Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2.Pemerin tahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6.Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo.
8.Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2
9.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal dj wilayah tertentu, dan/atau kepada gubemur dan bupatijwali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
10.Wisata adalah kegiatan perjalanan atau' sebagian dari kegiatan terse but yang dilakukan seeara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati Objek dan Daya Tarik Wisata.
11.Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
12.Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
13.Kepariwi~ataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
14.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu kawasan yang di dalamnya terdapat beberapa Kawasan Pariwisata serta Objek dan Daya Tarik Wisata.
15.Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang di,bangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata 16.0byek dan Daya Tarik Wisata adalah' segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
BAB II KEDUDUKAN Pas3.l2
(1)Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur.
(2)Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas.
Pasa13 Dinas Pariwisata Provinsi mempunyai tugas dibidang Pariwisata untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. 1 Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa13, Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan kebijakan teknis dibidang pariwisata sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
b.memfasilitasi dan mengkoordinasi pemberian rekomendasi izin usaha jasa dan sarana pariwisata dengan instansi terkait;
e.pembinaan teknis dibidang pariwisata industri keeil dan menengah pariwisata lintas kabupaten/kota;
d.pengumpulan bahan dan pengolahan data pariwisata dan industri keeil dan menengah pariwisata;
3 dari yang dan
e.pengkoordinasian dan penciptaan hubungan kerjasarna dengan , sernua pihak yang terkait baik instansi pemerintah,. swasta/ dunia usaha dan Unsur - unsur lainnya dalam rangka pariwisata;
f.penyusunan rencana kerja untuk rnelaksanakan tugas pokok;
g.pelayanan ketatausahaan pariwisata;
h.penyiapan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan pariwisata; dan
1.pelaksanaan urusan tata usaha dinas.
BAB III SUSUNANORGANISASI Pasal 5 Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat;
c.Bidang Pengernbangan Destinasi dan Industri Pariwisata;
d.Bidang Pengernbangan Pernasaran Pariwisata;
e.Bidang Pengernbangan Ekonorni Kreatif dan SDM Pariwisata; dan
f.Kelornpok Jabatan Fungsional.
BABIV TUGAS DANFUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasa16 Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan SDM Pariwisata yang berada dibawah tanggungjawab Gubernur.