Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1.Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Kepala Daerah adalah Gubemur Gorontalo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
8.Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tenda dan Felayanan Usaha Provinsi Gorontal0 yang berada di Kelurahan Tenda Kota Gorontalo.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tenda dan Pelayanan Usaha Provinsi Goro:::ltalo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.
BABII PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tenda dan Pelayanan Usaha Provinsi Gorontalo, pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. BAB III KEDUDUKAN,TUGAS, FUNGSI DANORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 3 UPTD meruJ?akan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bagian Kedua Tugas Pasal 4 UPTD. mempunyai tugas melaksanakan mengelola Pelabuhan Perikanan Tenda Perikanan. sebagian tugas dinas dan Pelayanan Usaha danfatau pelabuhan Bagian Ketiga Fungsi Pasal 5 Dalammelaksanakan tugasnya, UPTDmenyelenggarakan fungsi :
a.pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan l~ngkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pebgolahan, dan pemasaran;
b.melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
c.melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan pelayanan jasa. kapal perikanan dan jasa terkait di perikanan;
I
d.menyelenggarakan penyusunan program kerja Pelabuhan Perikanan dan Pelayanan Usaha;
e.J!lenyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis pengelolaan pelabuhan perikanan dan Pelayanan Usaha;
f.pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
g.pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
h.pelaksanaan pemeriksaan Log Book;
1.pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
J. pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; , ,
k.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
1.pelaksanaan fasilitasi pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
m.p,elayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
n.pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
o.pdaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
p.pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
q.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
, Bagian Keempat Organisasi Pasa16 .
(1)Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas:
a.Kepala UPTD;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran; dan
d.Seksi Pelayanan Usaha Perikanan.
(2)Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BABIV TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala