WAGUBSEKDA
(1)OPD yang akan menyelenggarakan pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Diklat dengan waktu 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan pelatihan;
(2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan informasi tentang hal-hal sebagai berikut :
a.Bentuk dan Jalur pengembangan kompetensi;
b.Nama Pelatihan;
c.Nama Coach, Mentor, Narasumber, Widyaiswara;
d.Lokasi tempat pelaksanaan;
e.Jumlah peserta;
f.Nama dan NIP dan nama instansi pegawaijpeserta;
g.Jabatan yang akan dikembangkan;
h.Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
1.Penyelenggara pengembangan kompetensi;
J. Jadwal atau waktu pelaksanaan;
k.Kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi;
1.Kebutuhan anggaran;
m.Jumlah jam pelajaran (JP); dan
n.Daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
(3)Badan Diklat menerbitkan surat rekomendasi untuk melaksanakan pelatihan setelah menerima surat pemberitahuan dari OPD.
(4)OPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelatihan non klasikal.
(5)Dalam hal OPD melaksanakan kegiatan pelatihan non klasikal yang tidak mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) maka kegiatan pelatihan non klasikal tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai melalui sumber dana APBDProvinsi.
KARO HU M Bagian Keempat Penganggaran Pengembangan Kompetensi Pasa117
(1)OPD melakukan perencanaan pengembangan kompetensi PNS . .
masmg-masmg.
(2)Perencanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dan non klasikal sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diikuti dengan penganggarannya.
(3)Alokasi anggaran pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelatihan klasikal dengan durasi waktu lebih dari 9 (sembilan) Jp diserahkan ke Badan Diklat untuk pelaksanaannya.
Bagian Kelima Sertifikat Pengembangan Kompetensi Pasa118
(1)Pelaksanaan pengembangan kompetensi baik dalam bentuk pendidikan dan atau pelatihan, yang dikuti PNS harus mendapatkan sertifikatj ijazah atau tanda bukti lainnya.
(2)Dalam hal penyelenggara tidak memberikan sertifikat atau bukti lainnya, Badan Diklat menerbitkan sertifikat pelatihan.
(3)Dalam hal penyelenggara menerbitkan sertifikatjbukti lainnya, Badan Diklat memberikan stiker berhologramjbar code untuk keperluan data base pengembangan kompetensi.
Bagian Keenam Pengiriman Peserta Pelatihan Pasa119 Dalam hal OPD mengirim pegawai untuk mengikuti pelatihan yang dibiayai melalui sumber dana APBD Provinsi danj atau dilaksanakan oleh lembagajinstansijunit kerja dari luar instansi Pemerintah Provinsi Gorontal0, dilakukan dengan cara :
a.Melakukan pemberitahuan kepada Badan Diklat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2);
b.Badan Diklat menerbitkan rekomendasi;
c.Badan Diklat menerbitkan sertifikat atau sejenisnya bagi penyelenggara yang tidak menerbitkan sertifikat dan atau Stiker Kompetensi bagi yang mendapatkan sertifikat;
d.Menginput data hasil pelaksanaan pada sistem informasi yang tersedia pada Badan Diklat.
SEKDA WAGUB BABVI EVALUASIPENGEMBANGANKOMPETENSIPNS TERINTEGRASI PasaI20
(1)Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS Terintegrasi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian an tara kebutuhan Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier serta secara khusus untuk melihat pemenuhan hak PNS dalam pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) JP.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Pengembangan Kompetensi (TEPK) PNS yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan Anggota Kepala Badan Diklat selaku Sekretaris Tim, Asisten Bidang Administrasi, Kepala BKD, Inspektur, dan Kepala Biro Hukum.
(3)Hasil keIja Tim Evaluasi Pengembangan Kompetensi (TEPK)PNS dilakukan disampaikan oleh Ketua Tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPK.
BAB VII PEMBINAANPENGEMBANGANKOMPETENSIPNS DI KABUPATEN/KOTA Pasa121
(1)Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Gubernur melakukan pembinaan pengembangan kompetensi PNS di Kabupaten/Kota
(2)Pembinaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi PNS.
(3)Pemerintah Daerah melalui Badan Diklat melakukan kerjasama dan menerima kontribusi dalam pengembangan kompetensi PNS KabupatenjKota.
BABVIII PEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI Pasa122
(1)Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kompetensi dilakukan dengan memanfaatkan Kompetensi PNS (Ruko PNS).
(2)Teknologi informasi sebagaimana dimaksud dikelola dan dikembangkan oleh Badan Diklat.
Pengembangan Aplikasi Rumah pada ayat (1) SEKDA WAGUB f BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 23 Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, bagi Organisasi Pemerintah Daerah/Unit KeIja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi harus melakukan penyesuaian dengan Peraturan Gubemur ini, paling lambat paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.