampai dengan tahun 2020 perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan sebanyak 2.340 perusahaan. Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi adalah standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di Provinsi Gorontalo. Tahun 2021 UMP Provinsi Gorontalo sebesarRP. 2.788.826 tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut : BAB II Ci Grafik 2.15 Perkembangan Upah Minimum Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 UMP PROV, GORONTALO 2017-2022 3) 2186826 27888265 2.800.580 2.384.620 2.206.813 1.875.099 015 201 Sumber : Dines Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo 2022
b.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan, Peningkatan kesetaraan gender, Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak. Saiah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan dan Pencegahan kasus Human Traficking adalah melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dengan tugas fungsinya adalah melakukan fasilitas pendampingan perempuan dan anak korban tindak kekerasan, yang dibentuk sejak tahun 2016 melalui Perda Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan dengan tugas dan fungsinya untuk Perlindungan perempuan meliputi: a, pencegahan tindak kekerasan, D. pelayanan terpadu bagi korban Tindak kekerasan: c. pemberdayaan terhadap korban Tindak kekerasan, Sementara Perlindungan Anak meliputi : perlindungan anak yang menjadi korban tindak kekerasan: dan b. perlindungan khusus anak. BAB II B Tabel 2.31 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta Persentase kasus yang terlayani melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo tahun 2021 Ho Kota sinui Korban Persentase Terlayani Anak | Perempuan | YoAnak |YoPerempuan | YoTotal 1 | Kab. Boalemo 22 14 14 100 | 100 100 2 | Kab. Bone Bolango 53 2? 38) 815| 8126| sss 3 | Kab. Gorontalo | —@a| | 636 | eo9| 6225 4 | Kab. Gorontalo Utara 7 43 2 3s) 926) 9493| 9345 5 | Kab. Pohuwato 18 24 37 62,5 | 514| 5695 6 | Kota Gorontalo 108 51 | " 98,2 | 98,7 98,45 | Total (Provinsi Gorontalo) | 338 187 | 2827| 826 | 81,5 | 8205 Sumber : Data PITP2A Provnsi Gorontalo, 2022 Data P2TP2A menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif tinggi sebesar 338 kasus meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 177 kasus kekerasan perempuan dan anak atau naik sebesar 90,96 persen. Melalui P2TP2A Provinsi Gorontalo, persentase kasus yang terlayani sebanyak 82,05 persen.
c.Pangan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan pangan pada pihak manapun. Pembangunan ketahanan pangan pada hakekatnya adalah pemberdayaan masyarakat, yang berarti meningkatkan kemandirian dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan dari waktu ke waktu.
Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100, Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Capaian skor PPH provinsi Gorontalo tahun 2022 adalah 74,3, hal ini menandakan bahwa tingkat konsumsi masyarakat Gorontalo masih kurang beragam bergizi seimbang dan aman. Pada tahun 2022 ini, melalui dana APBD-Perubahan, telah dilaksanakan kegiatan B2SA Stunting, dalam bentuk pemberian beberapa bahan pangan untuk anak stunting BAB II BG antara lain : beras Nutrizink, Telur Ayam, Kacang Hijau dan Susu untuk anak balita. Anak penerima bantuan berjumlah 1.051 orang yang tersebar di Kota Gorontalo 136 anak, Kab. Gorontalo 347 anak, Kab. Bone Bolango 212 anak dan Kab. Gorontalo Utara 356 anak. Tabel 2.32 Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan dan Konsumsi Provinsi Gorontalo tahun 2021-2022 No | Indikator Kinerja | CapaianTahun 2021 | CapaianTahun 2022 Target Realisasi Target Realisasi Skor PPH 5 kereraadinar 66,6 76,66 | 66,89 | 76,6 | Skor PPH 2, Konsumsi 84,4 75,5 86 74,3 | Sumber : Dinas Pangan Provinsi Gorontalo, 2023 Skor PPH konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain diversifikasi yang lebih intens baik konsumsi pangan pokok, protein hewani, protein nabati, vitamin, mineral dan serat melalui promosi media informasi terkait keberagaman pangan dan manfaatnya, serta pemanfaatan pekarangan rumah dalam menanam sayur dan buah agar dapat terpenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Jika dibandingkan dengan sasaran target konsumsi pangan dan standar konsumsi pangan yang ideal atau konsumsi pangan normatif, maka diharapkan konsumsi pangan setiap masyarakat agar lebih diperhatikan melalui beberapa program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota antara lain kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Berantas Kemiskinan (P2L Taskin), kegiatan P2L Gerakan Tanam Cabe (GERTAM Cabe), kegiatan OPAL P2L Edukasi Pondok Pesantren. Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan pemenuhan konsumsi pangan di Provinsi Gorontalo, berbagai upaya yang dilakukan diantaranya Program Penanganan kerawanan Pangan di 18 daerah rawan pangan dari 27 daerah rawan pangan yang ditargetkan, melalui penyaluran 1.250 paket bantuan di daerah rawan pangan. Selain itu tahun 2021 dilakukan penyaluran bahan pangan pada 15 Lembaga keuangan desa (LKD) di 27 kios akses pangan yang tersebar di & Kabupaten/ Kota. Jenis bantuan yang diberikan untuk masing-masing kios akses terdiri dari Beras 100 Kg, Minyak Kelapa 44 Liter, Gula Pasir 50 Kg dan Telur 150 butir, Bantuan ini diharapkan bisa menjadi stimulant untuk kios-kios pangan yang ada di desa-desa rawan pangan. Namun karena adanya pandemic Covid 19 sehingga anggaran untuk bantuan kios akses pangan di refocusing sehingga target tidak tercapai 100 persen. Upaya lainnya yaitu melalui peningkatan keanekaragaman bahan pangan diantaranya dengan diversivikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang dilakukan melalui pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) dan Kegiatan Edukasi Pola Konsumsi Pangan beragam bergizi seimbang dan aman, BAB |! B Kebijakan pemerintah lainnya untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga pangan dilakukan melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, diantaranya melalui Gelar Pangan Murah yang dilaksanakan sebanyak 44 kali di daaerah-daerah rawan pangan, dengan jumlah komoditi pangan yang distabilkan harganya sebanyak & komoditi yaitu Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Daging, Telur dan Cabe. Penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Masyarakat sebanyak 8.000 Kg (8 Ton) bagi masyarakat yang terkena dampak banjir yang berada di Kec. Dulupi Kabupaten Boalemo sebanyak 800 Kg dan bantuan pasca bencana banjir di Kec. Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 4 Ton 730 Kg. Selebihnya bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah juga disalurkan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan di Kec. Sumalata Timur Kab. Gorontalo Utara sebanyak 1 Ton 320 Kg dan di Kec. Asparaga Kab. Gorontalo sebanyak 1 Ton 150 Kg. Sedangkan 6 Ton dana APBD Perubahan diberikan untuk bantuan pasca bencana banjir yang berada di Kec. Tilango sebanyak 1 Ton 600 Kg, Kec. Asparaga sebanyak 1 Ton 460 Ka, Kec. Tolangohula sebanyak 490 Kg dan Kec. Boliyohuto sebanyak 250 Kg. Selain itu juga diberikan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan pangan yang berada di Kec. Wonosari sebanyak 1 Ton 600 Kg dan Kec. Paguyaman sebanyak 600 Kg. Untuk Cadangan Pangan Masyarakat yang diberikan kepada Lumbung Pangan, tahun ini tidak dialokasikan karena keterbatasan anggaran. Pembangunan Gudang Cadangan Pangan juga belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Pertanahan Urusan Pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dikelola untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan hak menguasai Negara atas tanah dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kebijakan pembangunan bidang Pertanahan dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan, salah satunya adalah penyelenggaraan pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan lahan untuk pembangunan sejumlah 15 bidang tanah dari target 22 bidang tanah, diantaranya: 1) 1 bidang tanah dengan luas 11.210 m untuk TPA Talumelito yang berlokasi di desa Talumelito Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. BAB II G 2) 1 bidang tanah dengan luas 97,36 m untuk Lapas Hutuo yang berlokasi di Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto Biru Kabupaten Gorontalo. 3) 1 bidang tanah dengan luas 1330 m untuk Daerah Irigasi Lomaya-Pilohayanga yang berlokasi di desa Lomaya Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango. 4) 1 bidang tanah dengan luas 2.165 m untuk Pengadaan Lahan GORR yang berlokasi di desa Botumoputi Kecamatan Tibawa kabupaten Gorontalo. 5) 1 bidang tanah dengan luas 17.685m untuk Rumah Sakit Bhayangkara yang berlokasi di desa Hutuo Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo. 6) 1 bidang tanah dengan luas 458 m untuk Pembangunan Stasiun Pompa Banjir yang berlokasi di desa Hutuo Kecamatan Limboto kabupaten Gorontalo. 7) 1 bidang tanah dengan luas 3.615 m untuk PPLP yang berlokasi di Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. 8) 4 bidang tanah dengan luas 6.901 m untuk TPU Makassar yang berlokasi di Makassar Provinsi Sulawesi Utara.
e.Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Kriteria penilaian didasarkan pada 3 (tiga) bagian yaitu indeks kualitas air, indeks status pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan, Tabel 2.33 Indeks Kualitas Air, Udara, Tutupan Lahan dan IKLH Provinsi Gorontalo, 2018-2022 CAPAIAN TAHUN NO INDEKS Ae aan 2018 2019 2020 2021 2022 1 | Indeks Kualitas Air 42 47,0 43,5 53.46 58,07 2 | Indeks Kualitas Udara 99,46 99,58 98,86 93.96 94,47 3 | Indeks Tutupan Lahan 75,58 7, 79,11 79,21 85,45 4 | Indeks Kualitas Lingkungan 72,69 74,93 75,66 77,32 79,79 Hidup (IKLH) Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prounsi Gorontalo, 2023 Perhitungan indeks untuk indicator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pengukuran dilakukan dengan mengambil sampel air sungai strategis provinsi. Hasilnya nilai Indeks Kualitas Air Sungai Tahun 2022, terjadi pencemaran dengan kategori cemar ringan. Data tersebut diperoleh dari hasil sample di 5 titik pantau air sungai yaitu Sungai Bone (Bone Bolango), Sungai Bionga (Kabupaten Gorontalo), Sungai Buladu (Gorontalo Utara), Sungai Paguyaman (Boalemo) dan Sungai Taluduyunu (Pohuwato).
BAB II B3 Tabel 2.34 Status Mutu Air Sungai Strategis di Provinsi Gorontalo, Hasil Pemantauan Tahun 2021 STATUS MUTU AIR SUNGAI NO | NAMA SUNGAI — Hulu Tengah Hilir | 1 | Bone | Cemar RINGAN | Cemar RINGAN | Cemar SEDANG 2 Paguyaman Cemar RINGAN | Cemar RINGAN | Cemar SEDANG 3 | Bionga 'Cemar RINGAN ! Cemar RINGAN | Cemar RINGAN 4 1 Buladu Cemar RINGAN | Cemar RINGAN | Cemar RINGAN 8 | Taluduyunu Cemar BERAT | Cemar BERAT — | Cemar SEDANG Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022 f. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pencemaran air terjadi dihampir semua sungai yang mengalir di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan status mutu air sungai berada pada kondisi cemar ringan sampai dengan cemar sedang. Indeks kualitas air tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 58,07. Nilai tersebut berada pada status bahaya dimana status Sungai Bone Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu dan Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai sedang. Hal ini disebabkan oleh : Limbah Domestik, Limbah Pertanian, Limpah Peternakan, Limbah Industri, Perilaku masyarakat membuang tinja dan ketersediaan sarana sanitasi (jamban) yang masih kurang, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang belum maksimal , serta Ilegal Logging dan ketaatan pelaku usaha yang cenderung rendah, Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai, penurunan kualitas udara, kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau, kerusakan mangrove dan terumbukarang dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat. Dari total 245.000 Ha lahan di DAS Limboto-Bone Bolango, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis , kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di danau Limboto, Dalam waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan permukiman, pertanian, semak belukar, dil. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koef pengaliran dan IndeksErosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan diwilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep waterfront city. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo, dimana 5799 masyarakat tinggal di kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo. Penataan Ruang BAB II Ri Rencana Tata Ruang Wilayah pada dasarnya merupakan arah kebijakan pembangunan daerah berwawasan tata ruang wilayah yang digunakan untuk pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal. Sebagai arahan pola penataan Ruang Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menetapkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030. Namun demikian, tahun 2017 diusulkan direvisi, hal ini terkait dengan amanat UU nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang menyebutkan bahwa rencana tata ruang bisa ditinjau 1 kali dalam 5 tahun, dimana sejak tahun 2016 sudah dilakukan peninjauan kembali, hasilnya adalah sebesar 60 Yo pemanfaatan ruang yang sudah tidak sesuai dengan tata ruang dan peruntukan ruang. Sehingga dokumen RTRW Provinsi Gorontalo perlu untuk dilakukan revisi. Disisi lain, Perwujudan tata ruang wilayah bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, ekologi dan sosial budaya, serta mendukung optimalisasi dan pengelolaan potensi sumber daya alam dan kearifan local, menjaga kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata dan pertambangan melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia. Dalam pelaksanaan urusan penataan ruang tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan program Penyelenggaraan Penataan Ruang melalui kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka Meningkatkan Efesiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas Pemanfaatan ruang wilayah dan pengadaan tanah untuk pembangunan. « Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi BAB II B h. Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain melalui Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil dan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi. Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, Program Peningkatan Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2021 Jumlah desa tertinggal yang dientaskan sebanyak 5 desa dari 5 desa yang ditargetkan, Berdasarkan Data Kementerian Desa, menunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Gorontalo Tahun 2022 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2021 masih ada satu desa dengan status sangat tertinggal, maka tahun 2022 tidak ada lagi desa dengan status tersebut. Secara keseluruhan IDM dengan status mandiri pada tahun 2022 sebanyak 6 desa naik menjadi 44 desa, desa maju dari 127 desa naik menjadi 253 desa, desa berkembang semula 417 desa menjadi 336 desa, dan desa tertinggal 61 desa menjadi 24 desa. Indikator pembangunan kelurahan juga mengalami peningkatan, karena dalam dua tahun terakhir jumlah kelurahan cepat berkembang di Provinsi Gorontalo sebanyak 39 kelurahan, kelurahan berkembang 31 dan kelurahan kurang berkembang 0. BAB II 9 Grafik 2.16 Status IDM per Wilayah Tahun 2022 100 80 60 40 | 20 O 2g. — SANGAT TrMANDIRI BERKEMBANG TERTINGGAL —eRrNGGAI # GORONTALO 13 72 9g 8 O # BOALEMO 2 73 52 5 O BONE BOLANGO 17 R6 54 3 0 POHUWATO Oo 25 71 5 a B GORONTALO UTARA 12 37 31 3 o #GORONTALO — @BOALEMO BONE BOLANGO PORUWATO— #GORONTALO UTAKA Sumber : Dinas PMP-Dukcapil, 2023 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk penting dalam pembangunan, agar terciptanya keseimbangan sosial dan ekonomi diseluruh masyarakat. Besarnya jumlah penduduk dapat mempengaruhi ketersediaan pangan, ketersediaan lahan, energi, lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tahun 2020, Laju Pertumbuhan Penduduk sebesar 1,16 persen. Tabel 2.35 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2020 Jumlah Penduduk Laju Pertumbuhan Nai Nara Kabapahan| Kota: ie ag 2020 | Penduduk (persen) 1 | Kab. Gorontalo 378.527 | 393.107 0,96 "2 | Kab. Boalemo 167.024 | 145.868 1,18 3 | kab. Pohuwato —— 161.373 146.432 1,25 4 | Kab. Bone Bolango 161.236 162.778 1,34 1 |5S | Kab. Gorontalo Utara 115.072 124.957 1,78 6 | Kota Gorontalo 219.399 198.539 0,95 Provinsi Gorontalo 1.202.631 | 1.171.681 116 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2021 Pengendalian jumlah penduduk, melalui program Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi khususnya Dinas Kesehatan Provinsi maupun BKKBN secara intens melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penerapan KB berkualitas. Pengendalian penduduk didukung dengan jumlah angka kelahiran yang relatif stabil. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang Wanita subur sampai dengan akhir masa reproduksinya (15-49) tahun. Sampai dengan Tahun 2018 sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Angka kelahiran total Provinsi Gorontalo masih dalam kisaran 2,5 anak per wanita. Menurut Data SDKI, TFR Gorontalo relative sama dengan pencapaian Nasional BAB II yang mengalami stagnansi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu antara 2-3 anak per wanita. Perhubungan Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah. Pelaksanaan urusan perhubungan bertujuan untuk mewujudkan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kapasitas keselamatan transportasi. Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Perhubungan melaksanakan beberapa program kegiatan diantaranya Program Peningkatan Layanan Transportasi, Program Peningkatan Kinerja Pelayanan — Transportasi, Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi. Tahun 2021, melalui kegiatan pelayanan angkutan perintis melayani 5 lintasan yaitu Pusat Kota — Kampus Poligon, Pusat Kota-Poduwoma, Pusat Kota — Boidu — Dulamayo — Mongiilo, Dan Pusat Kota — Pangea. Selanjutnya pelayanan Bus Pariwisata Gorontalo — Botutonuo dan Gorontalo —- Lombongo serta Pelayanan bus siswa NKRI gratis, sebagai layanan antar jemput siswa ini tersebar di lima daerah terpencil dengan puluhan sekolah yang dilintasi setiap harinya. Masing masing di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Taluditi Dan Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato Serta KecamatanTolingguia Kabupaten Gorontalo Utara. Tahun 2021 juga dilaksanakan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ Pada 5 Ruas jalan Provinsi sebagai berikut :
1.Pengadaan Traffic Light S3 Centra Media Jln, Cokroaminoto- Jln. P. Hidayat - Jln.
Jend Sudirman.
2.Pengadaan RPPJ Tiang Portal (Model Gawang) Jin. Thayeb M Gobel — Simpang 3 Kawasan Perkantoran Pemprov,
3.Pengadaan Rambu Jln. Cokroaminoto- Jln. P, Hidayat - Jln. Rusli Datau - Jin St.
Botutihe - Jln. Piola Isa
4.Pita Penggaduh - Jin. Thayeb M Gobel (1 Titik) - Jin, Thayeb M Gobel / SimpangTiga Mesjid At'Tabiin (2 Titik) - Jin, Thayeb M Gobel / Simpang 3 MTS Negeri Gorontalo - Jln. Saleh Kadir/ Kantor PDI Perjuangan (1 Titik) - Limehe Barat (2 Titik) - Wonosari (4 Titik) BAB II M4
5.ZOSS Jin. Raden Saleh (SMA 3 Kota Gorontalo), Jln. Thayeb M Gobel (SDN 5 Bulango Selatan) Sedangkan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLA) pada ruas jalan Provinsi yang terpasang fasilitas keselamatan LLAJ pada 14 TL dan 9 WL.
Dari beberapa program kegiatan yang dilaksanakan tersebut, terjadi peningkatan kinerja pembangunan disektor perhubungan, diantaranya terjadi peningkatan kapasitas keselamatan transportasi dari 65,8 persen tahun 2020 menjadi 80,8 persen ditahun 2021. Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi meningkat menjadi 68 persen tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebesar 58 persen, serta meningkatnya sarana dan prasarana transportasi umum yang tersedia dari 62,7 persen tahun 2020, menjadi 81,7 persen di tahun 2021. Komunikasi dan Informatika Dalam rangka meningkatkan kapasitas layanan informasi, kerjasama lembaga komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika terus berupaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Hal ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan keterbukaan informasi dan tranparansi. Selain itu pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Adapun strategi yang dijalankan adalah meningkatkan diseminasi informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk mengurangi kesenjangan informasi. Beberapa langkah konkrit yang telah dilaksanakan tahun 2021 yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan akses jaringan e-government/layanan informasi sebanyak 310 titik akses dan 36 layanan Internet, serta Pemetaan Aplikasi E-Government tahun 2021 sebanyak 50 Domain. Sementara itu, pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan melalui pengembangan server website Pemerintah Provinsi, penerapan pelayanan Samsat berbasis teknologi informasi yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian layanan kepada masyarakat, Penerapan layanan Samsat Drive True dan Samsat Delivery serta e-Report, e-Monep (electronic monitoring, evaluasi dan pelaporan), e-Data, e-Monev, e-Protrack dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan pembangunan mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Pembangunan yang sistematis dan akuntabel berbasis elektronik, serta penerapan Siransija untuk pengukuran prestasi kinerja ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Disamping itu, melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo juga mengintensifkan Keterbukaan Informasi melalui media cetak dan elektronik. Membuka komunikasi dengan masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat, Disamping itu Radio BAB II Ws: Suara RH bentukan Pemerintah Provinsi juga menjadi wadah dalam menjaring aspirasi dan penyampaian kritik masyarakat. Sementara itu, dalam pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik di Instansi Pemerintah terdapat beberapa hambatan/tantangan salah satunya dari aspek tatakeloia (manajemen dan governance). Disamping itu masalah infrastruktur pendukung dan teknologi dalam pengembangan teknologi informasi. Indeks e- government menunjukkan adanya penurunan dari 3,18 di tahun 2020, turun menjadi 2,51 di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan formulasi perhitungan. Tabel 2.36 Indeks e-Government Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2021 Tahun Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Indeks e-government | 3,77 3,78 3,41 3,18 2,51 Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Gorontalo, 2022 Il Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah: (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah: (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi: (4) pengembangan sistem pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah:(5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Tujuannya adalah untuk peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. Dalam menunjang hal tersebut, Program yang dilaksanakan meliputi Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) dan Program Pengembangan UMKM. Tahun 2021 total Koperasi Aktif mencapai 957 koperasi aktif dari target 708 koperasi aktif dan target jumlah koperasi berprestasi sebanyak 10 koperasi juga tercapai ditahun ini melalui program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Disamping itu, dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan koperasi, juga dilakukan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Berdasarkan data Sistem Informasi kredit Program (SIKP) jumlah pelaku usaha yang mengajukan kredit sebanyak 52.247 dengan nilai kredit sebesar Rp. 1.374.360.419.657,- dan pelaku usaha di sector perdagangan besar dan eceran adalah yang tertinggi dalam pengajuan kredit usaha rakyat yaitu sebanyak 20.094 debitur dengan nilai kredit sebesar Rp. 577.785.868.108,-. BAB II Xx: Untuk Program pemberdayaan UMKM dilaksanakan melalui kegiatan Bimtek OSS (Online Submission System) dan Bantuan Bahan Produksi bagi UMK pasca SHAT, Sedangkan untuk Program Pengembangan UMKM dilakukan melalui Kegiatan Pembinaan UKM Naik Kelas, Kegiatan Bisnis Kelas bagi UKM, Kegiatan Promosi Produk UKM, Pemberian bantuan kepada UMK Naik kelas serta Bantuan produk kerajinan dan olahan pangan untuk galley UMKM di Bandara Hasanuddin Makassar. Tabel 2.37 Jumlah Koperasi Aktif dan Berprestasi Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 Capaian Kinerja Program Capaian Kinerja Program Indikator Tahun 2021 Tahun 2020 Target Realisasi | Target Realisasi Jumlah UKM yang dibina/ naik kelas 50 UKM 75 UKM SOUKM | SO UKM JumlahKoperasiAktif 708 Kop 957 Kop 693 Kop 807 Kop | JumlahKoperasiBerprestasi ...10Kop — | 10Kop | 10Kop -Kop | Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, 2022
m.Penanaman Modal Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan jumlah dan minat investor di Provinsi Gorontalo yaitu melalui Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.
Tahun 2021 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan 516 Izin dan Non Izin yang telah diterbitkan yang terdiri atas : Izin di sector pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 1 izin, sector perikanan dan kelautan sebanyak 306 izin, sector Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 47 izin dan 1 non izin, sector Perhubungan sebanyak 65 izin dan 1 non izin, sektor Kesehatan sebanyak 20 izin, sector Pariwisata sebanyak 4 izin, sector Kehutanan sebanyak 38 izin, sektor ESDM sebanyak 20 izin, sector energi 7 izin dan 2 non izin dan sector Lingkungan Hidup sebanyak 4 izin. Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi, serta promosi investasi. Tahun 2020 terdapat PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Provinsi Gorontalo dengan rincian sebagai berikut :
1.PT. ESA PUTLII PRAKARSA UTAMA di Kab. Pohuwato (Budidaya Udang Vaname)
2.PT, BUMI PANUA di Kab. Boalemo (Perusahaan Gas) Dari ketambahan2 PMA/PMDN tersebut, maka jumlah PMA/PMDN di Provinsi Gorontalo sebanyak 65 PMA/PMDN. sampai dengan tahun 2021 sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) PMA/PMDN yang telah dipantau, dibina dan diawasi, dengan Jumlah Realisasi Investasi sebesar Rp.11.473.018.515.581,- (sampai dengan Triwulan III) dari target Rp. 10.145.000.000.000,- yang terdiri atas realisasi investasi PMA sebesar Rp 1.772.168.020.943,- dan PMDN sebesar Rp 9.700.850.494.638,-.
