DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 32 Tahun Tahun 2025

Nomor: 32
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakithewan Rabies termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum, Jenis HPR, Pemilik dan/atau Pemelihara HPR, Pemasukan dan Pengeluaran HPR, Observasi HPR, Pemeliharaan dan Vaksinasi HPR, Pemasangan Penanda Hewan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya penanggulangan penyakit hewan untuk melindungi masyarakat, hewan dan ekosistem dari ancaman penyakit hewan yang menyebabkan kematian;
b.bahwa dengan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat untuk memelihara hewan penular Rabies serta untuk menjaga kesehatan hewan penular Rabies dan masyarakat dan bahaya penularan Rabies;
c.bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rabies;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diu bah dengan “| W GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN RABIES Menimbang : Mengingat a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan hewan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan upaya penanggulangan penyakit hewan untuk melindungi masyarakat, hewan dan ekosistem dari ancaman penyakit hewan yang menyebabkan kematian, bahwa dengan semakin meningkatnya kegemaran masyarakat untuk memelihara hewan penular Rabies serta untuk menjaga kesehatan hewan penular Rabies dan masyarakat dari bahaya penularan Rabies, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Provinsi berperan mengawasi penerapan pedoman pemberantasan penyakit hewan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Rabies, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang NomoI' 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah Pengganti TJndang-TJndang NomoI' 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 NomoI' 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\~omor6841);
5.Undang-Undang NomoI' 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NomoI' 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang NomoI' 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 NomoI' 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomoI' 6841);
6.Undang-undang NomoI' 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 NomoI' 105, Tambahan Lembaga Negara republic Indonesia NomoI' 6887);
7.Peraturan Pemerintah NomoI' 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 NomoI' 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian NomoI' 5356);
8.Peraturan Pemerintah NomoI' 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 NomoI' 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian NomoI' 5543);
9.Peraturan Menteri Pertanian NomoI' 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tahun Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Indonesia Tahun 2015 NomoI' 1866); MEMUTUSKAN: 2015 tentang Negara Republik Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGANPENYAKITHEWANRABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: KADIS PERTANIAN WAGUB Menetapkan SI Undang- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir an Peraturan Pemerintah Pengc Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Thn an KOATN. JNOL1i01 V ,

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
6.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaga Negara republic Indonesia Nomor 6887):
7.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nornor 5356),
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nornor 5543),
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/Pk.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866), MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN RABIES.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: KARO KADIS HUKUM | PERTANIAN SENTEN Spkna WAGUB KK| £ IN ih

1.Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang an tara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasl parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia.
2.Rabies adalah penyakit menular yang akut dari susunan syaraf pusat yang dapat mcnyerang hcvvan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus Rabies.
3.Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan Rabies.
4.Vak:>inasi Rabies adalah usaha meIlimbulkaIl kekebalcUl Lerhadap serangan Rabies.
5.Pemilik adalah pemilik dan/atau atau pemelihara HPR.
6.Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
7.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
8.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
9.Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi adalah Pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk melaksanakan tugas pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Daerah.
10.Pengepul adalah perantara dalam rantai distribusi yang membeli barang dari produsen/pengumpul awal dalam jumlah besar kemudian menjualnya ke pedagang besar.
11.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
12.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
14.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan. Pasa12 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah, aparat pelaksana, dan setiap As to. ti. IL 1, 14. “3 Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, ansoyan me trayima kerarunan. infestasi parasit, dangangguan melabolsm trauma, keracunan, 1! tas! rAKAL£wpr£phprr(C" infeksi Getenegmaantsame patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan ricketsia. Rabies adalah penyakit menular yang akut dari susunan syaraf Ni ant AA Ah ant AnnN am bardnwah ana Asa AKN PMSaL Y M1 Lapat riicALYy CA ang hewan veraar CLL pPALIAD LAI manusia yang disebabkan oleh virus Rabies. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan yang dapat menularkan Rabies. Vaksinasi Rabies adalah usaha meniiibulkan kekebalan terhadap serangan Rabies. Pemilik adalah pemilik dan/atau atau pemelihara HPR. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka Rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi adalah Pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk melaksanakan tugas pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis Kesehatan Hewan dan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Daerah. Pengepul adalah perantara dalam rantai distribusi yang membeli barang dari produsen/pengumpul awal dalam jumlah besar kemudian menjualnya ke pedagang besar. Daerah adalah Provinsi Gorontalo. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hewan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah, aparat pelaksana, dan setiap KADIS -— PERTANIAN | ASISTEN Ca WAGUB Lk | , orangjbadan usaha untuk menjaga kesehatan HPR dari bahaya penyakitjpenular Rabies.

