menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Provinsi Gorontalo; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Le-mbaran. Negara Republik Indonesia Tahun.
2004 Nomor 150,. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KeseJahteraan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4.Undang-UndangNomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lemb~an Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undahg Nbrilor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undahg-Undahg Nomor 23 Tahun 2014 1 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8.Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11.Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 57 fHUKf2017, tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
12.Surat Keputusan Gubemur Gorontalo Nomor 140f28fIIIf Tahun 2017, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di ProvinsiGorontalo;
MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANGPEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAMBANTUANPANGANNONTUNALDAERAH. sebagai unsur yang memimpin menjadi kewenangan BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur penyelenggara pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang Daerah otonom.
3.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang selanjutnya disebut BPNT-D adalah bantuan sosial dalam bentuk bahan pangan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme pembayaran elektronik yang digunakan hanya untuk membelibahan pangan di agen penyalur.
6.Basis Data Terpaduyang selanjutnya disebut BDT adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari sekitar 40% rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah yang ditetapkanoleh Kementerian Sosial.
7.Alat Pembayaran Elektronik Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disebut Kartu ATM merupakan uang elektronik pengganti uang tunai yang berfungsi sebagai alat pembayaran.
8.Bank Penyalur adalah badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerahyang menjadi mitrakerja Pemerintah Daerah dalam menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat.
9.Pemberi bantuan adalah Pemerintah Provinsi Gorontalo yang menyelenggarakan program bantuan.
10.Agen Penyalur adalah agen bank dan/ataupihak lain yang telah bekeIja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM.
11.Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut KPMadalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai yang datanya berasal dari Basis Data Terpadu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
12.Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disebut DKPMadalah Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
13.Tim pengendali BPNT-D Provinsi Gorontalo selanjutnya disebut TP BPNT-D Provinsi Gorontalo adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Gubemur.
14.Tim Pendamping Program BPNT-D Provinsi Gorontalo adalah tim yang anggota, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo.
15.Anggaran Pendapataandan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Pasal 2 Pedoman pelaksariaan prbgrarn bantuan pangan non tunai daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Gubernur inL