BAB II We Realisasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi sebesar 25,76Yo dari Target 2096, terlihat telah melebihi target yang ditetapkan. . Kepemudaan dan Olahraga Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, buday prestasi, dan semangat profesionalitas, dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, tujuan pembangunan keolahragaan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasionai, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisasian program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota. Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Pembinaan Pemuda dan Olahraga dilakuka nmelalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan serta Program Pengelolaan Pendidikan dengan memfasilitasi para pelajar dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Sebanyak 859 orang Pemuda dan Olahraga yang dibina, dengan perolehan Medali Olahraga Pelajar yang diperoleh baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional sebanyak 12 medali tertimbang dari berbagai cabang olahraga yang diikutsertakan, yaitu dari cabang sepak takraw, taekwondo, e-sport, Muay Thai dan karate. Perolehan medali tahun 2021 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12 medali. BAB II Wi: P. Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat. Statistik Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keanekaragaman data informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik. Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi paramenter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi, sehingga program dan kegiatan dalam urusan statistik yakni Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing OPD sebagai penanggungjawab dan penyedia informasi data sektor dimasing-masing OPD, Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD, Dukungan statistic lainnya adalah melalui penyusunan Buku Profil dan Data Provinsi Gorontalo yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan setiap 5 tahun, Persandian Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Di era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam BAB II Wi: rangka peningkatan aplikasi, muatan layanan publik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta menjamin keamanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berbasis elektronik dan non elektronik. Kebudayaan Pembangunan bidang kebudayaan di Provinsi Gorontalo di prioritaskan pada program pengembangan nilai budaya yaitu pembinaan, pelestarian, penggalian nilai-nilai budaya yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi budaya baik kesenian, adat istiadat, tradisi budaya dan nilai-nilai baru yang berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, Kebijakan Program Urusan Wajib Kebudayaan dititikberatkan pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan,dan pemanfaatan budaya, melalui Program Pembinaan Kebudayaan. Guna menyelaraskan kebijakan pengembangan dibidang kebudayaan, pada tahun 2021 kegiatan yang dilaksanakan antara lain : Penyusunan Dokumen Karya Seni Budaya, Sertifikasi ahli Cagar Budaya, Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air, Pendokumentasian adat tradisi dan nilai budaya Gorontalo, Apresiasi seni dan Budaya dan Pelatihan/ Bimtek Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya Gorontalo. Dari pelaksanaan program kegiatan tersebut, Tahun 2022 capaian pembangunan bidang kebudayaan teridentifikasi sebagai berikut : Tabel 2.38 Indikator Pembangunan Bidang kebudayaan Tahun 2021-2022 Capaian Tahun 2021 Capaian Tahun 2022 No Indikator Kinerja Target Target Target Realisasi Jumlah pengakuan nasional terhadap 1 | ka rya seni budaya Gorontalo 3Jenis | 1 Jenis 3 Jenis 5 Jenis | SE TR ERA 7 Jenis 8 Jenis 7 Jenis 7 Jenis | 3 | Dokumen Budaya Daerah Gorontalo 3 Jenis 5 Jenis — 3 Jenis 2 Jenis Sumber : Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2022 Perpustakaan Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karyatulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk BAB II &x, Ss. meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi-fungsi tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno melalui Pelestarian Karya Cetak dan bibliografi/katalog induk daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah. Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2021 terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan. Dari upaya tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2021 menurun sebanyak 1.914 pemustaka dibanding tahun sebelumnya sebanyak 5.451 pemustaka, terus mengalami penurunan drastis setiap tahunnya akibat adanya pandemic covid-19. Kearsipan Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalarn pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan e-government dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesua idengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut system tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah rnerupakan lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabei, maka layanan kearsipan tahun 2021, daerah didesain sedemikian hingga rancangan system layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna. BAB II Mt: Kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kearsipan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui efektifitas dan efisiensi penelusuran, penyelamatan, penduplikasian, dan penataan arsip. Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Arsip dengan kegiatan meliputi penelusuran, penyelamatan dan penduplikasian dokumen arsip berbasisi TIK serta Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip melalui Kegiatan Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di bawah 10 Tahun. 1.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan
a.Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata untukmewujudkan pariwisata Gorontalo yang mendunia.
Untuk mengembangkan sector pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri, Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga factor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program PemasaranPariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Merebaknya Covid-19 dan diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada awal bulan Maret 2020 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat didunia. Sektor pariwisata adalah sektor yang paling menanggung imbas dari adanya covid-i9 ini. Pemberlakukan pembatasan sosia! berskala besar maupun berbagai pembatasan lainnya guna membendung penyebaran dan penularan virus yang bisa berakibat fatal ini mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat wisata, sehingga memberikan dampak yang besar terhadap sektor pariwisata yaitu anjloknya jumlah wisatawan, tingkat hunian kamar hotel serta restoran juga menurun drastis sebagai imbas dari adanya pandemi ini. Namun di tahun 2022 sektor pariwisata mulai bangkit kembali. Pemulihan sektor pariwisata menunjukkan adanya jumlah kunjungan wisatawan BAB II Ws) Manca Negara mencapai 57 orang dengan target 7.559 orang atau selisih 7880 Orang dan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara sebanyak 704.821 orang dari target 759.023. Sedangkan untuk rata-rata lama tinggal di tahun 2022 adalah 4 (Empat) hari, namun realisasi hanya mencapai 1,85 hari dengan persentase sebesar 46,25 Yo. Tabel 2.39 Jumlah Wisatawan (Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara) Di Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2022 — Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2022
b.Pertanian 2021 2022 Wisman/ Wisnus Target Realisasi Target Realisasi Wisatawan Mancanegara 7559 65 7.937 57 (Wisman) Wisatawan Nusantara 722.879 |. 484.580 759.023 704.821 . (Wisnus) il Struktur ekonomi Gorontalo tahun 2021 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,92 persen.
Namun peningkatan tersebut tidak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, yang mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 dampak dari adanya pandemic dan masih terus tumbuh di 2021 sebanyak 1,78 persen. Tabel 2.40 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021 Tahun Indikator 2019 2020" 2021” Kontribusi Sektor Pertanian terhadap 16.018,13 16.188,12 17.085,46 | PDRB (Miliar Rupiah) Distribusi Pertanian terhadap 38,93 38,79 38,92 Pertumbuhan Ekonomi (36) Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor 6,33 163 1,78 Pertanian Sumber : Badan Pusat Statistik Frovinsi Gorontalo, 2022 Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air dan peningkatan ketahanan pangan. Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian. Pada Tahun 2021 Dinas Pertanian melakukan upaya peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo melalui bantuan Benih dan Pupuk, perbaikan jaringan irigasi, pengembangan optimasi lahan, bantuan alsintan pra panen dan pasca panen, bantuan bangunan dan revitalisasi sarana pengolahan dan Pendampingan, juga telah ditetapkan focus pada lokasi pengembangan 5 kawasan BAB II ui pertanian terpadu, Komoditas strategis dan unggulan nasional dikembangkan pada kawasan-kawasan andalan secara utuh, sehingga menjadi satu kesatuan dalam system pertanian bio-industri. Aktivitas usaha tani dikelola dengan prinsip pertanian lestari dengan memanfaatkan agro-input yang ada di sekitar dan mengelola limbah dengan prinsip zero waste melalui reduce, re-use dan re-cydle. Tabel 2.41 Pekembangan Produksi 3 Komoditi Utama Pertanian Provinsi Gorotalo tahun 2018 - 2021 Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, 2022 Tahun | No Indikator (ton) ) 2018 2019 2020" 20217” 1 | Produksi Padi (Ton) 377.317 304,644 297.536 295,425 2 | Produksi Jagung (Ton) 1.580.367 1.820.830 1.333.715 1,537,488 3 | Produksi Kedelai 5.349 17 126 NJA Pencapalan kinerja sector pertanian di tahun 20201 dapat dilihat dari: produksi padi berdasarkan angka Sementara 2021 (ASEM) sebesar 295.425 ton Gabah Kering Giling, belum mencapai target 380.764 ton. Sementara untuk produksi Jagung tahun 2021 sebesar 1.537.488 Ton, naik 0,15 persen dibanding produksi tahun 2020, dan jauh melampaui target sebesar 819.866 ton. Sementara Produksi kedelai tahun 2021 ditargetkan sebesar 4.109 ton di tahun 2021. Berbagai upaya peningkatan produksi pertanian melalui peningkatan produktivitas di Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan antara lain Bantuan Benih padi yang disalurkan sebanyak 6.000 Ha berupa bufferstock dan jumlah benih jagung yang disalurkan sebanyak 3.000 Ha (bufferstock). Sementara untuk penyediaan benih padi unggul tanaman pangan, yang terdiri dari Benih Penjenis (BS) 10 kg Hasil benih Dasar 1,540 kg varietas Ciherang. Untuk komoditi hortikultura produksi sayuran tahun 2021 mencapai 899,26 ton, tidak mencapai target 4.560 ton, mengalami penurunan tajam dibanding produksi tahun 2020 sebesar 7.554 ton. Sementara untuk produksi buah tahun 2021 mencapai 18.545 ton tidak mencapai target sebesar 24.309 ton, juga mengalami penurunan dibanding produksi tahun 2020 sebanyak 26.687 ton. Dalam upaya peningkatan produksi tanaman hortikultura dilakukan melalui penyediaan benih/bibit unggul yang terdiri dari 500 pohon buah kelengkeng, 100 pohon jambu dan 400 pohon alpukat. Capaian subsektor pertanian lainnya diperoleh dari komoditi perkebunan. Tahun 2021 produksi kelapa sebesar 61.745 ton, meningkat dibanding produksi tahun 2020 sebesar 57.907 ton, dan berada diatas target yang ditetapkan sebesar 57.664 ton. Produksi komoditi kakao tahun 2021 sebesar 3.435 ton, mengalami penurunan dibanding capaian 2020 sebesar 4.438 ton. BAB II ai Pembangunan sub sektor peternakan juga terus dikembangkan melalui pengembangan bibit ternak, pengembangan dan penerapan teknologi pakan, serta pengembangan kawasan ternak. Upaya menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai lumbung ternak terus diupayakan dengan mengembangkan usaha peternakan untuk meningkatkan populasi ternak sapi. Tabel 2.42 Perkembangan Peternakan Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021 Komoditi 2019 2020 2021 Populasi Sapi 251.003 253.960 259.235 Populasi Kambing 102,585 103.777 107.051 Populasi Unggas — 1.866.762 2.293.299 6.472.171 Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Gorontako, 2022 Cc. Selama 3 tahun terakhir populasi Kambing, Sapi dan Unggas mengalami peningkatan. Tahun 2021 populasi Sapi sebanyak 259.235 ekor meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 253.960 ekor, dan melampaui target sebesar 239.806 ekor. Sementara populasi kambing tahun 2021 sebanyak 107.051 ekor meningkat dibanding tahun 2020 sebanyak 103.777 ekor, dan melampaui target sebesar 102.982 ekor. Untuk populasi unggas juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Dalam upaya mengembangkan usaha peternakan, tahun 2020 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah menyalurkan bibit ternak sapi sebanyak 455 ekor, dan bibit ternak kambing sebanyak 341 ekor dan bibit ternak unggas sebanyak 54.596 ekor. Untuk menunjang peningkatan populasi ternak maupun produksi daging tersebut dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan Menular strategis dengan penyediaan 10.000 dosis obat ternak, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak sapi sejumlah 352.919 ka, penyediaan hijauan dan konsentrat pakan ternak kambing sejumlah 55.532 kg dan pemenuhan kebutuhan pakan ternak ayam sejumlah 2.000 ekor, Kehutanan Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kebijakan pembangunan urusan pilihan bidang kehutanan di Provinsi Gorontalo memiliki untuk meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Manfaat Sumber daya Hutan dan Lingkungan, dan meningkatkan pengendalian pencemaran dan penegakkan hukum lingkungan dan kehutanan. Pembangunan dan pelestarian hutan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yakni Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, dan Program Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan. Tahun 2021, Cakupan wilayah DAS yang direhabilitasi seluas 1.302 Ha hutan yang direhabilitasi. Beberapa kegiatan diantaranya adalah BAB II B Pembuatan Hutan Rakyat. Kegiatan ini dilaksanakan terlebih dahulu atas permintaan masyarakat sekitar lokasi penanaman/pemilik lahan yang disesuaikan dengan tempat tumbuh tanaman. Bibit yang disediakan untuk kegiatan penanaman ini yaitu sebesar 12.000 batang. Bibit bersumber dari BpDASHL sebanyak 8.010 batang. Sedangkan bibit yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3.993 batang dengan jenis bibit yaitu Rambutan, bibit Jeruk Ikan, Bibit pala, bibit manga okulasi dan durian okulasi, Selain itu dilakukan peningkatan Produktifitas Hutan dan Lahan dan Pengembangan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu) di Wilayah yang terdiri dari KPH I dan II Gorontalo Barat, KPH III Pohuwato, KPH IV Gorontalo Utara, KPH V Boalemo, KPH VI Gorontalo, KPH VII Bone Bolango dan Kota Gorontalo. Dari kebijakan pemerintah disektor kehutanan tersebut, diperoleh Indeks Tutupan Lahan/Hutan mengalami peningkatan ditahun 2022 sebesar 85,45 persen, meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 79,21 persen, serta Luas Lahan kritis yang direhabilitasi seluas 1.272 Ha, meningkat dibanding tahun 2021 seluas 1.207 Ha. Tabel 2.43 Indikator Pembangunan Urusan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2020-2021 CapaianTahun2021|CapaianTahun2022 No|IndikatorKinerjaTargetRealisasi|Target|Realisasi 1 | Indeks Tutupan 75.88 79.21 75,98 85,45 Lahan/Hutan | 2 | Luas Lahan kritis 1000 Ha 1.207 Ha 1000 Ha 1.272 Ha yang direhabilitasi Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2022
d.Energi Dan Sumber Daya Mineral Pembangunan bidang energi ketenagalistrikan melalui urusan energi dan sumberdaya mineral telah melaksanakan program-program pembangunan daerah dalam kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik, pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan, meliputi kegiatan Penganggaran untuk kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan, sebanyak 450 RTS yang terpenuhi kebutuhan listrik.
Peningkatan pemanfaatan sumber energi dan ketenagalistrikan melalui program pengelolaan energi terbarukan yakni Pengawasan Ketersediaan Energi terhadap Badan Usaha dan Non Badan Usaha Penyedia Energi 30 SPBU, 17 Agen LPG, serta 1 dokumen laporan hasil pemantauan pembangkit EBT di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango. BAB II B Selain itu, di sektor pertambangan mineral dan batubara memiliki potensi strategis untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Potensi bahan tambang yang ada di suatu wilayah merupakan bentuk ketersediaan sumberdaya tambang, dalam hal ini sumberdaya mineral. Sumberdaya alam tersebut merupakan modal yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan untuk menunjang pengembangan suatu wilayah. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut harus memperhatikan konservasi dan upaya untuk kelestarian fungsi ekosistemnya. Hal ini dilakukan melalui Program Pengelolaan Mineral dan Batubara, melalui Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil ada sebanyak 75 usaha pertambangan yang ada di Provinsi Gorontalo yang dibina dan diawasi. Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya didaerah-daerah sulit air. Tahun 2021 sebanyak 3 titik sumur bor yang disediakan dalam rangka memfasilitasi penyediaan air bersih kepada masyarakat yang terdiridari 1 titik di Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, 1 titik di Desa ButuKec. Tilongkabila Kab, Bone Bolango, dan 1 titik di Desa Ayumelingo Kec. Pulubala Kabupaten Gorontalo. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu penunjang ekonomi Provinsi Gorontalo. Namun demikian, dengan potensi sumber daya mineral yang ada, untuk tahun 2021 sektor ini mengalami pertumbuhan sebesar 12,32 persen terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karenanya pemerintah Provinsi tetap terus melalukan penelitian penyelidikan dan pelayanan geologi kerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian terkait dalam rangka menunjang sektor pertambangan. Dari upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo, kontribusi PDRB dari sektor ini fluktuatif setiap tahunnya, sebagai berikut : Tabel 2.44 Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRBberdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2019-2021 Provinsi Gorontalo (Milyar Rupiah) Uraian 2019 Tana 202177 Pantang Ko Naa 333,86 332,18 339,34 |" Taju Pertumbuhanra Sektor aga 0,50 2,16 ea aan 1,10 112 1,10
e.Perdagangan Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat pentin BAB II a dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan, sektor keuangan: sektor perhubungan dan telekomunikasi.
Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan pengamanan dan stabilisasi perdagangan dalam negeri dan peningkatan akses pasar luar negeri produk dan komoditi unggulan Provinsi Gorontalo. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya : Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Jumlah komoditi ekspor untuk tahun 2021 adalah 10 (sepuluh) komoditi produk ekspor yaitu Fytomaxx vegetable fruit, bungkil kelapa, ikan tuna, kepiting bakau, VCO, molase, Sozo formula manggata 1, kelapa parut, briket arang dan santan kelapa. dengan jumlah komoditi 40.588,418 Tondan nilai eksport $ 20.123.200. Capaian pembangunan bidang perdagangan tentunya berpengaruh positif terhadap kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Gorontalo. Tabel 2.45 Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADHB) Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021 No Indikator Tatan 2019 2020" | 2021” Nilai PDRB Sektor Perdagangan 1 (Miliar Rp) 5.102,34 | 5.100,30 | 5.386,86 2 | Laju Pertumbuhan 11,76 -1,38 3,41 | Kontribusi Sektor Perdagangan 3 | terhadap PDRB 12,40 | 12,22 12,27 J Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022
f.Perindustrian BAB II Ci KebijakanPembangunanperindustriandifokuskanpadaPeningkatanPeranIKMdalam perekonomiandaerah,dengansasaranutamanyaadalahpeningkatanproduktivitas IKM,Pembangunanurusanperindustrianmenjadisangatpentingkarena kontribusinyaterhadappencapaiansasaranpembangunanekonomisangatbesar karenakemampuannyadalampeningkatannilaitambahyangtinggi,sertasebagai pemicukegiatanekonomilainyangberdampakekspansifataumeluaskeberbagai sektorjasa,penyediaan bahanbaku,transportasi,distribusiatauperdagangan, pariwisatadansebagainya.
OlehkarenanyapentinguntukmendorongPembangunansektorindustri,yangdimulai dariPengembanganIndustriKecilMenengah(IKM).Adapunkegiatanyangdilakukan diantaranyaKegiatanWorkshope-SMARTdanEKatalogbagiIKMPangan, PengembanganWiraUsahaBaru(WUB)Pangan,PenguatanJumlahIndustriKecil MenengahIKMdan WiraUsahaBaru(WUB)dalambentukStimulan,FasilitasiHalal BagiIKMPangan,danFasilitasiKemasanBagiIKMPangan, Hinggatahun2021,sudah sebanyak15.555IKM yangdibina. Sejalandenganupaya yangdilakukantersebut,kontribusi sektorindustriterhadap PDRB mengalamipeningkatansetiaptahunnya.Haltersebutdapatdilihatpadatabel berikut Tabel 2.46 Laju Pertumbuhan, Nilai dan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (ADHB) Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2021 Tahun No Indikator 2019 2020" 2021” Nilai PDRB Sektor Industri 1 (Miliar Rp) 1.755,20 | 1.799,86 1.936,07 2 | Laju Pertumbuhan Toarss | 113 5,35 —. | Kontribusi Sektor Industri 3 terhadap PDRB 4,27 4,31 4HM Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, kontribusi sektor industri terhadap Pertumbuhan PDRB sebesar 4,41 persen, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hingga tahun 2021 Nilai PDRB sektor industri mencapai 1.936,07 Miliar Rupiah. Transmigrasi Penyelenggaraaan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para BAB II BD transmigran dan masyarakat sekitarnya. Provinsi gorontalo merupakan salah satu Provinsi tujuan transmigran. Terdapat 7 kawasan pemukiman transmigrasi Provinsi Gorontalo meliputi Kimtrans Bukit Aren dengan total 158 KK dan Kimtrans Ayumolingo sebanyak 275 KK yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Kimtrans Pangea Sp3 sebanyak 150 KK dan Kimtrans Lito SP 1 sebanyak 186 KK yang berlokasi di Kabupaten Boalemo, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Kimtrans Motihelumo di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 134 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu Puncak, Marisa, Pangea Sp4, Pangea Sp1 termasuk UPT pembinanya telah diserahkan ke kabupaten bersangkutan. Tahun 2021, kawasan transmigrasi di Gorontalo secara terus menerus dikembangkan dan dikelola melalui Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Kegiatannya berupa pembinaan mental spiritual bagi warga transmigrasi. Dari upaya tersebut, tahun 2021 jumlah warga transmigrasi mandiri sebanyak 75 warga di 3 kawasan Kimtrans. 1.1.3.4, Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan
a.Perencanaan Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.
Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo dilaksanakan untuk mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD, Meningkatkan sinergi perencanaan dan pengganggaran, memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut, program yang dilaksanakan yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah untuk pemerintah pusat dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi/kab/kota. Selain itu, BAB II Ky optimalisasisinkronisasi antardokumenperencanaandaerahmulaidariRPJPD, RPJMD,RKPD,RenjaOPDhinggapenyusunandokumenPenganggaanKUA PPASdan APBD. Sesuai dengan ketentuan pada permendagri no. 86 tahun 2017, dalam rangka menjaga sinergitas pembangunan tersebut, Bapppeda Provinsi Gorontalo melakukan berbagai tahapan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 yang sejalan dengan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Provinsi Gorontalo, yang juga selaras dengan RPD 2023-2026. Proses penyusunan RKPD dilakukan berdasarkan proses bottom Up, Top Down, Partisipatif, Teknokratis, dan Politis, dengan tahapan sebagai berikut : Persiapan penyusunan RKPD Penyusunan rancangan awal RKPD Penyusunan rancangan RKPD Perumusan rancangan akhir RKPD Penetapan RKPDDT A.9 NN Pelaksanaan musrenbang RKPD (Forum Konsultasi Publik, Forum OPD, Rakortek) Selain fungsi Perencanaan, Bapppeda juga melaksanakan fungsi lainnya dalam hal pengendalian dan evaluasi pembangunan. Fungsi pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan bertujuan untuk mewujudkan : Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan Hasil rencana pembangunan daerah, Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW daerah, Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD: dan a b C. Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW nasional, d e f Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indicator kinerja yang telah ditetapkan Berikut adalah Indikator Capaian Pembangunan Urusan Perencanaan Tahun 2022 Tabel 2.47 Indikator Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 0 0 Capaian Tahun 2020 | Capaian Tahun 2021 1 : e Target | Realisasi | Target | Realisasi Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian | 10096 95,60Yo 100Yo 91,51Y6 Renstra PD dengan RPJMD PD Sumber : Badan Perencanaan Penelitan Gan Pengembangan Daerah, 2022
b.Keuangan
1) Pendapatan Asli Daerah Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Pendapatan Daerah BAB II meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang , Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, selanjutnya Pendapatan Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam hal ini bagian laba penyertaan modal serta Lain-lain PAD yang sah, (2) Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Dana Penyesuaian (DID), serta (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya. Pendapatan daerah dapat didorong melalui optimalisasi pengelolaan potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah dalam merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dan transfer dari pemerintah pusat. Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo cenderung mengalami fluktuasi, Tahun 2022 Pendapatan Daerah sebesar 1,85 Trilyun Rupiah. Terjadi penurunan hingga minus 6,10 persen dibanding Tahun 2021 yang mencapai 1,968 Trilyun Rupiah. Grafik 2.17 Realisasi Pendapatan dan Persentase Kenaikan PAD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Dalam Milyar Rupiah) 2,000.0 5. 1 3 1,968.4 10 1,359.1 38 1,848.24 51,900.0 1726 1, 800.3 |: 1,800.0 LS 3 0 “4.22 N 3 1,700.0 z 6.10 3 1,600.0 -10 2017 2018 2019 2020 2021 2022 mm Pendapatan Daerah — — Persentase Kenaikan Penurunan pendapatan daerah salah satunya disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dana transfer daerah yang menyebabkan alokasi dana transfer daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Alokasi dana transfer daerah Provinsi Gorontalo turun mencapai minus 8,53 persen, Penurunan pendapatan transfer tersebut di akibatkan oleh penurunan Dana Alokasi Khusus yang mencapai minus 33,74 persen. Untuk realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah meningkat sebesar 9,93 persen, sedangkan pendapatan retribusi daerah mengalami penurunan hingga sebesar minus 13,48 persen, dan lain-lain PAD yang sah yang berkurang hingga minus 40,65 persen, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 turun sebesar 818,76 Juta atau sebesar minus 0,16 persen, Sementara pendapatan yang bersumber dari pendapatan Hibah dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat sebesar 14,59 persen dibanding tahun sebelumnya. Dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, Pemerintah daerah perlu untuk mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan Asli Daerah. Sampai dengan tahun 2022, Tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap dana transfer daerah masih cukup tinggi. Sebesar 72,20 persen Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah hanya sebesar 27,59 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar Rp. 509.987.037.097,83, atau tercapai 115,19 dari target pendapatan asli daerah. Salah satu sumber PAD terbesar yaitu berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 86,38 persen dari total PAD dan 23,84 persen dari total keseluruhan Pendapatan Daerah. 2) Nilai Opini BPK Pengeloiaan keuangan daerah oieh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan BAB II g pemerintah Provinsi tahun 2021 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tabel 2.48 Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Tahun Indikator 2020 2021 2022 Nilai Opini BPK WTP WTP WTP Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2022 Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat keberhasilannya meraih meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perwujudan Good Governance and Clean Governance. Selain itu, Penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2022 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100 persen. Cc. Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat, dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang menjadi fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Penelitian dan PengembanganDaerah. Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Provinsi Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2021 antara lain : Identifikasi potensi Kota Tua sebagai obyek wisata budaya di Provinsi Gorontalo: Penyusunan dokumen Geopark aspek Cultural Diversity Pelaksanaan Survey Pemantauan Status Gizi Policy Brief Pengembangan UMKM di Provinsi Gorontalo Policy Brief Dokumen Rancang Bangun/Model Replikasi Penetapan 1 (satu) Lokasi Pilot Project Uji Coba Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Berbasis Inovasi BAB II oi Policy Brief Pengelolaan Sektor Kelautan dan Perikanan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo - Policy Brief kajian litbang lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo Hasil Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2021 Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti sebesar 98,20 persen. Pengawasan Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas “peran” aparat “pengawasan intern” pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Adapun program yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Government). Inspektorat daerah sebagai apparat pengawasan internal pemerintah berperan sebagai guality assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan Tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD. Optimalisasi kinerja pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja Provinsi Gorontalo tahun 2022 adalah 68,27 dengan predikat B. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja yang “baik”, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Pendidikan Dan Pelatihan Dalam rangka optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara struktural maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan pelatihan melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan BAB II a kompetensi SDM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat dengan kegiatan diantaranya :
1.Kegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
2.Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional meliputi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar, Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.
Beberapa kegiatan tidak terlaksana karena adanya pandemic covid-19 sehingga berlaku aturan untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat berkumpul yang membatasi seluruh kegiatan pengembangan kompetensi yang mewajibkan tatap muka dalam setiap pelaksanaannya. Tabel 2.49 Indikator Kinerja Pembangunan UrusanPemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2021 Capaian Tahun 2021 Capaian Tahun 2020 No Indikator Kinerja Target Realisasi Target Realisasi 1 | Indeks Profesionalitas ASN 60Yo 80,98Yo 50Y6 56,94Yo | 2 | Akreditasi Lembaga Diklat B DA |..8 A | Sumber : Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo, Tahun 2022.
f.Kepegawaian Pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan ASN, layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan kenaikan pangkat, pensiunan, pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelolaan data dan pengembangan sistem pelayanan manajemen ASN, manajemen arsip kepegawaian daerah.
Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan pengelolaan kepegawaian yang efisien, efektif dan akuntabel, dengan sasaran yaitu meningkatkan kualitas pengembangan ASN, meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, meningkatkan BAB II S sistem pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi kepegawaian serta menurunnya jumlah pengaduan. Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan diantaranya: 1, Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN meliputi seleksi penerimaan ASN sebanyak 1.490 orang yang terdiridari PPPK, seleksi penerimaan Praja IPD sebanyak 276 orang, anggota KORPRI yang mengikuti Kegiatan Pembinaan Fisik, Mental dan Spritual sebanyak 517 orang, ASN yang mengikuti Kegiatan Pembekalan ASN Purna Bakti dan tata upacara persemayaman sebanyak 104 orang, aplikasi layanan manajemen ASN sebanyak 4 layanan, dan arsip kepegawaian yang terpelihara sebanyak 8.892 arsip.
