DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 40 Tahun 2018

Nomor: 40
Tahun: 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan gubernur ini mengatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada dinas pangan provinsi gorontalo, peraturan ini juga mengatur tentang; analisa beban kerja; kegunaan analisis jabatan dan beban kerja; kewenangan; monitoring, evaluasi dan pengendalian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12.Peraturan Gubemur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan Provinsi Gorontalo;
13.Peraturan Gubemur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Gorontalo. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PANGAN PROVINSI GORONTALO. BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :
1.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.
5.Dinas adalah Dinas Pangan Provinsi Gorontalo.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompokjabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8.Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9.Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10.Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11.Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14.Analisis Beban KeIja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekeIjaan untuk mencapai tujuan organisasi. BABII RUANGLINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

a.analisis jabatan;
b.analisis beban keIja;
c.kegunaan analisis jabatan dan analisis beban keIja;
d.kewenangan; dan
e.monitoring, Evaluasi dan Pengendalian. BABIII ANALISISJABATAN Pasal 3

(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Pangan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas. BABIV ANALISISBEBANKERJA Pasal 4
(1)Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Pangan.
(2)Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Pangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja. BABV KEGUNAAN Pasal 5
(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
1. a.perencanaan kebutuhan PNS;
2. b.rekruitmen calon PNS;
3. c.penempatan PNS;
4. d.pengendalian PNS;
5. e.pendidikan dan pelatihan PNS;
6. f.pengembangan PNS; dan
7. g.kesejahteraan PNS.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
1. a.Dinas Pangan;
2. b.Badan Kepegawaian Daerah;
3. c.Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. d.Biro Hukum dan Organisasi.

Pasal 6

(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Pangan.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
1. a.nama jabatan;
2. b.kode jabatan;
3. c.unit organisasi;
4. d.kedudukan dalam struktur organisasi;
5. e.ikhtisar jabatan;
6. f.uraian tugas;
7. g.bahan keIja;
8. h.perangkatj alat keIja;
9. i.hasil keIja; J. tanggung jawab;
10. k.wewenang;
  1. 1.korelasi jabatan;
11. m.kondisi lingkungan keIja;
12. n.risiko bahaya;
13. o.syarat jabatan;
14. p.pre stasi yang diharapkan; dan
15. q.butir informasi lain.
(3)Analisis Beban KeIja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pangan sesuai dengan beban keIja jabatan.
(4)Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja Dinas Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubemur ini.
(5)Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretarlat Daerah Provinsi Gorontalo. BABVI KEWENANGAN Pasal 7
(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
(2)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait danj atau pihak lain. BABVII MONITORING,EVALUASIDANPENGENDALIAN Pasal 8
(1)Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja pada Dinas Pangan secara berkala atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.
(2)Evaluasi dan pengendalian kebijakanjpengaturan analisis jabatan dan analisis beban keIja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatanpada Dinas Pangan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
(3)Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
(4)Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi GorontaIo.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi GorontaIo. Ditetapkan di Gor pada tanggal 24 ~UBERNUR Diundangkan di GorontaIo pada tanggal 24 Anril 2018 Plh. SEKRETARISDAERAHP GORONTALO, BERITADAERAHPROVINSIGORONTALOTAHUN2018 NOMOR 40 LAMPIRAN PERATURANGUBERNUR GORONTALO NOMOR 40 TAHUN 2018 TANGGAL 24 April 2018 TENTANG ANALISISJABATAN DANANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PANGAN PROVIN~I GORONTALO HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PANpAN FORMASI JABATAN NAMAJABATAN JABATAN i, NO JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KET PIMPINAN . ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL TINGGI PRATAMA 1 2 3 \ 4 5 6 7 8 1 Kepala Dinas 1 I 2 Sekertaris 1 3 Kepala Sub. Bagian Perencanaan Dan Keuangan 1 4 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 5 5 Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan 5 6 Bendahara 1 7 Pengadministrasi Keuangan 2 8 Penata Laporan Keuangan 6 9 Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 1 10 Pengadministrasi Persuratan 1 11 Pengelola Surat 4 12 Pengadministrasi Kepegawaian 5 13 Penyusun kebutuhan Barang Inventaris 2 14 Sekretaris 1 15 Pengemudi 5 16 Kepala Bidang Konsumsl Dan Keamanan Pangan 1 17 Kepala Seksl Penganekaragaman Konsumsi Pangan 1 18 Pengelola penganekargaman pangan 3 19 Kepala Seksi Konsumsi Pangan 1 20 Pengelola Pola Pangan Harapan 5 21 Kepala Seksi Keamanan Pangan 1 22 Pengelola Pengawasan 2 23 Kepala Bidang Dlstribusl Dan Cadangan Pangan 1 WAGUa .. FORMASI JABATAN NO NAMAJABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KET PIMPINAN ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL TINGGl PRATAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 24 Kepala Seksi Distribusi Pangan 1 25 Penyuluh pangan 1 26 Kepala Seksi Cadangan Pangan 1 27 Pengelo1a Ketahanan Pangan 3 28 Kepala Seksl Harga Pangan 1 29 Pengawas Harga Pangan 2 30 Kepala Bldang Ketersedlaan dan Kerawanan Pangan 1 31 Kepala Seksl ketersedlaan Pangan 1 32 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2 33 Kepala Seksl Kerawanan Pangan 1 34 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2 35 Kepala Seksl sumber daya Pangan 1 36 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 2 37 PMHP AHLI MADYA 4 JUMLAH 1 4 11 59 4 TOTAL 79 LAM PIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 40 TAHUN 2018 TANGGAL 24 April 2018 TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DlNAS PANGAN PROVINSI GORONTALO , HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA UPTD BALA! PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PROVINSI GORONTALO FORMASI JABATAN NO NAMAJABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN KET PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 1 2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 3 Pengadministrasi Keuangan 2 4 Pengadministrasi Kepegawaian 2 5 Kepala Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu 1 6 Pengelola Pengawasan 2 7 Analis Laporan Hasil Pengawasan 2 8 Kepala Seksi Manajemen Mutu 1 9 Pengelola Mutu 2 10 PMHP AHLI MUDA 6 11 PMHP AHLI PERTAMA 4 12 PMHP PENYELIA 2 13 PMHP PELAKSANA LANJUTAN 2 14 PMHP PELAKSANA 2 15 PMHPPEMULA 2 JUMLAH 0 1 3 8 20 TOTAL 32

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…