Dalam Perat.uran Gu bernur ini yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintahan dacrah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menu rut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Ne!?ara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerin tahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6.Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.
7.Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Parnong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.
8.Desentralisasi adala.h penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
2
9.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, danl atau kepada gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
10.Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam hal memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
11.Satuan Polisi Pamong Praja disebut Satpol PP.
12.Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan rakJ.at dapat melakukan kegiatannya dengan arnan, tentrarn, tertib dan teratur.
BAB II KEDUDUKAN Pasa12
(1)Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Satuan.
Pasa13 Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Ketertiban Umum dan' Ketentraman, penegakan peraturan perundang-undangan, perli~dungan masyarakat dan kebakaran untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:
a.merumuskan daIl menetapkan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakan Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat;
b.menyusun program pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur;
c.melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman di daerah;
d.melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat;
3
e.melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan dan pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan Peraturan D~erah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/ atau aparatur lainnya;
f.mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pmong Praja, Perlindungan Masyarakat, dan Kebakaran;
g.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungn Masyarakat, dan Kebakaran; dan
h.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur .
. BAB III SUSUNANORGANISASI Pasal 5 Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran terdiri atas:
a.Kepala Satuan;
b.Sekretariat;
c.Bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman;
d.Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.
BABIV TUGAS DANFUNGSI Bagian Kesatu Kepala Satuan Pasa16 Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Da.erah dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakan Peraturan Daerah dan Keputusann Kepala Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Pasa17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KepalaSatuan menye1enggarakan fungsi:
a.rn,enyusun kebijakan dan rencana strategis bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
b.me1aksanakan urusan-urusan pemerintah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
c.mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan K~tertibanUmum dan Ketentraman;
d.mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam menegakan produk hukum daerah;
4 KAROHUKUM
e.menyelenggarakan pembinaan teknis dalam pencapaian program Satuan Polisi Pamong Praja;
f.menyelenggarakan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan produk-poduk hukum daerah;
g.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubemur melalui Sekretaris Oaerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuaJ.
ketentuan berlaku; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
l Bagian Kedua Sekretariat Pasal 8 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang menpunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalik'an kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan masyarakat. PasaI9 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi: I
a.pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta menyusun laporan;
b.pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
c.pengelolaan umum dan kepegawaian;
d.penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e.penyusunan bah an laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala; dan
f.pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.