DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2043 termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Sistematika Dokumen Rispald Kewenangan Provinsi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang, Jangka Waktu, Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017, Gubernur

Menetapkan

menetapkan rencana induk sistem pengelolaan limbah air domestik lintas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. 2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Menimbang Mengingat TAHUN 2025-2043 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, bahwa air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan masyarakat, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional merupakan kewenangan pemerintah provinsi, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017, Gubernur menetapkan rencana induk sistem pengelolaan limbah air domestik lintas kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2025-2043, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik ~ 2 ~ Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. 4.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); MEMUTUSKAN: - Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemeritnah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menetapkan 2 Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841): Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456), MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK TAHUN 2025-2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Gorontalo. Pemeritnah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. KARO KADIS PU,TATA RUANG, DAN ASISTEN BeKDA | WAGUB HUKUM PEBIIM , | 7 L ~ 3 ~

5.Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
6.Air Limbah Domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis baik berupa grey water ataupun air limbah toilet black water.
7.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8.Rencana Induk SPALD Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut RISPALD Provinsi adalah suatu dokumen perencanaan dasar yang menyeluruh mengenai pengembangan sarana dan prasarana air limbah yang memenuhi kriteria aman dan layak untuk periode jangka pendek, menengah hingga panjang.
9.Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya memperbaiki kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan sehingga layak untuk dibuang ke saluran drainase.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan penyelenggaraan RISPALD dalam rangka menjamin hak rakyat atas akses yang layak dan aman;
b.mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Limbah layak dan berwawasan lingkungan;
c.mewujudkan kepentingan yang seimbang antara penanganan dan penyelenggarapelayanan SPALD;dan
d.mewujudkan penyelenggaraan RISPALD yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan SPALD. 3x Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. Air Limbah Domestik adalah limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis baik berupa grey water ataupun air limbah toilet black water. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Rencana Induk SPALD Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut RISPALD Provinsi adalah suatu dokumen perencanaan dasar yang menyeluruh mengenai pengembangan sarana dan prasarana air limbah yang memenuhi kriteria aman dan layak untuk periode jangka pendek, menengah hingga panjang. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya memperbaiki kualitas air limbah agar memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan sehingga layak untuk dibuang ke saluran drainase.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan penyelenggaraan RISPALD dalam rangka menjamin hak rakyat atas akses yang layak dan aman, mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Limbah layak dan berwawasan lingkungan, mewujudkan kepentingan yang seimbang antara penanganan dan penyelenggarapelayanan SPALD,dan mewujudkan penyelenggaraan RISPALD yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan SPALD. KARO KADIS PU,TATA — TI - RUANG, DAN ASISTEN BEKDA | WAGUB HUKUM PERKIM PF | 7 L ~ 4 ~

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

(1)RISPALD Provnsi dapat diselengarakan oleh :
1. a.Dinas;
2. b.UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik;
3. c.kelompok masyarakat;dan
4. d.orang perorangan.
(2)Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan RISPALD Provinsi, Gubernur dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
(3)Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

SISTEMATIKA DOKUMEN RISPALD KEWENANGAN PROVINSI

Pasal 5

(1)Sistematika dokumen RISPALD Provinsi terdiri atas :
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Wilayah;
3. c.BAB III : Konsep dan Kriteria Penyusunan RISPALD;
4. d.BAB IV : Kondisi Sistem Pengelolaan Air Limbah Eksisting;
5. e.BAB V : Analisis Kondisi Sistem Pengelolaan Air Limbah;
6. f.BAB VI : Strategi Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah;
7. g.BAB VII : Analisis Pendanaan;
8. h.BAB VIII : Rencana Pengembangan Kelembagaan;
9. i.BAB IX : Rencana Program Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah;dan
10. j.BAB X : Penutup
(2)Dokumen RISPALD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan RISPALD Provinsi, Gubernur mempunyai

(1)
(2)
(3)ah

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

RISPALD Provnsi dapat diselengarakan oleh :

a.Dinas,
b.UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik,
c.kelompok masyarakat,dan
d.orang perorangan. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan RISPALD Provinsi, Gubernur dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik. Pembentukan perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 4

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017