2.Kegiatan mutasi dan promosi ASN meliputi Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dan Ujian Peningkatan Pendidikan sebanyak 41 orang, jabatan yang diiisi melalui seleksi terbuka sebanyak 2 jabatan, Laporan Jabatan JPT, Administrator, Pegawas dan Fungsional sebanyak 2 laporan, SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun sebanyak 1.686 SK dan SK, Nota Usul, Pernyataan Persetujuan/Persetujuan, Surat Perintah penugasan dan Penetapan Pindah Mutasi antar Instansi, Mutasi antar SKPD, Mutasi antar Kabupaten/Kota,Pengalihan CPNS PNS dan PNS DPK/DPB sebanyak 875 SK/Persetujuan.
3.Kegiatan pengembangan kompetensi ASN meliputi Bantuan penyelesaian akhir studi : 7 orang, Bantuan tugas belajar : 5 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan I : 19 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan II : 21 orang, Bantuan studi IPDN Angkatan III : 10 orang dan Bantuan studi IPDN Angkatan IV: 18 orang.
4, Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur meliputi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPE, dan TKD bagi ASN sebanyak 4.041 orang dan Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN sebanyak 7 orang. Melalui pelaksanaan program kegiatan pelayanan ASN, Tahun 2021 Persentase Indeks Kepuasan Layanan Manajemen ASN (skala 50Y6-100Y6)sebesar 9246 dan Indeks Reformasi Birokrasi berada pada kategori B. 9g. Kesekretariatan Daerah 1) Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Selama tiga tahun terakhir 2019-2021 Nilai SAKIP BAB II M3 Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori B. Nilai SAKIP tahun 2021 mencapai 67,63 atau Predikat B. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan hasil yang baik. Tabel 2.50 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019-2021 Tahun Indikator 2019 2020 2021 Nilai SAKIP 67,70 68,05 67,63 Predikat B B B Sumber : Menpan-RB, 2022 Indeks reformasi birokrasi pemerintah provinsi gorontalo tahun 2022 sebesar 69,61 persen, meningkat dibanding capaian RB tahun 2021 sebesar 66,3345. Peningkatan indeks reformasi birokrasi tahun 2022 dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen pengungkit yang terdiri dari unsur pemenuhan, hasil antara area perubahan, dan reform dengan capaian sebesar 34,95Y6 atau meningkat 1,46 persen poin dibanding tahun 2021. Sementara untuk komponen hasil juga mengalami peningkatan dari 31,38 persen tahun 2021 menjadi 34,15 persen ditahun 2022. Komponen hasil terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih, dan kinerja organisasi mengalami. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai komponen pengungkit. Selanjutnya dari sisi tata Kelola pemerintahan, yang ditunjukkan dengan nilai MCP atau Monitoring Center for Prevention oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Provinsi Gorontalo sebesar 82,51 persen, menurun dibanding tahun 2021 sebesar 89,72 persen namun masuk kategori Zona Hijau karena berada diatas 70965. Penilaian MCP meliputi tujuh area perubahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset serta Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Dana Desa. Nilai MCP Provinsi Gorontalo berada diatas rata-rata MCP Nasional yakni sebesar 65 persen. Tabel 2.51 Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Tahun Tahun Tahun No Area Intervensi 2020 2021 2022 Perencanaan dan Penganggaran 82,00 100 92,09 APBD Pengadaan Barang dan Jasa 92,82 94,46 82,86 3 | Perizinan 99,60 100 | 99,08| 4 | Pengawasan APIP 82,86 89,31 77,48 5 | Manajemen ASN 97,38 83,47 63,16 6 | Optimalisasi Pajak Daerah 48,71 73,63 73,89 |7 | Manajemen Aset Daerah 65,95 77,96 85,09 TOTAL 82,10 89,72 | 82,51 Sumber: Korsupgah KPK RI, 2023 Tahun 2021, kinerja reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan perbaikan dan perubahan pola pikir serta budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi sasaran dari delapan area perubahan dalam grand design reformasi birokrasi 2010- 2025. Hal ini sebagaimana tindaklanjut hasil evaluasi terhadap penilaian tahun sebelumnya, diantaranya melalui perbaikan rumusan tujuan sasaran Strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, perbaikan proses bisnis, serta penilaian kinerja melalui penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), serta inovasi pelayanan publik. Hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2021 oleh Kementerian PANRB, indeks rata-rata pelayanan publik Provinsi Gorontalo 3,60 atau kategori B. Hasil uji kepatuhan pelayanan publik berada pada zona hijau atau sangat baik. Selain itu salah satu inovasi Provinsi Gorontalo masuk pada top 99 inovasi pelayanan publik. Diakhir tahun 2021, sebagaimana amanat PermenPAN-RB Nomor 17 tahun 2021, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga telah melaksanakan Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, yang diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas birokrasi dalam meningkatkan kinerja pelayanan pernerintah kepada publik yang lebih baik. Sejumlah 282 jabatan struktural yang terdiri dari 4 orang yang menduduki jabatan administrator, 278 orang yang menduduki jabatan pengawas, disetarakan kedalam jabatan fungsional. Sehingga total pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo sebanyak 5242 orang. Tabel 2.52 Jumlah Pegawai Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 No Kategori Jumlah Pegawai 1 | Jabatan Struktural | 353 2 | Fungsional Tertentu | 2901 3 | Fungsional Umum/ Pelaksana | 1988 | Total | 5242 Sumber : Badan KepegawaianProvinsi Gorontalo, 2022 2) Evaluasi LPPD LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator BAB II n Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-rnasing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dari upaya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.53 Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Evaluasi LPPD (Tahun) Indikator 2020 2021 2022 Kategori n/a Optimal nja Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2022 3) 4) Survey Kepuasan Masyarakat Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Dalam rangka optimalisasi tingkat kepuasan masyarakat, pemerintah Provinsi Gorontalo terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama periode Januari hingga Nopember Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 85,087, Sebanyak 42 OPD dan UPTD lingkup Provinsi Gorontalo telah menyampaikan laporannya, hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya, Sekretariat DPRD Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, serta menunjang peran DRPD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2021 ini hanya bisa memfasilitasi legislative dalam menyelesaikan 1 (satu) Rancangan Perda dan telah disahkan menjadi Perda dikarenakan adanya Covid 19, sehingga tidak bisa melakukan aktifitas berkerumun dan mengumpulkan banyak orang dan juga tidak dimungkinkan untuk berkonsultasi ke Kementrian terkait penyusunan Peraturan Daerah karena diberlakukan PPKM di tingkat pusat. Selain itu, Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD menghasilkan 8 MOU, melaksanakan 3 kali kegiatan reses, dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD. 2.14 ASPEK DAYA SAING DAERAH 2.1.4.1, Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita BAB II Ry) Kesejahteraan rakyat secara ekonomi salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendapatannya, Masyarakat yang pendapatannya lebih besar secara umum dapat diartikan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran penduduk juga mencerminkan kesejahteraannya, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya mereka juga mempunyai pendapatan yang besar pula. Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Gorontalo sebesar 61,64 persen, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah gorontalo sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Provinsi Gorontalo yang mengalami peningkatan pertahunnya. Tabel 2.54 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Tahun Sa 2020 | 2021” | 202218 Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita (Miliar Rp) — | 25.860,22 | 27.128,67 | 29.323,23 Distribusi Pengeluaran Konsumsi RT terhadap PDRB 61,97 | 61,80 61,64 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 "Angka sementara “Angka sangat sementara
b.Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai jumlah seluru h pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatannya, yang terdiri dari pembelian barang dan jasa (belanja barang), pembayaran balas jasa pegawai (belanja pegawai), dan penyusutan barang modal, dikurangi dengan hasil penjualan barang dan jasa (output pasar) pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pemerintah (yang bukan dikonsumsi oleh pemerintah). Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi Konsumsi Kolektif maupun konsumsi individu.
Tabel 2.55 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022 Tahun 2020 2021” 20224 Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHB 8.247,78 8.679,35 | 8.903,88 Pengeluaran konsumsi pemerintah (Milyar Rp) ADHK 5.272,83 5.411,62 | 5.418,50 Laju Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah ADHK “6,82 2,63 0,13 Distribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB 19,76 1971| 1872 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 “Angka sementara "Angka sangat sementara BAB II 3 Tabel diatas menunjukkan kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDRB tahun 2022 turun sebanyak 18,72 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 19,77 persen, dengan laju pertumbuhan Konsumsi Pemerintah sebesar 0,13 persen. Total Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (ADHB) mencapai 8.903,88 Miliar Rupiah. C. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Sampai dengan saat ini NTP dan NTUP menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dan nelayan. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (lb). NTP mengukur kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) juga merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar oleh Petani (Ib) dimana komponen Ib hanya meliputi Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM). Semakin tinggi NTP dan NTUP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Grafik 2.18 Perkembangan NTP dan NTUP Provinsi Gorontalo Tahun 2020 s.d. 2023 @NTP mBNTUP 119 108.93 108 105.95 155 105.29 103.6 104 102. 102 100.94 ina 99.43 18 96 94 2029 2031 2022 2023 (Mel) Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Garontalo, 2023 Grafik diatas menunjukan bahwa Nilai NTUP dari tahun ke tahun berada di angka lebih dari 100, yang mengindikasikasikan bahwa harga yang diterima petani memperoleh selisih lebih (surplus) dari seluruh biaya produksi oleh petani atas usaha pertanian. Demikian halnya dengan NTP. Hanya memang di tahun 2020 berada pada posisi di bawah 100 (defisit) pada angka 99,43 yang mengindikasikan daya beli petani rendah. Hal ini bisa disebabkan oleh dampak pandemi covid yang berimplikasi pada ketidakstabilan harga, sulitnya komoditi lokal bersaing dengan komoditi dari wilayah BAB II regional lainnya baik dari segi harga dan kualitas, produksi yang tidak terserap oleh pasar, perdagangan antar pulau yang tidak leluasa sebagai konsekuensi dari kebijakan PSBB Nasional dan daerah. Selanjutnya kita akan membandingkan NTP dan NTUP setiap sub sektor, untuk melihat porsi kontribusi sub sektor (y on y) tersebut NTP dan NTUP, sebagai berikut : Tabel 2.56 NTP dan NTUP Per Sub sektor di Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023 NTP NTUP Sibsaktor Des Des Mei Des Des Mei 2021 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 Tanaman Pangan 102,3 94,26 106,23 | 103,78 94,77 107,42 Hortikultura — 129,78 | 10941 |10818| 133,08 | 11543 | 115,61 Tanaman Perkebunan | 119,31 | 104,37 | 104,66 | “105,30| Rakyat | 121,00 | 103,97 Peternakan 103,61 | 107,92 |10689| 111,28 | 116,66 | 116,43 Nelayan 96,92 | 100,29 | 9902 | 10026 | 101,57 | 101,51| Pembudidayatkan — | 9493 os 0363| 10079 | 531 | 9937 | Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Tabel 2,59 diatas menunjukan bahwa perbandingan NTP pada bulan Desember 2021 dan Desember 2022 (yoy) terdapat kecenderungan mengalami fluktuasi dihampir semua subsektor.
d.Fokus Iklim Berinvestasi
1) Angka Kriminalitas Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, factor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi Gorontalo telah diperkuat oleh apparat keamanan yang terdiri dari apparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), apparat Kepolisian (Polri), dan dibantu oleh apparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dari keseluruhan jenis kejahatan, Polri secara khusus dan kontinyu memantau dan mengevaluasi perkembangan sebanyak 11 jenis kejahatan khusus yang dikategorikan sebagai tindak pindak menonjol. Kesebelas jenis kejahatan menonjol tersebut meliputi pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, narkoba, perjudian, pencurian dengan kekerasan, pemerasan, pencurian kayu, penggunaan senjata api dan bahan peledak, penyelundupan dan korupsi. Berdasarkan laporan kasus criminal Kepolisian Daerah Gorontalo tahun 2021, jumlah kasus terbanyak masing-masing kantor polisi yaitu di Polres Gorontalo Utara sebanyak 638 kasus tindak pidana. BAB II I Tabel 2.57 Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo, Tahun 2018-2021 Jumiah Kejahatan Dilaporkan | Kepolisian Resort 2018 2019 2020 2021 Polres Boalemo |... 510 378 | 271 235 Polres Gorontalo | 1195 1.013 1.415 563 | Polres Pohuwato ———— | 615 511 390 | 338 Polres Bone Bolango | 568” 482 347 352 Polres Gorontalo Utara : sa 229 | 638 Polres Kota Gorontalo 1228 966 829 224 Polda Gorontalo 290 272 294 242 — Provinsi Gorontalo 4406 3.622 3.775 2.592 Sumber: Gorontalo Dalam Angka, BPS 2022 Jumlah tindak pidana kriminalitas Provinsi Gorontalo menurut data Kepolisian Daerah Gorontalo Tahun 2021 sebanyak 2.592 kasus, menurun dibanding tahun 2020 sebanyak 3.775 kasus. Upaya penurunan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo terus dilakukan, melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara jajaran Forkopimda Daerah bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo. 2) Lama Proses Perizinan Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perizinan usaha. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha atau investor untuk menanamkan modalnya. Peningkatan kualitas pelayanan menyangkut berbagai aspek meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, sistem dan prosedur pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan serta SDM pelayanan. Dalam rangka peningkatan investasi Provinsi Gorontalo, Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memperbaiki mekanisme pelayanan perizinan, dengan memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan kepastian hokum bagi para investor. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatur terkait kemudahan pelayanan dan perizinan kepada investor antara lain bantuan dalam proses pelayanan perizinan, fasilitasi dan persiapan lahan sesuai rencana peruntukan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah dan memberikan fasilitasi keringanan pajak dan retribusi daerah untuk jangka waktu tertentu bagi investor yang telah melaksanakan realisasi investasinya, serta memberikan keamanan dan kepastian berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya untuk memberikan kemudahan dalam berinvestasi dilakukan dalam rangka mendorong minat investasi serta meminimalisir permasalahan pengurusan perizinan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan membentuk model Pelayanan Terpadu Satu BAB II Ki e. 1) Pintu (PTSP). Secara umu penyelesaian proses perizinan di PTSP memerlukan waktu 3 (tiga) hari, hanya beberapa jenis perizinan yang memerlukan penyelesaian malsimal dalam 17 hari. Selain itu dalam rangka peningkatan investasi, Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi juga melakukan Mobile Service perizinan dan non perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha serta pelayanan informasi dan pengaduan perizinan. Disamping perbaikan terhadap pola prosedur perizinan, Pemerintah Provinsi Goorntalo jyga terus berupaya meningkatkan investasi dengan membangun system yang terintegrasi secara online berupa aplikasi promosi potensi investasi daerah (APPIG). Fokus Sumber Daya Manusia Rasio Ketergantungan Komposisi penduduk Gorontalo menunjukkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) mendominasi struktur penduduk. Kelompok penduduk ini pada tahun 2021 mencapai 69,59 persen dari total penduduk. Tren penduduk usia produktif menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Dampak dari kondisi tersebut yaitu penurunan Angka Beban Ketergantungan. Indikator ini merupakan perbandingan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (penduduk usia 0-14 tahun ditambah dengan penduduk usia 65 tahun ke atas) dibandingkan dengan jumlah penduduk bukan angkatan kerja (usia 15-64 tahun). Dengan kata lain, Angka Beban Ketergantungan menunjukkan bagaimana penduduk usia produktif, menanggung penduduk usia non produktif. Indikator ini mengindikasikan daya dukung antargenerasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yaitu menghubungkan kelompok yang berpotensi untuk bergantung dengan kelompok yang aktif secara ekonomi. Grafik 2.19 Angka Beban Ketergantungan, 2021 80100 Kr Ta TT Kampasisi Penduduk so Gambar 1.5 Provinsi Gorontalo Merurut— 80 Kelempok Umur dan 3200 6938 69,59 Angka Beban Ketergantungan 2309 220-201 am Synbeor Pro yel Intaran - Bi 2020 PLANSP 2020) BPS RI 2450 43,50 4309 A95 20 4150 4.0g 4050 4900 MEN 0-12 tahun 15-68 tabun Ieliiebih dari 65 tahunse Angka Beban Ketergantungan Berdasarkan hasil Proyeksi Interim Sensus Penduduk 2020, Angka Beban Ketergantungan Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan selama dua tahun BAB II Mu. terakhir (2020-2021). Tercatat, Angka Beban Ketergantungan Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 44,14 persen dan turun hingga mencapai 43,69 persen pada tahun 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Provinsi Gorontalo secara perekonomian masih dapat melaju pesat. Pasalnya, peran penduduk usia produktif dalam perekonomian berbanding lurus dengan nilai tambah kegiatan ekonomi yang diciptakan. Hasil kajian terhadap persentase banyaknya penduduk usia produktif dan PDRB per kapita menunjukkan bahwa provinsi dengan komposisi penduduk usia produktif yang besar cenderung memiliki nilai PDRB per kapita yang besar juga (BPS, 2022). Kondisi tersebut juga diharapkan dapat terjadi pada Provinsi Gorontalo mengingat kondisi optimal bonus demografi berada di titik tertinggi hingga tahun 2023. 2) Persentase Penduduk berumur 15 Tahun keatas dalam status Pendidikan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya terus memperluas akses pendidikan, agar semua anak usia sekolah memperoleh haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak. Grafik 2.20 Presentase Penduduk Provinsi Gorontalo Umur 15 Tahun ke atas Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Pendidikan yang Ditamatkan 0.144 52/53 r 1021 0.5396 Profesi — 9.109 DIV/SI #ENNANKNaNpdbrepen, 10.7556 Dj O1/DUI sM/sederajat KeaneRNNe agan sen SAN mey gare— 34 352 : , 18 , SMP sederajat. HENNA5 0527-1075 SD/ sederajat MANGAN NNNNENNNNNNN..252/1 002 32 3796 : 19.278 Tidak/belum tamat SD MNNNNNNon2h0ifamme 14:3756 1.664 Tridak/belum pernah sekolah, 08186 12990. PerkotaanePerdesaan — mPerkotaan — @Perdesaan Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022 Dari grafik diatas menunjukkan mayoritas tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Provinsi Gorontalo yang berumur 15 tahun ke atas adalah SD/Sederajat. Mayoritas penduduk Provinsi Gorontalo berumur 15 tahun ke atas di perkotaan berpendidikan SM/Sederajat, sedangkan di perdesaan berpendidikan SD/Sederajat. BAB II 103 2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan sangat penting dalam memberikan gambaran pencapaian pembangunan, Hasil evaluasi pencapaian target indikator pembangunan nantinya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, serta sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan dan menentukan arah kebijakan, dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya. Target pembangunan Provinsi Gorontalo sebagaimana mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022. Kinerja pembangunan daerah tahun 2021 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2017-2022, dimana capaian pembangunan ditunjukkan dengan realisasi indicator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi target kinerja pembangunan selama tahun 2022, diuraikan sebagai berikut : | Interpretasi , Belum tercapa' is Aida Para: "2020 2020 2021 2022 (£), Sesuai Pemba (5) ane | | melampasi(2) | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi “1. ASPEKKESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejaheteraandan Pemerataan Ekonomi Pertumbuhan Oa Peranan sar) 721) 02/72 2a| 727 4,04 « KR MPN 67,71) 68,49 6868| 6905| 69| 6962| 6981| 13 | PORB per kapita 27.987.6 35693. 28,071, | 37.170.549 | 28.155. | 39.885.776,6 3 | 52 | abis (juta Rp) 8790| 26429 | 650.96 65! 86591 6 114 | Laju Inflasi Provinsi 2,87 3,54 247 3.42 2,59 3,30 5,15 « 1.5 | Indeks Gini 0,410 0,38 |” 0,385 0,37 0,381 0,36 0,423 « Peningkatan | 16 | Pendapatan Daerah 1,94 | 2,27 1,86 2,58 1,97 2,99 “6,3 « (Rp, Trilyun) . Persentase 17 | benguduk msk 15,31 15,61 15,59 1514 | 15,41 14,69 15,51 « Tingkat 16 | Pengangguran 4,06 3,23 4,28 3,04 3,01 2,86 2,58 2 Terbuka” |-—— Fokus Kesejahteraan Sosial Ka r | : 19 Baterapan Lama 99,86 0 13,08 13,11 13,12 - Rata-rata Lama 1.10 | cekniah 7,69 — 7,50 | 7,82 7,70 7,90 | 7,90 8,02 | ». Fokus Seni Budaya Jumiah pengakuan | T nasional terhadap | Li (iya Suci herlaya 7 3 1 3 1 3 5 » Gorontalo
3.ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Urusan Wajib 0 Ta Fokus Urusan Wajib po
2.Pendidikan T | Angka Partisipasi | | 21 | Mani SMA/MA/SMK 78,75 | 77,25 | 7,3 77.63 77,75 78 81,49 » 3, Kesehatan ——— - (34 | Usia Harapan Hidup |” 67,45 6776| 6807| 6292| 6819 68 |” 6851 » | 4. Keluarga Berencana Angka Kelahiran |ga aa Pata Kata 27| 248 2,50 2as| 250 2401 229 « | 5. Pekerjaan Umum - | Kondisi Mantap | | St | Jatan (06) 59,2 60,39 54,38 65,2 | 58 70 60,05 « ara Panjang | ngan Jalan | 5.2 | ppovinsidatam 252,00 | 257,52 220,60 | 267.519 256,20 278 233 | « kondisi baik (Km)
6.Perumahan 0 | Persentase cakupan 6.1 | aksesair minum 79,20 79,02 86,33 81 94,16 83,02 96,16 2 layak (9) Persentase cakupan 6.2 | akses sanitasi layak 64,30 66,06 76,71 67.71 75,68 69,41 79,82 » L (Yo) ad | Penurunan Luas | 6.3 | Kawasan Kumuh - 16 Ha 16 Ha 24Ha | 24Ha 38 Ha 38 Ha 2 .. (Fa) UI Interpretasi BelumPn berapa in kosa Tenan! “2010 2020 2021 2022 (&), Sesuai | (3)Pembangunan | melampaul (2) h Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target Realisasi | 7. Lingkungan Hidup MeningkatnyaIndek 71 | s Kualitas 74,93 73,03 75,66 | 7339| 77,32 73,61 79,79 » Lingkungan |
8.Sosial 0 I | 81 Penduduk Miskin 186.030 191.033 185.31 | 188.153 184.60 185.391 187.35 | n (orang) | | 9. Pemerintahan | | Indeks Reformasi 91 | Birokrasi (Predikat) B B s 88 8 BE 8 ie | Nilai Hasil Evaluasi 9.2 | Atas Akuntabilitas B 8 BB BB B BB " « 0000| Kinerja | Opini laporan | 9.3 | Keuangan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP - ..|PemerintahDaerah|” | l an Survey Kepuasan
9.Mesaoaat 1 2 70 s8 |07) 58,68 9 85,087 | » Indeks Tata Kelola .
95 | pemerintahan Na | 5,98 Nya | 6.07 Nja 6,16 Na |. m0 |
10.Ketahanan Pangan Meningkatnyaskor Pola Pangan 10.1 | Harapan (PPH) | 69,23 66,4 75,64 | 66.6 76,66 66,89 76,6 » | ...| Ketersediaan | - — | Skor Pola Pangan | 3 10.2 | Harapan (pPH) 89,3 82,8 90,7 saa| 755 86 |” 743 « Konsumsi | 0.
11.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0 - st Jumlah Desa | | tertinggsi yang ILI | dentaskan (desa 32 ga 90 91 61” | 88 24 » | oo Itertingga) | | | ee zee '12, Komunikasi dan Informatika KN | Indeks e- jaan ment) SPBE | 3,41 3,82 3,18 3.83 ' 3,83 3,85 2,51 «
13.Penanggulangan Bencana : — 3 Indeks Resiko | 131 | Bencana (kategori ana 107077 | Kl Oil oasosa | oz0es| na tinggi »0,65-1,00 - Pelayanan Urusan Pilihan 2
14.Pertanian 2 » Tr 1 | td Den Petani 10344| 10986 9943| 0563| 105,58 106401 10595 | « Kontribusi Sektor | (— f — Pertanian pada 16.018,2 134116 | 16188, | 13,813. 14.228, 142 | ppRB (Trilyun 9 2 12 op | 17:085,46 39: 1807468 2 Rupiah) po — Nilai Tukar Petani | 14.3 | sub sector 98,21 103,82 103,37 104.12 103,61 | 104,42 108,44 » Ka kan (NTPT) Pal
15.Kehutanan 3 S1 Ma 2860| 1.000 m8 10001 1207 1000| 1272 » “16, Pariwisata . | MT | Wisatawan | | IK | Mancanegara 11.173 7.189 1.225 7.559 2.122 7.937 S7 « na 304.25Wisatawan | 1,304.
162: | Nusantara tan | 3 688.456 431.468 | 722.879 510.421 | 759.023 704.821 B5
17.Kelautan dan Perikanan 0 171 | Nilai TukarPetani |” 9821| 10140| 9554| 1017| 9673 | 1021| 10029 ec” BAB II 1g Interpretasi BidangUrusa Belum tercapai N mebtanan Kinerja | 2019 2020 2021 2022 (£), Sesuai Pembangunan (5), Daerah melampaul(») | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi Target Realisasi Nelayan/ Pembudidaya (NTNP) BAB II Biiyy 3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.3.1, Permasalahan Pembangunan Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai Permasalahan dan hambatan dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021. Beberapa permasalahan dalam pencapaian target pembangunan diidentifikasi sebagai berikut:
1.Perekonomian Daerah yang terkontraksi cukup hebat akibat Pandemi Covid19.
