menetapkan Peraturan Gubemur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12.Peraturan Gubemur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata KeIja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISISBEBAN KERJA PADASEKRETARIATDAERAHPROVINSI GORONTALO. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan:
1.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompokjabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7.Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
affJ7ffi
8.Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10.Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. 11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
12.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13.Analisis Beban KeIja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekeIjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
BABII RUANGLINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:
a.analisis jabatan;
b.analisis beban keIja;
c.kegunaan analisis jabatan dan analisis beban keIja;
d.kewenangan; dan
e.monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
BABIII ANALISISJABATAN Pasal 3
(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Sekretariat Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.
BABIV ANALISISBEBANKERJA Pasal 4
(1)Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Sekretariat Daerah.
(2)Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.
BABV KEGUNAAN Pasal 5
(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
a.perencanaan kebutuhan PNS;
b.rekruitmen calon PNS;
c.penempatan PNS;
d.pengendalian PNS;
e.pendidikan dan pelatihan PNS;
f.pengembangan PNS; dan
g.kesejahteraan PNS.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
a.Sekretariat Daerah;
b.Badan Kepegawaian Daerah;
c.Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
d.Biro Hukum dan Organisasi.