DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 84 Tahun 2018

Nomor: 84
Tahun: 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Terintegritasi termasuk di dalamnya kewenangan, ruang lingkup, penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS terintegrasi, pembinaan pengembangan kompetensi PNS di Kabupaten/Kota, pemanfatan teknologi informasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo berbasis kompetensi, dipandang perlu melakukan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi dan terintegrasi;
b.bahwa untuk memperoleh hasil yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel dalam peningkatan kompetensi SDM Aparatur perlu mengatur pelaksanaan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Gorontalo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf h perlu membentuk Peraturan Gubemur .Gorontalo tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Terintegrasi;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
6.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
7.Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 78 Tahun 2016 ten tang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 78);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSIPEGAWAINEGERI SIPILTERINTEGRASI. BABI KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo;
3.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur Pembantu Gubemur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
4.Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat dan atau sebutan lain sebagaimana perubahan nomenklatumya adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Gubemur dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bidang pengembangan kompetensi SDM Aparatur.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. SEKDA WAGUB
6.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
7.Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, dan sikapjperilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
8.Pengembangan Kompetensi PNS Terintegrasi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo.
9.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
10.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikapl perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin danl atau mengelola unit organisasi.
11.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap I perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil keIja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
12.Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas J abatan.
13.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Rencana Pengembangan Kompetensi adalah dokumen perencanaan Pengembangan Kompetensi tingkat Provinsi Gorontalo yang ditetapkan oleh PPK untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
16.Profil PNS adalah kumpulan informasi kepegawaian dari setiap PNS. SEKDA WAGUB
17.Profil Kompetensi PNS adalah informasi mengenai kompetensi PNS yang termuat dalam Profil PNS.
18.Atasan Langsung PNS adalah pejabat yang karena jabatannya berkedudukan lebih tinggi dan mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
19.Jam Pe1ajaran yang selanjutnya disingkat Jp adalah satuan waktu pembelajaran yang sesuai penetapan oleh Lembaga Administrasi Negara dan hasil penetapan di daerah. Pasa12 Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi:

a.PPK untuk pembinaan pengembangan kompetensi PNS;
b.PyB untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi PNS;
c.Kepala OPDfUnit Kerja, untuk menyusun kebutuhan dan perencanaan, serta melaksanakan pengembangan kompetensi.
d.Badan Diklat, untuk menyusun kebijakan, menyusun kebutuhan dan perencanaan serta melaksanakan dan evaluasi pengembangan kompetensi PNS secara terintegrasi di Lingkungan Pemerin tah Provinsi Gorontalo. BABII KEWENANGAN Pasal 3

(1)Badan Diklat dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi;
(2)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan pengembangan kompetensi dalam bentuk Pendidikan dan atau Pelatihan yang dilaksanakan oleh oPD hams dikoordinasikan dan dilakukan secara terin tegrasi melalui Badan Diklat;
(3)Kewenangan Badan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
2. b.Penye1enggaraan pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupatenfkota;
3. c.Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupatenfkota;
4. d.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di Provinsi dan KabupatenfKota;
5. e.Pelaksanaan administrasi Badan Diklat; dan
6. f.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur. BABIII RUANGLINGKUP Pasal 4
(1)Ruang Lingkup Pengembangan Kompetensi PNS Terintegrasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :
1. a.penyusunan Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi;
2. b.pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; dan
3. c.Evaluasi Pengembangan Kompetensi.
(2)Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat :
1. a.OPD Provinsi Gorontalo; dan
2. b.Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang difasilitasi, dikoordinasikan dan dilaksanakan melalui Badan Diklat secara terin tegrasi. Pasa15
(1)Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sarna untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.
(2)Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) Jp dalarn 1 (satu) tahun. BABIV PENYUSUNANKEBUTUHANDANRENCANA PENGEMBANGANKOMPETENSI Pasa16
(1)Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi disusun untukjangka waktu 5 (lima) tahun;
(2)Penyusunan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi pada PNS dilakukan oleh masing-masing OPD;
(3)Badan Diklat memfasilitasi dan mengkoordinir penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Hasil penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaporkan kepada PPK melalui PyB untuk selanjutnya ditetapkan.
(5)Dokumen rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi dan direviu oleh Badan Diklat setiap tahun untuk kemudian disampaikan laporannya oleh PPK kepada Lembaga Administrasi Negara. SEKDA WAGUB BABV PELAKSANAANPENGEMBANGANKOMPETENSI PNS TERINTEGRASI
1. a.Pendidikan, danl atau;
2. b.Pelatihan.