Ekonomi Gorontalo mengalami perbaikan di tahun 2021 dibandingkan capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Perekonomian Provinsi Gorontalo kumulatif tahun 2021 dibanding kumulatif tahun 2020 (c-to-c) tumbuh sebesar 2,41 persen atau triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,26 persen. Meski demikian di triwulan II Pandemi Covid kembali mengalami pelonjakan kasus varian Delta dan disusul oleh varian lain yaitu Varian Omicron yang tingkat penyebarannya lebih cepat dan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah hingga akhir tahun anggaran 2021. Kemiskinan adalah persoalan muitidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun demikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Pandemi Covid-19 masih memengaruhi keadaan ketenagakerjaan pada Agustus 2021. Secara keseluruhan penduduk usia kerja yang terdampak oleh pandemi Covid-19, mulai dari menjadi pengangguran, menjadi bukan angkatan kerja, berkurang jam kerjanya, hingga menjadi sementara tidak bekerja, sebesar 7,52 persen (68.056 orang). Jumlah penduduk yang menjadi pengangguran akibat pandemi Covid-19 sebanyak 3.795 orang. Angka ini mencapai 21,13 persen dari total pengangguran Agustus 2021. Dampak pandemi covid-19 paling dirasakan oleh penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja, yaitu sekitar 83 persen dari total terdampak, Produktivitas komoditi pertanian unggulan yang masih rendah. Pada tahun 2021 produktivitas jagung mengalami penurunan sebanyak 45,24 ton/ha dibanding tahun sebelumnya sebanyak 46,81 ton/ha. Hal ini disebabkan karena system pengairan dalam hal ini irigasi pertanian yang masih belum terkoneksi dengan baik. Disamping itu, masih terdapatnya komoditi yang dibudidayakan pada lahan yang tidak sesuai dengan peta kesesuaian lahan serta masih banyaknya petani yang cenderung sulit beradaptasi dalam menerapkan teknologi pertanian mutakhir. Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup terdampak akibat Pandemi, yang dapat dilihat baik dari Jumiah kunjungan wisatawan yang mengalami BAB II 108 penurunan signifikan sebesar kurang lebih 60 persen, sehingga mempengaruhi sektor- sektor jasa pariwisata dan berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. 2.3.2. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Permasalahan pada setiap Sasaran prioritas pembangunan yang perlu terus direduksi adalah sebagai berikut: Sasaran 1 : Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara
1.Rendahnya penyediaan destinasi yang menawarkan produk yang beragam dan jasa wisata yang handal.:
2.Masih rendahnya jaminan kemudahan akses, kenyamanan, kebersihan dan keamanan,
3.Masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang berkualitas:
4.Masih rendahnynya investasi di usaha wisata:
5, Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi :
6.Belum optimalnya pengembangan industri pariwisata halal:
, Kurangnya Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sasaran 2 : Meningkatnya kontribusi sector pertanian/perkebunan terhadap PDRB:
1.Belum terintegrasinya pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan:
2.Belum maksimalnya Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan:
, Rendahnya kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen yang belum memadai:
4.Rendahnya tata Kelola system pertanian dan pangan, . Belum optimalnya Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 1596 dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan.
Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan 1: 5 |: RN Masih kurangnya input, sarana dan prasarana pertanian, perikanan termasuk irigasi, Pemanfaatan teknologi yang mendukung peningkatan produksi pangan sangat kurang, Kompetensi Sumberdaya manusia sektor pertanian masih rendah: Belum optimalnya modernisasi pertanian, kelautan dan perikanan: Belum optimalnya peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia, sa0 1 PR . Kurangnya sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non- ruminansia, holding ground: Kurangnya sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan dan balai benih ikanjudang: Rendahnya penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan konservasi. Sasaran 4 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana Penambangan emas tanpa izin (PETI): Kerusakan Hutan dan Lahan: Rendahnya tingkat ketaatan kegiatan dan atau usaha untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan: Perubahan tata guna lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak mendukung fungsi konservasi: Belum membaiknya sistem drainase makro-mikro dan pembuangan sampah ke badan sungai, Rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir, genangan dan abrasi pantai: Belum optimalnya pelayanan air minum di perdesaan dan daerah rawan air: Belum tersedianya rencana rinci tata ruang, baik itu berupa kawasan strategis maupun rencana detail tata ruang, Sasaran5 : Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah
1.Kondisi jalan yang rusak berat dan belum terbuka masih tinggi terutama jalan yang menghubungkan kawasan andalan, kawasan strategis dan pusat-pusat distribusi yang menjadi kewenangan Provinsi:
Tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan daya dukung dan kapasitas jalan yang signifikan: Masih rendahnya layanan transportasi: Rendahnya peningkatan koordinasi dan advokasi terhadap pelayanan dan penyediaan akses air minum layak diwilayah pedesaan, desa tertinggal dan sangat tertinggal: Lemahnya penguatan kelembagaan KPSPAMS dan Bumdes dalam pengelolaan penyediaan air bersih dan penyediaan sanitasi) Rendahnya peningkatan koordinasi dan advokasi terhadap pelayanan dan penyediaan akses Sanitasi: Rehabilitasi dan penyediaan kelengkapan prasarana jalan diruas jalan provinsi Peralatan keselamatan ruas jalan Provinsi belum optimal, Pembukaan dan Penambahan Ruas Jalan Provinsi Penghubung Pusat-Pusat Kegiatan BAB II no dan Produksi Yang Belum Terhubung Jaringan Jalan: 10. ll. Pembangunan Infrastruktur Utama dan Pendukung Irigasi Provinsi, pembangunan pengaman pantai dan wilayah sungai kewenangan Provinsi belum optimal, Pembangunan dan pemeliharaan bangunan dan Gedung Pemerintah serta penataan lingkungan disekitarnya belum optimal, Dukungan penyediaan lahan terhadap infrastruktur Strategis Nasional dan Infrastruktur Daerah belum optimal, Sasaran 6 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan 2 Rendahnya produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial, Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM: Digitalisasi promosi dan pemasaran belum optimal, Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil belum maksimal: Kurangnya Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri, Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi tidak berjalan dengan baik, Pengembangan industri pariwisata halal belum maksimal: Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum optimal, Sasaran 7 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan DM» 0 NA Kualitas pendidikan masih sangat rendah: Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan: Nilai APM dari SD sampai perguruan tinggi selalu menurun tiap jenjangnya: Rendahnya kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional, Belum optimalnya pengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha, Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan yang belum maksimal, Belum optimalnya koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM pendidikan. Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat
1.Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk Provinsi Gorontalo 68,19 tahun masih dibawah rata-rata nasional 71,57 tahun,
2.Prevalensi penyakit tidak menular di Provinsi Gorontalo cukup tinggi,
3.Tingginya prevalensi merokok penduduk umur 210 tahun yang secara nasional tertinggi kedua setelah Jawa Barat, sagu Prevalensi stunting sesuai data Susenas dan SSGBI masih 35,10 persen, Kurangnya ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi, Rendahnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi,
7.Pengembangan promosi dan pernasaran Labkesda yang belum maksimal, 9.
Belum optimalnya koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB: Digitalisasi layanan Kesehatan yang belum memadai,
10.Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) belum maksimal.
Sasaran 9 : Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtag 1, 4. Revitalisasi, pemanfaatan dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo belum maksimal: Rendahnya perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif, Pengembangan tata keloia pembangunan dan pengelolaan kebudayaan yang belum optimal, Kurangnya kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Sasaran 10 : Menurunnya tingkat kemiskinan l. 2. 3: 4. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian bagi masyarakat miskin: Minimnya akses pada pendanaan usaha, Penguatan pengelolaan Data base Fakir Miskin belum maksimal: Penguatan peran kab/kota dalam updating DTKS belum optimal, Sasaran 11 : Meningkatknya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman
1.Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi sebesar 94,16 persen) Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2020 persentase rumah tangga kumuh yang ditangani masih sebesar 8,34 persen (tahun 2020) Sasaran 12: Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 1, Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB):
BAB IIEa
2.Masih rendahnya penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi,
3.Pemanfaatan TIK dalam tata kelolapemerintahan (Penguatan SIPD pada pengolahan data pembangunan dan pada perencanaan-penganggaran, pada pengendalian dan pengawasan, Satu Data, Satu Peta) belum maksimal.
2.3.3. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 Hasil evaluasi pelaksanaan Program Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023, disajikan dalam bentuk tabel Evaluasi sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, Formulir E.19 Evaluasi terhadap Hasil RKPD, BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini menguraikan dua point utama yakini Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata-mata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekanomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi. Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk tahun 2023 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2021, proyeksi Tahun 2022 dan 2023. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Gorontaio 2022, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024 . Pada akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2024. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Gorontalo Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Gorontalo Triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 4,23 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori Pengadan Listrik dan Gas sebesar 14,69 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 7,15 persen. Ekonomi Gorontalo triwulan 1-2023 terhadap triwulan sebelumnya (a-to-g) terkontraksi sebesar 0,83 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terdalam dialami oleh kategori Jasa Perusahaan sebesar 7,35 persen. Sementara dari sisi pengeluaran kontraksi terdalam dialami oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 33,99 persen. Struktur ekonomi Gorontalo triwulan I-2023 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 38,02 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 62,33 persen, Apabila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan I-2023, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,17 persen: diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 1,86 persen. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi Gorontalo dari komponen lainnya sebesar 0,21 persen. Ili-i Tabel 3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 (miliar rupiah) Pen N at ti ena TN tata taat 1, sutivsserbdatua TAWwEO22 TIWIV:2022: TAwk2N23 INWE2O22 “INWIV:2022: Trwi-2073 «ul (2) (3) ta 15) 18) GI A, Pertanian, Kebrubanan dar Perikanan 627512 459640 4492,55 2654 65 273548 2. 757.63 A Pertarntiangan dan 118,58 141,60 131,62 11,96 95,57 58,61 Penggoalian c ledustri Pengolahan 502,35 Sa, 7g 53066 13,48 925.79 915,46 Pengadaan Listrik dan Gas 5,44 4,36 632 425 F9 117 E Pengadaan Ne, Pengelolaan 4.52 7.8 706 34,50 A6 2,68 Sampob, Limbah dan Danar Hang F Korstruksi 1.205:38 137487 133121 INA. 25 841,72 32426 G Perdagangan Besar dan Ecerart, 1426,75 171753 1.723.959 KAN 106803 LA Reparasi Mobil dan Sepoda Motor H Treamsportasi dan SKA 714.59 24 “0311 43522 423.29 Perpunkangyan l Penyediaan Akomuedasi dan Makan 25389 285,71 295 AA 171,12 190198 10243 Maum , Intocmasi dan Komunika 303,78 340,16 R07 26405 283,89 28902 « Bisa Keuangan dan Asuransi 565.60 522,72 521,57 349,44 93.72 307 Lt Resi Estat 201.65 207,10 20257 la1.00 141.85 13845 MN Jana Perusahaan 1014 1,21 10.45 5,76 7,12 6.60 a Aciministrasi Pemerintahan 626,55 726,11 690,74 497,24 55187 GEA Pertahanan dan Jaminan Sosial Wari Jasa Pendidikan 522.21 53449 551,65 6,36 397,72 368.77 Jasa Kesehatan dan Kegiatan 22614 437,78 450019 295,49 2944 29831 Sosial RS TU Jasa Lainnya 149.11 157.85 157.0 107,29 113.44 11372 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 1120185 12322168 1231719 7.226,58 77015 763656 Sumber Badan Pusat Statistik Gorontalo, 2023 Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Triwulan I-2023 (persen LD rank PENA aa Kumulatif AN Sumber Tertsadap Tr IV PA ITA Kalo! 2023 Tertuadagr Pertumbsahan TriwI Lapangan Usaha 2022 Pn Mn st, nu pra PEN bu Pa na Je ena | Dans In (2) 9 ta) (53 A Pertaruan, Kehutanan dan Perikanan 0.88 295 125 143 8 Pertambangan dan Penggatan 7.28 812 812 ory Cc Industri Pengolahan 311 DAP 0.49 013 D Pengadaan Ustrik dan Gas 110 18.9 1449 a13 E Pengadaan Ak Pengelolaan 025 406 428 oo Sempat. tamisat San Dira Utang F Konstruksi 207 A57 457 0,49 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 038 1743 1243 1,52 Mobil dim Sepeda Motor H-2 H Transportasi dan Pergudangan At 4.33 425 034 l Penyediaan Akomodiursi dan 448 661 6.61 015 Makan Minum J. Informasi dan Komunikasi s17 1.88 1.88 997 K Jasa Keuangan dan Asuratrsi a0g 13.01 1901 0.652 L Real Estat 240 181 La1 00 MN, Jasa Perusahaan 7.35 12,39 2.39 og Oo, Administrase Pemerntahan, Pertahanan 5.21 522 5.24 035 dan Jaran Sosim Wajib P, Jasa Pendidikan 3.09 647 6,47 01 oa Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 066 0,89 0,89 Of RSU Jasa Lainya 0.23 3.39 239 005 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 083 4,23 4,23 4,23 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023 Tabel 3.3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku angan Usaha Triwulan I Tahun 2023 rsen Ana N anun PEN rp Ep TPI P1 17 PE nara 1 (2) (3) (4) A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 38,14 37,30 58,02
8.Pertambangan dan Penggalian 1.05 1,15 107 Cc Industri Pengolahan 449 439 431 D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,05 0.05 E Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah, 0.06 0.06 0.06 Limbah dan Daur Ulang F. Konstruksi 10,76 11,14 10,97 G. Perdagangan Besa: dan Eceran: Reparasi Mobil dan 12,73 13,94 13,99 Sepeda Motor H. Transportasi dan Pergudangan 5.40 5,80 5,70 | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 227 2,33 221
4.Informasi dan Komunikasi 271 276 261 K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,05 4,24 423 L Real Estat 1,80 1,68 1.64 MN Jasa Perusahaan 0,09 0.09 008 0 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 5,61 5,89 5.61 jaminan Sosial Wajib Pp. Jasa Pendidikan 4,66 4,34 448 a Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 380 455 365 RS, Jasa Lainnya 1,33 1.28 128 Tu Produk Dornestik Regional Bruto (PDRB) 100,00 100,00 100,00 Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Garantato, 2023 Jika dibandingkan dengan pencapaian Pertumbuhan Ekonomi tahunan pada tahun 2022 sebelumnya yang mencapai 4,04Y5, maka optimisme target 6,3 — 6,96 pada tahun 2023 bisa tercapai mengingat pada Triwulan selanjutnya bisa didorong oleh konsumsi rumah tangga, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta Konsumsi LNPRT dalam persiapan menghadapi Pemilu 2024.
PDRB Per Kapita 111-3 Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro dapat digambarkan dengan indikator pendapatan per kapita atau percapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Asumsi ini, digunakan karena sulitnya untuk mendapatkan data pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk dan keluar. Namun peningkatan PDRB perkapita sebagaimana tabel 3.4 dibawah belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum. Hal ini disebabkan karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku masih terkandung faktor inflasi. Tabel 3.4 PDRB Per Kapita Gorontalo Tahun Dasar 2010, 2020-2022 PDRB Perkapita ADHB 2020 2021 Nilai (Runiah) TN TAG LT LUKIMUu Stir 134 t33 245216 ———— 2597,5 Sumber : Badan Pusat Statistik Prownsi Gorontalo Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/ deflasi) di tingkat konsumen, khusunya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari presentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan (hari kerja pertama) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi yoy Kota Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan indeks pada 10 kelompok pengeluaran dan penurunan pada 1 kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,23 persen: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,09 persen: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,44 persen: kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,59 persen: kelompok kesehatan sebesar 1,28 persen: kelompok transportasi sebesar 8,34 persen: kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,31 persen: kelompok pendidikan sebesar 2,4 persen: kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 2,21 persen: dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,77 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,32 persen. 1-4 Tabel 3.5 IHK dan Tingkat Inflasi Kota Gorontalo Mei 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke Tahu n Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP La Lal Sa bila alayna aan etaTat Pp) Lebar pal Pata banya Mika Tingkat. Tingkat PE 2029 4 Inftasi MtM Inflasi Ytd Inflasi Yov Pe nu heal 3 3 Mei2023. 2023 N akrlapaa uu 9 : NN a20 CN 3 Nas bol ea
(1)12) (3 ta) (5) (8) (7) (8) (9) Umum (Headline) 109,52 — 11264 11297 315 008 029 3,15 0,08 MaaNAN MNUMANOAN — KI0Ta oo 1I6KG LASap AT 026-048 09665 00777 Pakaian dan Alas Kaki 11042 11237 11383 309 0,18 13 0,2529 00147 Perumahan, Air, Listrik, dan Bea Ba RumahTanepa 10478 106200 10629 144 008 008 — O2s87 — Odi41 Periang: Peralatan, da Bee MAKANGAN 10660 10645 10830 1.59 001 174 00970 00006 Tangga Kesehatan 10542 — 10557 10677 — 128 0114 00251 D Transportasi 11123 — 12215 01 834 261 1,34 09466 00732 NN dan” 9921 97.90 9730 032 o 0 00192 0 Ka NAGA, 20N 103,58 10427 — 10736 — 310 3,29 296 00450 00443 Pendidikan 11706 — 11982 — 11987 — 240 D-— 004 0.08306 0 Naa dan 11334 11394 — 11585 — 221 O 1.68 O.1418 o Perawatan Pribadi dan Jasa FA Lama 11421 11642. 11966 — 477 0 278 03477 O keterangan " Persentase perubahan IA Met 2025 tephadtap INK Mei 2022 1 Persentase perubahan MK Mei 2033 terhadap IHK April 2027, N Persentase perubahan INK Mei 2023 terhadap IK Werember 21122 Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Gorontalo selama Mei 2022 sampai dengan Mei 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Mei 2023 terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 3,15 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,52 pada Mei 2022 menjadi 112,97 pada Mei 2023.
Tingkat inflasi month to month (mtm) sebesar 0,08 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) sebesar 0,29 persen. Dari 339 jenis barang dan jasa yang dipantau harganya di Kota Gorontalo selama Mei 2022 sampai dengan Mei 2023, 158 jenis barang dan jasa menunjukkan adanya kenaikan harga, 63 jenis barang dan jasa mengalami penurunan harga, serta 118 jenis barang dan jasa tidak mengalami perubahan harga. Selain pendapatan perkapita dan perubahan inflasi, saat ini Indeks Gini atau Gini Ratio telah menjadi salah satu aspek yang bisa menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat. Indeks Gini adalah indikator yang mengindikasikan berapa besar tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Ratio Gorontalo pada September 2022 berada pada 0,423, naik 0,005 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021. Hal ini menjadikan pada waktu tersebut merupakan 111-5 Gini Ratio tertinggi sejak Maret 2018. Hal ini disebabkan oleh Pengeluaran per kapita per bulan penduduk Gorontalo pada periode Maret — September 2022 mengalami peningkatan 8,946 (Susenas BPS). Sedangkan pada penduduk 20 persen teratas mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang paling tinggi yaitu mencapai 9,48 persen poin dibandingkan kelompok lainnya. Adapun peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok 40 persen menengah sebesar 9,18 persen poin dan kelompok 40 persen terbawah hanya sebesar 6,06 persen. Jika dibedakan menurut tempat tinggal, daerah perkotaan mengalami peningkatan rata- rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 11,63 persen, Daerah perdesaan juga mengalami peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebesar 4,40 persen, peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita di perdesaan tidak sebesar di wilayah perkotaan. Gambaran kondisi sosial masyarakat di Gorontalo juga dapat dilihat dari kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan. Pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Februari 2023 sebesar 3,07 persen dan mengalami penurunan 0,18 persen poin jika dibandingkan Februari 2022 dan mengalami penurunan 0,34 persen poin jika dibandingkan Februari 2021 Penduduk yang bekerja sebanyak 622.929 orang, naik 34.782 orang dari Februari 2022. Lapangan pekerjaan utama di Provinsi Gorontalo pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta kategori Perdagangan Besar Eceran, Transportasi, Penyimpanan, Akomodasi dan Layanan Makanan sebesar 387.821 jiwa atau mencapai 62,26 persen. Sebanyak 435.281 orang (69,88 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 7,65 persen poin dibanding Februari 2022. Persentase setengah penganggur naik 3,25 persen poin dan pekerja paruh waktu turun 4,61 persen poin dibandingkan Februari 2022. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri atas 622.929 orang penduduk yang bekerja dan 19.742 orang pengangguran, Apabila dibandingkan Februari 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 67,78 persen menjadi 70,59 persen. TPAK laki-laki pada tahun 2023 sebesar 84,08 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 56,96 persen. Perbedaan nilai TPAK perempuan dan laki-laki terpaut cukup jauh menunjukan kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki masih sangat besar, Kesenjangan ini kerap dikaitkan dengan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan lebih diposisikan untuk mengurus urusan domestik rumah tangga. Pada tahun 2023, baik TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,48 poin persen pada laki-laki dan 5,17 poin persen pada perempuan. Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Provinsi Gorontalo. Tujuh belas kategori lapangan pekerjaan utama dipadatkan menjadi hanya tujuh 1-6 kelompok saja dengan pertimbangan nilai Relative Standard Error (RSE). Struktur lapangan pekerjaan utama di Provinsi Gorontalo mengelompok pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A) serta kelompok Perdagangan Besar-Eceran, Transportasi, Penyimpanan, Akomodasi dan Layananan Makanan (G, H, dan I). Jumlah penduduk bekerja pada kedua kelompok kategori ini sebesar 387.821 jiwa atau mencapai 62,26 persen. Dua kelompok besar lainnya adalah kelompok kategori Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan, dan Kegiatan Sosial lainnya (O, P, dan 0) sebesar 14,37 persen dan kelompok kategori Industri Pengolahan, Pertambangan-Penggalian, dan Kegiatan Industri Lainnya (B, C, D, dan E) sebesar 13,88 persen. Sisanya, bekerja pada lapangan pekerjaan lain (9,50 persen). Tabel 3.6 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Provinsi Gorontalo, Februari 2021, Februari 2022 dan Februari 2023 kaget Ba Perubahan 1 daniati NE et 2022 Feb21-Feb 23 Feb22-Feb 23 1 (2 (3) (9) (5) (6) Penduduk Usia Kerja (AK “BAK, orang) 883.202 896.923 910457 27.255 13.534 Angkatan Kerja (AK, orang) 595.014 607.928 642.671 47.657 34.743 Bekerja 574.700 588.147 622.927 48.229 34.782 Pengangguran 20.314 19.781 19.782 “572 "39 Bukan Angkatan Kerja (BAK, orang) 288.188 288.995 267.786 -20.402 -21.209 Sekolah 71.274 68.845 71.275 21 2.450 Mengurus Rumah Tangga 179.997 184.460 159.023 -20.974 -25.437 Lainnya 36.217 35.690 37468 551 1.778 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT, 3,41 3,25 3,07 - 0,34 “0,18 persen) Perkotaan 3.60 3,55 3,33 "0,27 “022 Perdesaan 327 3,03 2,88 “0,39 0,15 Laki-laki 3,62 341 3,26 0,36 “0,15 Perempuan 3,08 3,00 279 “0,29 “0,21 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK, 67,37 67,78 70,59 3.22 281 persen) Perkotaan 665,96 65,75 68,24 1.28 249 Perdesaan 67,70 67,36 729 «79 313 Laki-laki 8314 83.60 8408 0,94 0.48 Perempuan 51,70 51,79 56.96 5,26 517 Sumber: BPS Frovinsi Gorontalo, 2023 Tabel 3.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan, Provinsi Gorontalo, Februari 2021, Februari 2022 dan Febuari 2023 " “um 4 La... uu PE - aa jnang ara.SMP beterad NA meter ara | nur | | Dogalamnna ' 1 2 Hndorzaana PULP betanaata A2 @ eta POP 111-7 Kemiskinan, Secara umum, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada periode Maret 2016-September 2022 mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase, Tercatat dari Maret 2016-Maret 2020 mengalami penurunan, kecuali pada Maret 2017 yang sempat naik tipis dari September 2016. Penurunan tingkat kemiskinan paling siginifkan terjadi pada September 2018, yakni sebesar 0,98 persen poin dibandingkan Maret 2018. Pandemi Covid-19 yang mencapai puncak pada periode September 2020-Maret 2021 menyebabkan tingkat kemiskinan mengalami kenaikan. Tingkat kemiskinan pada September 2021, mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021. Pada Maret 2022-September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan dibandingkan September 2021 Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2022 mencapai 187,35 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 2,75 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada September 2022 tercatat sebesar 15,51 persen, naik 0,09 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,10 persen poin terhadap September 2021. Menurut daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2022-September 2022, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,4 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 1,5 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 3,97 persen menjadi 4,49 persen. Sementara itu, di perdesaan naik dari 24,42 persen menjadi 24,52 persen. Tabel 3.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Gorontalo September 2021-September 2022 Se Nu Kadin kia Pe kan itna khai ana MA Naura Miskin (Ribu Orang)
(1)(2) (3) Perkotaan September 2021 4.96 21,51 Maret 2022 3.97 21.01 September 2022 449 2440 Perdesaan September 2021 24,38 163,09 Maret 2022 24,42 164,43 September 2022 24,52 162,95 PerkotaantPerdesaan September 2021 15,41 184,60 Maret 2022 1542 185,4 September 2022 15,51 187,35 Samber:BPS Provinsi Gorontalo Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp411.906,- per kapita per bulan dan pada September 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp434.961,- per kapita per 111-8 bulan, yang berarti naik sebesar Rp23.055,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 5,60 persen. Bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, maka Garis Kemiskinan di daerah perkotaan pada September 2022 adalah sebesar Rp436.651,- per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan di daerah perdesaan sebesar Rp432.069,- per kapita per bulan. GKM untuk daerah perkotaan tercatat sebesar Rp321.061,- dan perdesaan sebesar Rp342.791-. GKBM untuk daerah perkotaan adalah sebesar Rp115.590,- dan perdesaan sebesar Rp89.278,- maka terlihat bahwa GKBM di daerah perkotaan relatif lebih tinggi. Tabel 2 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada September 2021 sampai dengan September 2022.
Pada September 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 25,67 persen di perkotaan dan 27,55 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK di perdesaan, yaitu sebesar 11,28 persen dan terbesar ketiga di perkotaan yaitu sebesar 6,82 persen. Komoditi tongkol/tuna/cakalang memberikan kontribusi terbesar kedua di perkotaan yaitu sebesar 7,91 persen dan posisi ketiga di perdesaan dengan kontribusi 3,93 persen. Komoditi cabe rawit memberikan kontribusi terbesar keempat baik di perkotaan maupun di perdesaan, yaitu masing- masing sebesar 4,29 persen dan 3,81 persen. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.8 Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Gorontalo Menurut Daerah Tempat Tinggal, September 2021-September 2022 Garis Kemiskinan (Rp/ Kapita? Bulan) Daerah Tempat Tinggal/ Periode Ne Bukan Makanan
(1)(2 (3) ta) Perkotaan September 2021 298.372 102847 401.217 Maret 2022 307.264 108.015 413.279 September 2022 321061 115.520 436.651 Perubahan Sep'21-5ep'22 (M6) 7.60 12,39 5,83 Perubahan Mar'22-5ep'22 (46) 649 9.03 5.66 Perdesaan September 2021 315316 853491 398.806 Maret 2022 324.541 85.647 410.188 September 2022 342.791 89.278 432.069 Perubahan Sep'21-Sep'22 (96) 5,71 6,93 8,34 Perubahan Mar'22-5ep'22 IK) 5,62 4,24 5,33 PerkotaantPerdesaan September 2021 308.586 91.219 400.504 Maret 2022 317.319 94.588 411.906 September 2022 333.794 101.167 434961 Perubahan Sep'21-5ep'22 (36) 8,17 10,06 8.60 Perubahan Mar'22-Sep'22 (IK) 519 6,96 340 Sumber: BPS Provinsi Gorontalo I1-9 Berdasarkan kondisi perekonomian Gorontalo ditahun 2022 yang menunjukkan recovery dari kondisi kontraksi yang cukup dalam di tahun sebelumnya dan mempertimbangkan faktor pendorong seperti infiasi yang tetap terjaga, mulai pulihnya konsumsi masyarakat dan telah dicabutnya status pandemi Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga negara ini telah memasuki masa endemi, harapan akan perekonomian daerah akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, perkiraan capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo digambarkan pada tabel 3.8 dibawah ini.
