(1)Pemerintah Provinsi mempunyai tugas:
a.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan eagar Budaya;
b.mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
c.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
d.menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
e.menyelenggarakan promosi cagar budaya;
f.memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
g.menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
h.melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
i.mengalokasikan dana bagi kepen tingan Pelestarian Cagar Budaya.
(2)Pemerintah Provinsi berwenang:
a.menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
b.membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
c.membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
d.menerima benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis dari KabupatenjKota untuk ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat provinsi;
SEKDA WAGUB 1 e=- peneliti di luar wilayah penelitian Cagar budaya di m. f.
e.mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis ke Pemerintah Pusat;
mengkoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektoral dan wilayah;
g.memberikan rekomendasi bagi Gorontalo yang akan melakukan Provinsi Gorontalo;
h.menghimpun data, menetapkan, melakukan pemeringkatan, dan menghapus Cagar Budaya;
melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum Cagar Budaya; mengembangkan kebijakan sumber daya manUSIa di bidang pelestarian;
k.memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan; menetapkan batas keruangan, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya;
n.mengelola Kawasan Cagar Budaya dengan prinsip pelestarian;
o.menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian- bagian.
1. 1. J. BABIV RUANGLlNGKUP Pasa14 Ruang lingkup Peraturan Gubemur ini mengatur mengenai :
a.pelestarian;
b.pelindungan;
c.pemilikan dan pengguasaan;
d.penemuan;
e.pengembangan dan pemanfaatan;dan
f.penghargaan.
SEKDA WAGUB ~ w- BABV PELESTARIANCAGARBUDAYA Pasa15
(1)Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan seeara akademis, teknis, dan administratif.
(2)Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
(3)Tata eara Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
(4)Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
Pasa16 Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
a.Pelestarian Benda Cagar Budaya;
b.Pelestarian Bangunan Cagar Budaya;
e.Pelestarian Struktur Cagar Budaya;
d.Pelestarian Situs Cagar Budaya; dan
e.Pelestarian Kawasan Cagar Budaya.
Pasa17 Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus mempertimbangkan peringkat, sifat, nilai dan kondisi bend a eagar budaya. Pasa18 Pelestarian Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 huruf b, harus mempertimbangkan :
a.peringkat dan golongan;
b.keaslian arsitektur bangunan (bentukjlanggam, fasad, eorakjtipe, bahan, tata letak, struktur);
e.kondisi bangunan;
d.kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis serta jumlah.
SEKDA WAGUB Pasa19 Pelestarian Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, harus mempertimbangkan eiri asli, bentuk, tata letak, ukuran, fasad, bahan dan teknik pengerjaan.