DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pengumpulan Zakat Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Subyek dan Obyek Zakat, Pengumpulan Zakat, Pengelolaan Zakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan dan memudahkan koordinasi pengumpulan zakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu diatur satu kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengumpulan Zakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
5.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
6.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
7.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8.Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9.Muzaki adalah seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
10.Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat diwilayah hukum Provinsi Gorontalo.
11.Gaji adalah penghasilan yang diterima oleh PNS dan CPNS setiap Bulan.
12.Tunjangan adalah Penghasilan yang diterima oleh Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di singkat SKPD adalah Dinas, Badan, Sekretariat, dan Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
14.Bendahara adalah bendahara pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
15.Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Biro PP dan Kesra Provinsi Gorontalo.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah Pengumpulan Zakat yang bersumber dari penghasilan PNS/CPNS dan Pejabat yang beragama Islam dalam lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 3

(1)Subyek zakat adalah para Muzakki yakni Para PNS/CPNS dan Pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dalam perhitungan penghasilannya/pendapatannya sudah memenuhi kewajiban untuk membayar zakat.
(2)Obyek zakat adalah penghasilan yang berasal dari profesinya sebagai PNS/CPNS dan Pejabat.

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 4

(1)Pengumpulan zakat dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.
(2)Besarya pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,5% dari gaji bersih PNS/CPNS dan tunjangan Pejabat yang diterima setiap bulan yang terdaftar pada daftar gaji.
(3)Sebelum dilakukan pengumpulan zakat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap para muzzaki membuat pernyataan kesediaan untuk mengeluarkan zakat yang dipotong dari gaji PNS/CPNS dan tunjangan pejabat setiap bulan.
(4)Pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran Peraturan ini.
(5)Hasil pengumpulan zakat oleh bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening Baznas Provinsi pada Bank Syariah Mandiri Gorontalo dengan Nomor Rekening 7025980268 dan Nomor Rekening 7035159047.
(6)Selain dari zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Muzzaki yang akan mengeluarkan Infak dan sedeqah, maka dapat menyetor langsung ke bendahara SKPD atau dapat menyetor langsung ke rekening Baznas Provinsi.
(7)Atas pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyetoran zakat ke Baznas sebagimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Pengeluaran melaporkan kepada :
1. a.Baznas Provinsi Gorontalo;
2. b.Kepala Biro PP Kesra Sekeretariat daerah Provinsi Gorontalo;
3. c.Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB V

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

(1)Pengelolaan Zakat dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Gorontalo.
(2)Baznas Provinsi Gorontalo mendistribusikan zakat kepada Mustahiq berdasarkan ketentuan syariat Agama Islam;
(3)Baznas Provinsi wajib menyampaikan laporan pengelolaan zakat kepada Gubernur melalui Biro PP Kesra setiap Triwulan.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 15 Januari 2014 GUBERNUR GORONTALO, Ttd RUSLI HABIBIE Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 15 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, Ttd WINARNI D. MONOARFA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 07 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR : TANGGAL : TENTANG : PENGUMPULAN ZAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO SURAT KESEDIAAN UNTUK MENGELUARKAN ZAKAT Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : NIP : Pangakat/Gol : Jabatan : SKPD : Dengan ini menyatakan bersedia untuk mengeluarkan Zakat yang besarannya 2,5 % dari gaji bersih/penghasilan bersih, setiap bulan sebagaimana yang terdaftar dalam daftar gaji/daftar penghasilan. Demikian Kesediaan ini dibuat. Gorontalo, 2014 Yang Mengumpul Zakat (Bendahara) Yang Mengeluarkan Zakat (Muzaki) …………………………………………… …………………………………………… GUBERNUR GORONTALO, Ttd RUSLI HABIBIE

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 3

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 4

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 32 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Pasal 2

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 3

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 4

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 32 Tahun 2016