Tabel 3.9 Perkiraan Indikator Ekonomi Makro Gorontalo Tahun 2023 No Indikator Perkiraan capaian tahun 2023
1.| Pertumbuhan Ekonomi 0 202
2.| Inflasi 1-50 | 3. | penduduk miskin . See La | Tingkat pengangguran terbuka Ta 102
5.| Indeks Gini - 12
6.| IPM ne Sumber : Tim KEMD Bapppeda Provinsi Gorontalo, 2023 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 2023 DAN TAHUN 2024 Global, International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Januari 2023 pertumbuhan global tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,4Yo dan 2,946 atau lebih tinggi 0,2 poin jika dibanding proyeksi sebelumnya. Revisi ke atas ini didorong penguatan kinerja di beberapa negara besar sejak akhir 2022 dan mulai meredanya tekanan inflasi dunia yang diprediksi melambat secara gradual di tahun 2023. Pada tahun 2022 tercatat inflasi terburuk di berbagai negara maju selama 40 tahun di banyak negara maju yang ditanggapi dengan pengetatan kebijakan moneter dan peningkatan suku bunga yang menyebabkan tingginya arus modal keluar dan melemahnya mata uang di banyak negara berkembang. Tantangan secara umum yang dihadapi banyak negara adalah bagaimana mengatasi inflasi tanpa melemahkan ekonomi dan antisipasi tekanan harga khususnya pangan dan energi.
Meskipun begitu masih ada beberapa tantangan di tingkat global yang berpotensi untuk memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi global seperti resiko yang dihadapi oleh mayoritas negara termasuk wilayah ASEAN yang dipicu beberapa faktor antara lain perang Ukraina — Rusia yang menimbulkan peningkatan resiko berupa krisis pangan, energi dan pupuk. Perekonomian global tetap masih dihadapkan dengan perjuangan melawan inflasi dan perang Rusia dan Ukraina yang juga belum usai. Faktor pendukung optimisme Pertumbuhan Ekonomi ke depan adalah pertumbuhan yang cukup Tangguh pada kuartal I 203 dengan pasar tenaga kerja yang kuat, permintaan swasta yang meningkat, adaptasi IrI-10 yang baik di kawasan Eropa dalam menghadapi krisis energi. Selain itu pembukaan raksasa ekonomi dunia China yang melonggarkan kebijakan zero covid policy, menyelamatkan jalan bagi pemulihan aktivitas yang cepat dan kondisi keuangan global telah membaik karena inflasi mulai mereda. Ekonomi Nasional, Keberlanjutan agenda reformasi structural untuk mempercepat transformasi ekonomi akan terus dijaga guna memperkokoh struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. APBN 2023 juga telah dipersiapkan agar senantiasa waspada namun optimis kepada potensi perekonomian ke depan. Kesehatan fiskal tetap menjadi perhatian penting agar mampu secara cepat dan tepat dalam menyasar isu — isu kritikal termasuk dalam pengendalian inflasi, stabilitas perbaikan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan investasi yang lebih kuat Kebijakan belanja pemerintah yang lebih produktif dan berkualitas dilakukan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung dapat dijaga. Selain itu sumber pembiayaan fiscal untuk pembangunan ekonomi nasional akan semakin difokuskan pada sumber -— sumber yang tidak rentan terhadap volatilitas global, seperti sumber pembiayaan jangka Panjang khususnya Foreign Direct Investment (FDI) Dari sisi moneter keberlanjutan bauran kebijakan yang menyeluruh untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi melalui pro-stability. Langkah-langkah yang dilakukan Bank Indonesia melalui upaya extra effort dan sinergi multi-aktor akan mampu menjaga stabilitas inflasi meski disrupsi rantai pasok global masih beriangsung. Sementara itu, nilai tukar Rupiah juga akan sejalan dengan fundamental ekonomi yang solid ditopang oleh cadangan devisa dan kinerja neraca pembayaran yang masih kuat dan stabil. Ekonomi nasional disiapkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai skenario yang berpotensi terjadi untuk menjadi Indonesia The Bright Spot in Asia. Ekonomi Indonesia akan tetap resilient meski ekonomi global berada pada kondisi yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Breakdown kebijakan reformasi struktural di atas dijabarkan melalui implementasi UU Cipta Kerja sehingga dapat memberikan kemudahan berusaha sehingga dapat meningkatkan iklim investasi, produktivitas dan penciptaan lapangan kerja. Hilirisasi industri ditingkatkan dengan fokus pada sektor — sektor prioritas seperti agroindusti, sektor bahan mineral dan tambang serta sektor migas dan batu bara. Dari sisi ketenagakerjaan didorong active labour policy yang Sebagian besar rneliputi pelatihan Pendidikan dan pelatihan vokasi dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang pada akhirnya adalah peningkatan produktivitas nasional. Ekonomi Gorontalo, Capaian Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo pada Triwulan I 2023 lebih tinggi daripada capaian tahunan sebelumnya yang sebesar 4,04Y6. Hal ini merupakan sinyalemen yang sangat positif, mengingat jika melihat tren Pertumbuhan Ekonomi setiap tahun, kuartal Ii-ii pertama merupakan capaian terendah jika dibandingkan dengan capaian kuartal II, III dan IV dalam setiap tahun. Hal ini disebabkan pada awal — awal tahun anggaran kinerja OPD dan UPT vertikal Kementerian / Lembaga di daerah masih belum bergerak banyak untuk sektor konsumsi pemerintah serta proses tender dan kontrak pekerjaan fisik masih sementara berlangsung. Lapangan Usaha Pertanian masih menjadi pertumbuhan ekonomi utama Gorontalo namun belum menunjukkan tren moderasi pertumbuhan. Perdagangan, Pertambangan, Industri Pengolahan, Transportasi dan Konstruksi merupakan LU yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonormni alternatif di Gorontalo. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi akan didukung oleh trend positif tingkat pertumbuhan lapangan usaha pada sektor jasa, perdagangan dan industri baik pengolahan dan pergudangan yang terus membaik dengan proyeksi pada kisaran 8-995. Dukungan stimulus fiscal melalui pembiayaan APBN pada Proyek Strategis Nasional terutama infrastruktur yang mendukung produktivitas pertanian yang akan memiliki share terbesar pada PDRB Gorontalo. Kontribusi terbesar diperkirakan berasal dari sub sektor tanaman pangan dengan komoditas jagung dan padi di angka 22 - 23Y6 yang bersinergi dengan program kerja pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka peningkatan produktivitas dan penyediaan benih padi dan jagung. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2023 diperkirakan terakselerasi dari capaian pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2023. Akselerasi perekonomian pada 2022 diperkirakan akan didorong oleh semakin membaiknya beberapa faktor positif dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Dari sisi permintaan, perekonomian 2023 diperkirakan didorong oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga, seiring dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023, membaiknya konsumsi pemerintah sejalan dengan kenaikan pagu APBN dan membaiknya kinerja investasi. Sedangkan di sisi penawaran, perekonomian didorong oleh pemulihan pada LU utama yaitu LU Pertanian, LU PBE, LU Konstruksi, dan LU Tansportasi dan Pergudangan. Tekanan inflasi Gorontalo triwulan I tahun 2023 diperkirakan lebih rendah dari capaian kinerja triwulan IV 2022, namun berpotensi lebih tinggi dari target sasaran nasional sebesar 3t19Y6 (yoy). Pada tahun akhir 2023, inflasi diperkirakan akan lebih rendah dari capaian tahun 2022 dan kembali pada rentang target sasaran inflasi nasional seiring penurunan tekanan seiring berkurangnya efek rambatan penyesuaian harga BBM, BBRT, dan listrik pada 2022. Secara umum, perekonomian pada tahun 2023 diperkirakan membaik dan diikuti dengan kembalinya inflasi ke sasaran target 2023. Isu strategis yang perlu segera dilakukan action adalah hilirisasi sektor pertanian dan eksplorasi pasar ekspor baru untuk merespon penurunan kinerja ekspor. Hal ini perlu segera dilakukan mengingat pada tahun 2022 komoditas ekspor LN utama Gorontalo yaitu dessicated coconut mengalami kontraksi seiring menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor yaitu Uni Eropa. Dengan memperhatikan berbagai hal di atas maka untuk proyeksi IKU 2023 dan target 2024 dicantumkan pada tabel berikut : IH-t2 Tabel. 3.10 Capaian dan Proyeksi Indikator Makro Provinsi Gorontalo Tahun 2022 — Sumber : Tim KEMD Bapppeda Provinsi Gorontalo, 2023 Hi-13 dan 2023 Capaian Tahun 2022 Proyeksi 2023 Indikator Tahun 2022 | Triwulan1-2023 | RKPD Induk | RKPD Perubahan Pertumbuhan Ekonomi 4,04 4,23 6,21 5,17 Persentase 15,51 15,51 15,00 15,29 Kemiskinan | Tingkat — Pengangguran 2,58 3,07 3,63 3,49 Terbuka Indeks Gini 0,423 0,423 0,398 0,419 IPM 69,81 69,81 69,68 71,15 | Inflasi 5,51 3,15 2,63 3,29 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Arah pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi dan proyeksi/target pendapatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini : Tabel 3.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 s/d 2023 59199.212 1394494317 Gentjan Kebestuan Perataran : Badan Keuangan Prownsi Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan. Pada RKPD Perubahan Tahun 2023 belum di rencanakan perubahan pada komponen pendapatan daerah khususnya dari PAD. 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 1-14 perundang-undangan, Belanja daerah tersebut dipriorotaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah, Perubahan kebijakan anggaran belanja tahun anggaran 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efesien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan belanja daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan pendekatan money follow program (anggaran berorientasi pada program), untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dan kinerja dirumuskan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD guna peningkatan kinerja pelayanan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi dan proyeksi belanja daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 11-15 Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 S/D 2023 Ursian ELANJA BELANJA 4 19 5 070.122 , 97.127 570 7.451.550.159 61497516707 351818 $ 42 15701) 20 120727 Fa 18.663.172 1072, Sumber : Badan KeuanganProvinsi Belanja daerah secara umum diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan daerah. Belanja daerah juga harus memperhatikan mekanisme alokasi dan penyaluran DAU Mengikat/ peruntukan 2023, Penguatan keuangan daerah melalui kebijakan pagu DAU berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Peningkatan pemerataan keuangan daerah dan mendorong peningkatan PAD melalui kebijakan formula DAU yang didasarkan pada satuan biaya, target layanan, potensi pendapatan dan karakteristik Daerah (antara lain populasi, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, karakteristik kepulauan, (11-16 pariwisata, ketahanan pangan, konservasi hutan) serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaanya (carmarked). Meningkatkan kualitas belanja daerah melalui asistensi kepada Perda mengenai pengelolaan DAU sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembagian dan penggunaan alokasi DAU 2023 Diserahkan sesuai kewenangan Daerah sesuai dengan prioritas Daerah, Disesuaikan dengan program/ kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan, digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pekerjaan umum. Dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK tahun 2022 dan 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Penyampaian syarat salur dau yang ditentukan penggunaannya sesuai amanat PMK 211/PMK.07/2022. Untuk DAU penggajian formasi PPPK berupa Laporan Realisasi Pengangkatan dan Pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 yang diangkat pada tahun 2023. Bulan April s.d. Bulan Desember 2023. Laporan tersebut sudah harus melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, Untuk DAU bidang pendidikan, Kesehatan, dan pekerjaan Umum Tahap ! berupa laporan rencana anggaran DAU, setiap Bidang, tahap II berupa laporan Realisasi Penyerapan DAU Tahap I, setiap Bidang, min realisasi 5096 dan Tahap III berupa Laporan Realisasi Penyerapan DAU Tahap I dan II, setiap Bidang minimal realisasi 7596, laporan rencana anggaran dan laporan realisasi sudah melalui pengawasan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas belanja daerah mengalami penambahan akibat adanya sumber penerimaan pembiayaan dari SiLPA berdasarkan LKPD Tahun 2022. Rincian perubahan belanja dalam Rancangan RKPD Perubahan Tahun 2023 akan di uraikan pada Tabel 3.5. 3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang periu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk "menutup defisit” atau "memanfaatkan surplus" anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus 11-17 disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yaitu penggunaan SiLPA berdasarkan LKPD Tahun 2022, Sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk penyertaan modal Pemerintah Provinsi Gorontalo ke PT. Bank SULUTGO serta pembayaran pokok pinjaman PEN tahun 2021. Realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat dari tabel dibawah ini : HI-138 Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019 s /d 2023 | | Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2020 Realisasi 2011 Realisasi 2022 Proyeksi 2023 PENETIMAAN PEMBINYAAN 51194508719 Be 180 SIRI 119.025 207.34737 KI31 Kon) ai S5 501)Ea Ce | Penggunaan YAPA Penggunaan SLPA tahun sebeumnya BLIPL ae5a04A 6190959 471 52 Haa aN7 ISAT 351 511IN BA | SAWUL 197.652.00 Penggunaan SAPA tahan setelamrnra BL 130500240 511351308362 TES TT.L26 COLAT 258 787:11765604 | SE HULA9755200 Penerimaan Pinjartan Omesh 10756737. 41752581 264,00 ps ya. ane | Korertsi SAPA, 150000, 20) - 2 Koreksi kesalahan Pembukuan Tanur Sebelamenga isoa.cox.o01) | | PENGELUARAN PEMBIAYAAN LK, DAK. U00, 0 | TELONO MA.L Bana oo | 34 KA2 WA PUN Pengerraan Modal TERUNLOLIK.06 | WAUOLAL, AL 11390420 14.00 | B1) D01OA IKI Pembayaran Cirilan Pokok Utang yang datuh Teripa | I2A23,554 3RAO | 29812.2A4,72100 PEMBKAYAAN NETTO SL 12199106743 TEANS5O.IG2 18046E07.347,1 328 997.HG0. 135. | 21959 1191900 SISA LEBIN KURANG PEMBIAYAAN TAHUTE BERKENAAN SL TE INI, 61 13610702608437 BI MENBL SAM 128 765.815 32761 Sumber: Ladan Keuangan Promnsi Gorontalo Berdasarkan uraian tersebut di atas maka proyeksi perubahan RKPD Tahun 2023 di uraikan pada Tabel 3.5 berikut : N-19 Tabel 3.5 Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 da rntan (Rp) Pajak Damran Peer Ol Diserari Ham Pengelolaan Mekayaan Daerah yang Cupisan kan Tea Framatar Pemanntan PENDAPATAN ioan Ferdapatran Sem dangan Penta ara Peraturan Perundang an tlan Penaarar daawa “ Eanga Salarna Hibah Peralatan dan Gemar ara eta nan ANT MARGA, dan w Asst Tetap tv Tar JA TRAN OPERA j. Haa " dalan ala Sera -“ Du. Lai NN Pearritungan Anggara Tanu Sebelum nya tah Penari Pera EN AVAAN Modal Dana Titan Pakah ULarrg yang daku “ Pongeluar Par Pem boilayaan Natt belayaan ser Damai Can parerr Penrubarnan AY1 989.218.A985,00 “29 OnB 175-826,00 Y. 1985 561 732,00 8 aya 588 737.09 498498 777 M10.909 1 NATA 8.378.000,00 1 327 O18 578. 000 00 3.288, 190.000,00 1 204 130.000,00 2 TG9 a09 OgO,0D UML 296 176 ,A905,00 1.187 0A1 494 419,00 Goa IMA DO A45 00 087.830. 120.019.000 2 SA 316 A90.00 PO. UB 007 005.00 21.828.750.000.00 218.803.281. 739,00 5.412 931 090,00 AT AA. 96GB. ISDAXI AF. AN 0 ADI 136.00 118 259.604.277 00 7 sa0 708 471.00 120 000 000.09 37.0900.0090.000.00 37 000.990 099.90 101.211.903. 252,00 200.454 803 252.00 39259, 000.052.00 1.464.066, 199.474 ,00 Z1, 100.21 2 20,00 56,601 A97,.652,00 25 01 AG7 9D 090 SG, 601 A87.G57,00
14.NAZ ANA TZO,00
3.000 002.909.060 TB B417 214 "39,00 94,042. 204 7 20,007 PA 159.212 OKOL00 11-20 Satalah Merubahar AGYA 0,P1 AAN 00 ARA Ono 1 13 aku, oO 7.189 801.723,00 OS ASAN SAMG. PAT. O0 K9 ASE TTY AMO.G0 1.997 010-670. 000,00 1 397 018. 978.000,00 3.288.890.000,00 | 280 110.000.000 2000 000,000 DO 1 R37, 79000 710. A0 5,00 1.552.836.949. 1900,67 (28 072 TAMA ATA NG YO. 261 GMT .0O29 D7 7 188612 074 00 31 666 1AG OOM,00 R0 FAK, FS 900,00 222.570.081. 9A41 00 KAN 2 UNA OO0, G0 30.430 892,020 00 45.001 409.928 00 117 0819 A73 O1A, 00 Y TOL 101 A81 DO
120000. A00 0
0.905.IIO. 000,00 C 189 380.000 00 216, 700,9022.AG2,00 216 A8. 012 AG, 00 320 900, Po, 00 2.030.078.619. 129,07 LOG, 370030621, 07
228.708501 Ga EP 226 TGS O10.NIT OP
220.185.01 GATOT DG.AGT 170,600, 00 5 000.009 000,00 TS UGT AFTA Anti Opi ML A07 ATA BUO,O0 1OO. 070696, 020,07 Bertam ban/ (Berkurang (Tp)
1595. TOT OM BAA 67 M9. 727 I2D.022,950 107.423 566 AGO,AT 4 6995.106.074,00 R7 1.042.000.00 “80.000-.000,00 35487.668.608.00 92.878. 389.061,00 77 65.000.09990 1891 788637 ,00
1.ABS A 10,00 I9.G1 4 G1 4 009,00 YO.O1 4.614. 000,00 15.969-929.150.00 19.299.329.150,00 1 TO. B1 9. AZ0.690,6G7 170.81 YA29 890,67 NT. AGAMA IT 072,07 TFT AOA 1Y OP O,OY 172.1GA.I17.07 567 A655108.024,90 A 195106. 024,00 4855.196.024.00 176.819.423.698,07 vr 204,17 BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Provinsi Gorontalo tahun 2023 merupakan dokumen yang mengakomodir kebutuhan atas perubahan yang terjadi terkait perencanaan pembangunan sepanjang periode awal Tahun 2023, Dokumen ini secara prinsip merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 merupakan Amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023. Dokumen RPD disusun sebagai panduan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan ditetapkannya Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dalam penyusunannya, RPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2007- 2025 yang selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Perubahan ini menjadi arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk paruh ke dua tahun 2023 dalam mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai kontribusi terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional.
4,1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPD Provinsi Gorontalo 2023 — 2026 Dalam penerapan kebijakan pembangunan, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2022 tentang RPD Provinsi Gorontalo 2023 — 2026 dengan visi sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 yaitu, “Gorontalo Maju dan Mandiri" Visi tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu: Gorontalo Maju, mengindikasikan kehendak pemerintah daerah dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo sebagai provinsi yang memiliki ekonomi yang handal, sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung dengan system hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas. Gorontalo Mandiri, menunjukkan kehendak pemerintah daerah untuk membangun masyarakat dan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, kapasitas dalam mengendalikan dinamika lingkungan strategis, serta keotonomian dalam pengambilan BAB IV ae keputusan dan Tindakan untuk semata-mata kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Gorontalo 2007-2025 tersebut, maka ditempuh 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1, Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Gorontalo yang Handal, adalah mewujudkan perekonomian daerah berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan termasuk pelayanan jasa. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Gorontalo yang Handal, adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing yang meliputi peningkatan, perluasan, dan pemerataan akses Pendidikan dan Kesehatan bagi masyarakat, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, peningkatan kesadaran emosional dan spiritual, peningkatan kualitas peran masyarakat di bidang keagamaan, seni, social budaya, adat olahraga, politik, dan keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendukung yang relevan dan berkualitas. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo yang Amanah, adalah pemantapan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kualitas pelayanan public, peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah, pengembangan kapasitas menajemen pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi, peningkatan kualitas SDM aparatur, night sizing OTK dan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas peran DPRD, peningkatan relevansi dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan public, serta peningkatan penyebarluasan informasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada public. Pada proses penyusunannya, RPD juga diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang menetapkan Visi, “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan menjabarkannya pencapaiannya ke dalam Misi berikut: 1) 2) 3) 1) 5) 6) 7) 8) 9) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 2x 1v IE Untuk lebih mendetailkan arahan misi pembangunan tersebut, maka dikelompokkan penjabarannya melalui 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Keselarasan RPJPD, RPJMN dan RPD dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini : Gambar 4.1 Sinergi Arahan RPJPD, Agenda Pembangunan Nasional dan Kebijakan Utama RPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 7 AGENDA Kebijakan Utama RPD
1.Memperkuat Ketahanan Ekonom Untuk Pertumbuhan .. Peningkatan Ekonomi » Yang Berkualitas & 1 Daerah berkeadilan
2.Mengembangkan Wiayah — Untuk Mengurangi . Pengambangan Wilayah Kesonjangan dan Menjamin dan Perdesaaan Pemerataan
3.Meningkatkan Sumber Daya Manusip Yang Berkualitas dan , MN OGRNA Sumbar Daya Berdaya Saing ANaR 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 4, Revolusi Mental dan r” Kebudayaan
5.Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung wis Pongembangan Ekonomi dan Pelayanan Oamsar | 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahahan Bancana & ! Perubahantki 7, Mempeotkuat Stabiktas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Pubiik ». Peringkatan Kebudayaan Gan Agama Peningkatan Intrastruktur “Dasar dan Strategis Parningkatan Pengeidlaan s Ungkungan kidup dan Kebencansan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan. Koamanan Kateriiban dan Domnokrasi 1BAB IV (5 4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2023
1.Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi Pengelolaan sumber daya pangan dan pertanian menghadapi isu semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan dan air sebagai dampak dari peningkatan aktivitas perekonomian.
Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis adalah peningkatan kebutuhan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Di sisi lain, produksi pangan dipengaruhi oleh faktor musim, ketersediaan sarana prasarana produksi termasuk pengairan/irigasi, pengelolaan pasca panen yang belum masksimal, serta akses terhadap lahan yang terbatas. Dari sisi produsen, produktivitas yang rendah dan fluktuasi harga menyebabkan daya beli petani (Nilai Tukar Petani) relatif rendah khususnya untuk subsektor perikanan baik perikanan tangkap dan budidaya. NTP dan NTUP belum mencerminkan kondisi ideal/ tingkat kesejahteraan petani. Perubahan iklim global juga merupakan ancaman bagi sektor pertanian yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ketahanan pangan. Dampak perubahan iklim bersifat multidimensi baik secara fisik agroekologi sumber daya pertanian maupun kesejahteraan petani. Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan kenaikan permukaan laut, serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Bagi sektor pertanian dampak dari perubahan iklim mempengaruhi bergesernya pola dan kalender tanam, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan serta berkurangnya hasil produksi pertanian. Ukuran keberhasilan pembangunan bidang ketahanan pangan dapat diukur dari sisi pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan peningkatan skor pola pangan harapan (PPH). Skor PPH menggambarkan perbandingan antara kebutuhan kalori (pangan) masyarakat dibandingkan dengan kondisi ketersediaan kalori/pangan didaerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan untuk tahun 2021 sebesar 76,66 sementara untuk skor PPH konsumsi sebesar 75,5. Hal ini dipengaruhi oleh produksi kelompok bahan pangan Umbi-umbian, Kacang-kacangan serta sayur dan buah masih sangat rendah sehingga masih perlu mendapat perhatian khusus untuk pemenuhannya tanpa periu mendatangkan dari wilayah lain diluar Provinsi Gorontalo. Pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya: (1) tingginya rumah tangga miskin di sector perikanan dan kelautan, (2) produksi perikanan dan daya saing produk kelautan dan perikanan belum maksimal, (3) Nilai Tukar Nelayan (NTN) rendah, (4) akses pernbudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan belum maksimal karena keterbatasan SDM.
2.Transformasi structural berjalan lambat Transformasi struktural yang berjalan lambat juga ditunjukkan oleh permasalahan (t) nilai tambah produksi rendah karena keterbatasan skill, (2) ketersediaan bahan baku lebih kepada komoditi pertanian yang notabene lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, (3) tingginya biaya dalam rantai distribusi perdagangan baik antar pulau maupun BAB IV O ekspor impor. (4) Belum adanya perencanaan dan penetapaan Kawasan pengembangan ekonomi/ master plan pengembangan ekonomi daerah, serta (5) daya dukung lingkungan.
Sektor pertanian menjadi sektor penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah. PDRB sektor pertanian tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami fluktuasi, Pada tahun 2021 mencapai 17.085,46 Milyar Rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 38,92 persen terhadap PDRB, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 38,79 namun masih di bawah tahun 2019 yang mencapai 38,93 persen. Prioritas pembangunan di bidang pertanian tetap diarahkan pada peningkatan produktivitas dan produksi komoditi tanaman pangan dan hortikultura dengan intensifikasi lahan yang telah tersedia, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air serta peningkatan ketahanan pangan dalam rangka mencapai kesejahteraan petani Salah satu strategi yang dilakukan dalam upaya memacu peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani padi dan jagung adalah dengan mengintegrasikan dukungan kegiatan antar sektor dan antar wilayah dalam pengembangan usaha pertanian, serta mendorong industrialisasi tanaman pangan.
3.Pembangunan Wilayah Untuk Pengurangan Kesenjangan Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk menyelesaikan isu terkait ketimpangan antar wilayah, Tantangan pembangunan kewilayahan yaitu bagaimana meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan antar wilayah kabupaten/kota melalui pengembangan potensi sumber daya masing-masing, meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah, meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah yang ditandai dengan:
a.Ketimpangan antar Wilayah - Masih tingginya angka kemiskinan pedesaan, Sept 2021 sebesar 24,38 Yo, sementara perkotaan sebesar 4,06Y4.
