DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Pencegahan Peredaran Minuman Beralkohol, Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Larangan Rokok serta Penanggulangan Tindak Kekerasan Pada Satuan Pendidikan termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup, Pencegahan, Penanggulangan, Sanksi, dan Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCEGAHAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA, LARANGAN MEROKOK SERTA PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: la 2. Daerah adalah Provinsi Gorontalo. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu. 4 KARO HUKUM ASISTEN 4 SEKDA WAGUB Aa £ Z ke Y / 10. L des 12. 13. 14. 15. SJ Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, menghancurkan masa depan para pemuda, calon penerus bangsa, Narkotika bisa menghancurkan daya kreatifitas para remaja, dan juga Narkotika bisa menciptakan generasi pelanggar hukum. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, atau tindakan yang mencerminkan prilaku agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus layanan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif. 2 KARO HUKUM 2 ASISTEN SEKDA WAGUB £ k81 1 PAT

16.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
17.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18.Masyarakat adalah kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan narkotika, minuman keras dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik.
19.Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.
20.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pencegahan narkotika, minuman beralkohol, larangan merokok dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk:

a.terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan,
b.terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan: dan
c.menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Pasal 3

Pencegahan Narkotika, minuman beralkohol, larangan merokok dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk:

a.melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan,
b.menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan bebas rokok,
c.mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan, dan
d.mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku. A KARO aa ena Sg 3 ARA karngs ASISTEN | SEKDA | WAGUB PLAN BLN 1 . Kd 5 da

Pasal 4

Sasaran dalam upaya pencegahan Narkotika, Minuman beralkohol, rokok dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan:

a.peserta didik,
b.pendidik,
c.tenaga kependidikan,
d.orang tua/wali,
e.komite sekolah,
f.masyarakat, dan
g.pemerintah daerah,

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pencegahan,
b.penanggulangan, dan

Pasal 6

Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain: a. Is. pelecehan merupakan tindakan kekerasan secara fisik, psikis, perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan, perilaku penyerangan dengan menggunakan senjata tajam/panah wayer, penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan, perkelahian merupakan tindakan dengan disertai adu kata- kata atau adu tenaga, perpeloncoan yang terdapat unsur kekerasan, pemerasan merupakan tindakan, perihal, cara, perbuatan memeras, pencabulan merupakan tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan, pemerkosaan merupakan tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi, tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan/atau antar golongan (SARA) merupakan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan,dan tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. HUKUM 24 KARO kags ASISTEN | SEKDA | WAGUB b7 /

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 7

Pencegahan narkotika, minuman beralkohol, larangan merokok dan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orang tua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1)Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
1. a.memasukkan larangan terkait rokok, minuman beralkohol dan zat adiktif lainnya serta perilaku kekerasan dengan senjata tajam/panah wayer dalam aturan tata tertib pada satuan pendidikan, menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan, bebas narkotika, bebas minuman beralkohol dan bebas rokok, membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol, bebas rokok antara lain dengan melakukan kegiatan- kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan, wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan, wajib segera melaporkan kepada orangtua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan /gejala akan terjadinya tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol, merokok yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku, wajib menyusun dan menerapkan Prosedur Operasi Standar (POS) pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol, larangan merokok dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan, melakukan sosialisasi POS dalam upaya pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkotika, larangan merokok dan minuman beralkohol kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah,dan masyarakat, menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum (TNI/POLRI), psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan, dan wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkotika, larangan merokok dan minuman beralkohol yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah yang terdiri dari: 1) kepala sekolah, KARO " 9 TOT 2K 4 HUKUM KaryS ASItuN SEKDA WAGUB (t£lY 1 ,
(2)
(3)
(4)S7 2) perwakilan guru, 3) perwakilan siswa, dan 4) perwakilan orang tua/wali.
1. i.wajib menerapkan aplikasi sistem informasi pendidikan sebagai jalinan informasi antara satuan pendidikan, guru dan orang tua peserta didik. Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf h ditetapkan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
2. a.wajib membentuk gugus pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkotika, larangan merokok dan minuman beralkohol dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur: 1) satuan pendidikan, 2) tenaga kependidikan, 3) perwakilan komite sekolah, 4) organisasi profesi/lembaga psikolog, 5) kepolisian sektor setempat,dan 6) babinkabtibmas yang dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada pedoman yang ditetapkan serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama.
3. b.fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan merokok, tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol,
4. c.bekerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan merokok, tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol,
5. d.melakukan sosialisasi, pemantauan (pengawasan dan evaluasi) paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pencegahan merokok, tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat, dan
6. e.wajib mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas gugus pencegahan merokok, tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah meliputi:
7. a.penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan, peredaran narkotika, larangan merokok dan minuman beralkohol pada satuan pendidikan,
8. b.penetapan instrumen pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkotika, larangan merokok dan minuman beralkohol pada satuan pendidikan sebagai indikator penilaian akreditasi pada satuan pendidikan, ASISAN SEKDA WAGUB SGP
9. c.menetapkan pedoman pelaksanaan tugas gugus pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkotika, larangan merokok dan minuman beralkohol yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan panduan penyusunan POS pencegahan pada satuan pendidikan,
10. d.melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan, peredaran narkotika, larangan merokok dan minuman beralkohol di lingkungan satuan pendidikan, dan
11. e.koordinasi dengan instansi atau lembaga lain dalam upaya pencegahan tindak kekerasan.

BAB V

PENANGGULANGAN

Pasal 9

Penanggulangan tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol, larangan merokok di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan: kepentingan terbaik bagi peserta didik, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, persamaan hak (tidak diskriminatif), pendapat peserta didik, tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, dan perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. mp An Up

Pasal 10

(1)Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:
1. a.wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol di satuan pendidikan,
2. b.wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku,
3. c.wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol peserta didik,
4. d.menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol yang dilakukan,
5. e.berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol,
6. f.wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan, KARO Fa HUKUM KATS ASISTEN SEKDA WAGUB PAP YAN ST 1
(1)
(2)
(3)
(4)S9
1. g.wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum,
2. h.wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol,
3. i.wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah, dan
4. j.wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan, peredaran narkotika dan minuman beralkohol yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/ kematian.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa:

a.teguran lisan,
b.teguran tertulis, dan Cc. pemberhentian sementara/tetap sebagai peserta didik tanpa memberikan surat rekomendasi pindah dan selanjutnya dilakukan rehabilitasi. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang bekerja di satuan pendidikan berupa:
a.teguran lisan, teguran tertulis, pengurangan hak, dan pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/ tenaga kependidikan atau pemutusan/pemberhentian hubungan kerja. Dinas memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa:
a.teguran lisan, teguran tertulis, penundaan atau pengurangan hak, pembebasan tugas, dan pemberhentian sementara/tetap dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan. Dinas memberikan sanksi kepada satuan pendidikan berupa:
a.pemberhentian bantuan dari Pemerintah Daerah,
b.penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, dan Cc. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. » 9 0 AO KARO HUKUM Kavjs ASISTEN WAGUB £ Z Wi / lx V

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…