Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2.Pemerin tahat;l daerah adalah Penyelenggaraan urusan petnerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut as as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selhas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penye1enggara Pemerintahan Daerah yang memimpin I pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Keeil M~nengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
8.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan.
9.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang dengan kegiatan industri.
10.Inclustri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku danj atau memanfaatkan sumber daya industri , .
sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang danjatau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang danj atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
12.Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
13.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, danj atau kepada gubernur dan bupatijwali kota sebagai penanggung jawab urusan perherintahan umum.
BAB II KEDUDUKAN Pasa12
(1)Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Provinsi Gorontalo berada bertanggung jawab kepada Gubemur.
(2)Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas.
Perindustrian dan di bawah dan Perindustrian dan Pasal 3 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 3 Pasal 4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah; Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan dan penetapan kebijakan peningkatan di bidang kelembagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan ke1embagaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan Sumber Daya Manusia koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
e.penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanaI?- di bidang koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan;
d.k09rdinasi dan pelaksanaan bimbingan teknis dan workshop di bidang koperasi, UKM,peridustrian dan perdagangan;
e.ko<::>rdinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo;
f.penge101aan barang milik NegarajDaerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM, Peridustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo; dan
g.Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, UKM, Peridustrian dan Perdagangan BAB III SUSUNANORGANISASI Pasal 5 Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Keeil Menengah" Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat;
e.Bidang Koperasi;
d.Bidang Usaha Menengah, Usaha Keeil dan Usaha Milcro(UMKM);
e.Bidang Perindustrian;
f.Bidang Perdagangan; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.
BABIV TUGAS DANFUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Koperasi, Usaha Menengah, Usaha Kedl dan Usaha Mikro (UMKM), Perindustrian dan Bidang Perdagangan yang berada di bawah tanggung jawab Gubemur. 4