- Masih adanya kesenjangan pendapatan yang ditandai dengan Rasio Gini perdesaan sebesar 0,390 dan perkotaan sebesar 0,398: - Terbatasnya sarana prasarana dan aksesibilitas di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
b.Pengembangan dan Penguatan Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah/Kawasan - Pengembangan Kawasan strategis Provinsi belum optimal, - Konektivitas dari dan menuju pusat-pusat pertumbuhan yang rendah, - Pengembangan kawasan belum terpusat - Belum masuk pada kawasan strategis Nasional untuk pengembangan wilayah Ekonomi Pariwisata maupun Industri.
c.Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Daya Saing Daerah - Belum optimalnya kualitas dan akses pelayanan dasar dikawasan pedesaan yang BAB IV D ditandai dengan cakupan akses sanitasi layak dikawasan pedesaan sebesar 68,36 persen, sementara di perkotaan sebesar 85,35 persen (rata-rata Provinsi sebesar 75,68 persen), cakupan akses air minum layak pedesaan sebesar 91,20 persen, cakupan akses air minum perkotaan sebesar 97,94 persen (rata-rata Provinsi sebesar 94,16 persen).
- Belum maksimalnya pembangunan Rumah Layak Huni/Rumah Hunian Layak, yang ditandai dengan persentase rumah yang menempati rumah layak huni tahun 2020 sebesar 65,42 persen, - Penanganan kawasan kumuh masih terbatas, tahun 2020 persentase rumah tangga kumuh sebesar masih sebesar 8,34 persen (tahun 2020).
d.Pemanfaatan Ruang - Belum optimalnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah - Belum adanya Roadmap pengembangan kawasan - Belum maksimalnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai acuan perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang
4.Sumber Daya Manusia Tren IPM Provinsi Gorontalo selama 2 dekade ini mengalami peningkatan walaupun cenderung kecil. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,47 persen menjadi 69,00 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini masih lebih rendah dari capaian rata-rata secara nasional yaitu 72,29 persen.
Namun dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang konsisten dapat dikatakan bahwa kualitas pembangunan d Provinsi Gorontalo telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan masa awal daerah ini terbentuk menjadi provinsi pada tahun 2001. Akan tetapi masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian agar kualitas pembangunan manusia Provinsi Gorontalo menjadi lebih maksimal. Dua dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia dibangun oleh kesehatan dan pendidikan. Secara umum, kedua dimensi ini membaik akan tetapi masih belum dirasakan oleh seluruh penduduk. Hal ini dapat disebabkan diantaranya belum meratanya SDM kesehatan pada puskesmas yaitu sebesar 26,9Yo. Bahkan masih terdapat 12,996 puskesmas yang belum memiliki dokter pada tahun 2020. Selain itu cakupan kunjungan nifas lengkap di Provinsi Gorontalo terendah bersama Papua dan Papua Barat (Profil Kesehatan 2020). Sementara itu cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 72,546 masih berada dibawah rata- rata nasional. Cakupan Kesehatan Semesta/Universa/ Healt Coverage di Provinsi Gorontalo, sampai dengan Februari 2022 mencapai 89,440 dan yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan sebesar 10,6Y9. Sebagaimana besaran target Universa/ Healt Coverage (UHC) yang harus dicapai sebesar 95Y6, dimana masyarakat dijamin mendapatkan pelayanan BAB IV Ri kesehatan di Fasilitas Tingkat Kesehatan Pertama (FKTP) dan pelayanan di rumah sakit kelas 3 yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, baik rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta secara gratis. Masih rendahnya capaian UHC provinsi Gorontalo yang jauh berada di bawah rata-rata standard UHC. Dibidang pendidikan, pada tahun 2020 Angka partisipasi Murni pada jenjang pendidikan menengah adalah sebesar 57,696 terendah di wilayah Sulawesi. Nilai APM dari SD sampai perguruan tinggi selalu menurun tiap jenjangnya menunjukkan setiap tahunnya jumlah anak dengan usia yang sesuai yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi selalu berkurang. Wilyah yang memiliki APM terendah di Provinsi Gorontalo adalah kab. Boalemo dengan angka 52,82Yo. Angka melek huruf sudah cukup tinggi untuk kelompok umur 15-59 yaitu sebesar 99,3394. Sementara itu, terdapat 28,6996 penduduk usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah lagi. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat pendidikan masyarakat. Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah adalah 8,26 tahun. Angka ini menujukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk umur 15 tahun ke atas baru mencapai jenjang pendidikan kelas 2 SLTP (kelas VII) atau berhenti sekolah di kelas 3 SLTP (kelas X). terdapat disparitas RLS di perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perkotaan mencapai 9,44 tahun dan perdesaan 7,39 tahun. Sementara perempuan memiliki RLS yang lebih tinggi yaitu 8,57 tahun, sementara laki-laki 7,95 tahun, Permasalahan lain yang dihadapi adalah lulusan pendidikan menengah adalah salah satu penyumbang pengangguran terbanyak. Data BPS pada bulan Agustus 2021 memperlihatkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi sebesar 7,66 persen terdapat pada jenjang pendidikan SMK. TPT pada SMK memperlihatkan tren fluktuatif setelah di bulan februari 2021 sebesar 5,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa lulusan SMK yang diharapkan sebagai tenaga yang siap kerja ternyata tidak mampu memenuhi pasar kerja atau berwirausaha sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari selama di SMK. BadanPemeriksa Keuangan dalam pemeriksaaannya memberikan rekomendasi salah satunya adalah sinergi organisasi perangkat daerah terkait untuk merumuskan penyelenggaraan program kependidikan dan ketenagakerjaan daerah, selain itu reformasi pendidikan vokasi SMK diantaranya kerjasama dengan dunia industri.
5.Perlindungan Sosial Sesuai data pada Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) 2021 Provinsi Gorontalo, alokasi anggaran untuk progam bantuan sosial dan jaminan sosial pada tahun 2020 sebanyak RP. 93.417.356.659 atau sebesar 5,069Y6. Permasalahan keterbatasan finansial daerah menjadikan alokasi ini belum significant. Selain itu juaa, peluang kerjasama dengan pihak yang memiliki pendanaan yang dapat mendukung program perlindungan social seperti badan usaha Negara dan swasta belum dirintis .
BAB IV Ra Perlindungan social juga belum memihak sepenuhnya kepada kelompok khusus antara lain lansia dan penyandang disabilitas yang rentan miskin. Sesuai data Sensus Penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk lanjut usia di Provinsi Gorontalo sebesar 7,996 atau meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yang sebesar 5,97965. Sementara penyandang disabilitas sesuai data Riskesdas 2018 berjumlah kurang lebih 10.000 orang dan didominasi oleh penduduk berusia 18-59 tahun, Data-data kelompok khusus ini belum terpetakan dengan detail dalam kelompok sasaran. Selain itu, indicator yang secara spesifik merujuk kelompok ini belum tercantum dalam dokumen perencanaan. . Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Presentase jumlah penduduk usia 0-17 di Provinsi Gorontalo sebesar 32,9Y6 (Susenas BPS 2019). Indeks perlindungan anak pada tahun 2021 baru mencapai angka 64,49. Upaya pemenuhan hak anak, perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan kualitas juga harus menjadi perhatian, karena sesuai data Sensus Penduduk 2020, penduduk usia produktif di Provinsi Gorontalo sebesar 71,26. Tentunya hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Sesuai data pada Indeks Pembangunan Pemuda 2019, Provinsi Gorontalo termasuk daerah yang masih belum optimal tingkat perkembangannya, Diantara indikator pada domain kesehatan dan kesejahteraan yang diukur, Provinsi Gorontalo memilki angka kesakitan yang tertinggi secara nasional 11,96 persen, Tantangan untuk menurunkan angka ini makin besar karena pemuda mengalami beban ganda penyakit dan malnutrisi. Mereka tidak hanya rentan terhadap penyakit menular, tapi juga terhadap penyakit tidak menular seperti hipertensi, anemia dan obesitas yag mengindikasikan pola diet pemuda yang cenderung tidak sehat (Laporan IPP 2019). Selain itu indikator lain yang termasuk dalam domain kesehatan dan kesejahteraan adalah persentase pemuda perokok. Provinsi Gorontalo berada pada posisi kedua tertinggi se-Indonesia dengan 30,17 persen. Sementara angka kehamilan remaja 23,96 persen menempati posisi ketiga tertinggi. Pada domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami stagnasi. Permasalahan yang dihadapi adalah kecilnya proporsi pemuda wirausaha. Perempuan merupakan salah satu sumber kekuatan pembangunan. Perempuan yang memiliki kualitas dan daya saing yang baik tentunya akan produktif dan mampu berpartisipasi serta berkontribusi para proses pembangunan. Pemenuhan hak perempuan dicantumkan dengan jelas ada agenda TPB/SDGs. Dari 17 goals dan 169 target dalam SDGs, terdapat 16 goals dan target yang terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo 86,83 persen pada tahun 2019. Capaian ini dibawah rata-rata nasional yang sudah pada angka 91,07. IPM perempuan 81,9 persen masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki 71,29 persen. Pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo juga belum optimal. Hal ini dapat dicermati pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 hanya BAB IV sebesar 50,41 persen dibandingkan laki-laki 81,60 persen. Selain itu terdapat perempuan sebagai kepala rumah tangga sebesar 15,465 persen sesuai data pada buku Profil Perempuan 2020. Kondisi ini perlu ditangani dengan serius, mengingat bahwa perempuan sebagai kepala keluarga memliki tanggung jawab ganda yaitu mengasuh anak sekaligus mencari nafkah. Untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016. Namun tindak kekerasan masih terjadi, sepanjang tahun 2020 telah terjadi 332 kasus kekerasan.
7.Pengentasan Kemiskinan Kemiskinan adalah persoalan multidimensi. Tidak hanya disebabkan oleh satu factor akan tetapi berbagai unsur kemiskinan menjadi masalah kompleks. Secara nasional, angka kemiskinan provinsi Gorontalo termasuk di 5 provinsi besar persentasenya. Meskipun dernikian, angka kemiskinan di Gorontalo terus mengalami penurunan walaupun agak melambat. Sehingga, pengentasan kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan besar yang perlu mendapat perhatian semua pihak.
Pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh positif pada beberapa tahun ini bahkan diatas rata-rata nasional kecuali pada saat Pandemi Covid 19. Namun belum memberikan pengaruh yang signifikan atas angka kemiskinan. Hal ini antara lain disebabkan sector ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang tinggi adalah sektor keuangan dan jasa. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat Gorontalo pertumbuhannya terkontraksi 0,9396 pada triwulan 1 2021 (BI, 2021). Sebanyak kurang lebih 7396 angkatan kerja di Provinsi Gorontalo bekerja pada sector pertanian, kehutanan dan perikanan (Sakernas, Agustus 2020) yang notabene menjadi penyumbang angka kemiskinan hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya kepemilikan lahan pertanian bagi masyarakat miskin serta minimnya akses pada pendanaan usaha. Pengentasan Kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan di Provinsi Gorontalo. Bahkan pada agenda 2030 TPB/SDGs, kemiskinan menjadi tujuan pertama. Secara tren, persentase angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan, meskipun masih belum terlalu signifikan. Dapat dilihat pada data BPS, dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2016 persentase kemiskinan turun sebesar 2,68 persen menjadi 15,41 persen di tahun 2021. Kemiskinan menjadi permasalahan yang perlu dituntaskan bersama-sama karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan multi dimensi. Sehingga diperlukan sinergi program dan anggaran semua pihak untuk memastikan masyarakat miskin mampu menikmati kehidupan yang berkualitas, Namun, keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) masih belum optimal dalam mensinergikan program- program penanggulangan kemiskinan yang ada di OPD terkait dan pemerintah daerah kabupaten dan kota. BAB IV Ki
8.Belum optimalnya Pelestarian Warisan Budaya Gorontalo merupakan salah satu Provinsi yang kental dengan budaya. Kebudayaan Gorontalo dapat ditemui dalam berbagai aktivitas masyarakat Gorontalo, khususnya dalam kegiatan kemasyarakatan seperti pernikahan, khitanan, penerimaan tamu daerah, dan aktivitas lainnya. Kebudayaan juga merupakan bagian penting dari proses pembangunan daerah. Untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan perlu dilakukan upaya pemajuan kebudayaan dengan membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dan memiliki tata kelola yang efektif dan efisien. Kebudayaan sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah yang masuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar perlu mendapatkan perhatian besar khususnya dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan.
RPIPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025, kebudayaan menjadi salah satu arah kebijakan yang diamanahkan berupa Pembangunan keagamaan utk peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan & pengamalan nilai & ajaran agama, Budaya dan adat isitiadat. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Gorontalo berada pada urutan ke- 24 dari 34 provinsi di level nasional. IPK Provinsi Gorontalo berada pada angka 49,86, sementara untuk nasional berada pada angka 53,74. Pada dimensi warisan budaya, data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa terdapat 345 catatan karya budaya tak benda (WBTB) yang tercatat dalam data budaya Kemendikbud RI, dari jumlah tersebut 31 WBTB telah ditetapkan, artinya sebesar 8,9 persen dari total WBTB terdaftar telah ditetapkan. Sementara itu untuk warisan budaya benda (WBB), data Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo Kemendikbud menunjukkan bahwa terdapat 84 cagar budaya yang telah terdaftar di Provinsi Gorontal yang terebar di 4 Kabupaten dan 1 Kota. Dari jumlah tersebut, 6 cagar budaya telah ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI atau sebesar tujuh,1 persen yang telah ditetapkan. Perhatian pada WBTB dan WTB ini relevan dengan prioritas provinsi Gorontalo yang saat ini mendorong penetapan Gorontalo menjadi salah satu Provinsi yang memiliki Geopark Nasional. Hal ini dikarenakan warisan budaya menjadi salah satu bagian dari komponen geopark yaitu cultural diversity. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia, Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2021 Gorontalo termasuk dalam kluster pulau sulawesi dengan capaian 68,74 hasil ini menurun dibandingkan pencapaian pada Tahun 2019 sebesar 73,83. Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Agama beberapa indikator berpengaruh pelaksanaannya di pulau sulawesi, BAB IV Ki
9.Rendahnya Budaya Literasi Dalam era teknologi seperti sekarang ini, konteks tradisi intelektual suatu masyarakat bisa dikatakan berbudaya literasi ketika masyarakat tersebut sudah memanfaatkan informasi yang mereka dapat untuk melakukan komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejehteraan hidup (peradaban unggul) Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Nilai Budaya Literasi Provinsi Gorontalo berada pada angka 51,68. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 55,03. Selanjutnya, data hasil kajian Kegemaran Membaca Masyarakat Indonesia Tahun 2020, provinsi Gorontalo berada pada angka 49,72 dengan kategori sedang. Angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang berada pada angka 54,17, Di sisi lain, kaitannya dengan dunia pendidikan, hasil Indonesian National Assesment Program (INAP) untuk jenjang SD tahun 2016, diperoleh data bahwa distribusi literasi matematika, membaca dan sains masuk dalam kategori kurang, bahkan untuk literasi sains Provinsi Gorontalo merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Sulawesi. Pada jenjang SMP berdasarkan data Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI), Provinsi Gorontalo juga masuk dalam kategori kurang dan berada di bawah rata-rata nasional. Hal yang tidak kalah pentingnya terkait literasi yang relevan juga dengan budaya daerah adalah pelestarian bahasa daerah Gorontalo sebagai bahasa masyarakat Gorontalo yang sering berjalannya waktu semakin terkikis dan berkurang penggunannya di tengah mayarakat Gorontalo khususnya generasi muda, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 2020 Provinsi Gorontalo adalah sebesar 28,18. Total perpustakaan di provinsi ini adalah sebanyak 2276, dengan yang terbanyak adalah Perpustakaan Sekolah/Madrasah berjumlah 1314 perpustakaan. Sementara itu, ada 16,7Yo perpustakaan yang dipersepsi ber-SNP dengan persentase yang tertinggi dari Perpustakaan Perguruan Tinggi. Total jumlah koleksi buku yang terdapat pada perpustakaan-perpustakaan di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 152068. Koleksi buku Ilmu Pengetahuan Sosial adalah yang terbanyak, yaitu sejumlah 23334 buku, sedangkan koleksi yang paling banyak dipinjam di tahun 2020 adalah koleksi buku Geografi dan Sejarah sejumlah 24074 buku. Seluruh perpustakaan umum daerah di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki koleksi berjenis Buku, Bahan Grafika, Rekaman Suara (Kaset, CD, Audio) dan Koran. Jenis lain yang juga banyak dimiliki oleh perpustakaan-perpustakaan umum daerah di provinsi ini adalah Majalah (85,796), Gambar Hidup & Audio Visual (71,490) dan E-Book dan Lainnya (71,490) BAB IV T TenagaperpustakaandiProvinsiGorontaloberjumlah595 orang,dimanasebagianbesar merupakanPustakawanSKFungsional.JumlahpustakawanyangmemilikiSKFungsional adalahsebanyak439orang,sedangkan pustakawandengankualifikasiilmuperpustakaan sebanyak40orang.Diperpustakaanumumdaerah, 59,7Yotenagaperpustakaantersebut memilikilatarbelakangjenjangpendidikanS1. JumlahanggotaperpustakaanyangterdaftardiProvinsiGorontalosebanyak169.657 orang,denganrata-ratakunjungan511orang/hari.Kebanyakananggotaperpustakaan berusia«18tahunsebanyak54,596,denganpekerjaansebagaiPelajar/Mahasiswa (75,6Yo).BerdasarkancapaiandiatassecaraumumProvinsiGorontalosecarakeseluruhan menunjukkanperbaikanjikadibandingkandengandataIPLM 2019(9,83)danIPLM2020 (10,91)meskipundemikianbeberapaaspek yangperluditingkatkankedepandiantaranya :PengembanganstandarPerpustakaandaerahdanumummenujuSNP,peningkatan koleksibuku,peningkatankemudahanaksesterhadapbahanbacaan,peningkatan kapasitas dankualitastenagaperpustakaan,penguatandigitalisasiperpustakaan,dan kolaborasi antarapemerintahdan nonpemerintah dalammendukungterlaksananya ekosistemliterasiyanglebihmeratadanberkelanjutan.
10.Belum Mantapnya Infrastruktur Ekonomi dan Strategis Provinsi Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya. Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas — ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Berdasarkan data capaian Kondisi mantap jalan Provinsi pada tahun 2020, dari target 60,394 hanya tercapai 54,384.
Sedangkan untuk Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi baik (Km) pada tahun 2020 dari 257,2 km target, realisasinya hanya 220,6. Hal ini berarti ada gap 6Y6 untuk indikator mantap jalan dan selisih 30 Km lebih Panjang jalan provinsi yang dalam keadaan tidak baik. Berbagai penyebab dari tidak tercapainya target kedua indikator tersebut antara lain kualitas jalan ruas kewenangan Provinsi yang tidak maksimal dimana untuk beberapa ruas hanya dalam hitungan bulan, jalan yang baru dibangun dan yang sudah direhab terdapat kerusakan disebabkan faktor teknis seperti kondisi geologis tempat ruas jalan tersebut berada dan kurang optimalnya pengawasan dan pembatasan kendaraan yang over supply melintas di ruas jalan tersebut. Dengan adanya ruas jalan yang mengalami kerusakan maka akan menambah cost distribusi (kendaraan yang melintas cepat rusak dan butuh perbaikan) dan penambahan lama waktu barang sampai ke konsumen. Tantangan selanjutnya adalah pada masa pandemi menyebabkan terjadinya refocusing dan realokasi anggaran, kegiatan — kegiatan fisik yang membutuhkan pendanaan besar sering kali dijadikan kegiatan yang dimasukkan untuk ditunda pekerjaan atau tidak dibiayai dulu pada tahun berjalan untuk mendapatkan kuota pagu yang diamanatkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipotong pembiayaannya dan dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. BAB IV Ki Disisipertanian, produksiPadipada tahun2020diProvinsiGorontalo sebesar289.656 tondenganluaspanen56.061Hadanproduktivitas51,67Kw/Ha. Angkatersebut seharusnyabisalebihtinggi,mengingatpadabeberapawilayahwaktutanamhanyasatu kalidalamsetahun.Jikabisadioptimalkan,makapotensi1,5kalidariproduksisekarang bisatercapaidenganpemanfaatanteknologi pertanian,pemakaianbibityangtepat, pemanfaatanpupukyangtepatgunadandukunganirigasipertanian sebagaicoremajor usahapadisawah. PadaperiodekeduaRPJMD2017-—2022adabeberapaProyekStrategisProvinsiyang sudahtuntasdanyang masihmengalamikendala.PadaperiodeRPMDinidiharapkanbisa menjadiperpanjangantangandanwaktuyangbisamendukungtuntasnyapembangunan InfrastrukturStrategisProvinsiGorontalo.Ada2fokuspembangunanyangdirencanakan untuk dikerjakan padatahun 2023yaituPengelolaanDanauLimboto,Pengembangan RumahSakitProvinsiHasriAinunHabibie,BlokPianPemerintahProvinsiGorontalodi Ayula danPembangunanIslamicCentre. 11, Deplesi Sumber Daya Alam dan Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo masih cenderung rendah, hal ini dipengaruhi oleh tingkat pencemaran air sungai: penurunan kualitas udara: kerusakan danau limboto berupa penyusutan dan penurunan kualitas air danau: kerusakan mangrove dan terumbu karang: dan jumlah sampah yang cenderung meningkat dari aktivitas masyarakat. Dari Total 245.000 Ha Lahan di DAS Limboto- Bolango Bone, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik di sungai maupun di Danau Limboto. Dalam waktu & tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha di Wilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi Kawasan pemukiman, pertanian, semak belukar, dil. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koef pengaliran dan Indeks Erosi Tanah, Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep waterfront city. Hal ini menyebabkan tingginya kerawanan banjir di Kota Gorontalo , dimana 5796 masyarakat tinggal di Kawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo (Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Banjir Provinsi Gorontalo, Bappenas RI Desember 2021) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo Tahun 2019 berada pada poin 74,54. “Kondisi ini masih berada di atas IKLH rata-rata nasional,” adapun indikator yang menjadi dasar perhitungan dari IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Misalnya saja pada Indeks Kualitas Air Tahun 2020 meningkat sebesar 49,33, lebih tinggi 2,33 point dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut berada pada status bahaya, dimana status Sungai Bone, Sungai Bionga, Sungai Paguyaman, Sungai Buladu, Sungai Andagile, Sungai Taluduyunu, dan Sungai Randangan berstatus cemar ringan sampai BAB IV a sedang.Halinidisebabkanoleh:LimbahDomestik,LimbahPertanian,LimbahPeternakan, LimbahIndustri,Prilakumasyarakatmembuangtinjadanketersediaansaranasanitasi (jamban)yangmasihkurang,pengeloaansampahdanlimbahB3yangbelum maksimal, sertaI/lega/Loggingdanketaatanpelakuusaha yangcenderungrendah. AdapunbeberapaResponsyangharus dilakukanterkaitPeningkatanKualitasLingkungan HidupdiProvinsiGorontaloantaralain:PenyusunanDokumenperencanaanberbasis KLHS,MembangunkoordinasidenganinstansiterkaitPembangunansaranasanitasi (Jamban,SPAL)secarabertahap,MemperketatprosesperijinanberbasisDayaDukung danDayaTampungLingkunganHidup(D3TLH),Penguatankapasitasmasyarakatterkait lingkunganhidup, RehabilitasihutandanlahandenganTargetProvinsi1000ha/tahundan BP-DAStahun20202.500ha,PemberdayaanmasyarakatmelaluiPerhutananSosial: pengembangangulasemut,jamurtiram,pembuatanhandsanitizer,PengelolaanDASdan rehabilitasi,danPengembanganpertanianberbasis konservasi. Dalam PeningkatanKualitasLingkunganHidupsampahjugamasihmenjadipermasalahan dalamPenanggulangan PencemarandanKerusakanSumberDaya AlamdanLingkungan HidupdiProvinsiGorontalo,halinidibuktikandengan Timbulansampah623,55ton/hr atau227.577,28ton/thndan6596LimbahB3belumterkeloladenganmaksimal(Sumber: DLHKProvinsiGorontalo).AdapuntargetpengurangansampahRumahTanggadan SampahSejenisSampah RumahTanggadalamJakstrada (KebijakanStrategiDaerah) sampaidengantahun2024diharapkanmencapai28Yo(70.095,050Ton/Tahun). Sementarakerusakanhutanjugamenjadiperhatianyangseriusdalampenanganannya hingga tahun2020luaslahankritisdalamkawasansebesar 140.446Hasementaradiluar kawasansebesar 191.852Hasehinggatotallahankritis332.298Ha.Kerusakanterbesar beradadiwilayahKabupatenGorontalodenganluas100.463Ha,
12.Tingginya Risiko Bencana Provinsi Gorontalo tercatat memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi, dengan sebagian besar di antaranya merupakan bencana hidrometeorologis yang terkait dengan iklim dan dinamika perubahannya. Bencana-bencana tersebut antara lain puting beliung, banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan serta cuaca ekstrim.
Melalui penerapan kerangka kebijakan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) dan meningkatkan ketahanan (resilience) yang menjadi titik simpul konvergensi adaptasi perubahan iklim (API) dan pengurangan risiko bencana (PRB). Luas wilayah provinsi Gorontalo adalah 12.435,00 km? dengan jumlah penduduk sebanyak 1.202.631 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 170 jiwa/kmz (BPS, 2020). Bentuk bentang alam dan permukaan tanah di wilayah ini sebagian besar adalah perbukitan, oleh karenanya Gorontalo memiliki banyak gunung dengan ketinggian yang beragam. Selain itu kondisi tektonik wilayah ini juga dilintasi oleh Sesar Gorontalo yang rnelewati Kota Gorontalo, Kondisi geologi demikian menjadikan Provinsi Gorontalo sangat rawan terhadap bencana gempabumi dan tanah longsor, Berdasarkan dari data yang dihimpun dari BAB IV D DIBIBNPBselamaperiode5tahunterakhirprovinsiGorontalotelahmengalamisebanyak 71kejadianbencanayangdidominasiolehbencanabanjir,gempabumi,tanahlongsor, sertakebakaranhutandanlahan.BerdasarkanIndeksRisikoBencanaIndonesia(IRBI) 2020ProvinsiGorontalomemiliki indeksrisikosedangdengannilaiindeks126,64/ sedang).
13.Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui Pembangunan Rendah Karbon Emisi RAD-GRK Provinsi Gorontalo berasal dari 3 (tiga) bidang yaitu 1) Berbasis Lahan, 2) Berbasis Energi dan 3) Pengelolaan Limbah. Hasil proyeksi Business as Usual (BAU) Provinsi Gorontalo tahun 2020 tanpa intervensi aksi mitigasi, bidang berbasis lahan masih menempati porsi penyumbang emisi GRK terbesar sebanyak 95,895. Sedangkan bidang berbasis energi dan limbah secara berturut-turut menyumbang 3,896 dan 0,9Y4o dari total BAU 2020 di Provinsi Gorontalo.
