DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini mengatur: Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi: a. pakaian dinas harian; b. pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu; c. pakaian sipil lengkap: d. pakaian dinas lapangan; e. pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu; f. pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi keIja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyesuaikan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemeritnah Daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 ten tang Pakaian dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b', perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); Menimbang Mengingat GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

a.bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyesuaikan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemeritnah Daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. 4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6. 5.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03); MEMUTUSKAN: PERATUTAN GUBERNUR TENTANG PAKAIANOJNAS APARATUR SIPIL NEGARAOJ LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH.

BAB I

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan: KARO HUKUM yang memimpin menjadi kewenangan unsursebagai

1.Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pakaian dinas Harian adalah Pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesum dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.Pakaian dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian din as yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
7.Pemerintah Daerah adalah Gubernur penyelenggara pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang Daerah otonom.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
10.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
11.KabupatenjKota adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(2)Penggunaan Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan,

1.Pakaian dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pakaian dinas Harian adalah Pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.Pakaian dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
4.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
7.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Gubernur adalah Gubemur Gorontalo.
10.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
11.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubemur ini.
(2)Penggunaan Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.
1. a.pakaian dinas harian;
2. b.pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu;
3. e.pakaian sipil lengkap:
4. d.pakaian dinas lapangan;
5. e.pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
6. f.pakaian dinas upaeara perangkat daerah tertentu; dan
7. g.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.pakaian dinas harian khaki;
b.pakaian dinas harian kemeja putih; dan
e.pakaian dinas harian batikftenunflurik atau pakaian khas daerah karawo.

Pasal 5

(1)Pakaian dinas harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.pakaian dinas harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.pakaian dinas harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian dinas harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan Pakaian dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam eelana. KARO HUKUM rl. estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Jenis Pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.pakaian dinas harian;
b.pakaian dinas harian perangkat daerah tertentu;
c.pakaian sipil lengkap:
d.pakaian dinas lapangan;
e.pakaian dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.pakaian dinas upacara perangkat daerah tertentu; dan
g.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

a.pakaian dinas harian khaki;
b.pakaian dinas harian kemeja putih; dan
c.pakaian dinas harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah karawo.

Pasal 5

(1)Pakaian dinas harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.pakaian dinas harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.pakaian dinas harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian dinas harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan Pakaian dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana. KARO HUKUM
(4)Jenis dan model serta spesifikasi pakaian dinas harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pakaian dinas harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.pakaian dinas harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.pakaian dinas harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian dinas harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan pakaian dinas harian kemeja putih lengan pendek bagi ASNpria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian dinas harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi pakaian dinas harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pakaian dinas harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASNPemerintah pada hari hari jumat, dan pada hari batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pakaian khas daerah karawo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Kamis, serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 24 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024