Pasal 8

Bentuk pengemhangan kompetensi sehagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan dengan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar pada pendidikan formal dalam jenjang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.Pelatihan klasikal; dan
b.Pelatihan nonklasikal.

Pasal 10

(1)Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.
(2)Bentuk Pengembangan Kompetensi sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui jalur:
1. a.Pelatihan struktural kepemimpinan;
2. b.Pelatihan manajerial;
3. c.Pelatihan teknis;
4. d.Pelatihan fungsional;
5. e.Pelatihan sosial kultural;
6. f.Pelatihan Kepemimpinan Dalam Negeri;
7. g.Seminar I Konferensi I Sarasehan/Muzakarah;
8. h.workshop atau lokakarya;
9. i.Kursus; J. Penataran;
10. k.Bimbingan TeknisjOrientasijDesiminasi;
  1. 1.Sosialisasi; dan
11. m.Jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikallainnya yang sejenis. SERDA WAGUB

Pasal 11

(1)Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja danf atau pembelajaran di luar kelas.
(2)Bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit me1aluijalur:
1. a.Coaching;
2. b.Mentoring;
3. c.e-leaming;
4. d.Pelatihan jarak jauh;
5. e.Detasering (secondment);
6. f.Pembelajaran alam terbuka (outbond);
7. g.Patok banding (benchmarking);
8. h.Pertukaran antara PNS dengan pegawai swastafbadan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah;
  1. 1.Belajar mandiri (self development); J. Komunitas belajar (community of practices);
9. k.Bimbingan di temp at kerja;
  1. 1.Magangf praktik kerja;
10. m.Penugasan pimpinan; dan
11. n.jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal lainnya yang sejenis.

Pasal 12

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi PNS dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.

a.Mandiri oleh Badan Diklat;
b.OPD lainnya untuk pelatihan klasikal dengan maksimal 9 (sembilan) Jp yang dilakukan secara terintegrasi melalui Badan Diklat;
c.PNS yang bersangkutan, untuk pengembangan kompetensi melalui pendidikan;
d.Badan Diklat bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan, danfatau;
e.Badan Diklat bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi. KARO HUKUM Pasal 14

(1)OPD yang akan menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Diklat dengan waktu 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan pelatihan;
(2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan informasi tentang hal-hal sebagai berikut :
1. a.Sentuk dan Jalur pengembangan kompetensi;
2. b.Nama Pelatihan;
3. c.Jumlah peserta;
4. d.Nama dan NIP dan nama instansi pegawaij peserta;
5. e.Jabatan yang akan dikembangkan;
6. f.Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
7. g.Penyelenggara pengembangan kompetensi;
8. h.Jadwal atau waktu pelaksanaan;
  1. 1.Kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi; J. Kebutuhan anggaran;
9. k.Jumlah jam pelajaran (JP); dan
  1. 1.Daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan
(3)Badan Diklat menerbitkan surat rekomendasi untuk melaksanakan pelatihan setelah menerima surat pemberitahuan dari OPD.
(4)OPD dalam menyelenggarakan pelatihan hams menggunakan sarana dan prasarana yang sesuai kepentingan dan substansi pelatihan;
(5)Dalam hal kegiatan pelatihan dilaksanakan di luar Badan Diklat, maka tempat penyelenggaraan harus memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.
(6)OPD dalam menyelenggarakan pelatihan Diklat harus sesuai kurikulum atau memenuhi persyaratan sesuai jalur pelatihan yang akan dipilih.
(7)OPD menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan klasikal yang telah dilaksanakan.
(8)Dalam hal OPD melaksanakan pelatihan yang tidak mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka kegiatan pelatihan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai melalui sumber dana APBDProvinsi. SEKDA WAGUB
1. a.Mandiri oleh Badan Diklat;
2. b.OPD lainnya yang dilakukan secara terintegrasi melalui Badan Diklat;
3. c.Badan Diklat dan OPD bersama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan, atau lembaga swastajpemerintah lainnya; dan
4. d.Badan Diklat bersama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi.