14.Belum optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Belum meratanya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Capaian RB Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 “BB” sehingga perlu didorong terus pelaksanaannya hingga maksimal. Sementara itu, kesalahan dan kelalaian dalam proses administrasi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa juga masih terjadi, hal ini ditandai dengan masih adanya beberapa PNSD yang bermasalah hukum dan berproses hingga ke pengadilan.
Beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis. Pertama, terkait dengan profesionalitas PNSD, penerapan sistem merit belum optimal dilaksanakan serta rendahnya kompetensi dan tingkat pendidikan PNSD. Kedua, dari aspek tata laksana, periu didorong penerapan arsitektur proses bisnis pemerintahan yang juga akan mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) yang terintegrasi, baik dari sisi tata kelola, infrastruktur TIK, maupun layanan. Ketiga, dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Provinsi Gorontalo memperoleh predikat “B” atau baik untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja mulai terbangun dengan baik, khususnya dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah, namun kedepan perlu terus dioptimalkan keterpaduan sistem dan melanjutkan money follow program sehingga perencanaan dan penganggaran lebih berorientasi pada hasil yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, Oleh karena itu, perlu sistem manajemen kinerja kelembagaan, sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan andal serta implementasi sistem integritas. BAB IV Di
15.Menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan penguatan konsolidasi demokrasi Rendahnya Rasa Aman di Lingkungan Masyarakat, Kejahatan terhadap nyawa, fisik, kesusilaan, dan masih relatif tinggi. Secara khusus kejahatan terhadap perempuan dan anak juga menjadi perhatian setiap negara, dan juga menjadi komitmen global dalam pencapaian sasaran TPB. Oleh karena itu, perempuan dan anak korban kekerasan memerlukan penanganan khusus. Selama tahun 2020 kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo telah menyelesaikan 2.199 kasus kejahatan konvensional dari 3.485 kasus yang dilaporkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan 61 kasus. Kasus tertinggi adalah kasus penganiayaan 989 kasus, pencurian biasa 398 kasus, penipuan 234 kasus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 182 kasus dan penggelapan sebanyak 165 kasus, Sarana Penyebaran Paham Radikal Semakin Beragam, meluasnya penyebaran paham ideologi berbasis kekerasan dan perekrutan teroris dilakukan melalui media sosial, sekolah, dan lembaga pemasyarakatan. Segmen perekrutan semakin beragam, tidak hanya mencakup pria dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Selain itu penegakan peraturan daerah masih lemah, dibuktikan dengan belum adanya laporan penindakan terhadap penegakan peraturan daerah Dari sisi demokrasi, Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi, masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan, masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat. capaian indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Gorontalo tahun 2020 mencapai 83,21 atau naik 6,92 poin dibanding 2019. Angka ini masuk kategori baik, yang sebelumnya Gorontalo berada dalam kategori sedang, capaian tersebut perlu terus dijaga dan ditingkatkan.
Mengacu pada focus-fokus pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Gorontalo dan memperhatikan RPJMN 2020-2024 serta menelaah rumusan isu-isu strategis daerah, maka kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 adalah : # 1. Peningkatan Ekonomi Daerah Pembangunan ekonomi akan dititkbertkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital. r 2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat oa iv PE pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata. r 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja. r 4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama. r 5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital. r 6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, r 7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan kebijakan utama pembangunan Gorontalo, maka ditetapkan tema dan usnsur tema pembangunan untuk tahun 2023 adalah: “Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik” Tabel 4.1 Unsur-unsur tema RKPD Tahun 2023 Peningkatan 1. Peningkatan nilai tambah sector pertanian dan pariwisata Ekonomi 2. Peningkatan Sarana Prasarana pertanian dan perikanan
3.Memfasilitasi kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas tenaga kerja
4.Menjaga daya beli rumah tangga khususnya masyarakat miskin
5.Pembangunan Infrastruktur dasar dan strategis BAB IV "3 Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitassarana prasarana Pendidikan Peningkatan kualitas tenaga pendidik Peningkatan sarana prasarana RS Ainun dan Labkesda serta SDM kesehatan Pemenuhan layanan PMKS Menjamin pemenuhan hak anak dan kapasitas ekonomi perempuan
6.Fasilitasi minat dan potensi pemuda
7.Pengembangan pengelolaan kebudayaan dan Agama Sah Die CN Peningkatan Kualitas| 1. Rehabilitasi hutan dan lahan Lingkungan 2. Mewujudkan pengembangan pengelolaan persampahan dan jimbab B3
3.Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan resiko bencana
4.Mendorong pembangunan yang rendah karbon Tata Kelola Peningkatan kelembagaan dan proses bisnis yang lebih Pemerintahan yang sederhana Baik Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Pelayanan publik yang lebih berkualitas Akuntabilitas kinerja dan perencanaan, pengawasan yang handal 5, Peningkatan sarana prasarana layanan public untuk peningkatan PAD kena SW Ng Adapun Tema dan Unsur Tema Pembangunan untuk paruh kedua Tahun 2023 tidak mengalami perubahan, masih konsisten dengan yang tertuang dalam dokumen RKPD Induk Provinsi Gorontalo Tahun 2023. Sebagai tindak lanjut dari konsistensi tersebut, maka Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan dari RKPD Perubahan Tahun 2023 juga tidak mengalami perubahan. Sasaran, Strategi serta Arah Kebijakan disampaikan pada sub bab selanjutnya.
4.2.2 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Paruh Kedua Tahun 2023 Perumusan Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan menengah daerah yang dirumuskan dan menjadi pedoman untuk dilaksanakan agar pembangunan lebih terarah, efektif dan efisien dalam perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan. Berdasarkan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan, maka secara umum strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh dan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:
1.Sasaran Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Strategi : Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan keamanan serta keanekaragaman komoditi potensial bersumber dari pertanian, perikanan dan kelautan yang ramah lingkungan dan berdampak pada penguatan kemandirian pangan serta kesejahteraan petani dan nelayan.
Arah Kebijakan yang dilakukan adalah : BAB IV ri 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2. Peningkatan penganekaragaman pangan dan optimalisasi Toko Tani Indonesia, Peningkatan sarana prasarana pembibitan ternak, revitalisasi rumah potong hewan, penyediaan pakan ternak yang berkualitas untuk ternak ruminansia dan non- ruminansia, holding ground: Peningkatan sarana prasarana untuk perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan dan balai benih ikan/udang: Integrasi pertanian tanaman pangan, hortikuitura, perkebunan dengan peternakan dan perikanan, Penerapan standarisasi dan sertifikasi produk pangan, Peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi pemanfaatan teknologi Pertanian dan Perikanan serta modernisasi pasca panen: Peningkatan tata Kelola system pertanian dan pangan Penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan di kawasan konservasi Pemanfaatan teknologi terasering dan pemilihan komoditi pada pertanian lahan miring di atas 15Y6 dengan memperhatikan kesesuaian lahan yang adaptif terhadap perubahan iklim dan kelestarian lingkungan Sasaran meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian Strategi : Peningkatan industri hulu hilir, industri olahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, peningkatan nilai tambah tenaga kerja, Peningkatan KUKM, peningkatan ekspor, dan peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Arah Kebijakan : 1) Mendorong investasi melalui promosi, peningkatan layanan perizinan dan membangun kemitraan, 2) Menyiapkan desain perencanaan industri, melakukan pengendalian izin usaha industri, mengelola sistem informasi industri, pengendalian dan pengawasan terhadap limbah industri, 3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pengawasan dan hubungan industrial, 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha koperasi, IKM dan UKM, 5) Digitalisasi promosi dan pemasaran, BAB IV O 6) Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha pengolahan hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan berskala kecil, 7) Integrasi UMKM Mart dan Toko Tani Indonesia, 8) Perluasan kemitraan dan kerjasama internasional, Pameran dan misi dagang untuk mendorong ekspor, 9) Kerjasama antar daerah dalam memenuhi bahan baku industri: 10) Peningkatan kelancaran arus barang, stabilisasi harga dan pasar, 11) Peningkatan pengelolaan destinasi wisata di kawasan geopark dan kawasan strategis pariwisata Provinsi Gorontalo (Benteng Otanaha, Lombongo, Botubarani, Iluta, Bubohu/Bongo, Bolihutuo, Minanga, Torosiaje) 12) Pengembangan industri pariwisata halal: 13) Promosi dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 14) Peningkatan pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral non logam dan batuan dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah: 15) Menyiapkan perencanaan konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) dan Nilai Perolehan Air (NPA) tanah serta melakukan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah.
3.Sasaran Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa Strategi : Mendorong peningkatan ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal dengan pendekatan klaster kawasan strategis.
Arah Kebijakan : 1) Revitalisasi lembaga ekonomi desa: 2) Kerjasama antar desa dan antar lembaga ekonomi desa: 3) Peningkatan sarana prasarana ekonomi desa, 4) Peningkatan infrastruktur ekonomi desa: 5) Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga berdasarkan potensi desa, 6) Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dalam penguatan tata kelola data Desa: 7) Pengembangan dan Fasilitasi Kawasan Transmigrasi: 8) Pembinaan Dinas PMD Kab/Kota dalam memperkuat kapasitas dalam pengendalian infrastruktur pedesaan: 9) Revitalisasi peran Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Pedesaan Provinsi Gorontalo (TKPKP-Go).
i.Sasaran Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar BAB IV 20 Strategi : Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Non Fisik Kewenangan Provinsi Arah Kebijakan :
1. 2, 3, 5 6 7. 8 9 Peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur ekonomi dan layanan dasar, Peningkatan pengelolaan dan peananganan sampah, Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana, Peningkatan sarana dan Prasarana Gedung Pemerintah dan Fasilitas Umum lainnya) Peningkatan kualitas pemanfaatan ruang, Mengurangi Backlog, Peningkatan pengelolaan penanganan kawasan kumuh kewenangan Provinsi: Peningkatan konektivitas pelayanan transportasi: Peningkatan keselamatan lalu lintas,
10.Menurunnya tingkat kemacetan lalu lintas.
Strategi : Meningkatkan Layanan Teknologi Inforrnasi dari Komunikasi yang mendukung pelaksanaan E-Government Arah Kebijakan :
1.Penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE):
2.Transformasi digital dalam peningkatan pelayanan pemerintahan:
3.Pengelolaan media komunikasi publik, membangun kemitraan, meningkatkan tata Kelola informasi dan komunikasi:
4.Peningkatan pemanfaatan digitalisasi untuk tata kelola penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang terbuka dan terintegrasi.
ii. Sasaran Meningkatnya mutu dan kualitas layanan Pendidikan Strategi : Peningkatan Kualitas dan Tata Kelola Layanan Pendidikan Serta Kurikulum yang Adaptif Arah Kebijakan : 1. SO US WN Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan secara proporsional Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan Meningkatkan kualitas kurikulum Mengembangkan Kerjasama Dunia Pendidikan dengan Dunia Usaha Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler berbasis entrepreneurship Peningkatan ketersediaan dan kualitas data pendidikan Peningkatan koordinasi dan advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam BAB IV pa pemenuhan SPM Pendidikan iii. Sasaran Meningkatnya derajat Kesehatan Strategi : Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta Arah Kebijakan :
1.Peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD Ainun Habibie dan Labkesda,
2.Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM Kesehatan pada fasilitas Kesehatan provinsi
3.Peningkatkan kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi
4.Peningkatan pengelolaan rujukan dan rujuk balik di fasilitas kesehatan
5.Pengembangan promosi dan pemasaran Labkesda
6.Peningkatan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)
7.Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam percepatan penanganan stunting
8.Peningkatan koordinasi advokasi pemerintah kabupaten/kota dalam pemenuhan SPM Kesehatan untuk penurunan AKI AKB 9, Digitalisasi layanan Kesehatan
10.Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
iv. Sasaran Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat Strategi : Perlindungan sosial bagi masyarakat Kebijakan : 1, 2, Penguatan pendampingan pelaksanaan jaminan sosial, Peningkatan upaya pemenuhan layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS): Peningkatan upaya pemenuhan hak dasar anak terlantar, disabilitas dan lansia dalam panti: Advokasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten/Kota secara dinamis serta pengembangan sistem evaluasi terpadu, Pemanfaatan DTKS dalam penentuan sasaran penerima bantuan sosial
6.Pemberian kebutuhan pangan khusus untuk perbaikan dan penjaminan pertumbuhan gizi anak dan ibu hamil.
v.Sasaran Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda Strategi : Meningkatkan tumbuh kembang anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan serta meningkatkan produktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan BAB IV Arah Kebijakan :
1.Meningkatkan upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak,
2.Meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan,
3.Menjamin keamanan perempuan dan anak dari kekerasan dan pelecehan seksual,
4.Mengembangkan potensi dan minat pemuda,
5.Menumbuhkan jiwa wirausaha muda.
vi. Sasaran Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama Strategi : Meningkatkan pelestarian warisan budaya daerah sebagai bagian pendukung pembangunan dan meningkatkan nilai keagamaan Arah Kebijakan :
1.Revitalisasi, pemanfaatan, aktualisasi, cagar, objek, nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung Rintisan Geopark Gorontalo, Pengembangan, periindungan hak dan pengelolaan kebudayaan, Peningkatan sarana prasarana pusat pembinaan mental spiritual:
Pengembangan nilai-nilai keagamaan khususnya islam sebagai akar budaya daerah, Peningkatan kerukunan dan toleransi antar umat beragama.asa MR vii. Sasaran Meningkatnya budaya literasi masyarakat Strategi : Meningkatkan budaya literasi, bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter Arah Kebijakan :
l.Peningkatan peran perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah sebagai sarana sosialisasi dan penguatan literasi peserta didik dan masyarakat:
2.Pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra daerah,
3.Pengembangan teknologi informasi sebagai corong informasi literasi masyarakat yang mudah diakses dan diperoleh masyarakat:
4.Penguatan institusi sosial penggerak, penggiat dan pemerhati literasi sebagai mitra pemerintah dalam penguatan literasi masyarakat.
viii. Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Strategi : Peningkatan pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Lingkungan Hidup Arah Kebijakan :
1.Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingungan Hidup:
BAB IV 2
2.Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam pelaksanaan izin lingkungan / persetujuan lingkungan, SLO dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup,
3.Peningkatan SDM Lingkungan Hidup dan kehutanan Serta Pemberdayaan Masyarakat kehutanan, Pembangunan Rendah Karbon, Rehabilitasi hutan dan lahan dalam kawasan dan luar kawasan hutan:
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Optimalisasi Pemanfaatan Hutan (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan).AO: & ix. Sasaran Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim Strategi : Peningkatan pengelolaan penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana Arah Kebijakan :
1.Meningkatnya kualitas tata kelola penanggulangan bencana dan pengendalian resiko bencana,
2.Peningkatan penanganan bangunan rumah korban bencana dan dampak program sesuai SPM.
Strategi : Pembangunan Rendah Karbon Arah Kebijakan :
1.Peningkatan pengelolaan dan pengembangan Energi Terbarukan,
2.Rehabilitasi Hutan dan Lahan,
3.Peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian menuju pertanian ramah lingkungan,
4.Peningkatan koordinasi dan advokasi penerapan modifikasi proses dan teknologi serta manajemen limbah industri:
5.Peningkatan fasilitasi pemenuhan persyaratan izin angkutan dan pengujian berkala kendaraan bermotor.
Xx. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Strategi : Percepatan reformasi birokrasi Arah Kebijakan : Arah Kebijakan :
1.Penguatan manajemen institusi pemerintah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan, penerapan standar internasional dalam mutu layanan publik, tata kelola pemanfaatan TIK,
2.Proses bisnis organisasi pemerintah berbasis pada prioritas pembangunan:
BAB IV ri 10, 11, 12. 13. 14. 15. 16. Transformasi digital dalam penerapan SPBE secara terintegrasi melalui pemanfaatan infrastruktur, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, dan layanan SPBE secara terpadu, Penerapan manajemen talenta ASN, dalam bentuk penguatan perencanaan kebutuhan ASN sesuai prioritas pembangunan, pengembangan pola karir structural dan fungsional, pelaksanaan talent pool JPT, implementasi Human Capital Development Plan (HCDP) dan pengembangan budaya kerja berakhlak, Penguatan kebijakan kesejahteraaan ASN dalam bentuk kebijakan insentif untuk ASN tingkat risiko pekerjaan tinggi, dan bertalenta (high performance), Perluasan implementasi sistem integritas, melalui penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM dan pengembangan dan implementasi sistem integritas ASN, Penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, — melalui penyempurnaan kebijakan dan implementasi manajemen risiko, penguatan implementasi SPIP sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pernatausahaan daerah melalui pemanfaatan SIPD sesuai UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemanfaatan TIK untuk penguatan penerapan e-services dan Sistem Informasi Pelayanan Publik: Penerapan replikasi inovasi pelayanan publik: Akselerasi model/desain inovasi pelayanan publik, Penataan produk hukum daerah, Peningkatan kapasitas tata laksana: perencanaan dan anggaran, keuangan, dan aset, pengadaan barang jasa, pengendalian, pengelolaan data sektoral, Kearsipan, riset, inovasi, Fasilitasi Kesra Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar serta Pelayanan Pimpinan: Meningkatkan kapasitas SDM aparatur yang profesional dan kompoten didukung oleh manajemen ASN berbasis sistem merit: Peningkatan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi: Dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia. xi. Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah Strategi : demokrasi Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pemantapan Arah Kebijakan :
1.Pencegahan kejahatan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan dan disabilitas:
BAB IV Peningkatan kerjasarna dan koordinasi dengan lembaga kepolisian dan TNI, Meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan kesetaraan, keterwakilan, partisipasi etnis: NO 3 Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten, Penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang baik. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil: Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila, Dalam implementasinya sasaran pembangunan daerah di atas diukur berdasarkan indicator pembangunan yang relevan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan, secara ringkas tujuan, sasaran, indikator dan target capaian pada tahun 2023 disajikan dalam table berikut : Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2023 0 Kondisi Target Tujuan Sasaran Indikator Awal Capaian
(2021)(2023) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi | — 241 6,21 ekonomi dan Indeks Gini 0 0,409 0,398 kesejahteraan Inflasi 2,59 | 2,03 masyarakat Pendapatan Perkapita 34,21 | 35,94| TPT 3,01 3,63 Persentase Kemiskinan 15,41 15,00 Meningkatnya daya Kontribusi Sektor 38,80“ 38,14 dukung dan kualitas Pertanian terhadap PDRB sumber daya ndeks Ketahanan Pangan |” 80,40“ 2322 ekonomi sebagai — Nilai Tukar Petani (NTP) 103,29 1Oa37 modalitas bagi Nilai Tukar Usaha 108,55 109,9 pembangunan Pertanian (NTUP) ekonomi yang Nilai Tukar Nelayan dan 96,03 9,7 berkelanjutan Pembudidaya Ikan (NTN- Pi) Meningkatnya nilai — Kontribusi Industri 4,31" 5,27 tambah produk Pengolahan terhadap unggulan daerah, '— PDRB Lapangan kerja dan Nilai Ekspor (juta USD) 13,2” 18,03 daya saing Realisasi PMA/PMDN 10.145 11.824| perekonomian (milyar) | Kondisi Target Tujuan Sasaran Indikator Awal Capaian
(2021)(2023) Kontribusi PDRB sektor N/A Pariwisata Meningkatnya daya Kemiskinan 24,32 23,5 saing dan perdesaan | kemandirian desa Peningkatan Status | 2 4 esa dari desa maju | enjadi desa mandiri | (kawasan Strategis | Provinsi/Lokasi Prioritas) Memperkuat Persentase Kondisi 58,00 60,4 Infrastruktur untuk —— Mantap Jalan Provinsi mendukung Rasio Elektrifikasi (96) 09,21 99,5| Pengembangan Persentase Luasan 8,34 7,69 Ekonomi dan Kawasan Kumuh (Yo) | Pelayanan Dasar —” Persentase CakupanAir | 94,57 95,35 | | inum Layak | ersentase Cakupan 75,68 | 78,61 | nitasi Layak | | ersentase Kinerja Irigasi | 50 Yo 60Y4 ewenangan Provinsi io Konektivitas Antar 0,553 0,553 ilayah (Yo) 'Pemenuhan Hak Cakupan penerima 89,4 Yo Sosial Dasar : njaminan pemeliharaan Masyarakat kesehatan (UHC) | Cakupan masyarakat 20 | | miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (96) Peningkatan Indeks Pembangunan 69 69,68 Sumber daya Manusia (point) : | manusia | | | | Meningkatnya mutu Rata-rata lama sekolah | 7,9 8,28 | | dan kualitas layanan Harapan lamasekolah — | 13,11 13,24 pendidikan Angka Partisipasi Sekolah | 71,30 71,63 | Leg Kelompok Umur 16- | BAB IV Bi | Kondisi | Target Tujuan Sasaran Indikator Awal Capaian
(2021)(2023) 3 18 Persentase Satuan SMA : 52 1 pendidikan berakreditasi SMK : 39 minimal 8 SMA/SMK | (satuan pendidikan) Persentase penduduk 20,3 r | penyandang disabilitas yang bersekolah (96) | Meningkatnya derajat Angka harapan hidup 68,19 16880 | esehatan Prevalensi stunting: 29 Peningkatan kualitas Indeks Pembangunan 86,74 | 87,03 anak, perempuan dan Gender pemuda Indeks Perlindungan Anak |” 64,49 67,57 Indeks Pembangunan 48,17 Pemuda 2 Meningkatkan Persentase warisan |” Benda :15 | pemajuan dan budaya benda/tak benda Tak Benda:
| yang telah ditetapkan pelestarian terhadap total registrasi 20 kebudayaan dan Indeks Kerukunan Umat 68,74 agama Beragama Meningkatnya budaya Indeks Pembangunan 22,53 364” iterasi masyarakat Literasi Masyarakat Peningkatan Penurunan emisi GRK 27,3Yo kualitas lingkungan hidup PT Meningkatnya kualitas indeks kualitas lingkungan 77,32 74,31 ingkungan hidup hidup (IKLH) | | Meningkatnya——— Indeks Resiko Bencana Iss" | 123 | etahanan terhadap | mpak bencana dan | ahaya iklim | Terwujudnya | Nilai MCP (0/2) 89,72 92,65 Goodand — | Indeks Reformasi 63,90 65,1 | Clean | Birokrasi | | | Kondisi | Target Tujuan Sasaran Indikator Awal Capaian
(2021)(2023) | | Government | | Meningkatnya Nilai SAKIP B BB Kualitas Tata Kelola — Indeks Kematangan 48 48” Pemerintahan Organisasi Indeks Kualitas N/A Perencanaan Opini Pengelolaan wrp | wrp | euangan aa PE 238,5(kurang)| Nilai Maturitas SPBE 2,51 Meningkatnya Indeks Demokrasi (Yo) — | 70,54 stabilitas keamanan n penguatan mokrasi daerah | 4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan program yang berhubungan dengan kepentingan public dan memiliki daya ungkit dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam rangka pencapaian indicator tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada paruh kedua Tahun 2023, Provinsi Gorontalo menetapkan program prioritas pembangunan daerah yang masih konsisten dengan program prioritas yang tertuang dalam RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebagaimana table di bawah ini:
Tabel 4.3 Program Prioritas Provinsi Tahun 2023 No | Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan SKPD Penanggung Jawab Daerah Tujuan: Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sasaran : Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 1 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Dinas Pertanian Pertanian3Pa 2|Program PenyediaandanPengembanganPrasarana | Dinas Pertanian Pertanian ml! 3|Program Pengendalian Kesehatan Hewandan|Dinas Pertanian |Kesehatan MasyarakatVeteriner BAB IV 4 | Program Pengendalian dan Penanggulangan Dinas Pertanian Bencana Pertanian 5 | Program Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian 6 | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk | Dinas Pangan L Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 7 | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Dinas Pangan —. | Pangan Masyarakat 8 | Program Penanganan Kerawanan Pangan Dinas Pangan 9 | Program Pengawasan Keamanan Pangan Dinas Pangan 10 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan 11 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan — | 12 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan | Dinas Kelautan dan Perikanan Perikanan Ka 2 13 | Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau — ' Dinas Kelautan dan Perikanan Pulau Kecil PN | 0 14 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD | Dinas Kelautan dan Perikanan Pelabuhan Perikanan Tenda) '15| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta) 16 | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD | Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau) UPTD-PPI Tilamuta | UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut& Payau | "17 | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD | Pelabuhan Perikanan Gentuma) UPTD-PPI Gentuma Sasaran : Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian 1 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Kelautan dan Perikanan | 2 | Program Pengolahan dan Pemasaran UPTD-BP2MDPP Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP) : 3 | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Dinas Pariwisata —. | Pariwisata 4 | Program Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Pe 5 | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Dinas Pariwisata Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 0 Ka 6 ! Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7 Program Pengawasasan dan Pemeriksaan Koperasi | Diskumperindag 8 | Program Pendidikan dan Latihan Koperasi | Diskumperindag 9 | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi ' Diskumperindag 10 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Diskumperindag 000.1 Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) li | Program Pengembangan UMKM Diskumperindag 12 | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri | Diskumperindag - 13 | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Diskumperindag 14 | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri | Diskumperindag | Nasional f Ka 15 | Program Perizinan dan Pendaftaran Usaha” . Diskumperindag 16 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Diskumperindag
0.| dan Barang Penting 17 | Program Pengembangan Ekspor Diskumperindag 18 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen | UPTD Balai Pemantapan me — Sertifikasi Mutu Barang 0 19 | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas PM, ESDM, Transminigrasi | 20 | Program pengelolaan data dan sistem informasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi | penanaman modal BAB IV Ki 2! 23 (25| 261 24| Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas PM, ESDM, Transmigrasi| bu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi | Progran Penempatan Tenaga Kerja Dinas PM, ESDM, Transmigrasi | Program Hubungan Industrial Program Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas PM, ESDM, Tenan 27 28 Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengelolaan Aspek Kegeologian 29 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Dinas PM, ESDM, Teanaa | (UPT -BLK) Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi 1 Sasaran : Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, | Dinas PMD, Administrasi Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dukcapil 2 | Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas PMD, Administrasi 0 0 Dukcapil 3 | Program Peningkatan Kerjasama Desa Dinas PMD, Administrasi | Dukcapil 4 | Program Penataan Desa Dinas PMD, Administrasi Da Dukcapil 5 | Program Pendaftaran Penduduk Dinas PMD, Administrasi Dukcapil 6 | Program Pencatatan Sipil Dinas PMD, Administrasi Dukcapil 7 | Program Pengelolaan informasi Administrasi Dinas PMD, Administrasi Kependudukan Dukcapil 8 | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi 9 | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Sasaran : Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | Dinas PU dan Penataan Ruang 2 | Program Penyelenggaraan Jalan — | Dinas PU dan Penataan Ruang 3 | Program Penataan Bangunan Gedung Dinas PU dan Penataan Ruang 4 | Program Pengembangan Permukiman Dinas PU dan Penataan Ruang 5 | Program Penataan Bangunan Dinas PU dan Penataan Ruang| 6 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Dinas PU dan Penataan Ruang Drainase 7 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Dinas PU dan Penataan Ruang Penyediaan Air Minum 8 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Dinas PU dan Penataan Ruang | | Penyediaan Air Limbah 9 TpProgram Penyelenggaraan Penataan Ruang Dinas PU dan Penataan Ruang A5 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Dinas PU dan Penataan Ruang | Santunan Tanah untuk Pembangunan Na 0 Ka 11 ' Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Dinas PU dan Penataan Ruang Umum 12 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | Dinas PU dan Penataan Ruang 13 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah UPTD Balai Pengujian Material Provinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material | Jalan dan Bangunan —..| Jalan dan Bangunan) Oa an 14 | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan UPT TPA Talumelito 0... Persampahan Regional 15 | Program Pengelolaan Persampahan UPT TPA Talumelito BAB IV ng 16 Program Kawasan Permukiman | Dinas PRKP 19 17 | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Dinas PM, ESDM, Transmigrasi 118| Program Pengelolaan Energi Terbarukan Dinas PM, ESDM, Transmigrasi Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLA)) 20 Dinas Perhubungan Program Pengelolaan Pelayaran | Dinas Perhubungan 21 | Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Dinas Kominfo dan Statistik Publik | 22| Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Kominfo dan Statistik j 23 | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Dinas Kominfo dan Statistik Pengamanan Informasi Sasaran : Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat 1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial, PP dan PA 2 ' Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial, PP dan PA 3 | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Dinas Sosial, PP dan PA 4 | Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, PP dan PA 5 | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban | Dinas Sosial, PP dan PA Tindak Kekerasan 0 6 | Program Penanganan Bencana Dinas Sosial, PP dan PA 7 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Sosial, PP dan PA 8 | Program Perlindungan Khusus Anak Dinas Sosial, PP dan PA 9 | Program Pengarusutamaan Gender dan Dinas Sosial, PP dan PA Pemberdayaan Perempuan :
