Dalam Peraturan G-ubernur ini yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
6.Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
7.Sekretaris D,aerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
8.Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika dc:m Statistik Provir.si Gorontalo.
,
9.Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo.
2
11.Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerin tah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Gtonomi.
12.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kew{::nangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada.
instansi vertikal di wilayah tertentu, danl atau kepada gubernur dan bupatijwali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. BAB II KEDUDUKAN Pasa12
(1)Oinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala pinas.
Pasa13 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi Informatika dan Statistik, dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pasa14 Dalam melaksq.nakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menyelenggarakan fungsi:
a.penyeleriggaraan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral, pengelolaan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik, iqyanan Infrastruktur c1asar TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah, tata kelola E-Govenlment, Peningkatan SDM TIK, Menyelenggarakan pengelolaan domain dan sub domain, penyelenggaraan ekosistem TIK Sma,rt Province, keamanan informasi dan komunikasi sandi serta 12.yanandata dan informasi statistika sektoral lingkup provinsi;
b.penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika serta pengolahan data elektronik;
3
c.penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika, serta pengolahan data elektronik;
d.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
e.pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
f.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik;
g.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik di daerah;
h.PelaksaJ}aan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan E-govemment serta statistik;
1.pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh un sur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; dan J. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
BAB III SUSUNANORGANISASI Pasa15 Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat;
c.K~pala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
d.Kepala Bidang Penyelenggaraan E-govemment;
e.Kepala Bidang Statistik; dan
f.Kelompok Jabatan Fungsional.
BABrv TUGASDANFUNGSr Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasa16 Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Pu blik Penyelenggaraan E-govemment dan Bidang Statistik yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.