Pasal 3

Peraturan Gubemur Inl bertujuan untuk kepastian hukum pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan HPR.

a.anjing;
b.kucing;
c.kera; danjatau d he""'" cpha"aca""a ,,,,,,a da""t mpn"lark"" P"bl.PS• "'.L •• fo.A..J...L ~'-' •.•••.•..•. 0•..•.•..•.,; .)'-"-.1..40 t""'........... •......•. \..00. .••••••••••.••.••.•••.• fo.A.. •••••••

(1)Pemilik danjatau pemelihara HPR terdiri atas:
1. a.orang perorangan; danj atau
2. b.badan usaha.
(2)Orang perorangan danj atau badan usaha sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.memberi makan dan minum;
2. b.memberi tempat berteduh;
3. c.menjamin kesehatan hewan dengan memberikan obat dan vaksinasi;
4. d.menjamin kebebasan HPR berperilaku secara alami; dan
5. e.menjamin kebebasan HPR dari rasa takut dan tertekan. BABIV PEMASUKANDANPENGELUARANHPR Pasal 6
(1)Setiap orang danjatau badan usaha yang melakukan kegiatan pemasukan atau pengeluaran HPR ke atau dari Daerah wajib memperhatikan status situasi penyakit hewan dan telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
(2)Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: “As orang/badan usaha untuk menjaga kesehatan HPR dari bahaya penyakit/penular Rabies.

BAB III

PEMILIK DAN/ATAU PEMELIHARA HPR

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk kepastian hukum pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan HPR.

BAB II

JENIS HPR

Pasal 4

Jenis HPR antara lain :

a.anjing,
b.kucing,
c.kera, dan/atau
d.hewan sebangsanya yang dapat menularkan Rabies.

BAB III

PEMILIK DAN/ATAU PEMELIHARA HPR

Pasal 5

(1)Pemilik dan/atau pemelihara HPR terdiri atas:
1. a.orang perorangan, dan/atau
2. b.badan usaha.
(2)Orang perorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
1. a.memberi makan dan minum,
2. b.memberi tempat berteduh, Cc. menjamin kesehatan hewan dengan memberikan obat dan vaksinasi,
3. d.menjamin kebebasan HPR berperilaku secara alami, dan
4. e.menjamin kebebasan HPR dari rasa takut dan tertekan.

BAB IV

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HPR

Pasal 6

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemasukan atau pengeluaran HPR ke atau dari Daerah wajib memperhatikan status situasi penyakit hewan dan telah memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
(2)Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: N KADIS Kania PERTANIAN | ASISTEN 22 WAGUB Sit PN
1. a.memiliki sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner di wilayah pengirim;dan
2. b.memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditetapkan oleh wilayah tujuan.
(3)Pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Perizinan Bcrusaha Tcrintegrasi Sccara (Online Submission) terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha atau pengepul dilarang memperjualbelikan HPR untuk tujuan pangan:
1. a.HPR dalam bent uk hewan hidup; danj atau
2. b.produk HPR berupa daging dan/ atau produk turunannya, baik mentah maupun yang telah diolah.
(2)Setiap orang dan/ atau badan usaha atau pengepul yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.penutupan temp at kegiatan jual beli; danj atau
3. d.denda administratif paling banyak Rpl0.000.000 (sepuluh juta rupiah rupiah). BABV OBSERVASIHPR Pasal 8
(1)Setiap Pemilik HPR wajib melakukan observasi dan melaporkan HPR ke Dinas apabila teljadi kasus gigitan lerhadap manusia.
(2)Observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
1. a.terjadi kasus gigitan terhadap manusia; dan
2. b.adopsi HPR.
(3)Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas di bawah pengawasan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsij Dokter Hewa..n Benvenang. KADIS PERTANIAN “ 5 tata
1. a.memiliki sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner di wilayah pengirim,dan
2. b.memenuhi persyaratan kesehatan hewan oleh wilayah tujuan. Pemenuhan persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Perizinan LA AOALLA AL ILK BA AD ML ALA A4 MAANLL ULILIX OLI Leto KIE JUS Submission) terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Setiap orang dan/atau badan usaha atau pengepul dilarang memperjualbelikan HPR untuk tujuan pangan:

a.HPR dalam bentuk hewan hidup, dan/atau
b.produk 'HPR berupa daging dan/atau produk turunannya, baik mentah maupun yang telah diolah. Setiap orang dan/atau badan usaha atau pengepul yang melanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
a.teguran tertulis,
b.penutupan tempat kegiatan jual beli, dan/atau
d.denda administratif paling banyak Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah rupiah). Setiap Pemilik HPR wajib melakukan observasi dan melaporkan HPR ke Dinas apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia. Observasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a.terjadi kasus gigitan terhadap manusia, dan
b.adopsi HPR. Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas di bawah pengawasan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi / Dokter Hewan Berwenanp.dad — Nk 2) KARO KADIS ASISTEN SgkDa WAGUBHYKUM PERTANIAN . Kk FYI

(4)Selama masa observasi terhadap HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pengobatan atau perlakuan medis lain selain pengamatan terhadap gejala penyakit Rabies.
(5)Terhadap HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mati selama masa observasi harus dikirim ke laboratorium Unit Pelayanan Teknis Kesehatan Hewan untuk didiagnosis.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009