| 10 | Program Peningkatan Kualitas keluarga Dinas Sosial, PP dan PA it | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan J Anak |12| Program Perlindungan Perempuan Dinas. Sosial, PP dan PA Dinas Sosial,PP dan PA Tujuan : Peningkatan Sumber daya manusia | Sasaran : Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda danOlahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, | Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1 | Program pendidik dan tenaga kependidikan 2 Program pengelolaan pendidikan 3 | Program pengendalian perizinan pendidikan 4 | Program Pendidikan Kurikulum Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan Pemuda dan Olahraga Manusia Kesehatan 1 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dinas Kesehatan Manusia kesehatan 2 | Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Dinas Kesehatan | | Makanan Minuman | ma - 3 “Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Dinas Kesehatan Kesehatan 0 IU 4 | Program Pengendalian Penduduk Dinas Kesehatan 5 | Program Pembinaan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan 6 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan | Dinas Kesehatan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 7 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya RSUD dr, Ainun Habibie Sasaran : Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Sosial, PP dan PA1 2 | Program Perlindungan Khusus Anak 3 | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial, PP dan PA 4 | Program Peningkatan Kualitas keluarga |Penambang Dinas Sosial,PP dan PA 5 | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan | Anak | 6 | Program Perlindungan Perempuan Dinas Sosial, PP dan PA Dinas Sosial,PP dan PA Sasaran : Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama 1 | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya PEN 2 | Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 3 | Program Pengelolaan Permuseuman Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan — | Konfilk Sosial Sasaran : Meningkatnya budaya literasi masyarakat Pemuda dan Olahraga 4 | Program Pembinaan dan Pengembangan Kesbangpol | Ketahanan Ekonomi, Sosiai dan Budaya 5 | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Kesbangpol 1 | Program Pengembangan Kesenian Tradisonal Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 2 | Program Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3 | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4 | Program Pembinaan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan ' | Perpustakaan 5 | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Dinas Kearsipan dan | Kuno | Perpustakaan Tujuan : Peningkatan kualitas lingkungan hidup Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 1 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas LH& Kehutanan 2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas LH & Kehutanan 3 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Dinas LH & Kehutanan 4 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Dinas LH & Kehutanan Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 0 Ta 5 | Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Dinas LH & Kehutanan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat aa 6 | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Dinas LH & Kehutanan Masyarakat 7 | Program Pengelolaan Hutan | Dinas LH & Kehutanan BAB IV 33 | Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya | Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 9 | Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Dinas LH & Kehutanan Dinas LH & Kehutanan 110| Program Pengelolaan DAS Dinas LH & Kehutanan Sasaran : Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim 4 Program Pengembangan Perumahan | Dinas PRKP Program Penanggulangan Bencana BPBD Tujuan : Terwujudnya Good and Clean Government Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Badan Diklat Program Kepegawaian Daerah | Badan Kepegawaian Daerah | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah | Badan Keuangan Daerah ng 1 2 3 4 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 6 15 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Keuangan Daerah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi | BAPPPEDA | Pembangunan Daerah 7 | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan | BAPPPEDA Pembangunan Daerah —— |8 | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah | BAPPPEDA 9 | Program Penyelenggaraan Perigawasan Inspektorat 10 | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan | Inspektorat Asistensi BEAN 1 TENUN Pa 11 | Program kebijakan dan pelayanan pengadaan Biro Pengadaan barang dan jasa “ 112 | Program perekonomian dan pembangunan Biro Pembangunan & Fkonomi 13 | Program kebijakan administrasi pembangunan Biro Pembangunan & Ekonomi | 14 | Program Penataan Organisasi Biro Organisasi 115 | Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum | Biro Hukum 16 | Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Biro Pemerintahan &Kesra 17 | Program Kesejahteraan Rakyat Biro Pemerintahan &Kesra 118 | Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRD” | 19 | Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi Sekretariat DPRD 120 | Proc| Program Pelayanan Penghubung Badan Penghubung | 21 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dinas Kominfo dan Statistik”— | Sasaran : Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah 1 | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kesbangpol 2 | Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik 3 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kesbangpol 4 | Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban | umum Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran 5 | Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran | Bani PJ Selanjutnya, dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga melaksanakan penelaahan program prioritas daerah terhadap prioritas nasional Tahun 2023, Adapun tujuannya agar dapat tergambarkan dukungan program prioritas Provinsi Gorontalo terhadap pembangunan nasional sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 4.4 Penyelarasan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 No | Prioritas Nasional Program Prioritas — | Program Prioritas Provinsi | | Nasional | 2 1 'Memperkuat Ketahanan 1. Peningkatan 1. Program Pengelolaan| Ekonomi Untuk | — Kuantitas/Ketahanan Air |” Sumber Daya Air (Sda) | Pertumbuhan Yang Untuk Mendukung |2. Program Pengelolaan Dan Berkualitas Dan Pertumbuhan Ekonomi | Pengembangan Sistem Berkeadilan 2. Peningkatan Nilai Penyediaan Air Minum |. Tambah, Lapangan (3. Program Pelatihan Kerja Kerja, Dan Investasi Di Dan Produktivitas Tenaga Sektor Riil, Dan Kerja Industrialisasi 4. Program Penempatan
3.Penguatan Pilar |” Tenaga Kerja | Pertumbuhan Dan Daya |5. Program Hubungan Saing Ekonomi Industrial
4.Pemenuhan Kebutuhan 6. Program Pengawasan Energi Dengan Ketenagakerjaan | Mengutamakan 7. Program Pengembangan |. Peningkatan Energi Baru |” Iklim Penanaman Modal Terbarukan (Ebt) 18. Program Promosi
5.Peningkatan Penanaman Modal Ketersediaan, Akses, 9. Program Pelayanan Dan Kualitas Konsumsi | Penanaman Modal Pangan 10. Program Pengendalian
6.Peningkatan Pelaksanaan — Penanaman Kewirausahaan, Usaha Modal Mikro, Kecil Menengah |11. Program Pengelolaan Data (Umkm), Dan Koperasi Dan Sistem Informasi|
17.Peningkatan Ekspor |” Penanaman Modal | | Bernilai Tambah Tinggi | 12. Program Pengelolaan| Dan Penguatan Tingkat Energi Terbarukan Kandungan Dalam | 13. Program Pengelolaan| Negeri (Tkdn) Ketenagalistrikan |
8.Penguatan Pilar | 14. Program Penanganan | Pertumbuhan Dan Daya Kerawanan Pangan Saing Ekonomi 15. Program Pengawasan
9.Peningkatan Pengelolaan Keamanan Pangan Kemaritiman, Perikanan |16. Program Pengawasan Dan| Dan Kelautan Pemeriksaan Koperasi
10.Peningkatan 17. Program Pendidikan Dan| Ketersediaan, — Akses,| — Latihan Perkoperasian | Dan Kualitas Konsumsi | 18, Program Pemberdayaan | BAB IV E Pangan |” Dan Perlindungan Koperasi
19.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
20.Program — Pengembangan Umkm 21.Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
22.Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 23.Program — Pengembangan Ekspor
24.Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
25.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
26.Program Pengendalian Izin Usaha Industri
27.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
28.Program Pengelolaan Kelautan, — Pesisir — Dan Pulau-Pulau Kecil
29.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 30, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 31, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan |. Perikanan
132.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
33.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
34.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
35.Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
36.Program Penyuluhan Pertanian
37.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana | Pertanian BAB IV E
38.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
39.Program Pemasaran Pariwisata
40.Program Ekonomi Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program — Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pengembangan 41.
Kreatif Melalui | | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan Pembangunan Sulawesi Wilayah 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LL) Program Pelayaran
3.Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
4.Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Pengelolaan Meningkatkan — Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing
1.Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 2, Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda
3.Peningkatan Akses Mutu Dan Pelayanan Kesehatan
4.Pengendalian Penduduk Dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan
5.Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial
1.Program Pengelolaan Pendidikan
2.Program Kurikulum
3.Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
5.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
8.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 9, Program Masyarakat Kesehatan
10.Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 11, Program Perlindungan Pengembangan Pemberdayaan Bidang BAB IV Bj —.
Perempuan
12.Program Peningkatan Kualitas Keluarga
13.Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 15, Perempuan 14, Program Pendaftaran Penduduk
15.Program Pencatatan Sipil 16, Program Pengelolaan Inforrnasi Administrasi Kependudukan
17.Program Kesejahteraan Rakyat 104 | Revoluasi Mental Dan|i. Meningkatnya Pemajuan '1. Program — Pengembangan Pembangunan Dan Pelestarian Kebudayaan Kebudayaan Kebudayaan Untuk !2. Program — Pengembangan Memperkuat — Karakter Kesenian Tradisional Dan Memperteguh Jati 3. Program Pelestarian Dan Diri Bangsa, Pengelolaan Cagar Budaya Meningkatkan 4 Program Pengelolaan Kesejahteraan Rakyat, Permuseuman Dan Memengaruhi Arah (5. Program Pembinaan Perkembangan Perpustakaan Peradaban Dunia 6. Program Pelestarian Koleksi
2.Peningkatan Budaya Nasional Dan Naskah Kuno | Literasi, Inovasi Dan (7. Program Pengelolaan Arsip Kreativitas Bagi (8. Program Kesejahteraan | Terwujudnya Masyarakat | — Rakyat Berpengetahuan, — Dan |. Berkarakter 3 Memperkuat — Moderasi Beragama untuk | Mengukuhkan Toleransi, | Kerukunan, dan Harmoni |. Sosial | 5 | Memperkuat 1. Infrastruktur Pelayanan '1. Program Pengelolaan Dan Infrastruktur Untuk Dasar Pengembangan Sistem Mendukung 2. Infrastruktur Ekonomi Penyediaan Air Minum Pengembangan Ekonomi |3. Infrastruktur Perkotaan 2. Program — Pengembangan Dan Pelayanan Dasar 4. Transformasi Digital Permukiman
3.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) '4. Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | BAB IV E
7.Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
8.Program Pengembangan Perumahan
9.Program Kawasan Permukiman
10.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
11.Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
12.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
13.Program Kebijakan dan | Pelayanan Pengadaan | Barang Dan Jasa | Membangun Lingkungan 1.
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim 2. 3, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Peningkatan Ketahanan | Bencana Dan Iklim Pembangunan Rendah Karbon
1.Program — Pengembangan| Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
2.Program Pengelolaan Persampahan 3, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 4, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
5.Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
7.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan — Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan — Lingkungan Hidup (Pplh)
8.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9.Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
10.Program Pengelolaan Hutan| san v PE
11.Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
112.Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik 4 Penegakan Hukum Nasional Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Konsolidasi Demokrasi
1.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2.Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum |3. Program Fasilitasi — Dan Koordinasi Hukum
4.Program Penataan Organisasi '5. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik — dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
6.Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
7.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
8.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
9.Program Pemerintahan dan | Otonomi Daerah
10.Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
11.Program Kebijakan |. Administrasi Pembangunan
112.Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
13.Program Koordinasi dan Sinkronisasi — Perencanaan Pembangunan Daerah |14. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
115.Program Pengelolaan BAB IV Ci Barang Milik Daerah
16.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
17.Program Kepegawaian Daerah
18.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
19.Program Penyelenggaraan Pengawasan
20.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA Arah Kebijakan adalah pedoman yang berfungsi untuk mengarahkan rumusan Strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditentukan. Pada hakekatnya, Arah Kebijakan merupakan dimensi ruang dan waktu dalam mengimplementasikan rumusan Strategi yang ditentukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Arah kebijakan berfungsi untuk memperjelas kapan suatu Sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu, dengan pemilihan Strategi yang tepat, di lokasi yang tepat pula.
Arah Kebijakan untuk pembangunan Kabupaten dan Kota, agar senantiasa disinkronkan dengan arah pembangunan pemerintah pusat dan provinsi. Keselarasan prioritas pembangunan dan strategi cakupan nasional dan provinsi supaya menjadi induk dalam dalampenyusunan dokumen perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Untuk paruh kedua tahun 2023, rencana pembangunan pemerintah pusat mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan penguatan pada 7 Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional). Adapun rencana pembangunan pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil tema “Peningkatan Ekonomi & Sumber daya Manusia didukung oleh kualitas lingkungan hidup dan tata kelola pemerintah yang baik”, dengan 4 (Empat) Unsur Tema sebagai penjabarannya, yakni: e Peningkatan Ekonomi, # Peningkatan Sumber Daya Manusia, # Peningkatan Kualitas Lingkungan: e# Tata Kelola Pemerintahan Elaborasi fokus pembangunan skala nasional dan provinsi tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan di Kabupaten dan Kota. Hal lain yang menjadi poin penting dalam kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota adalah pembangunan yang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo. Dalam rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang merupakan arahan dalam rancangan RTRW Provinsi Gorontalo, meliputi rencana pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. A. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan kawasan lindung di Gorontalo bertujuan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Gorontalo. Rencana polar uang Kawasan lindung Provinsi Gorontalo meliputi:
1.Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan di Kabupaten/Kota, melalui - Penetapan kawasan hutan lindung:
- Pemantauan dan pengendalian kawasan, - Pengembalian fungsi lindung dengan rehabilitasi dan reboisasi, - Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan, - Pengembangan pola intensif dan disinsentif pengelolaan kawasan, dan - Pengawasan pengelolaan kawasan.
2.Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, seperti kawasan resapan air di Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo 3, Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Perlindungan kawasan sempadan pantai, Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar danau, dan Kawasan sempadan mata air, dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau melalui perlindungan dan pelestarian RTH Publik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo 4, Perlindungan dan pelestarian Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya meliputi :
a.Kawasan suaka alam, suaka alam laut, dan perairan lainnya di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
b.Kawasan suaka margasatwa : Kawasan Suaka Margasatwa Nantu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara.
C. Kawasan cagar alam dan cagar alam laut : Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Cagar Alam Tangale, di Kabupaten Gorontalo.
d.Kawasan Pantai Berhutan Bakau, di Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara.
e, Kawasan Tarnan Nasional dan Taman Nasional Laut : TN. Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara
f.Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara Gg. Kawasan cagar alam geologi di Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo 5, Perlindungan dan pelestarian fungsi kawasan lindung cagar alam geologi : Kawasan Pentadio di Kabupaten Gorontalo
6.Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Taman Wisata Alam, meliputi Cagar Alam Mas Popaya Raja (I1/B/3) di Kabupaten Gorontalo Utara
7.Perlindungan Kawasan Rawan Bencana
a.Kawasan Rawan Tanah Longsor - Pengamanan dan mitigasi bencana : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
b.Kawasan Rawan Gelombang Pasang - Pengamanan dan mitigasi bencana : Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Gorontalo Utara C. Kawasan Rawan Banjir - Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara Kawasan Rawan Gempa Bumi - Pengembangan jaringan drainase yang terintegrasi dengan sungai kawasan perkotaan rawan banjir : Di kawasan laut pantai Utara dan kawasan laut pantai Selatan Kawasan Yang Terletak Di Zona Patahan Aktif - Pengamanan dan mitigasi bencana : Sesar/patahan Gorontalo yang merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik di Kota Gorontalo , Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara Kawasan Rawan Tsunami - Pengamanan dan mitigasi bencana : Di sepanjang pantai selatan yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, dan sepanjang pantai utara di Kabupaten Gorontalo Utara 8, Perlindungan dan pelestarian fungsi Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah
a.Kawasan Imbuhan Air Tanah : CAT Pinogu, CAT Tombulitato, CAT Soginti, CAT Popayato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Marisa, dan CAT Bone
b.Kawasan Sekitar Mata Air di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo 9, Perlindunagn dan pelestarian Kawasan Lindung lainnya, meliputi :
a. b. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa Atau Biota Laut, yaitu Kawasan Teluk Tomini Kawasan Konservasi Perairan Daerah, yaitu Kawasan konservasi danau limboto di Kabupaten Gorontalo, Kawasan konservasi danau perintis di Kabupaten Bone Bolango, Desa Olele di Kabupaten Bone Bolango, Pulau Monduli di Kabupaten Boalemo B. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya 1, Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Hutan produksi, yang meliputi : Kawasan hutan Produksi Terbatas : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara Kawasan hutan Produksi Tetap : Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara Kawasan hutan Produksi Peruntukan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara
2.Pengembangan dan pemantapan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat : Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
3.Pengembangan dan pelestarian Kawasan Peruntukan Pertanian a.Pertanian Lahan Basah:Kota Gorontalo,KabupatenGorontalo,Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato,KabupatenBoneBolango,danKabupatenGorontaloUtara b.PertanianLahanKering:KotaGorontalo,KabupatenGorontalo,KabupatenBoalemo, Kabupaten Pohuwato,KabupatenBoneBolango,danKabupatenGorontaloUtara C.Hortikultura:KotaGorontalo,KabupatenGorontalo,KabupatenBoalemo,Kabupaten Pohuwato,KabupatenBoneBolango,danKabupatenGorontaloUtara 4.Pengembangandanpemantapan Kawasanperuntukanperkebunan:KabupatenGorontalo, Kabupaten Pohuwato,KabupatenBoalemo,KabupatenBoneBolango,danKabupaten GorontaloUtara 5.PengembangandanpemantapanKawasanPeruntukanPerikanan a.KawasanBudidayaPerikanan -KawasanBudidayaairtawar:KabupatenGorontalo,KabupatenBoalemo, Kabupaten Pohuwato, KabupatenBoneBolango,danKabupatenGorontaloUtara -KawasanBudidayaAirPayau:Pesisirselatan(KabupatenGorontalo,Kabupaten Boalemo,Kabuaten Pohuwato:PesisirutaradiKabupatenGorontaloUtara KawasnBudidayaPerikananLaut:KabupatenBoalemo,KabupatenPohuwato,dan KabupatenGorontaloUtara b.KawasanPerikananTangkap:KawasanUtara (LautSulawesi), danKawasanSelatan (TelukTomini) C.Kawasanpengolahanhasilperikanan:KotaGorontalo,KabupatenGorontalo, KabupatenBoalemo,Kabupaten Pohuwato, KabupatenBoneBolango,danKabupaten GorontaloUtara d.KawasanMinapolitan:KotaGorontalo,KabupatenGorontalo,KabupatenBoalemo, Kabupaten Pohuwato, KabupatenBoneBolango,danKabupatenGorontaloUtara e.KawasanPeternakan:KabupatenGorontalo,KabupatenBoalemo,Kabupaten Pohuwato,KabupatenBone BolangodanKabupatenGorontaloUtara 6.Pengembangandanpemantapan KawasanPeruntukanPertambangan:Kabupaten Gorontalo,KabupatenBoalemo,Kabupaten Pohuwato,danKabupatenBone Bolango 7.Pengembangandanpemantapan KawasanPeruntukanIndustri:
KawasanindustriGopandang(KEK) -IndustriperikanandiKabupatenGorontaloUtara IndustripengolahanhasilperkebunandiKabupatenGorontalo IndustripeternakandiKabupatenGorontalodanKabupatenBone Bolango IndustripengolahanhasilpertaniandiKabupaten Pohuwato 8.Pengembangandanpemantapan KawasanPeruntukanPariwisata a.KawasanStrategis pariwisata Nasional: -Pentadio Resort(KabupatenGorontalo), -MuseumPendaratan Soekarno (KabupatenGorontalo) -Benteng Otanaha(KotaGorontalo), -PantaidanTaman BawahLaut Olele(Kabupaten Bone Bolango), -PantaiBotutonuo (Kabupaten Bone Bolango), -PantaiBotubarani (Kabupaten BoneBolango) Pantai Karang Citra/ Blue Marline (Kota Gorontalo) Kawasan Pariwisata Unggulan Provinsi Benteng Otanaha (Kota Gorontalo) Museum Pendaratan Soekarno (Kabupaten Gorontalo) Kawasan Air Panas Lombongo (Kabupaten Bone Bolango) Pantai dan Taman Laut Olele (Kabupaten Bone Bolango) Suaka Margasatwa Hutan Nantu (Kabupaten Boalemo) Desa Wisata Torosiaje (Kabupaten Pohuwato) Pentadio Resort (Kabupaten Gorontalo) Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara)
9.Pengembangan dan pemantapan Kawasan Permukiman
a.Kawasan permukiman perkotaan :
Kawasan permukiman perkotaan beserta fasilitas sosial, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan, Kawasan permukiman di PKN, PKW, dan PKL yang padat penduduknya: dan Pola permukiman perkotaan yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami harus menyediakan tempat evakuasi pengungsi bencana alam baik berupa lapangan terbuka dan di tempat ketinggian.
b.Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan :
Cc. Bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal seperti pola rumah kebun dengan bangunan berlantai panggung, dan Kawasan permukiman perdesaan termasuk kawasan permukiman penduduk di perkampungan yang ada (kecuali perkampungan perkampungan yang berlokasi di kawasan lindung yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung). Kawasan Permukiman Pada Kawasan Khusus kawasan permukiman yang tumbuh akibat perkembangan infrastruktur: kawasan permukiman yang tumbuh akibat kegiatan sentra ekonomi, kawasan industri yang mengalami kelangkaan penyediaan rumah untuk pekerja Industri, kawasan perbatasan yang mengalami kesenjangan sosial ekonomi dengan negara tetangga dan kerawanan terhadap gangguan pertahanan dan keamanan wilayah kedaulatan negara, kawasan nelayan yang mengalami kerawanan terhadap bencana kebakaran, rawan terhadap terpaan gelombang termasuk tsunami dan angin ribut, kawasan khusus lainnya 10.Pengembangan dan pemantapan kawasan peruntukan lainnya Kawasan pertahanan dan keamanan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara Kawasan kepolisian negara : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara a. Cc. Kawasan untuk kesehatan masyarakat : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara
d.Kawasan Pendidikan : Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara C. Pengembangan dan pemantapan Kawasan Strategis Provinsi
1.Kawasan Strategis Nasional yang Ditetapkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Yang Terkait Dengan Wilayah Provinsi :
KSN Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara (11I/E/2): KSN Pertumbuhan Ekonomi / Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gorontalo — Paguyuman — Kwandang (11/A/2) KSN Lingkungan Hidup Danau Limboto (11/B/2)
2.Usulan Kawasan Strategis Nasional Provinsi (KSNp) : KSNp Tibawa e@ KSNp Taman Nasional Nani Wartabone 3, Kawasan Strategis Provinsi :
a, kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi: Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis berupa KSP Randangan dan sekitarnya, KSP Paguyaman Wonosari, KSP Sumatoa (Sumalata, Tolinggula, Anggrek) dan sekitarnya, KSP Pariwisata Teluk Tomini , KSP terpadu industri, perdagangan dan jasa, simpul transportasi Tibawa: KSP terpadu pelabuhan, peti kemas dan pergudangan Anggrek: KSP Minapolitan Kwandang
b.Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya :
Kawasan Wisata Terpadu Telaga — Gorontalo -— Tapa C. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan : Suaka Margasatwa Nantu Taman Nasional Bogani Nani Wartabone DAS Limboto- Bolango-Bone BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2023 menjabarkan rencana Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang akan didanai pada tahun 2023. Komposisi pendanaan dari Program dan Kegiatan merupakan elaborasi lebih lanjut dari fokus pembangunan yang tergambar pada Tema beserta Unsur Tema RKPD Tahun 2023. Adapun untuk paruh kedua Tahun 2023, rencana kerja secara prinsip masih konsisten dengan RKPD Induk Tahun 2023, namun terdapat beberapa perubahan pada pendanaannya. Hal ini adalah dalam rangka mengakomodir pergeseran anggaran di perangkat daerah yang dirasa butuh untuk dilakukan, namun tidak mengeliminasi pencapaian target yang telah ditetapkan. Program Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah disajikan bersama dengan semua parameter yang menyertai, yaitu Indikator, Target Tahun Rencana, Lokasi serta Pagu yang merupakan hasil perumusan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk kemudian menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan daerah di masing-masing Perangkat Daerah. Adapun pendanaan perencanaan pembangunan di paruh kedua Tahun 2023 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dicermati pada Tabel sebagai berikut: BAB VII PENUTUP Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat perubahan kebijakan keuangan daerah, perubahan dan pergeseran kegiatan OPD, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ini merupakan acuan dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Tahun 2023, yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) ini disusun untuk dijadikan Pedoman bagi setiap OPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana melalui penjabaran program dan kegiatan agar dilakukan secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan daerah yang tepat sasaran. Terutama ditekankan pada aspek perubahan atas berbagai program dan kegiatan didasarkan pada hasil evaluasi hingga tahun berjalan dokumen RKPD Tahun 2023. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023 Provinsi Gorontalo pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi OPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun rencana. Perubahan RKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang mengemban amanat pembangunan tahun pertama dari empat tahun perencanaan pembangunan pada RPD Provinsi Gorontalo 2023 - 2026, Pj. GUBERNUR GORONTALO, ISMAIL PAKAYA BabVII,Penutup