menetapkan Peraturan Gubemur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 ten tang Pedoman Analisis Jabatan;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12.Peraturan Gubemur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAANPROVINSIGORONTALO. BABI KETENTUANUMUM Pasa11 Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :
1.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4.Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Gorontalo.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompokjabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7.Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.
8.Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9.Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10.Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
12.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13.Analisis Beban Ketja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu peketjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
BABII RUANGLINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:
a.analisis jabatan;
b.analisis beban ketja;
c.kegunaan analisis jabatan dan analisis beban ketja;
d.kewenangan; dan
e.monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.
BABIII ANALISISJABATAN Pasal 3
(1)Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
(2)Ana1isis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.
BABIV ANALISISBEBANKERJA Pasa14
(1)Ana1isis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
(2)Tujuan Ana1isis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai da1am jabatan yang diperlukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan da1am pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.
BABV KEGUNAAN Pasa15
(1)Ana1isis Jabatandan Ana1isisBeban Kerja dipergunakan untuk:
a.perencanaan kebutuhan PNS;
b.rekruitmen ca10n PNS;
c.penempatan PNS;
d.pengendalian PNS;
e.pendidikan dan pelatihan PNS;
f.pengembangan PNS; dan g.. kesejahteraan PNS.
(2)Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
a.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
b.Badan Kepegawaian Daerah;
c.Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
d.Biro Hukum dan Organisasi.
Pasa16
(1)Ana1isis Jabatan dan Ana1isis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
(2)Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
a.nama jabatan;
b.kode jabatan;
c.unit organisasi;
d.kedudukan da1am struktur organisasi;
e.ikhtisar jabatan;
f.uraian tugas;
g.bahan kerja;
h.perangkatj alat keIja;
i.hasil keIja;
j.tanggungjawab;
k.wewenang;
1.korelasi jabatan;
m.kondisi lingkungan keIja;
n.risiko bahaya;
o.syarat jabatan;
p.prestasi yang diharapkan; dan
q.butir informasi lain.
(3)Analisis Beban KeIja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sesuai dengan beban keIja jabatan.
(4)HasH penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
(5)Penerapan hasH Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
BABVI KEWENANGAN Pasal 7
(1)Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
(2)Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait danj atau pihak lain.
BABVII MONITORING,EVALUASIDANPENGENDALIAN Pasa18
(1)Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban KeIja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
(2)Evaluasi dan pengendalian kebijakanjpengaturan analisis jabatan dan analisis beban keIja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada .
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
(3)Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
(4)Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.