Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :
1.Gubernur adalah Gubemur Gorontalo.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompokjabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7.J abatan Administrasi terdiri atas J abatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
8.Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10.Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
12.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata Iaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13.Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekeIjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
BABII RUANGLINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:
a.analisis jabatan;
b.analisis beban keIja;
c.kegunaan analisis jabatan dan analisis beban keIja;
d.kewenangan; dan
e.monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
BABIII ANALISISJABATAN Pasal 3
(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Inspektorat Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.
BABIV ANALISISBEBANKERJA Pasal 4
(1)Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Inspektorat Daerah.
(2)Tujuan Analisis Beban KeIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban keIja.
BABV KEGUNAAN Pasal 5
(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
a.perencanaan kebutuhan PNS;
b.rekruitmen calon PNS;
c.penempatan PNS;
d.pengendalian PNS;
e.pendidikan dan pelatihan PNS;
f.pengembangan PNS; dan
g.kesejahteraan PNS.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
a.Inspektorat Daerah;
b.Badan Kepegawaian Daerah;
c.Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
d.Biro Hukum dan Organisasi.