Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Gaerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2.PemerintahCln daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut as as otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Prcvinsi Gorontalo.
6.Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Penr..ukiman Provinsi Gorontalo.
2
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
8.Desentralisasi lldalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan.
Asas Otonomi.
9.Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusa~ kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, danl atau kepada gubernur dan bupati/wa1i kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
Permukiman Provinsi bertanggung jawab BAB II KEDUDUKAN Pasa12
(1)Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Goronta10 beradadi bawah dan kepada Gubernur.
(2)Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin o1eh ~epala Dinas.
Pasa13 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan di penye1enggaraan penimahan dan permukiman baik yang dibiayai o1eh APED maupin APBN dan dana Dekonsentrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. dan umum penyediaan dibidang I permukiman saran a dan utilitas kebijakan prasarana Pasa14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perm ukiman menyelenggarakan fungsi:
a.pelaksanaan kebijakan dipenye1enggaraan perumahan;
b.pelaksanaan keterpaduan permukiman;
c.pelaksanaan p~meliharaan dan perbaikan perumahan dan permukiman;
d.peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
e.pemberian pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman; dan
f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyediaan pcru:nahan dan permukiman;
3 BAB III SUSUNANORGANISASI Pasa15 Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
a.Kepala Dinas;
b.Sekretariat
c.Bidang Perumahan;
d.Bidang Permukiman; dan
e.Kelompok Jabat<in F'ungsional BABIV TUGAS DANFUNGSI Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasa16 Kepala Dinas mempunyai tugas menydenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur.
Pasa17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
a.menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang Pe1l,1mahan dan Kawasan Permukiman;
b.melaks~nakan urusan-urusan pemerintah dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
c.pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasl di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
, .
d.melaksanakan pengawasan fungsional;
e.melaksanakan teknis operasional bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f.pemantauan dan evaluasi program di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
Bagian Kedua Sekretariat Pasa18 Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencana9-n, keuangan dan hubungan masyarakat. 4 KARO J-lUKUM -~~ Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a.pelaksanaaG perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta I menyusun laporan;
b.pengelolaan administrasi, keuangan dan urusan rumah tangga;
c.pengelolaan umum dan kepegawaian;
d.penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
e.penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan satuan secara berkala; dan
f.pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.