Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022
- Nomor
- 49
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10. Ld. 12. er 6757), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340): Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693), Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sa | | GOL ea | | Asas TA Ii ' 7 sa J 13. 14. 15. 16. 17. 18, “AN tentang Baniuan Keuangan Pariai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106): Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik — 19, 20. 2. 22. 23. 24. 2 Indonesia Tahun 2012 Nomor 754), Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023: Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 6G Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3),
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO Dan GUBERNUR GORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.832.296.976.495,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:
Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, & Pc. PD Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 5 (4) (1)
Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.185.681.722,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.456.586.737 (lima miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp1.346.006.348.000 (satu triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.337.018.578.000,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar delapan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp3.289.180.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
mg
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.854.056.189.424,00 (satu triliun delapan ratus lima puluh empat miliar lima puluh enam juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, dan Belanja bantuan sosial.
(7) (1) (2)
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp90.698.097.095,00 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf f direncanakan sebesar Rp21.626.750.000,00 (dua puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf b direncanakan sebesar Rp218.803.281.733,00 (dua ratus delapan belas miliar delapan ratus tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: . Belanja modal tanah, , Belanja modal peralatan dan mesin, a b
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.412.931.000,60 (lima miliar empat ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.451.556.159,00 (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh sembilan rupiah). Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.318.403.826,00 (empat puluh dua miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah). Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp116.259.684.277,00 (seratus enam belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan defisit sebesar Rp21.759.212.929,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
Membuka PDF…
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub)