menetapkan Peraturan Gubemur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja pada Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerlntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12.Peraturan Gubemur Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kelja Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
13.Peraturan Gubemur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo.
MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSIGORONTALO. BABI KETENTUANUMUM Pasall selanjutnya disingkat PNS adalah Lingkungan Pemerintah Provinsi Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan ;
1.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Gorontalo.
3.Pegawai Negeri Sipil yang Pegawai Negeri Sipil di Gorontalo.
Provinsi
4.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
5.Unit Pelaksana Teknis Daerah Selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional pada Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompokjabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8.Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
9.Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10.Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11.Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
13.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14.Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk meneapai tujuan organisasi.
BABII RUANGLINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:
a.analisis jabatan;
b.analisis beban kerja;
e.kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
d.kewenangan; dan
e.monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
BABIII ANALISISJABATAN Pasal 3
(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan seeara lebih tepat dan akurat.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan k~pegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.
BABIV ANALISISBEBANKERJA Pasal 4
(1)Analisis Beban KeIja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan.
(2)Tujuan Analisis Beban KeIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban keIja.
BABV KEGUNAAN Pasal 5
(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja dipergunakan untuk:
a.pereneanaan kebutuhan PNS;
b.rekruitmen ealon PNS;
e.penempatan PNS;
d.pengendalian PNS;
e.pendidikan dan pelatihan PNS;
f.pengembangan PNS; dan
g.kesejahteraan PNS.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
a.Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan;
b.Badan Kepegawaian Daerah;
e.Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
d.Biro Hukum dan Organisasi.