Pasal 16

WAGUBSEKDA

(1)OPD yang akan menyelenggarakan pelatihan non klasikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, menyampaikan surat pemberitahuan kepada Badan Diklat dengan waktu 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan pelatihan;
(2)Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan informasi tentang hal-hal sebagai berikut :
1. a.Bentuk dan Jalur pengembangan kompetensi;
2. b.Nama Pelatihan;
3. c.Nama Coach, Mentor, Narasumber, Widyaiswara;
4. d.Lokasi tempat pelaksanaan;
5. e.Jumlah peserta;
6. f.Nama dan NIP dan nama instansi pegawaijpeserta;
7. g.Jabatan yang akan dikembangkan;
8. h.Jenis kompetensi yang perlu dikembangkan;
  1. 1.Penyelenggara pengembangan kompetensi; J. Jadwal atau waktu pelaksanaan;
9. k.Kesesuaian pengembangan kompetensi dengan standar kurikulum dari instansi pembina kompetensi;
  1. 1.Kebutuhan anggaran;
10. m.Jumlah jam pelajaran (JP); dan
11. n.Daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
(3)Badan Diklat menerbitkan surat rekomendasi untuk melaksanakan pelatihan setelah menerima surat pemberitahuan dari OPD.
(4)OPD menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pelatihan non klasikal.
(5)Dalam hal OPD melaksanakan kegiatan pelatihan non klasikal yang tidak mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) maka kegiatan pelatihan non klasikal tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai melalui sumber dana APBDProvinsi. KARO HU M
(1)OPD melakukan perencanaan pengembangan kompetensi PNS . . masmg-masmg.
(2)Perencanaan pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal dan non klasikal sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diikuti dengan penganggarannya.
(3)Alokasi anggaran pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelatihan klasikal dengan durasi waktu lebih dari 9 (sembilan) Jp diserahkan ke Badan Diklat untuk pelaksanaannya.
(1)Pelaksanaan pengembangan kompetensi baik dalam bentuk pendidikan dan atau pelatihan, yang dikuti PNS harus mendapatkan sertifikatj ijazah atau tanda bukti lainnya.
(2)Dalam hal penyelenggara tidak memberikan sertifikat atau bukti lainnya, Badan Diklat menerbitkan sertifikat pelatihan.
(3)Dalam hal penyelenggara menerbitkan sertifikatjbukti lainnya, Badan Diklat memberikan stiker berhologramjbar code untuk keperluan data base pengembangan kompetensi.
1. a.Melakukan pemberitahuan kepada Badan Diklat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2);
2. b.Badan Diklat menerbitkan rekomendasi;
3. c.Badan Diklat menerbitkan sertifikat atau sejenisnya bagi penyelenggara yang tidak menerbitkan sertifikat dan atau Stiker Kompetensi bagi yang mendapatkan sertifikat;
4. d.Menginput data hasil pelaksanaan pada sistem informasi yang tersedia pada Badan Diklat. SEKDA WAGUB BABVI EVALUASIPENGEMBANGANKOMPETENSIPNS TERINTEGRASI PasaI20
(1)Evaluasi Pengembangan Kompetensi PNS Terintegrasi dilaksanakan untuk menilai kesesuaian an tara kebutuhan Kompetensi dengan Standar Kompetensi Jabatan dan pengembangan karier serta secara khusus untuk melihat pemenuhan hak PNS dalam pengembangan kompetensi minimal 20 (dua puluh) JP.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Pengembangan Kompetensi (TEPK) PNS yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan Anggota Kepala Badan Diklat selaku Sekretaris Tim, Asisten Bidang Administrasi, Kepala BKD, Inspektur, dan Kepala Biro Hukum.
(3)Hasil keIja Tim Evaluasi Pengembangan Kompetensi (TEPK)PNS dilakukan disampaikan oleh Ketua Tim untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPK.
(1)Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Gubernur melakukan pembinaan pengembangan kompetensi PNS di Kabupaten/Kota
(2)Pembinaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahapan penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan kompetensi PNS.
(3)Pemerintah Daerah melalui Badan Diklat melakukan kerjasama dan menerima kontribusi dalam pengembangan kompetensi PNS KabupatenjKota. BABVIII PEMANFAATANTEKNOLOGIINFORMASI Pasa122
(1)Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kompetensi dilakukan dengan memanfaatkan Kompetensi PNS (Ruko PNS).
(2)Teknologi informasi sebagaimana dimaksud dikelola dan dikembangkan oleh Badan Diklat. Pengembangan Aplikasi Rumah pada ayat (1) SEKDA WAGUB f BABIX KETENTUANPENUTUP Pasal 23 Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, bagi Organisasi Pemerintah Daerah/Unit KeIja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi harus melakukan penyesuaian dengan Peraturan Gubemur ini, paling lambat paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.

BAB VII

PEMBINAANPENGEMBANGANKOMPETENSIPNS DI KABUPATEN/KOTA Pasa121

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal rr.2 N vcmbcr 2018 ~UBERNUR 013 TALO, f ~--- / RUSLI HABIBIE Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 12 1f vern cr 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, , DARDADARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN 2018 NOMOR 4

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…