DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 36 Tahun 2023

Nomor: 36
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 138

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, tata kelola SPBE, penerapan manajemen SPBE, layanan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c.bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Gorontalo sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 36 TAHUN 2023 Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini GUBERNUR GORONTALO PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO, Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik terpadu, berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik,
b.bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
c.bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Gorontalo sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
1. 2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060):
2. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini ~ 2 ~ Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 11.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233); 12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474); Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini SDS Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952),
9. 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
10. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038),
11. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 1),
12. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99),
13. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400):
14. 9.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182), 10.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112), 11.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233), 12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474), Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini ~ 3 ~ 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551); 15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261); 16.Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375); 17.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); 18.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573); 19.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745); 20.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288); 21.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541); 22.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini S3 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), 14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551), 15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261), 16.Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375), 17.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994), 18.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573), 19.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745), 20.Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1288): 21.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541), 22.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini ~ 4 ~ (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1339); 23.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374); 24.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03); 25.Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika.
7.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini SAS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 975) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1339), 23.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374), 24.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03), 25.Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 15), MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika.
7.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini ~ 5 ~ kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9.Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10.Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
11.Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12.Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13.Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14.Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
15.Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
16.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi.
17.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Catatan: SG kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini ~ 6 ~
18.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
19.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.
20.Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
21.Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
22.Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
23.Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
24.Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan berbagai sumber (resource sharing).
25.Aplikasi Pemrograman Antarmuka (Application Programming Interface) adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
26.Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi.
27.Lebar Pita (Bandwidth) adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
28.Wadah (Hosting) adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet. Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Catatan: 26 Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan berbagai sumber (resource sharing). Aplikasi Pemrograman Antarmuka (Application Programming Interface) adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari informasi. Lebar Pita (Bandwidth) adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan. Wadah (Hosting) adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat Internet. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini ~ 7 ~
29.Server Lokasi Bersama (Colocation Server) adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur.
30.Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) adalah prosedur yang diterapkan pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
31.Persetujuan Tingkat Layanan (Service Level Agreement) yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
32.Sistem Penghubung Layanan yang selanjutnya disingkat SPL adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
33.Surat Elektronik adalah perangkat yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu mail.Gorontaloprov.go.id.
34.Kode Sumber (Source Code) adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi.
35.Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
36.Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
37.Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
38.Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE.
39.Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
40.Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Provinsi. Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Catatan: S7 Server Lokasi Bersama (Colocation Server) adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di Pusat Data yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastruktur. Rencana Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan) adalah prosedur yang diterapkan pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat, yang digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data. Persetujuan Tingkat Layanan (Service Level Agreement) yang selanjutnya disingkat SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok. Sistem Penghubung Layanan yang selanjutnya disingkat SPL adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. Surat Elektronik adalah perangkat yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu mail. Gorontaloprov.go.id. Kode Sumber (Source Code) adalah komponen dasar dari suatu program komputer atau aplikasi. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE. Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE. Asesor adalah seseorang yang melakukan penilaian atas penerapan SPBE. Tim Asesor Internal adalah sekelompok Asesor yang terdiri dari pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah Provinsi. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini ~ 8 ~
41.Pentahelix A-B-C-G-M adalah unsur-unsur pelaku pembangunan daerah yang terdiri atas akademisi/ perguruan tinggi, pelaku bisnis/swasta/pengusaha dan industri, komunitas/masyarakat, pemerintah provinsi, dan media.
42.Portal Satu Data Gorontalo adalah media bagi-pakai data di Pemerintah Daerah Provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
43.Forum Satu Data Gorontalo adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
44.Wali data adalah unit pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
45.Produsen Data adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
46.Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
47.Pembina Data adalah Pemerintah Daerah Provinsi diberi kewenangan oleh Instansi Pusat untuk melakukan pembinaan terkait Data.
48.Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Gorontalo.
49.Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE agar terlaksana integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
(2)Catatan: TG Pentahelix — A-B-C-G-M adalah unsur-unsur pelaku pembangunan daerah yang terdiri atas akademisi/ perguruan tinggi, pelaku bisnis/swasta/pengusaha dan industri, komunitas/masyarakat, pemerintah provinsi, dan media. Portal Satu Data Gorontalo adalah media bagi-pakai data di Pemerintah Daerah Provinsi yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Forum Satu Data Gorontalo adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Wali data adalah unit pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data. Produsen Data adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk. Pembina Data adalah Pemerintah Daerah Provinsi diberi kewenangan oleh Instansi Pusat untuk melakukan pembinaan terkait Data. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Gorontalo. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan SPBE agar terlaksana integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini ~ 9 ~

a.mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Arsitektur SPBE dan Peta Rencana;
b.mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah; dan
c.mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:

a.tata kelola SPBE;
b.penerapan manajemen SPBE;
c.audit TIK;
d.layanan SPBE; dan
e.pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
b.keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
c.kesinambungan, keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
d.efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
e.akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
f.interoperabilitas, yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE; dan
g.keamanan, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini S9
1. a.mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Arsitektur SPBE dan Peta Rencana:
2. b.mewujudkan keselarasan antara pengelolaan SPBE di Dinas dan Perangkat Daerah, dan
3. c.mewujudkan sinkronisasi dan integrasi pengelolaan SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi: a. 0 20 tata kelola SPBE: penerapan manajemen SPBE, audit TIK, layanan SPBE, dan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Pasal 4

SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efektivitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan: keterpaduan, yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE, kesinambungan, keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya, efisiensi, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE, interoperabilitas, yaitu koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE, dan keamanan, yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non repudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 5

(1)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Catatan: UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan ARCode yang terdapat pada dokumen ini ~ 10 ~
(2)Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.arsitektur SPBE;
2. b.peta rencana SPBE;
3. c.rencana dan anggaran SPBE;
4. d.proses bisnis SPBE;
5. e.aplikasi SPBE;
6. f.layanan pusat data;
7. g.layanan jaringan intra pemerintahan daerah;dan
8. h.sistem penghubung.

Isi peraturan

Teks138PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 36 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA KELOLA SPBE

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018